1. TUGAS SEBELUM UAS – KELAS BUSSINESS ETHIC & GG
DOSEN : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
JUDUL:
PENERAPAN GCG DI PT ASTRA INTERNASIONAL
PENULIS:
SYIFA KHOIRUDIN (55117110119)
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA – JAKARTA
20 DESEMBER 2017

2. BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang
semakin baik dan sehat. Perusahaan publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh
karyawannya dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat
bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola perusahaan. Guna
meningkatkan performansi perusahaan kearah yang lebih baik, maka perusahaan harus dikelola
secara professional dengan mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance.
Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan,
peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good
Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan. Kelemahan
mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu:
kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan profesionalisme, tidak
responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha
yang kurang efisien serta sistem perbankan. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada
keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai
negara dengan lemahya corporate governance.
Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi,
dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya
yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). Good Corporate
Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan.
Etika bisnis tidak disangkal lagi memiliki peran yang sangat besar dalam hal tersebut.
Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat,
efisien dan transparan merupakan salah satu sumbangsih besar yang dapat diberikan oleh dunia
usaha untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan mampu memberikan
manfaat yang besar bagi seluruh stakeholder-nya. Saat ini seringkali muncul pertanyaan apakah
etika bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya. Etika bisnis dianggap sebagai suatu hal yang merepotkan yang seandainya tidak
diindahkan pun suatu bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan. Oleh
karena itu sudah selayaknya perusahaan menerapkan suatu prinsip Good Corporate
Governance yang dapat digunakan sebagai salah satu alatnya.
Perangkat Peraturan dan Perundang-undangan
Surat Edaran Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 23
Tahun 2000 yang mengatur dan merumuskan tentang pengembangan praktik good corporate
governance dalam perusahaan perseroan, kemudian disempurnakan dengan KEP-117/M-

3. MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.
Selain itu juga telah dikeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. 103 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Komite Audit. Badan Pengawas Pasar Modal melalui Surat Edarannya No. SE-
03/PM/2000 telah merekomendasikan pada perusahaan publik untuk memiliki Komite Audit.
Khusus untuk perbankan, termasuk juga bank BUMN, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
Astra pertama kali didirikan sebagai perusahaan perdagangan di Jakarta pada tahun 1957.
Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar nasional yang, pada tahun
2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan termasuk anak perusahaan,
perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities. Ketekunan dalam menjalin kerja sama dan
kemitraan dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah memberikan peluang bagi
Astra untuk melayani berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia melalui 6 bidang
usahanya : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur
dan Logistik dan Teknologi Informasi.
Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami
bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan pada Catur Dharma. Sepanjang
sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu menjadi acuan manajemen. Dan dengan
berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin dalam semua aspek
operasional perusahaan. Walaupun begitu, dengan perkembangan bisnis yang makin kompleks,
diperlukan adanya suatu tata kelola yang terstruktur untuk mengelola aktivitas bisnis Astra agar
tetap sejalan dengan Catur Dharma serta mengarahkannya agar tetap berlangsung di masa yang
akan datang.
Keadaan ini mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk
menyusun suatu pedoman agar dalam menata kelola bisnisnya Direksi tetap profesional,
transparan dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya pedoman ini kemudian dikenal
sebagai Pedoman Good Coorporate Governance(GCG) yang juga menjadi acuan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa
memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.
I.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut
mengenai penerapan Good Coorporate Governance(GCG) dalam aktivitas sehari – hari
ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia.
I.3 TUJUAN
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka makalah ini disusun dengan tujuan
untuk membahas penerapan Good Coorporate Governance(GCG) dalam aktivitas sehari – hari
ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia.

4. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 GOOD CORPORATE GOVERNANCE
II.1.1 DEFINISI
Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan
oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang
dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan pada
perusahan publik. Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan yang nyata dari
pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance
(GCG).
Banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance, diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti pengendalian.
Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis
organisasi yang lain, menjadicoporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate
governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Good
Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem,
dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS)
guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan
dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. (Sutojo dan Aldridge,
2008).
2. Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury
Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka
yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik
balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate Governance
di seluruh dunia. Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan Good Corporate
Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan
tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh
perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban
kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur,
manajer, pemegang saham dan sebagainya.
3. Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan
intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

5. 4. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi,
dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders)
lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004).
Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-
MBU/2002, Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan etika.
6. Malaysian Finance Committe on Corporate Govesrnance memberikan definisi yang
lebih luas mengenai konsep Good Corporate Governance. Good Corporate Governance
merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan
mengelola bisnis serta akuntabilitas korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai
saham dalam jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang
terkait dengan perusahaan (stakeholder). Good Corporate Governance sering disebut
sebagai sebuah pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan
guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka
panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Tjager, 2003).
II.1.2 TUJUAN
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup
perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan Good
Corporate Governance telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia”.
GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan
pegawai dalam menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan Good Governance.
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan
efisien.
3. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung
jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
4. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung
jawab yang telah ditetapkan
5. Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance secara konsisten.
Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan
Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan
manfaat antara lain:

6. 1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang
saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap
keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.
II.1.3 PRINSIP DASAR
Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah menjadi
perhatian bagi dunia bisnis di setiap negara. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang
dikeluarkan oleh OECD menjadi acuan bagi setiap negara dalam penerapannya. Prinsip-
prinsip Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh OECD tahun 2004 mencakup hal-
hal sebagai berikut:
1. Ensuring the basis for an Effective Corporate Governance Framework
2. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions
3. The Equitable Treatment of shareholders
4. The Role of Stakeholders in Corporate Governance
5. Disclosure and Transparency
6. The responsibilities of the Board
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, masing-masing negara selanjutnya mengadopsi
prinsip-prinsip tersebut dalam Pedoman Good Corporate Governance masing-masing negara.
Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesiakan disusun oleh Komite nasional
Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas
Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada tahun 2001. Meskipun Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 ini tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan Good Corporate
Governance.
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku
kepentingan (stakeholders).
Tabel 1. Prinsip GCG dan pedoman pelaksanaannya
NO PRINSIP PEDOMAN PELAKSANAAN
1 Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam
menjalankan bisnis, perusahaanharus
menyediakan informasi yang material
dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan.
Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya
1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi
secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses
oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
haknya.
1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi,
tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan, kondisi
keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,
pemegang saham pengendali, kepemilikan

7. masalah yang disyaratkan oleh peraturan
perundang - undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh
pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
saham oleh anggota. Direksi dan
anggota Dewan Komisaris beserta anggota
keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan
lainnya, sistem manajemen risiko, sistem
pengawasan dan pengendalian internal, sistem
dan pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya, dan kejadian penting yang
dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh
perusahaantidak mengurangi kewajiban
untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan
perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-
hak pribadi.
1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan
secara proporsional dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan.
2 Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu
perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan
perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lain.
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan
2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian
tugas dan tanggung jawab masing-masing
organ perusahaan dan semua karyawan
secara jelas dan selaras dengan visi, misi,
nilai-nilai perusahaan (corporate values),
dan strategi perusahaan.
2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua
organ perusahaan dan semua karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam
pelaksanaan GCG.
2.3 Perusahaan harus memastikan adanya sistem
pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan perusahaan.
2.4 Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja
untuk semua jajaran perusahaan yang
konsisten dengan sasaran usaha perusahaan,
serta memiliki sistem penghargaan dan
sanksi (reward and punishment system).
2.5 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, setiap organ perusahaan dan
semua karyawan harus berpegang pada etika
bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct)
yang telah disepakati
3 Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan
perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate citizen.
3.1 Organ perusahaan harus berpegang pada
prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang
undangan, anggaran dasar dan peraturan
perusahaan (by-laws)
3.2 Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab
sosial dengan antara lain peduli terhadap
masyarakatdan kelestarian lingkungan
terutama di sekitar perusahaan dengan

8. membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.
4 Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG,
perusahaan harus dikelolasecara
independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
4.1. Masing-masing organ perusahaan harus
menghindari terjadinya dominasi oleh pihak
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan
tertentu, bebas dari benturan kepentingan
(conflict of interest) dan dari segala pengaruh
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara obyektif.
4.2. Masing-masing organ perusahaan harus
melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai
dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan, tidak saling
mendominasi dan atau melempar tanggung
jawab antara satu dengan yang lain.
5 Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya,
perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan
kepada pemangkukepentingan untuk
memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan
serta membuka akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
5.2 Perusahaan harus memberikan perlakuan yang
setara dan wajar kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan
kontribusi yang diberikan kepada perusahaan
5.3 Perusahaan harus memberikan kesempatan yang
sama dalam penerimaan karyawan, berkarir
dan melaksanakan tugasnya secara
professional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi
fisik.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006
II.1.4 METODE DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN PEDOMAN GCG
II.1.4.1 METODE
Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun
perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana perusahaan
diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila
belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan
aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan.
Namun demikian mengingat Pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan
pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masing industri maka
penerapan ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak
menerapkan pedoman ini. Namun beberapa substansi yang terdapat dalam pedoman ini
diadopsi oleh Bapepam-LK ke dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK yang sifatnya

9. mandatory seperti kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris
independen dalam perusahaan. Dengan cara demikian, Bapepam-LK dapat memberikan
sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut, Bapepam-LK juga
mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola
perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi,
frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi
rapat dan kehadiran komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan
komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi.
II.1.4.2 RUANG LINGKUP
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memuat prinsip dasar dan
pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan standar minimal
yang mencakup:
a. Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk
melaksanakan Good Corporate Governance
b. Asas-asas Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan
c. Nilai – nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
Tabel 2. Pedoman pelaksanaan Nilai – nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
PRINSIP DASAR PEDOMAN PELAKSANAAN
Untuk mencapai keberhasilan dalam
jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu
dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh
karena itu, diperlukan pedoman perilaku
yang dapat menjadi acuan bagi organ
perusahaan dan semua karyawan dalam
menerapkan nilai-nilai (values) dan etika
bisnis sehingga menjadi bagian dari
budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar
yang harus dimiliki oleh perusahaan
adalah:
1. Setiap perusahaan harus memiliki
nilai-nilai perusahaan yang
menggambarkan sikap moral
perusahaan dalam pelaksanaan
usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap
moral dalam pelaksanaan usahanya,
perusahaan harus memiliki rumusan
etika bisnis yang disepakati oleh organ
perusahaandan semua karyawan.
Pelaksanaan etika bisnis yang
berkesinambungan akan membentuk
budaya perusahaan yang
1. Nilai-Nilai Perusahaan
a. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan
moral dalam mencapai visi dan misi
perusahaan. Oleh karena itu, sebelum
merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu
dirumuskan visi dan misi perusahaan.
b. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada
dasarnya universal, namun dalam
merumuskannya perlu disesuaikan dengan
sektor usaha serta karakter dan letak
geografis dari masing-masing perusahaan.
c. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara
lain adalah terpercaya, adil dan jujur.
2. Etika Bisnis
a. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan
dalam melaksanakan kegiatan usaha
termasuk dalam berinteraksi dengan
pemangku kepentingan.
b. Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika
bisnis secara berkesinambungan mendukung
terciptanya budaya perusahaan.
c. Setiap perusahaan harus memiliki
rumusan etika bisnis yang disepakati

10. merupakan manifestasi dari nilai-nilai
perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika
bisnis perusahaan perlu dituangkan
dan dijabarkan lebih lanjut dalam
pedoman perilaku agar dapat
dipahami dan diterapkan.
bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam
pedoman perilaku.
3. Pedoman Perilaku
a. Fungsi Pedoman Perilaku merupakan
penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika
bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga
menjadi panduan bagi organ perusahaan
dan semua karyawan
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006
d. Organ Perusahaan
Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara
efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan
perusahaan.
Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan
(twoboard system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana
diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (fiduciary
responsibility). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk
memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu,
Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan
nilai-nilai perusahaan.
Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga
kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:
a. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;
b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham;
c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen
di semua lini organisasi.
Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu
bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan
b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentukbenturan
kepentingan
c. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan
personalianya;

11. d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung
tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
e. Hak dan tanggungjawab Pemegang saham
Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung
jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
- Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang
saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
Tanggungjawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham adalah
sebagai berikut :
- Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu,
benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
- Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan
informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus
diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi
saham yang dimilikinya.
- Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat
mengenai penyelenggaraan RUPS.
f. Pemangku kepentingan yang meliputi karyawan, mitra bisnis dan masyarakat serta
pengguna produk atau jasa perusahaan
Pemangku kepentingan -selain pemegang saham- adalah mereka yang memiliki
kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh
keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan,
mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara
perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan
asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan
berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong
perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan
keterampilan masing-masing.
- Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah
pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar
perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan

12. g. Pernyataan tentang penerapan Pedoman Good Corporate Governance
Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan
Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan
tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang
berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada
perusahaan tersebut telah diterapkan.
h. Pedoman Praktis Penerapan Good Corporate Governance
Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu
diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam
melaksanakan penerapan GCG. Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang
kurangnya hal - hal sebagai berikut :
- Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
- Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan
Komisaris, dan pengawasan internal;
- Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara
efektif;
- Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang
efektif dan pelaporan keuangan yang benar
- Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
- Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya;
- Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi
prinsip GCG.
Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua
pihak dalam perusahaan.
II.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN GCG
Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan yang menentukan
keberhasilannya sebagai berikut, seperti dikutip dari Ristifani (2009) :
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari
dalam perusahaan. Beberapa factor yang dimaksud antara lain:
a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG
dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada
penerapan nilai-nilai GCG.
c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar
GCG.
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk
menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan
langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan

13. mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke
waktu.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat
mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi
hukum yang konsisten dan efektif.
b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang
diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju
Good Government Governance yang sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi
standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam
benchmark (acuan).
d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini
penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan
masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG
terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di
lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas
pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan
lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam
implementasi GCG.
Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan
GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai
pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG
dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan
mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu
memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya.

14. BAB III
PEMBAHASAN
III.1 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Perusahaan besar ini pertama kali
didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan
nama PT. Astra International Incorporation
(AII), oleh Drs. Tjia Kian Tie, Wiliam Soerjadja
(Tjia Kiang Liong), dan E.Hariman (Liem Peng
Hong). Pada awalnya PT Astra International
bergerak dalam bidang usaha ekspor-impor
hasil bumi, inventaris alat-alat kereta api untuk
PKA (sekarang PJKA),serta bahan-bahan untuk
proyek pengembangan PLTA Jatiluhur.
Berkat usaha patungan antara Pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 25 Februari
1969 berdirilah PT. Gaya Motor. Pada tanggal 1 Juli 1969 PT. Astra International Incorporation
(AII) mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai agen tunggal
kendaraan bermotor merek “Toyota” untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1990,
Perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. dan telah tercatat di Bursa
Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990.
Seperti moto perusahaan yaitu “Peraspera Ad ASTRA” yang artinya “Bekerja Keras
Untuk Mencapai Bintang” ASTRA terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya walau
didera pasang surut bisnis. Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar
nasional yang head office – nya berada di Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter II - Jakarta Utara,
pada tahun 2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan termasuk anak
perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities
Ketekunan dalam menjalin kerja sama dan kemitraan
dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah
memberikan peluang bagi Astra untuk melayani berbagai aspek
kehidupan masyarakat Indonesia melalui 6 bidang usahanya :
Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis,
Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi.
Tentu saja sebuah perusahaan pastilah memiliki cita-cita,
dan cita-cita PT Astra International,Tbk. adalah seperti yang telah
diucapkan oleh sang pendiri perusahaan, bahwa ” Berkat yang kami
peroleh bukan khusus untuk kami saja, tetapi kami mau jadikan
berkat itu untuk semua orang, terutama dalam menciptakan

15. lapangan kerja, ASTRA ingin sejahtera berama bangsa sesuai
dengan cita-cita bangsa indonesia, menuju masyarakat adil dan
makmur.”
Filosofi Perusahaan (Catur Dharma)
 Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
 Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan
 Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama
 Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik
Visi
 Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan
pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui
pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan dan
efisiensi.
 Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.
Misi
Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami.
Komitmen pada prinsip-prinsip luhur Catur Dharma juga terus mendorong interaksi
nonbisnis yang luas dengan masyarakat Indonesia melalui berbagai program tanggung jawab
sosial (CSR) di bidang Pendidikan, Lingkungan, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) dan Kesehatan. Keselarasan langkah tersebut merupakan bagian dari perjalanan Astra
untuk menjadi Perusahaan Kebanggaan Bangsa.
III.2 TATA KELOLA PERUSAHAAN [GOOD CORPORATE GOVERNANCE]
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Pendekatan Astra terhadap tata kelola didasarkan pada kepercayaan bahwa penerapan
praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam Perusahaan maka akan tertanam pada
manajemen dan karyawan: visi, proses dan struktur yang diperlukan dalam mengambil
keputusan yang mendorong Astra untuk tumbuh secara berkelanjutan. Prinsip dan kebijakan
tata kelola Astra berlandaskan pada filosofi Perusahaan, yaitu Catur Dharma, dan bersumber
pada Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia, peraturan perundang-undangan
dan praktik yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan induk, Astra
terus memberikan pengarahan dan pedoman kepada anak-anak perusahaan dalam mematuhi
prosedur tata kelola perusahaan yang baik, diselaraskan dengan kegiatan usaha masing-masing
anak perusahaan sehingga kebijakan dan prosedur GCG yang tepat dapat diterapkan untuk
mendorong Grup Astra tumbuh secara berkelanjutan.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Astra
terdiri dari 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi. Masing-masing organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan
memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan Perusahaan.
Jika dinilai perlu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat membentuk unit atau komite yang
berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang yang lebih efektif.

16. Tidak ada hubungan kekeluargaan antara para anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi hingga derajat kedua. Saat ini, Astra tidak menyelenggarakan program Pozzi saham
bagi Management Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada anggota Direksi yang
memiliki saham PT Astra International Tbk. Sedangkan di antara anggota Dewan Komisaris,
dua Komisaris Perseroan, yaitu Budi Setiadharma (Presiden Komisaris) dan Anthony J.L.
Nightingale, masing-masing memiliki saham PT Astra International Tbk sebesar 0,02%.
Kepemilikan dalam jumlah kecil ini dianggap tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tugas pengawasan demi kepentingan Perseroan.
Pencapaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
diukur setiap tahunnya melalui proses penilaian yang terstruktur. Kriteria untuk proses asesmen
terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan dan memberi nasihat
kepada Direksi untuk kepentingan dan mencapai tujuan Perseroan. Penilaian juga mencakup
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas khusus yang telah diberikan sesuai Anggaran Dasar
dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
Sedangkan indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai
Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2012; dan
3. Pencapaian realisasi dari rencana kerja.
Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS, sedangkan
penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam
melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator
KPI Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan pencapaian kinerja mereka untuk periode 2012 dalam RUPS Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2013.
Pada RUPS Tahunan Perseroan tersebut juga, Direksi merekomendasikan jumlah
dividen yang akan dibagikan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan tahun berjalan,
pergerakan pertumbuhan Perseroan dan imbal hasil menarik yang sewajarnya diterima para
pemegang saham Perusahaan, serta saldo laba yang positif Perusahaan. Dalam RUPS Tahunan
Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012 telah diputuskan pembagian
dividen tunai sebesar Rp 8.015.743.521.720 atau sebesar Rp 198 setiap saham, dengan rasio
pembayaran dividen sebesar 45%. Pada tahun 2011, Perusahaan telah membagikan dividen
sebesar Rp 6,5 triliun atau Rp 160 per saham dan rasio pembayaran dividen sebesar 45%.
Untuk memastikan roda bisnis berjalan dengan baik, segala potensi dan resiko harus
diidentifikasi sebelumnya. Fungsi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh
jajaran manajemen pada setiap unit bisnis; dengan tugas mengidentifikasi dan mengelola risiko
sesuai dengan wewenang yang melekat pada masing-masing unit terkait. Dalam hal ini, Risk
Management Advisory (RMA) berfungsi untuk membantu pihak manajemen dalam
membangun kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) yang kuat sesuai dengan
profil risiko dan kebutuhan masingmasing bisnis. Berikut ini adalah beberapa risiko utama

17. yang berpotensi mengakibatkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kegiatan
operasional bisnis dan bagaimana pengendaliannya.
Divisi Risk Management Advisory (RMA) setiap tahun melakukan penilaian atas
kecukupan Enterprise Risk Management (ERM) di semua unit bisnis. Sebagai bagian dari
penilaian tersebut, dilakukan tinjauan atas efektivitas dan konsistensi kegiatan manajemen
risiko serta dibuat rekomendasi untuk tindak lanjut ke depan. RMA juga mengkaji dan membuat
rekomendasi atas kecukupan dan efektivitas Business Continuity Plan dan cakupan asuransi di
unit-unit ini.
Sebuah sistem manajemen harus melalui tahap pengendalian, PT. Astra International
Tbk,menerapkan konsep three lines of defence, dimana:
1. Pihak manajemen bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian untuk memastikan
bahwa penyimpangan yang terjadi dapat teridentifikasi dan dilakukan tindak lanjut dengan
tepat waktu;
2. Fungsi manajemen risiko dan pengendalian lainnya melakukan pemantauan secara berkala
terhadap kegiatan pengendalian yang berjalan; dan
3. Auditor internal and eksternal melakukan proses audit dalam rangka pemeriksaan terhadap
struktur dan proses pengendalian yang berjalan.
Grup Internal Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan keyakinan
adanya koordinasi yang baik antara fungsi pengendalian Perusahaan sehingga dapat berfungsi
dengan efektif. Unit Quality Assurance juga telah dibentuk dalam struktur Grup Internal Audit
dengan tugas utama melaksanakan pengkajian dan memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan
audit telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsultan
independen juga telah ditugaskan sejak Januari 2013 untuk mengkaji efektivitas proses audit
internal secara keseluruhan.
Kegiatan Grup Internal Audit di Tahun 2012 melaksanakan Audit berbasis risiko
berdasarkan standar internasional dari Institute of Internal Audit (IIA) dan the Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Tujuan utama dari
pelaksanaan audit ini adalah untuk memberikan jaminan yang independen kepada manajemen
bahwa sistem pengendalian utama telah dirancang dan berfungsi secara maksimal untuk
mengelola risiko dalam acuan yang diharapkan. Kegiatan audit dilakukan berdasarkan
pemetaan proses utama yang sistematis. Surveillance audit (continuous audit) dan sistem
manajemen audit berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Grup Internal
Audit menjalin kerja sama erat dengan pihak audit internal setiap unit di seluruh Grup Astra
dan menyusun rencana kerja berdasarkan Common Audit Universe.
Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel,
setiap tahunnya pada RUPS Tahunan Perusahaan melakukan penunjukan auditor eksternal,
dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: independensi, reputasi dan kompetensi.
Dalam melaksanakan tugasnya, auditor eksternal berkewajiban menjaga independensinya
dengan berpedoman pada standar audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Untuk tahun buku 2012, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja,
Wibisana & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Terkait dengan aspek kepatuhan terhadap hukum, perusahaan telah membentuk Divisi
Group General Counsel berfungsi melindungi kepentingan Grup dari sisi hukum dan dalam

18. kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan
kegiatan bisnisnya, Astra terus berupaya mencapai standar produksi dan layanan tertinggi untuk
menjaga kualitas terbaik pada produk dan jasa yang diberikan. Kendati demikian, risiko
ketidakpuasan pelanggan maupun ketidaksepakatan dengan pihak lainnya selalu ada, sehingga
dapat memicu kasus atau gugatan hukum. Namun per 31 Desember 2012, Perusahaan dan
segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi kasus legal dan tidak dikenai
sanksi administrative oleh otoritas pasar modal maupun otoritas lainnya yang memiliki
pengaruh material terhadap kinerja keuangan Perusahaan.
Sebagai perusahaan publik Astra memanfaatkan berbagai media untuk menjalin komunikasi
yang efektif dan luas baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Informasi material
yang wajib diungkap dipublikasikan dalam laporan tahunan, laporan kuartalan, siaran pers serta,
sedangkan informasi internal disebarluaskan melalui majalah karyawan dan surat edaran
manajemen. Selanjutnya, Perusahaan juga berupaya menjaring minat para pemangku
kepentingan untuk memberikan pendapat, input dan masukan lainnya yang berguna bagi
Perusahaan. Hubungan Investor [IR] Astra bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan pasar
modal terkait komunikasi yang efektif antara Perseroan dan komunitas investor pasar modal.
Dalam menjalankan roda usaha, Grup Astra beserta anak perusahaannya berkomitmen
untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, karena Astra percaya bahwa
kepercayaan pelanggan merupakan hal utama dalam keberlangsungan usaha dan meraih
kesuksesan bisnis. Hal ini sejalan dengan salah satu butir filosofi Astra Catur Dharma yaitu
“Memberikan Pelayanan yang Terbaik bagi Pelanggan”. Bagi Astra, pelanggan adalah mitra,
untuk itu Astra selalu membuka komunikasi terhadap pelanggannya melalui layanan customer
service di outlet Astra, telepon hotline service atau melalui email di website Perusahaan. Melalui
sarana komunikasi tersebut, pelanggan dapat dengan mudah memberikan masukan, kritik
(keluhan) dan saran yang membangun untuk Astra. Sebagai perusahaan yang mengutamakan
kepercayaan pelanggan, Astra selalu melakukan pemantauan keluhan pelanggan dan
penanganannya. Adapun kritik dan saran juga disampaikan pelanggan melalui media cetak,
media elektronik (online) dan email yang masuk ke milis Corporate Communications Astra,
yang diantaranya berisi tentang keluhan terhadap pemenuhan pelayanan produk dan jasa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, kepercayaan yang telah diberikan oleh
pelanggan akan menjadi semangat bagi Astra untuk terus meningkatkan kualitas layanan produk
dan jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan yang merupakan kunci dalam menciptakan
loyalitas pelanggan.
Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Astra membuka saluran komunikasi dalam
rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan para
pemangku kepentingan Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Humas melayani
fungsi komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan internal Perusahaan, yaitu
karyawan, anak perusahaan dan kantor cabang, serta pihak eksternal masyarakat, pemerintah

19. dan media massa. Humas juga bertugas mengelola dan mengembangkan komunikasi internal
yang kokoh sebagai sebuah investasi dalam menciptakan organisasi yang berjalan dengan baik.
Selain itu tentunya diperlukan upaya yang lebih dalam menjangkau secara merata
sejumlah 185.580 karyawan yang tersebar luas di seluruh nusantara. Media informasiyang
digunakan bervariasi, terdiri dari publikasi internal berupa Majalah Astra yang terbit secara
bulanan dan Majalah Dinding Astra yang terbit dua bulan sekali, hingga Astranet yang dikelola
melalui kerja sama dengan Corporate Organization and Human Capital Development (CHCD),
sebagai sarana informasi penting terkait perkembangan Perseroan dan melibatkan partisipasi
aktif karyawan dalam menyumbang informasi dan saran kepada manajemen tentang kebutuhan
dan kondisi di lingkungan Perusahaan.
Keterlibatan langsung
jajaran manajemen Astra juga
terlihat jelas dengan interaksi
aktif yang difasilitasi melalui
berbagai pertemuan dan
dialog antara Presiden
Direktur, para Direktur lain
dan Manajer Senior Grup
Astra dengan para Kepala Departemen dan key personnel Grup Astra di berbagai wilayah di
Indonesia, dalam forum “Genba”. Upaya turun ke lapangan tersebut dilakukan minimal dua kali
putaran dalam satu tahun (satu putaran dilaksanakan empat kali, yang masing - masing
diselenggarakan di tiga kota yang berbeda) agar terjalin komunikasi dua arah, serta peninjauan
secara langsung kondisi yang terjadi dalamkeseharian operasional Perusahaan.
Manajemen juga memahami kebutuhan untuk memperhatikan, mendengarkan dan
menanggapi keprihatinan dan aspirasi para karyawan sehingga mendukung penyelenggaraan
Forum Komunikasi Internal yang dikelola secara regional. Diketuai Koordinator Regional,
sistem ini berfungi untuk mengkoordinasi komunikasi aktif karyawan melalui media
komunikasi yang dilaksanakan secara reguler, seperti Forum Komunikasi Person In Charge
Public Relations yang diselenggarakan sebanyak empat kali selama 2012, Forum Human
Resource, dua kali Forum Hubungan Investor, Forum Finansial, Forum Legal, Forum Sekuriti
yang diadakan enam kali bersama Person in Charge Sekuriti dan satu kali bersama Director in
Charge Sekuriti, Forum Internal Audit dan Forum Environment Social Responsibility sebanyak
dua kali penyelenggaraan dalam satu tahun. Pertukaran informasi melalui forum-forum tersebut
di satu sisi membantu menciptakan tanggapan positif dari para peserta dan di sisi lain
membuahkan gagasan-gagasan bermanfaat bagi Perseroan.
Sebagai perusahaan yang senantiasa menjunjung tinggi Good Corporate Governance,
Astra juga senantiasa mengajak para karyawan untuk mematuhi norma – norma GCG dalam
setiap kegiatan yang dilakukan serta memastikan pemahaman akan nilai-nilai dan kode etik

20. Astra yang menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Berbagai macam media komunikasi
dipergunakan untuk mensosialisasikan hal tersebut.
Sebagai warga korporasi (corporate citizen), Perusahaan memiliki tekad dan upaya
untuk mencapai cita-cita “Sejahtera bersama Bangsa”. Astra ingin menjadi institusi bisnis yang
mendatangkan kemaslahatan, baik kepada pemegang saham maupun bagi seluruh pemangku
kepentingan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Astra meneguhkan niatnya untuk menjadi
warga korporasi yang baik (good corporate citizen), yang bersikap dan berperilaku selaras
dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif,
serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam rangka membangun Astra sebagai good
corporate citizen, Astra telah menyusun Astra Good Corporate Governance sebagai suatu
pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap insan Astra dalam bersikap dan
berperilaku secara pantas dan semestinya dalam mencapai cita-cita “Sejahtera Bersama Bangsa”.
Astra Code of Conduct merupakan bagian dari Astra Good Corporate Governance.
Astra telah memiliki Code of Conduct sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Astra melakukan
revisi atas Astra Code of Conduct setelah dilakukan penelaahan kembali dan penyesuaian
kebijakan dengan peraturan dan praktik-praktik yang berlaku saat ini. Astra Code of Conduct
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Pedoman etika bisnis dan etika kerja
b. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris
c. Pedoman Sekretaris Perusahaan
d. Pedoman audit dan manajemen risiko
e. Pedoman securities dealing rules
f. Pedoman transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan
g. Pedoman kebijakan donasi
Astra Code of Conduct berlaku bagi Perusahaan,
Direktur, Komisaris dan karyawan Perusahaan.
Penyimpangan terhadap Astra Code of Conduct
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena konsisten dalam menjalankan code of
conduct yang merupakan bagian dari GCG serta kegiatan
– kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan target
yang dituju, mala selama ini tidak ada isu – isu
signifikasn yang mengganggu perkembangan bisnis
Astra.

21. BAB IV
KESIMPULAN
1. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan,
peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good
Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan.
2. Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh
pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang
dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang
saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan
pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan yang nyata
dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good Corporate
Governance (GCG).
3. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis
dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku
kepentingan (stakeholders).
4. PT. Astra International Tbk, saat ini telah memiliki 6 bidang usaha : Otomotif, Jasa
Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan
Teknologi Informasi. Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai
dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan pada Catur
Dharma. Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu menjadi acuan
manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan
tercermin dalam semua aspek operasional perusahaan.
5. Keadaan perkembangan bisnis yang semakin kompleks mendorong diawalinya suatu inisiatif
pada akhir tahun 2006 untuk menyusun Pedoman Good Coorporate Governance(GCG) yang
juga menjadi acuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan
perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar
Perseroan serta prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.
6. Pedoman GCG PT. Astra International Tbk, di susun berdasarkan kepada pedoman yang
diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang
baru dirilis tahun 2006 berjudul “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”.
7. Astra Code of Conduct merupakan bagian dari Astra Good Corporate Governance. Astra
telah memiliki Code of Conduct sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Astra melakukan revisi
atas Astra Code of Conduct setelah dilakukan penelaahan kembali dan penyesuaian
kebijakan dengan peraturan dan praktik-praktik yang berlaku saat ini. Oleh karena konsisten
dalam menjalankan code of conduct yang merupakan bagian dari GCG serta kegiatan –

22. kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan target yang dituju, mala selama ini tidak ada
isu – isu signifikasn yang mengganggu perkembangan bisnis Astra.

23. DAFTAR PUSTAKA
1. Achmad Daniri. 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya.
Jakarta. Ray Indonesia
2. Aldridge, John.E Siswanto Sutojo.2008. Good Corporate Governance.Jakarta: PT.Damar
Mulia Pustaka.
3. Annual Report 2012 PT. Astra International Tbk
4. Forum For Corporate Governance In Indonesia (Fcgi). 2001. “Tata Kelolaperusahaan
(Corporate Governance). Jakarta Http://WWW.Cic-Fcgi.Org Di Akses Tanggal 4 Februari
2014
5. Gabriela Cyntia & Fidelis Arastyo, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap
Kinerka Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance
[Iicg] Periode 2008 – 2011, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vo. 2 No. 1
[2013]
6. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance Di Negara – Negara Anggota Acmf,
Kementrian Keuangan Ri Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, 2010
7. Organization For Economic Coperation And Development (OECD). 2004. The Oecd
Principles Of Corporate Governance. (Online), (Http://Www.Oecd.Org), Diakses Tanggal
04 Februari 2014
8. Pedoman Umum Good Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG), 2006
9. Reny Dyah Retno M. Dan Denies Priantinah M.Si., Ak Pengaruh Good Corporate
Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-
2010), Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012
10. Ristifani 2009, Analisis Implementsi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
(GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11. Sustanability Report 2012 PT. Astra International Tbk
12. Studi Implementasi Good Corporate Governance Di Sektor Swasta, BUMN Dan BUMD,
Direktorat Penelitian Dan Pengembangan, Kpk 2007
13. Tjager, Nyoman, Dkk.. 2003. Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi
Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo
14. Wd Kearney, Ha Kruger, 2012 A Framework For Good Corporate Governance And
Organizational Learning – An Empirical Study, International Journal Of Cyber-Security
And Digital Forensics (Ijcsdf) 2(1): 36-47, South Africa
15. Wajdi Ben Rejeb, The Impact Of Good Corporate Governance Practices On Stakeholder’s
Satisfaction In Tunisian Listed Companies, International Journal Of Business And
Management Studies Vol 4, No 2, 2012