1. Analisis atas LKPJ Kepala Daerah
Syukriy Abdullah

2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Laporan
Keuangan
BPK DPRD
Pertanggung- LKPJ DPRD
jawaban Kepala
Daerah
LPPD Pemerintah
ILPPD Masyarakat

3. Landasan Hukum LKPJ
• UU No.32/2004
• UU No.27/2009
• PP No.3/2007
• PP No.8/2006
• PP No.16/2010

4. Fungsi-fungsi DPRD
• Legislasi  membentuk peraturan daerah
bersama kepala daerah.
• Anggaran  membahas dan menyetujui
rancangan APBD bersama kepala daerah.
• Pengawasan  mengawasi pelaksanaan
peraturan daerah dan APBD.
Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat di kabupaten/kota.
Pasal 41 UU No.32/2004 Pasal 343 UU No.27/2009

5. Fungsi Pengawasan DPRD
• Pengawasan DPRD adalah pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi/kabupaten/kota.
• Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan
terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat
pengawasan kebijakan dan bukan
pengawasan teknis.
Pasal 2 PP No.16/2010

6. Tugas dan Wewenang DPRD
• Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-
undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah.
• Meminta laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 42 UU No.32/2004

7. Kewajiban Kepala Daerah
Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai
kewajiban melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah.
Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk
memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan
memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Pasal 27 UU No.32/2004

8. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah
PERENCANAAN ANGGARAN LEGISLASI
JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
KEBIJAKAN APBD RAPERDA APBD
RKPD +
30 APRIL PRIORITAS APBD
PERDA APBD
30 NOPEMBER
PAGU ANGGARAN
PERKADA
RENSTRA SKPD
PENJABARAN APBD
RENJA SKPD RKA- SKPD DPA – SKPD
(31 Agustus) 31 DESEMBER
?
MUSRENBANG
JAN  DESA
FEB  KECAMATAN Dimana posisi LKPJ tahun
MARET
APRIL


KAB/KOTA
PROPINSI
sebelumnya?

9. 2005 RPJP 2025
2008 VISI-MISI DAERAH
5 TAHUN
2010 2015
2015 2020
PERDA POKOK2
PERDA RPJPD PENGELOLAAN KEUDA
2005 - 2025
PERBUP SISTEM DAN
PROSEDUR KEUDA
PERDA URUSAN PERDA SOTK PERDA BMD R-APBD
• MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN
WAJIB/PILIHAN
SESUAI PP 41/07
• STRATEGI DAN PRIORITAS
PP 38/07
DPA
RKPD
DAN LAMPIRAN
30 APRIL 2009
• ARAH KEBIJAKAN
PERDA RPJM
VISI-MISI KDH
Permendagri PELAKSANAAN
Penyusunan APBD
APBD
PERATURAN KDH
TENTANG RENJA
RENSTRA SKPD SKPD
PELAPORAN
• LAKIP
• LKPD
• LPPD
• LKPJ
Renja TAHUN 1
KUA + PPAS  1 JULI
PERENCANAAN
Renja TAHUN 2
STATISTIK
SKPD
Renja TAHUN 3
• GUBERNUR
• DPRD
• BPK
Renja TAHUN 4
PERBUP
RKA SKPD  1 AGT
Renja TAHUN 5 ASB

10. LKPJ dalam PP No.3/2007
• Ruang lingkup LKPJ mencakup
penyelenggaraan:
a. urusan desentralisasi;
b. tugas pembantuan; dan
c. tugas umum pemerintahan.
• LKPJ terdiri atas:
a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
Pasal 15 PP No 3/2007

11. Dasar Penyusunan LKPJ
• LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang
merupakan penjabaran tahunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Pasal 16 PP No 3/2007

12. Muatan LKPJ
LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:
a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
b. pengelolaan keuangan daerah secara makro,
termasuk pendapatan dan belanja daerah;
c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pasal 18 PP No.3/2010

13. Penyampaian LKPJ
(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
(2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan
kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan
waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun
Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian
LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama
dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
Pasal 17 PP No.3/2007

14. Penyampaian LKPJ
(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna
DPRD.
(2) LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata
tertib DPRD.
(3) Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
(4) Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah LKPJ diterima.
(5) Keputusan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat
paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi
kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke depan.
(6) Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari
setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada
rekomendasi untuk penyempurnaan.
Pasal 23 PP No.3/2007

15. Penyampaian LKPJ
• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan
ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah
dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
• Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang
berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah
terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana
tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori
serah terima jabatan.
• Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan
oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala
daerah.
Pasal 24-26 PP No.3/2007

16. Matriks Teknik Penguraian Kewenangan Dan Urusan
Ke Dalam Tupoksi, Program dan Statistik Perencanaan
Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah
STATISTIK VITAL
TUGAS POKOK DAN
No URUSAN KONDISI YANG
FUNGSI KONDISI MASA KINI
DIHARAPKAN
1 2 3 4 5
1. Tenaga 1. Mengangkat guru baru. 1. Kurangnya jumlah guru sebanyak 300 orang;
Pendidikan. 2. Menempatkan, melakukan 2. 75 orang guru belum mengikuti pendidikan
diklat teknis dan jabatan; Pra-Jabatan;
penjenjangan guru; 3. 85 orang guru belum mengikuti pendidikan
3. Melakukan mutasi, kejuruan Akta III.
promosi dan relokasi guru. 4. Terjadi kesenjangan distribusi jumlah guru
4. Mmberikan penghargaan, antar wilayah kecamatan;
insentif dan menjatuhkan 5. Terjadinya keterlambatan proses administrasi
hukuman disiplin; kenaikan pangkat para guru hingga 6 bulan
sampai 1 tahun.
2. Gedung sekolah, 1. Membangun dan 1. 34 gedung sekolah dasar mengalami rusak
rumah kepala memelihara kondisi berat;
sekolah, rumah gedung sekolah, rumah 2. 12 gedung SMP mengalami rusak sedang
penjaga sekolah, kepala sekolah, rumah dan ringan;
perpustakaan dan penjaga sekolah serta 3. 14 gedung rumah kepala sekiolah dan 17
laboratorium laboratorium dan gedung rumah penjaga sekolah mengalami
sekolah. perpustakaan sekolah. rusak berat dan sedang.

17. Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan
Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja
Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah.
NO. KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA
1 6 7 8 9

18. Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan
Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja
Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah.
CAPAIAN SELISIH KINERJA PAGU REALISASI SELISIH ANGGARAN KOMENTAR DAN
NO.
KINERJA (9-10) ANGGARAN ANGGARAN (12-13) CATATAN
1 10 11 12 13 14 15

19. Sistematika LKPJ

20. Sistematika LKPJ

21. Sistematika LKPJ

22. Sistematika
LKPJ

23. Terima
Kasih
Syukriy Abdullah
HP: 0815-790-2056 (Matrix)
0813-7430-3658 (Simpati)
E-mail: syukriya@gmail.com
syukriy_a@yahoo.com
Blog: http://syukriy.wordpress.com