Laporan penelitian ini membahas tentang pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menganalisis permasalahan dan prosedur pengadaan tanah saat ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian sistem dan praktik di negara lain seperti Jepang, Australia, dan China.
1. Laporan Penelitian
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Mencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat Proses Pembangunan
Bima P. Santosa | Tedy J. Sitepu
2. Ruang Lingkup Penelitian
Bentuk Penelitian Tujuan Penelitian
• Bentuk penelitian ini adalah • Menghasilkan rekomendasi kebijakan publik di bidang
eksploratory study dengan pendekatan pengadaan tanah untuk pembangunan
kualitatif
• Pendekatan kualitatif merupakan
pendekatan yang ditujukan untuk Ruang Lingkup Penelitian
mencapai pemahaman mendalam
mengenai organisasi, sistem atau
peristiwa khusus. • Memetakan permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan
• Melakukan kompilasi regulasi hingga tahun 2010
• Pendekatan kualitatif juga bertujuan
untuk menyediakan penjelasan tersirat • Melakukan komparasi hukum, sistem, dan prosedur beberapa negara lain
mengenai struktur, tatanan dan pola dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
yang luas yang terdapat dalam suatu
sistem tertentu. • Kajian pada RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
• Melakukan diskusi ahli dalam merumuskan usulan kebijakan sesuai
dengan hasil penelitian
3. Competitiveness dan Infrastruktur
120
105 • Studi oleh World Economic
Forum (2011), menunjukkan
Infrastructure Competitiveness Index
bahwa daya saing
100
86 90 perekonomian Indonesia
82 berada pada posisi ke-44
80 dunia.
• Salah satu faktor penyebab
60 rendahnya skor Global
Competitiveness Index (GCI)
42 44 Indonesia, adalah tidak
40 kompetitifnya infrastruktur di
Indonesia.
23
20 • Berbagai studi
menunjukkan, infrastruktur
3 memegang peran penting
0 dalam pertumbuhan ekonomi.
3
4. Peran Infrastruktur Bagi Kemakmuran Bangsa
• Kemakmuran hanya dapat terwujud apabila
sebagian besar masyarakat terlibat secara
aktif dalam berbagai aktifitas ekonomi.
• Kondisi ini hanya dapat terwujud jika sebagian
besar masyarakat mempunyai capability to High
participate dan access to participate dalam
berbagai aktifitas produktif.
Poor Society Wealthy Society
• Capability to participate dapat diwujudkan
Capability to
melalui pembangunan di bidang kesehatan
dan pendidikan, Participate
(Health and
Education)
• Tanpa akses untuk dapat berperan dalam
kegiatan ekonomi, capability tidak ada artinya. Very Poor Society Poor Society
• Disinilah peran penting infrastruktur, seperti
jalan, telekomunikasi, transportasi, pengairan
dan lain-lain dalam mentransformasi potensi Low
Access to Participate (Infrastructure)
menjadi kenyataan.
4
5. Infrastruktur dan Masalah Pertanahan di Indonesia
Pembangunan infrastruktur menghadapi
kendala utama adalah persoalan
pertanahan
Djoko Kirmanto
Menteri Pekerjaan Umum,
Evaluasi Kinerja 2010
Jakarta, Rabu/29 Des 2010
Dikutip dari Investor Daily
12
10
% investasi infrastuktur terhadap GDP
8
6
4
2
0
Indonesia Laos India Brazil Mongolia Vietnam China
Sumber: Bappenas, 2010.
6. Meningkatnya Kasus Pertanahan
Grafik Data Trend Kasus Pertanahan
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Diolah dari berbagai sumber
6
7. Bukan Pekerjaan yang Mudah
Kebutuhan
pembangunan
Kemudahan
pencabutan hak atas Efisiensi anggaran
tanah
Pengorbanan
Manfaat untuk Pemilik Tanah
Publik
Jaminan
Kecepatan perlindungan
pelepasan hak atas terhadap hak milik
tanah
Hak pemilik
tanah
7
9. Kerangka Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
UU No. 5/ 1960 UU No. 20/ 1961
Perpres No. 36/2005 Peraturan KaBPN No
tentang Peraturan tentang Pencabutan
& 65/ 2006 3/2007
Pokok Agraria Hak atas Tanah
Untuk kepentingan Permintaan untuk melakukan Pengadaan tanah bagi Apabila upaya penyelesaian yang
umum, termasuk pencabutan hak atas tanah pelaksanaan pembangunan ditempuh Bupati/Walikota atau
kepentingan bangsa dan dan/atau benda diajukan untuk kepentingan umum Gubernur atau Mendagri tetap
Negara serta kepentingan oleh yang berkepentingan oleh Pemerintah atau tidak diterima oleh pemilik tanah
bersama dari rakyat, hak- kepada Presiden dengan Pemerintah Daerah dan lokasi pembangunan tidak
hak atas tanah dapat perantaraan Menteri dilaksanakan dengan cara dapat dipindahkan, maka
dicabut, dengan memberi Agraria, melalui Kepala Inspeksi pelepasan atau penyerahan Bupati/Walikota atau Gubernur
ganti kerugian yang layak Agraria yang bersangkutan. hak atas tanah. atau Mendagri sesuai
dan menurut cara yang kewenangan, mengajukan usul
diatur dengan Undang- pencabutan hak atas tanah
undang. berdasarkan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1961
10. Lingkup Penggunaan Prosedur
Mekanisme dgn Panitia
Lebih dari 1 Ha
Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum
Tidak lebih dari
1 Ha
Pengadaan
Tanah
Jual Beli, Tukar
Menukar, atau Cara Lain
Selain untuk Kepentingan
Umum
11. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Penetapan Penyuluhan Diterima Identifikasi Penilaian Keputusan Pembayaran Pelepasan
Lokasi Rakyat? Inventarisasi Ganti Rugi Hak
Penyuluhan 2
Tetap ditolak >75%
Ya
Dapat dipindah?
Tdk
tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak
dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang
dimaksud dalam Pasal 39, ....
menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang
Ada Di Atasnya
12. Mekanisme Pencabutan Hak
Pengajuan Ka. Daerah Panitia
Pencabutan Penuhi Menaksir Menteri Pertimbangan Keputusan Pelepasan
Hak Kelengkapan Ganti rugi Agraria Menteri Kehakiman Presiden Hak
Pertimbangan Menteri Terkait
dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang
penguasaan tanah dan/ atau benda-benda yang bersangkutan bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan
dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam
Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang
pencabutan hak tersebut pada pasal 2 kepada Menteri jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta
Agraria, tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitya Penaksir diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan
dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya dalam pasal 2 ayat 2 huruf c.
pertimbangan Kepala Daerah.
Dalam sejarahnya, pencabutan hak dengan
menggunakan UU Nomor 20 tahun 1961
tersebut hanya sekali dilakukan, yaitu melalui
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970
tanggal 6 Januari atas daerah di Kecamatan
Tamansari atau disebut juga kompleks Yen Pin
(Lubis, 2011)
13. Beberapa Permasalahan yg Sering Terjadi
• Penetapan Ruang Lingkup Kepentingan
Umum
• Penetapan Ganti Rugi
• Perencanaan Pembangunan yang
Komprehensif
• Kepatuhan pada Pelaksanaan Prosedur
• Good Governance dan Integritas -
Kepercayaan Rakyat
13
14. Bagaimana Praktik di Negara Lain?
Beberapa literatur juga menujukkan trend penurunan
pengambilan tanah oleh pemerintah dan semakin sulit untuk
dilakukan
• Meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik
pengambilan tanah oleh pemerintah. Terjadinya transisi menuju
negara demokratis dan kebebasan pers di berbagai negara
diperkirakan sebagai penyebab masyarakat makin kritis.
• Meningkatnya idependensi lembaga peradilan. Kondisi ini
memungkinkan lembaga peradilan memutuskan kasus pengambilan
tanah oleh pemerintah secara lebih independen.
• Menguatnya tekanan dari pemberitaan media massa. Debat dan
pemberitaan tentang kasus pengambilan tanah umumnya tidak
menguntungkan pemerintah maupun proyek terkait.
• Dampak implementasi perjanjian internasional. Dengan
meratifikasi suatu perjanjian dagang internasional, umumnya
tuntutan terhadap jaminan hak-hak milik pelaku bisnis menguat.
14
15. Apakah Peraturan Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Indonesia Lebih Buruk?
Kompenen yg Pengajuan Institusi Yg
Negara diperhitungkan
Metode Valuasi
Banding Terlibat
NJOP atau nilai Atas harga yang
Indonesia Tanah dan Benda-Benda di atasnya
nyata/sebenarnya ditetapkan
Pemerintah
Atas harga yang
Malaysia Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar
ditetapkan
Pemerintah
Atas harga yang
Singapura Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar
ditetapkan
Pemerintah
Tanah dan Benda-Benda di atasnya Atas harga yang
Jepang Kerugian yg timbul
Nilai pasar yang disesuaikan
ditetapkan
Pemerintah
Tanah dan Benda-Benda di atasnya
Kerugian yg timbul Atas harga yang Pemerintah/ Institusi
Australia Nilai khusus
Nilai pasar
ditetapkan lainnya yg ditetapkan
Solatium
Maksimal 6 X rata-rata
Nilai hasil panen
China Nilai bangunan
panen dan nilai taksiran utk --- Pemerintah
bangunan
15
16. Komponen Perhitungan Kompensasi di Jepang
Kompensasi untuk
ordinary loss
- Removal expenses
- Business loss yg
wajar
Kompensasi
untuk hak atas
tanah
16
17. Apa Saja yang Menjadi Komponen Perhitungan?
Solatium
Kerugian akibat gangguan
New South Wales,
Australia Kerugian akibat pemecahan
tanah dan gangguan
Special value tanah bagi pemilik
Kerugian Usaha yang Wajar
(hanya untuk Jepang)
Jepang
Bangunan dan Benda-Benda di
Atasnya
Malaysia, Singapura, Indonesia
Hak Atas Tanah
17
18. Pelaksanaan Valuasi di Jepang
Expectation/
Speculation
Revision
Rate
Nilai kompensasi
Fixed Price
Fair Price
Tanah Sekitar
Planning Project Execution
Notification
18
19. Bagaimana Dampak bagi Pemilik Tanah?
Kompenen yg
Negara diperhitungkan
Metode Valuasi Pengajuan Banding
Indonesia ** * **
Malaysia ** ** **
Singapura ** ** **
Jepang *** **** *
Australia **** *** *
China * * -
* Kurang nyaman bagi pemilik tanah
**** Lebih nyaman bagi pemilik tanah
19
20. Mapping Komparasi Kebijakan
Tinggi
Keberpihakan pada Pemilik
• Australia
• Jepang
Moderat
• Singapura
• Malaysia
• Indonesia
• China
Rendah
Sulit Moderat Mudah
Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition
20
21. Mencapai Kebijakan yang Optimal
Tinggi Kebijakan yang optimal
• Mengutamakan negosiasi
• Perhitungan kompensasi yang
komprehensif
• Memastikan kehidupan warga/
Keberpihakan pada Pemilik
pemilik tanah tidak lebih buruk
setelah pelepasan hak
Moderat
• Perkuat kewenangan
pencabutan hak atas tanah
• Perhitungan kompensasi minimal
• Ketegasan dalam proses
eksekusi
• Integritas proses
Rendah
Sulit Moderat Mudah
Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition
21
22. Keseimbangan Yang Harus Dicapai
Pihak yang mengharapkan
Pihak yang mengharapkan Keseimbangan dicapai dengan: adanya proses yang efisien
tegaknya hak-hak rakyat atas
untuk kepentingan
sumber-sumber agraria • Tanah harus memiliki fungsi sosial pembangunan dan usaha
• Perencanaan pembangunan yang
komprehensif bukan hanya untuk
proyek tapi juga pemilik tanah yang
Implikasinya kena dampak Implikasinya
• Land reform • Adanya pencabutan hak
• Pengadaan tanah hanya melalui • Pencabutan hak hanya untuk • Fungsi sosial tanah dikedepankan
jual beli atau pertukaran yang kepentingan umum dengan syarat- • Pengadaan tanah tidak harus
disepakati syarat yang ketat melalui jual beli
• Nilai kompensasi sesuai dengan • Kompensasi dapat ditetapkan
ekspektasi pemilik • Penilaian kompensasi yang sepihak
komprehensif dan oleh profesi yang
indenpenden
• Prosedur pengadaan yang transparan
• Biaya pengadaan tanah yang tinggi, • Penguasaan tanah oleh
dan dipublikasikan dgn baik sekelompok orang saja
• kelambatan proses pengadaan,
• Ancaman hukuman pidana bagi • Berkurangnya tanah pertanian
• Ketidakmungkinan pembebasan
tanah penyalahgunaan, baik melalui UU • Penggusuran yang tidak adil
Tipikor maupun UU Khusus • Spekulasi dan penyalahgunaan
22
23. Framework Pembenahan
6
Penetapan Lingkup Kepentingan • Good Governance &
Sistem Perencanaan Integritas
Pembangunan Nasional 1 Umum
• Peningkatan
kompetensi SDM
Komponen Perhitungan • Transparansi proses
2 Kompensasi • Edukasi masyarakat
UU Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan 3 Pelaksana
4 Metode Valuasi
Mekanisme Banding dan
5 Pelaksanaan Keputusan
23
24. Buku-buku Panduan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
diperlukan Sebagai Media Edukasi Masyarakat
• Contoh buku panduan tentang
mekanisme pengadaan tanah
untuk pembangunan
• Buku panduan penting untuk
media edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat
24
25. Beberapa Substansi RUU PTUP yang Perlu
Diperhatikan
• Kedudukan RUU PTUP di antara undang-undang lain yang terkait pencabutan
hak atas tanah
• Institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab akhir untuk mencabut
hak atas tanah
• Penetapan jangka waktu penyelesaian pengadaan tanah setiap tahapnya dan
konsekuensi atas pelanggarannya
• Perbaikan komponen perhitungan untuk kompensasi
• Pelaksana dan metode penilaian dengan menggunakan market value pada saat
pengumuman proyek
• Ketetapan kewajiban pelaksanaan atas keputusan pengadilan tentang
keberatan atas nilai ganti rugi
25
26. Menyempurnakan RUU
Mekanisme Saat ini (Peraturan Ka BPN Nomor 3 tahun 2001)
Tdk ada batas Tdk ada batas 7 hari
14 hari jangka waktu jangka waktu 2 X terbit 120 hari 14 hari 30 hari 60 hari
Penetapan Pengumuman Penyuluhan Identifikasi & Pengumuman Penilaian Musyawarah Penetapan Keberatan Keputusan Pembayaran
Inventarisasi Hasil bentuk dan atas ganti rugi
nilai ganti rugi keberatan
Mekanisme dalam RUU PTUP
2 bulan 14 hari Blm disebutkan Blm disebutkan 14 hari 30 hari
RPJMN Konsultasi Keberatan Kajian Penetapan Identifikasi & Penilaian
Musyawarah Keberatan Mengajukan Proses Pembayaran
publik atas Inventarisasi ganti rugi
ke PN pengadilan ganti
keberatan
kerugian