Dokumen tersebut membahas rencana peta jalan pengembangan sistem logistik ikan nasional di Indonesia, yang mencakup identifikasi isu-isu implementasi, analisis kesenjangan sistem logistik ikan saat ini, pendekatan rantai pasokan ikan, dan tingkat kedewasaan tatakelola rantai pasokan ikan."
1. Peta Jalan Pengembangan
Sistem Logistik Ikan Nasional
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
6 Mei 2016
Materi diskusi implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
4. Pertimbangan
Perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan
ketahanan pangan nasional perlu adanya
jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan
keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi
ikan dan industri pengolahan ikan.
Pemenuhan konsumsi ikan dan industri
pengolahan ikan perlu adanya jaminan
terhadap pengadaan, penyimpanan,
transportasi, dan distribusi ikan dan produk
perikanan, serta bahan dan alat produksi
melalui Sistem Logistik Ikan Nasional.
4
5. Susunan Permen KP No. 5/PERMEN-KP/2014
tentang Sistem Logistik Ikan Nasional
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
KOMPONEN DAN
PENDEKATAN
BAB III STRATEGI
BAB IV
PELAKSANAAN
BAB V
PENGELOLAAN
BAB VI
PEMBINAAN
BAB VII
PENGAWASAN
BAB VIII
KETENTUAN
LAIN-LAIN
BAB IX
KETENTUAN
PENUTUP
5
6. Pengertian
• Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya
disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai
pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan
alat produksi, serta informasi mulai dari
pengadaan, penyimpanan, sampai dengan
distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan
untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi
sistem produksi perikanan hulu-hilir,
pengendalian disparitas harga, serta untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
6
7. Rencana Induk SLIN
Meningkatkan kapasitas
dan stabilisasi sistem
produksi dan pemasaran
perikanan nasional.
Memperkuat dan
memperluas konektivitas
antara sentra produksi hulu,
produksi hilir, dan
pemasaran secara efisien.
Meningkatkan efisiensi
manajemen rantai pasokan
ikan, bahan dan alat
produksi, serta informasi dari
hulu sampai dengan hilir.
Komponen
SLIN
Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi
Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan
Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan
Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang perikanan
Pemanfaatan dan pengembangan TIK di bidang perikanan
Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan
Pengembangan kelembagaan di bidang perikanan
Strategi
SLIN
Tujuan
SLIN
7
8. Operasionalisasi pengelolaan SLIN
Pusat
Produksi
Pusat
Pengumpulan
Pusat
Distribusi
Lokasi Pengelolaan SLIN:
Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran
Fungsi Operator Utama:
Operator Pendukung:
Nelayan; Pembudidaya Ikan; Pedagang Pengumpul; dan
Penyedia jasa logistik
Distributor; Pengolah Ikan;
Perusahaan Pengolahan Ikan; Pemasar/Pengecer;
Penyedia Jasa Logistik
8
10. Pusat
Produksi
Pusat
Perantara
Pusat
Distribusi
Isu Ketahanan Pangan
Pasokan:
• Tangkap laut?
• Budidaya laut?
• Tangkap tawar?
• Budidaya tawar?
Ikan Impor:
• Volume?
Pengumpulan
Domestik:
• Volume?
Permintaan
Domestik:
• Volume?
Pengolahan Ikan
Domestik:
• Volume?
Permintaan
Ekspor:
• Volume?
Industri Pakan
Ikan:
• Volume?
10
11. Karakteristik Logistik Ikan
Kekuatan
• Permintaan yang
tinggi
• Pasar domestik
sudah terbangun
• Sumber nutrisi
dan ketahanan
pangan
• Sumber mata
pencaharian
Kelemahan
• Produk mudah
rusak
• Kurangnya
fasilitas
penyimpanan dan
infrastruktur
• Keamanan mutu
ikan yang kurang
terjamin
• Rendahnya
kompetensi SDM
• Lemahnya
pemanfaatan
teknologi
Peluang
• Kesenjangan
pasokan dan
permintaan
• Peningkatan
permintaan
domestik
Ancaman
• Impor ikan
• Ekspor ikan
• Pencurian ikan
• Perubahan iklim
• Kerusakan
ekosistem
sumberdaya ikan
11
12. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk
mendukung program prioritas nasional
Medan
Pakanbaru
Palembang
Lampung
Jakarta
Surabaya Makasar
Kendari
Banggai
Ambon
Bitung
Ternate
Sorong
Balikpapan
Toli-Toli
Banyuwangi
Jember
Semarang
Tasikmalaya
Serang
Lamongan
Bandung
Sukabumi
Bogor
Bau-Bau
Buton
Aceh
LIN UP4BMP3EI
MINAPOLITAN, MP3KI-PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
BERBASIS
KAWASAN &
PRODUK
UNGGULAN
Ket : 2013
2014
Tahap selanjutnya
Timika
Merauke
Sumber: Supriatna, A. (2014), “Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen P2PH”,
Rapat Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan.
12
13. Identifikasi Isu-Isu Implementasi SLIN
• Rendahnya tingkat partisipasi dari para pemangku kepentingan di daerah untuk memecahkan
keterbatasan kapasitas lokal dalam implementasi SLIN.
• Belum terintegrasinya kegiatan usaha dari hulu ke hilir dengan adanya ketidakmerataan
Sumber Daya Ikan yang berlebihan pada suatu lokasi dan kekurangan pada lokasi lain.
• Kelembagaan yang lemah dari para pemangku kepentingan untuk memecahkan hambatan
dalam implementasi SLIN.
• Harapan yang tidak realistis terhadap SLIN dari pemangku kepentingan dalam menurunkan
biaya pengangkutan ikan dari sentra pengumpulan ke sentra distribusi, menjamin
ketersediaan ikan, dan menstabilkan harga.
• SLIN menjadi beban operator dan belum optimalnya insentif pelaksanaan SLIN.
• Perhatian ujicoba masih terfokus pada ikan beku.
• Infrastruktur logistik yang belum optimal.
• Rendahnya nilai tambah produk logistik ikan.
• Untuk itu diperlukan PERCEPATAN Pengembangan Sistem Logistik melalui PETA JALAN
IMPLEMENTASI SLIN.
13
14. Analisis Kesenjangan
Sistem Logistik Ikan Tidak
Efektif dan Efisien
Rendahnya
ketahanan pangan
Konsumsi Ikan yang
rendah
Harga tidak
terjangkau dan
tidak stabil
Pasokan ikan yang
rendah
Rendahnya
ketahanan pangan
Konsumsi Ikan yang
rendah
Harga tidak
terjangkau dan
tidak stabil
Pasokan ikan yang
rendah
Penangkapan
berlebih
Terjadinya benturan
kepentingan
Tidak bertanggung-
jawab dan
ketidakpatuhan
Biaya koordinasi
yang tinggi
Tata niaga yang
tidak berkeadilan
Tidak ada investasi
swasta
Pengawetan dan
pengolahan yang
tidak efisien
Penanganan ikan
yang buruk
Tidak ada sistem
pemantauan
14
15. SLIN hanya untuk kepentingan pusat dan
lemahnya inisiatif dan minimnya dukungan
pelaku di daerah dalam memperhatikan
keterbatasn kapasitas daerah.
Rendahnya keterkaitan atau konektivitas
antar kawasan pusat pengumpulan dan pusat
distribusi.
Kelembagaan masih lemah dan sistem
pemantauan imlementasi belum berjalan
serta belum ada kaitan evalyasu dengan
perencanaan selanjutnya.
SLIN menjadi beban operator dan belum
optimalnya insentif pelaksanaan SLIN.
Keterbatasan akses informasi logistik.
Perhatian ujicoba masih terfokus pada ikan
beku.
Infrastruktur logistik yang belum optimal.
Rendahnya nilai tambah produk logistik ikan.
• Pembinaan pemerintah daerah untuk berperan dalam
pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah yang menjadi
kebutuhan untuk memecahkan persoalan kapasitas rantai
logistik ikan lokal.
• Penataan pias (jalur) nasional dalam mengurangi
kesenjangan antara pusat pengumpulan dan pusat
distribusi sesuai dengan potensi dan daya dukung
lingkungan.
• Pengembangan sistem tata kelola (governansi) logistik
yang baku untuk kepentingan nasional dilengkapi dengan
spesifikasi lokal dalam mendukung sistem perencanaan,
implementasi, evaluasi, dan perencanaan masa depan.
• Fasilitasi investasi usaha logistik dan pengembangan
indikator kinerja sistem logistik untuk mendukung insentif
dan disinsentif.
• Pengembangan sistem informasi logistik antar pelaku
sistem logistik nasonal.
• Pengembangan ujicoba logistik ikan segar, olahan, dan
budidaya.
• Pembangunan infrastruktur logistik sebagai bagian dari
insentif untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas
harga.
• Pemanfaatan inovasi teknologi dalam peningkatan nilai
tambah produk logistik ikan.
KONDISI SAAT INI HARAPAN KE DEPAN
Perbaikan Implementasi SLIN
15
17. Biaya Rantai Pasok dan Margin
17
Nelayan dan
Pemilik Kapal
Bakul Ikan Pengolah Ikan DistributorAgen Pabrik
Nelayan melakukan
produksi dengan
menangkap ikan
Distributor
mengirimkanproduk
ikan ke pasar dan
pengecer
Bakul mengumpulkan
ikan dari kapal dan
mengirim ke pasar
Agen pengolahan atau
pabrik membeliikan
dari bakul ikan dan
mengirimkanke pabrik
Pengolah melakukan
pengirisan, pembekuan,
dan penjaminan mutu
produk ikan
Laba distributor:
Biaya = y *f + y*t
Pendapatan = y*r
Laba = Pendapatan-Biaya
y = volume penjualan
f = harga pabrik
t = biaya transpor
r = harga jual
Biaya = (v*p) + vc+(fc*n)
R = y*f
v = volume pengadaan ikan
mentah
p = harga beli ikan per kg berat
hidup
vc = biaya variabel
fc = biaya tetap
n = jumlah pabrik pengolahan
y = volume penjualan
F = harga jual ikan
Biaya = (v*p1) + (vc*k) + (fc*k)
+ (cc*k)
R = v* p
v = volume ikan yang dibeli
p1 = harga yang dibayar ke
bakul per per kg
vc = biaya variabel rata-rata
fc = biaya tetap
cc = biaya kesempatan modal
untuk sebuah agen
k = jumlah agen
R = pendapatan total
p = harga yang dibayar pabrik
per kg ikan.
Biaya = (v*p2) + (r*p2) + (fc*n)
+ (cc*n)
R = (v*p1) + (r*p3)
v = volume ikan yang dibeli
oleh bakul
r = ikan yang ditolak oleh agen
p2 = harga yang dibayar ke
nelayan
p3 = harga jual ikan yang
ditolak di pasar lokal
vc = biaya variabel rata-rata
fc = biaya tetap
cc = biaya kesempatan modal
untuk sebuah bakul
n = jumlah bakul
R = pendapatan total
Laba pemilikkapal
Biaya = vc + fc + cc
R = (v1*p2) + (r1*p3)
v 1= volume ikan yang dijual ke
bakul
r1 = ikan yang ditolak oleh
bakul
p2 = harga yang dibayar oleh
bakul
p3 = harga jual ikan yang
ditolak di pasar lokal
vc = biaya variabel tenaga kerja
dan bahan bakar
fc = biaya tetap peralatan,
lisensi, dan pajak
cc = biaya kesempatan modal
R = pendapatan total
Apakah volume yang dibutuhkan pasar terpenuhi dengan mutu yang terjamin?
Apakah margin di antara para pelaku berkeadilan?
Apakah terjadi disparitas harga antara hulu dan hilir?
Apakah dapat dilakukan penghematan biaya?
18. Jenis Rantai Pasokan Ikan
Rantai Pasok
Berorientasi Transaksi
Rantai Pasok
Berorientasi Kapasitas
Rantai Pasok
Berorientasi Integrasi
Penyimpanan
Pengadaan
Transportasi
Distribusi
Penyimpanan
Pengadaan
Transportasi
Distribusi
Penyimpanan
Pengadaan
Transportasi
Distribusi
Ranah kewenangan
Provinsi dan Wilayah
Pengelolaan Perikanan
Ranah kewenangan
Pusat dan Antar Wilayah
Pengelolaan Perikanan
• Transaksi niaga sesuai pasar lokal.
• Kepentingan masing-masing untuk
meningkatkan margin.
• Tidak ada koordinasi antar pelaku
sepanjang rantai logistik.
• Kementerian hanya menjadi
regulator dan pengawas.
• Transaksi niaga sesuai pasar klaster.
• Kepentingan bersama untuk
meningkatkan kapasitas.
• Ada koordinasi pemecahan masalah
lokal.
• Inisiatif daerah dengan dukungan
kementerian.
• Kontrak niaga sesuai pasar nasional.
• Kepentingan bersama untuk menjamin
ketersediaan dan stabilisasi harga.
• Ada koordinasi penjaminan mutu dan
kestabilan harga.
• Inisiatif kementerian dengan pelaksana
operator koodinator. 18
19. Tingkat Kedewasaan Tatakelola Rantai
Pasokan Ikan
Tatakelola rantai pasokan
perikanan yang
bertanggung jawab
adalah suatu prinsip
yang berstandar
internasional bersifat
sukarela dan global
untuk mencapai rantai
pasok perikanan yang
lestari.
Transaksional:
berdagang dan
sendiri-sendiri
Bertanggung-
Jawab:
patuh dan
beretika
Terpadu:
transparan dan
berstandar
Cerdas:
cepat tanggap
dan inovatif
Tatakelola rantai pasok
terintegrasi adalah
transparansi ketelusuran
aliran barang, aliran
informasi permintaan
dan persediaan, dan
aliran keuangan di
sepanjang titik rantai
pasokan.
19
20. Pentahapan Pengembangan Rantai
Pasokan Ikan
Status Saat ini
Rendahnya tingkat
kerjasama dan
keterhubungan
Bertanggung-
Jawab
• Berbagi informasi
• Perbaikan SOP
• Kepatuhan
Berkapasitas
• Kerjasama
peningkatan
kapasitas logistik
Terintegrasi
• Sistem informasi
logistik ikan
• Kemampulacakan
• Standarisasi
Cerdas
• Jaringan indera
• Cepat tanggap
• Inovatif
20
Tingkat
Kedewasaan
Upaya
Pengembangan
21. Arsitektur Logistik Efektif
Mutu Tinggi – Biaya Rendah – Waktu Antar Pendek
Integrasi Hulu-Hilir Governansi Hulu-Hilir Proses (SOP) Standar Kapasitas Logistik
Nilai Tambah dan Daya Saing
Kerjasama, Insentif, Infrastruktur, ITK, SDM, Kelembagaan, Jasa Logistik
21
Manajemen rantai pasokan (MRP) menyangkut pengelolaan kegiatan dan hubungan di dalam perusahaan, dengan pemasok, dengan
pelanggan, atau rantai pasokan secara keseluruhan.
Dimensi MRP adalah:
• Koordinasi kegiatan bisnis di dalam pelaku
• Kerjasama kegiatan bisnis antar pelaku atau agen rantai pasok
22. Konsep Kreasi Rantai Nilai Ikan
Kreasi Nilai:
1. Peningkatan Kapasitas Rantai Logistik
2. Peningkatan Integrasi Rantai Pasok
3. Efektivitas Tata Kelola Rantai Pasok
Ko-Kreasi:
1. Inovasi bersama dan
terbuka
2. Kemitraan
3. Pembiayaan
Kemampuan:
1. Transparansi
2. Standarisasi
3. Sertifikasi
4. Ketelusuran
Tawaran Pengungkit Nilai:
Isu-Isu Logistik Ikan:
1. Ketidakstabilan pasokan
dan sumberdaya ikan
2. Disparitas geografi,
ketersediaan, dan harga
3. Lemahnya partisipasi
perbaikan mutu
Kreasi Nilai Sosial:
1. Kestabilan pasokan ikan
dan harga
2. Efisien rantai pasokan dan
kelestarian ekosistem
3. Penciptaan usaha baru dan
pendapatan yang
berkeadilan
Penyimpanan Distribusi
Transportasi
Pengadaan
Rantai Pasokan
Terintegrasi
hulu-hilir
Kapasitas
Rantai Logistik
Tata kelola rantai
pasokan
22
23. Portofolio Rencana Induk SLIN
SEKTOR HULU SEKTOR HILIR
PERIKANAN TANGKAP
PERIKANAN BUDIDAYA
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
KONSUMEN
Konsumsi Ikan
Industri Pengolahan Ikan
Tuna
Tongkol
Cakalang
(TTC),
kembung,
bandeng
Tuna
Tongkol
Cakalang
(TTC),
kembung,
bandeng
Keterkaitan fungsional
(integrasi) rantai pasok hulu
hilir dengan kesatuan tindakan
dalam ikanan kelembagaan
Kondisi yang diharapkan:
ada jaminan ketersediaan
pasokan, peningkatan harga di
level produsen, stabilitasi harga
antar musim
Pentahapan Pengembangan
Sistem Logistik Ikan:
1. Bertanggung-jawab
2. Transparansi
3. Standarisari
4. Sertifikasi
5. Stabilisasi
6. Inovasi
7. Kecerdasan
Rancang Bangun Sistem Logistik:
1. Pengelolaan produksi dan
pemasaran
2. Sarana dan Prasarana
3. Iptek dan kapasitas SDM
4. Teknologi informasi dan
komunikasi
5. Jasa logistik
6. Kelembagaan
Dukungan prakarsa pemangku
kepentingan lokal dalam
mewujudkan ketahanan pangan
ikan daerah dan kerjasama
dengan prakarsa nasional sistem
logistik yang terintegrasi..
Kebijakan Prioritas Produk:
1. Bahan baku: TTC, kembung,
bandeng
2. Ikan beku melalui rantai
pendingin (cold storage)
23
24. Rancang Bangun SLIN
Tujuan
Sasaran
Strategi
Program
Meningkatkan kapasitas dan
stabilisasi sistem produksi dan
pemasaran perikanan nasional.
Memperkuat dan memperluas
konektivitas antara sentra
produksi hulu, produksi hilir, dan
pemasaran secara efisien.
Meningkatkan efisiensi
manajemen rantai pasokan ikan,
bahan dan alat produksi, serta
informasi dari hulu sampai
dengan hilir.
Terwujudnya peningkatan
kapasitas dan stabilisasi sistem
produksi dan pemasaran
Terwujudkan penguatan dan
perluasan konektivitas antara
sentra produksi hulu, produksi
hilir, dan pemasaran
Terwujudnya efisiensi
manajemen rantai pasokan ikan,
bahan dan alat produksi, serta
informasi dari hulu sampai hilir
Pengelolaan
produksi dan
pemasaran di
bidang perikanan
Penyediaan dan
pengembangan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
iptek, dan
peningkatan
kapasitas SDM
Pemanfaatandan
pengembangan
TIK di bidang
perikanan
Pengembangan
jasa logistik di
bidang perikanan
Pengembangan
kelembagaandan
tata kelola di
bidang perikanan
• Integrasi pias
atau jalur
logistik nasional
dari produksi ke
pemasaran
• Pembinaan
pengembangan
sistem logistik
ikan daerah
• Sistem standar
mutu dan
keamanan serta
sertifikasi
• Penyediaan
sarana dan
prasarana
logistik
pendingin
• Pengembangan
inovasi iptek
produksi,
pemasaran, dan
logistik
perikanan
• Pengembangan
pendidikan,
pelatihan, dan
penyuluhan di
bidang
produksi,
pemasaran, dan
logistik
• Penyediaan dan
diseminasi
informasi
produksi dan
pemasaran
• Pengembangan
sistem
informasi
manajemen
logistik ikan
nasional
• Pengembangan
sistem
ketelusuran
• Pengembangan
usaha dan
investasi bidang
jasa logistik
perikanan
• Jaringan
layanan
penyedia jasa
logistik
perikanan
• Pemberian
insentif bagi
jasa penyedia
logistik
• Pengembangan
kelembagaan
pengelolaan
SLIN
• Pembentukan
kelembagaan
pendukung SLIN
pada tingkat
pusat, provinsi,
dan
kota/kabupaten
• Tata kelola
akuntabilitas
kelembagaan24
25. Tata Kelola
Implementasi
pengembangan SLIN
dilakukan secara sinergi dan
terpadu di seluruh daerah
dengan dua pendekatan:
• Atas-bawah:
pengembangan pias
logistik ikan nasional yang
dipilih berdasarkan
potensi integrasi sentra
produksi dan konsumsi.
• Bawah-atas:
pengembangan sistem
logistik ikan daerah
menuju pemberdayaan
komoditi keunggulan
daerah dan ketahanan
pangan ikan.
Kebijakan tata kelola:
• Penyelarasan kepentingan
pelaku dalam SLIN dengan
prinsip kerjasama.
• Pengembangan,
implementasi, dan
replikasi untuk mencapai
tujuan termasuk
sertifikasi.
Kajian Kelayakan
Rencana Tindak
Implementasi
Pemantauan dan Evaluasi
Sosialisasi, kemitraan saling menguntungkan, pelatihan, sistem ukuran kinerja, teknologi
Tahapan 1-6 bulan 7-12 bulan 13-18 bulan 19-24 bulan
Kajian Kelayakan
Kerjasama
Rencana Tindak
Implementasi
Pemantauan
dan Evaluasi
Tahapan Pengembangan Program SLIN
25
28. Rencana Aksi Sistem Rantai Pendingin
2016 2017 2018 2019 2020
FASILITASI
Pengembangan
infrastruktur
sistem rantai
dingin
STANDARISASI
Penjaminan
mutu, standar,
dan keamanan
hasil perikanan
INTEGRASI
Pengembangan
kerjasama dan
ketelusuran
sistem rantai
dingin
SERTIFIKASI
Penjaminan
mutu, standar,
dan keamanan
hasil perikanan
STABILISASI
penyangga
persediaan (buffer
stock) sehingga harga
bahan baku ikan bagi
industri pengolahan
dapat lebih stabil.28
29. Contoh Partisipasi Swasta:
PT Multi Terminal Indonesia (PT Pelindo II)
• Penjajakan pembangunan fasilitas rantai pasok pendingin di sejumlah
wilayah di Indonesia dengan investasi sebesar Rp 400 miliar.
• Bangun di 12 titik yang sudah dialiri listrik untuk tahap awal, a.l. Aceh,
Lhoksemauwe, Sigli, Toli-Toli, Palu, Maumere, Bima, dan Ambon.
• Perusahaan akan masuk ke wilayah yang belum digarap oleh penyedia cold
storage swasta volume kecil
• Konsep utamanya adalah simpul dan pengumpan (hub and spoke), yakni
bagaimana membawa muatan cold storage dari daerah produsen ke
pelabuhan pengumpul sebelum dilanjutkan ke pelabuhan simpul.
• Perkiraan penguna jasa logistik bisa menghemat hingga 50% atau
setengah biaya angkut.
• Konsep rantai pasok pendingin ini akan diintegrasikan dengan rencana
pengembangan halal hub port dan logistik berikat.
29
30. Mekanisme Peningkatan Kapasitas
Logistik Pendingin
Identifikasi Rantai
Nilai Sistem
Pendingin
Penghilangan
Pemborosan dan
Kerugian
Penambahan Nilai
melalui jaminan mutu
dan pengemasan dan
jaminan mutu
30
31. Kartu Portofolio Program
Sifat kerjasama:
Peningkatan Integrasi nasional
(fishery integration project)
Penguatan Kapasitas daerah
(fishery improvement project)
Tingkat intervensi:
Nasional
Regional
Lokal
Tingkat kesulitan:
Tinggi
Sedang
Rendah
Partisipasi Dukungan
Pemangku kepentingan:
Pusat
Provinsi
Kota/kabupaten
Operator Utama
Operator Pendukung
Komunitas
LSM
Jenis program:
Pengelolaan produksi dan
pemasaran
Sarana dan Prasarana
Pengembangan Iptek dan
Kompetensi SDM
Pemanfaatan TIK
Jasa Logistik
Kelembagaan dan Tata Kelola
Ketersediaan:
Sekarang
Dalam rencana
Jenis dukungan:
Rancangan dan Kelayakan
Operasi dan Manajemen
Alih teknologi
Pemantauan dan evaluasi
Sifat dukungan:
Hibah
Pinjaman
Teknis
Sertifikat
Kebutuhan pembiayaan
bersama:
Ya
Tidak
31
32. Contoh Portofolio Rencana Aksi Sistem
Rantai Pendingin 2015-2017
• Pengembangan sarana pemasaran dengan sistem rantai
dingin ke sejumlah kawasan ritel dan properti untuk
menunjang distribusi produk perikanan tangkap ke sentra
konsumen.
• Penambahan peralatan sarana sistem rantai dingin akan
menjamin kualitas kebersihan produk perikanan.
– Mesin pendingin bermotor dengan kapasitas 200 kilogram akan membantu pelaku industri
pengolahan ikan dalam menjaga mutu produk sehingga memberi nilai tambah.
– Pembangunan unit pabrik es
– Penambahan unit penyimpanan pendingain (cold storage) di pelabuhan pendaratan ikan.
– Sarana pemasaran berpendingin, rumah kemasan, miniplant pengolahan tuna, sentra pengolahan,
pengadaan paket kendaraan bergerak roda tiga dan empat.
– Unit pengolahan ikan skala besar yang tersebar di Indonesia.
– Kapal induk yang dapat menyuplai hasil tangkapan laut langsung menuju gudang pendingin.
32
33. Penutup
• Rancang bangun SLIN terdiri dari:
1. Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan
2. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
3. Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM
4. Pemanfaatan dan pengembangan TIK di bidang perikanan
5. Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan
6. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola di bidang perikanan
• Kebijakan prakarsa dapat berasal dari nasional dan daerah dalam
meningkatkan ketersediaan ikan yang bermutu dan harga terjangkau oleh
konsumen dan industri pengolahan ikan.
• Peta jalan terdiri dari:
– Bertanggtung-jawab
– Transparansi dengan sistem ketelurusan (traceability)
– Standarisasi
– Sertifikasi
– Stabilitasi
33