Lalin smp kls vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................................... III

DAFTAR ISI................................................................................................................. V

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1

A. Latar Belakang..........................................................................................1

B. Tujuan.......................................................................................................4

C. Manfaat.....................................................................................................4

D. Ruang Lingkup..........................................................................................5

BAB II PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
........................................................................................................................

6

A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas....................................................6

B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus.............................28

C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)
................................................................................................................

38

BAB III PENUTUP.....................................................................................................54

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................55

V

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai
masalah dalam masyarakat berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarananya.
Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia,
kendaraan, jalan maupun lingkungan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu
lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (education), Rekayasa Lantas (enginering),
Penegakan Hukum (law enforcement), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan
kendaraan bermotor (regestration and identification), dan sebagai pusat K3I (Komando,
kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas.

Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisisir korban fatalitas sebagai akibat
terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan
lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan
dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasrana yang
terkait dengan transportasi guna mendukung produkstivitas di berbagai bidang yang
menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampak
positif dan negatif.

Dampak positif tersebut menyangkut aspek efisiensi waktu, namun di sisi lain juga
membawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas yang
terus tumbuh dan berkembang. Permasalahan tersebut adalah kemacetan, pelanggaran
dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yang
cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260
kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran
lalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan,
jalan dan alam. Kecelakaan lalu lintas walaupun tidak dominan, pengemudi tetap
memberi kontribusi bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor
bukan manusia (Farouk Muhammad, 1998).

1

Melihat gambaran di atas maka diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas
secara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata,
namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, adanya
peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam
melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-
Undang No. 22 tahun 2009, bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan
berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas
dan angkutan jalan”.

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional
yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknya
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikan
kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas. Strategi dan program untuk
mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas melalui kegiatan “Road Safety”. Road safety merupakan program kegiatan untuk
melindungi pemakai jalan agar aktivitas dan produktivitasnya tidak terganggu oleh
berbagai masalah sosial di jalan raya serta terwujudnya keselamatan di jalan.
Implementasi kegiatan road safety dilakukan melalui: Polsana (Polisi Sahabat Anak),
PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Traffic Police Goes to Campus, Safety Riding,
Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, TMC (Traffic Management Centre), Sekolah
mengemudi, Saka Bhayangkara Lantas, Traffic Board, Taman Lalu Lintas, Operasi
Kepolisian, Penegakan Hukum (Djoko Susilo, 2007).

Kegiatan road safety pada dasarnya lebih menekankan pada model pendidikan
ekstrakurikuler, dimana sasaran pendidikan terhadap beberapa kelompok yang bersifat
terbatas. Sementara amanat UU No. 22 tahun 2009 pada pasal 258 tersebut lebih
mengedepankan kewajiban setiap orang mampu memahami secara keseluruhan dari
aspek kognitif, afektif dan motorik. Oleh karena itu untuk membangun pemahaman
secara gradual tidak cukup pengetahuan lalu lintas tersebut diajarkan dalam bentuk
ekstrakurikuler, namun harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuletr dan
dikenalkan mulai dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnya
diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Strategi integrasi dilakukan melalui telaah
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menagandung etika dan

2

kedisiplinan. Salah satu SK dan KD yang bermuatan kedua hal tersebut adalah mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa PKn adalah pengorganisasian dari
disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan
kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan
negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai
luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat
dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa,
dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-
hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PKn di Indonesia terdiri dari beberapa
disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan
pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila,
psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Arnie Fajar, 2003).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran
sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat
1 UU SPN). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok
mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya
sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan,
jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,
tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap
serta perilaku berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasional
melalui Direktorat Jenderal Mananjemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun
Model Pengintegrasian Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas melalui Kegiatan
Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk satuan pendidikan
tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA).

3

B.Tujuan

Model pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/MA dalam rangka mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran
PKn. Secara khusus dengan menggunakan model ini para guru SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA dapat memperoleh pemahaman dalam hal:
a. Menganalisis substansi dan hubungannya dengan pendidikan lalu lintas sebagai
pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi
dasar PKn.
b. Mengintegrasikan aspek dan indikator pendidikan lalu lintas serta nilai acuan
pendidikan lalu lintas ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.
c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran PKn.
d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas kedalam rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) Pkn.

C.Manfaat

Dengan menggunakan model ini, guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan sadar berlalu lintas dengan
mengembangkan kebiasaan (habit) disiplin lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.
b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap dan watak
kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic
skill).
c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu
lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan.

D.Ruang Lingkup

Ruang lingkup model pengintegrasian ini berpijak pada pemahaman pendidikan
keselamatan lalu lintas yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum
yang dikemas secara padagogis dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan lalu lintas
sebagai berikut:

4

TABEL 1. ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS

Aspek dan Indikator Materi Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas

1. Hukum: 1. Pengertian
a. Menaati rambu-rambu lalu a. Lalu Lintas.
lintas. b. Rambu-Rambu Lalu Lintas.
b. Menaati marka jalan. c. Marka Jalan, alat pemberi isyarat pengatur
c. Menaati isyarat pengatur lalu lalu lintas.
lintas. d. Pengamanan Diri sebagai Pemakai Jalan
d. Melengkapi pengamanan diri e. Tata Cara Berlalu Lintas dengan benar.
dalam berlalu lintas. 2. Dua belas (12) Gerakan Pengaturan Lalu
2. Sosiologi Lintas, Isyarat pengaturan menggunakan Pluit
a. Memberi kesempatan dan gerakan dasar Senam Lantas.
penyeberang jalan. 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
b. Tidak menyalahgunakan fungsi 4. Pasal-pasal tertentu Undang-Undang no 22
jalan dan badan jalan. tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
3. Ekonomi jalan.
a. Bersikap hemat dalam 5. Tips aman perjalanan:
perjalanan. a. Pemahaman terhadap karakteristik dan
b. Efektifitas perjalanan. komponen rambu, marka, alat pemberi
4. Psikologi isyarat lalu lintas, kendaraan, Helm SIN.
a. Rasa aman. b. Pemahaman terhadap 12 gerakan peng-
b. Rasa nyaman. aturan lalu lintas, isyarat menggunakan
5. Politik pluit.
a. Membuat kebijakan lalu lintas c. Aplikasikan patroli keamanan sekolah
didasarkan pada kepentingan (PKS).
umum/bersama. d. Pemahaman terhadap pasal pasal tertentu
b. Melaksanakan kebijakan lalu undang-undang no 22 tahun 2009 tentang
lintas berdasarkan kebenaran. lalu lintas dan angkutan jalan.
c. Pelaksanaan pengawasan
kebijakan lalu lintas secara
adil.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian men-
cakup:
1. Penyusunan model integrasi pendidikan lalu lintas pada Standar Isi.
2. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada silabus.
3. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).

5

BAB II
PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

MODEL
INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs)

STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU
MODEL INTEGRASI
KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS

1. Menunjukkan 1.2Menjelaskan 1. Pengertian hukum. VII/1 1. Hukum : Pengertian Hukum:
sikap positif hakikat dan arti 2. Hakikat hukum bagi a. Menaati rambu-rambu lalu Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi
terhadap norma- pentingnya hukum warga negara lintas perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengatur
norma yang (termasuk UU Lalu Indonesia termasuk b. Menaati marka jalan lalu tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati
berlaku dalam Lintas) UU No. 22 tahun lintas oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu,
kehidupan 2009. c. Menaati isyarat pengaturan pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
bermasyarakat, 3. Unsur-unsur hukum lalu lintas menimbulkan tindakan sanksi oleh penguasa (Priyanto,
berbangsa, dan 4. Tujuan dibuatnya d. Melengkapi pengamanan diri dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang Negara
bernegara hukum. dalam berlalu lintas Republik Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu
5. Tujuan dibentuknya 2. Sosiologi : tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat
UU No. 22 tahun a. Memberi kesempatan bagi untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di
2009. penyeberang jalan dalamnya memuat petunjuk hidup dalam berlalu lintas
6. Tata urutan hukum dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b. Tidak menyalahgunakan
di Indonesia.. diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan
fungsi jalan dan badan jalan
7. Pentingnya hukum pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman,
untuk kegiatan yang
bagi warga negara. selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda
mengganggu fungsi jalan.
8. Kewajiban setiap angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,
3. Ekonomi :
warga negara dalam memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
6

MODEL INTEGRASI
menggunakan jalan a. Menunjukkan sikap tidak persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menurut pasal 105 boros dalam perjalanan. menjunjung tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya
UU No. 22 Tahun b. Menunjukkan sikap ketepatan etika dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya
2009. waktu dalam perjalanan. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
9. Perilaku yang harus c. Memperoleh keuntungan masyarakat.
dihindari karena dalam memanfaatkan jalan
tidak sesuai dengan 4. Psikologi : Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas
etika dan budaya a. Memperoleh rasa aman kontrak bersama antara rakyat dan penguasa, atau
berlalu lintas. dalam berlalu lintas antara yang diperintah dan yang memerintah dan
b. Memperoleh rasa nyaman apabila ada yang mengingkari, melanggar hukum
dalam berlalu lintas merupakan tindakan melawan hukum. Hukum dibentuk
5. Politik : dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di
a. Membuat kebijakan lalu lintas masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga
didasarkan pada kepentingan negara untuk menjunjung hukum seperti disebutkan
umum. dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara
b. Melaksanakan kebijakan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
didasari pada sikap pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan
menunjung tinggi kebenaran. pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan
c. Melaksanakan pengawasan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 105 yang
kebijakan tidak tebang pilih. berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib
a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang
dapat merintangi, membahayakan keamanan dan
kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang
dapat menimbulkan kerusajakan jalan.
Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa
hukumlah yang menjadi panglima, pedoman utama
untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ini berarti setiap warga negara tidak boleh menyimpang
dari peraturan perundang- undangan yang berlaku
(aspek hukum), termasuk Undang-Undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan itulah disebut “supremasi hukum”.

7

MODEL INTEGRASI
Hakikat Hukum
Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku
manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi
pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai
negara hukum, maka dimanapun warga negara berada
di wilayah hukum Republik Indonesia masih terikat oleh
ketentuan hukum. Kesadaran dan kepatuhan
masyarakat terhadap hukum termasuk Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya
sering terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan,
dan dikenai sanksi.

Unsur-Unsur Hukum:
Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1)
Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan
masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-
badan resmi yang berwajib; (3) Peraturan itu pada
umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga
pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 pasal 274
” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi
jalan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dipidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).

Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar
ban, merusak rambu-rambu lalu lintas, memblokir jalan
sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No.
22 Tahun 2009.

Tujuan Hukum:
8

MODEL INTEGRASI
Berdasarkan hakikat dan unsur pembentuknya, maka
tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban di dalam
masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh
komponen bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan
yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi tanggung
awab seluruh komponen bangsa ini.

Tata Urutan Peraturan Perundangan:
Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinyatakan tata
urutan peraturan perundangan Republik Indonesia mulai
yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah
1. UUD 1945,
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang (UU/PERPU)
3. Peraturan Pemerintaj (PP),
4. Peraturan Presiden (PERPRES),
5. Peraturan Daerah (PERDA).
Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut
bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya.. Setiap peraturan di
buat oleh lembaga yang berwenang.
Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun
2009 maupun UU No. 38 Tahun 2005 kedudukannya
dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya
dilakukan bersamaan dan disepakati bersama oleh
lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah. DPR
sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan
amanat rakyat. Karena itu hukum merupakan kontrak
antara pemerintah dan rakyat.

Pentingnya Hukum.
Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk
9

MODEL INTEGRASI
memberikan jaminan perlindungan dan keadilan serta
kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan
perlindungan keadilan akan terwujud apabila para
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-
benar komitmen dan tidak menyimpang dari aturan yang
ada dan dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur,
bijaksana oleh para penegak keadilan dalam
pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Disamping
itu perlu didukung partisipasi aktif dalam
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai
dengan etika dan budaya berlalu lintas.
1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.
2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi
kendaraan lain dari arah yang berlawanan.
3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.
4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tempat
tertentu seperti di depan Masjid, Gereja, Rumah
Sakit dsb.
5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan
tertentu yang di atur oleh ketentuan.
6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau
penyeberang jalan.
7. Tidak boleh menerima telpon ketika mengemudi;
8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak
membelokkan kendaraannya.
9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat
ngantuk ketika mengemudi kendaraan.
10. Tidak boleh membunyikan musik yang keras di
dalam kendaraannya.
10

MODEL INTEGRASI
11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping
kiri kecuali ada petunjuk lalu lintas.

1.3 Menerapkan 1. Penampilan perilaku VII/1 1. Hukum : Pengertian Norma:
norma-norma, sesuai dengan a. Menaati rambu-rambu lalu Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan
kebiasaan, adat norma kebiasaan lintas peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan
istiadat dan yang berlaku dalam b. Menaati marka jalan lalu dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban.
peraturan yang kehidupan lintas Mulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari hak dan
berlaku dalam bermasyarakat c. Menaati isyarat pengaturan kewajiban di rumah, di sekolah, dalam kebidupan di
kehidupan 2. Penampilan perilaku lalu lintas masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara
bermasyarakat, sesuai norma adat d. Melengkapi pengamanan diri Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan
berbangsa dan istiadat yang berlaku dalam berlalu lintas menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah
bernegara. dalam kehidupan 2. Sosiologi : yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma
bermasyarakat, a. Memberi kesempatan bagi tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi
berbangsa dan penyeberang jalan seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-
bernegara. b. Tidak menyalahgunakan akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan
3. Penampilan perilaku fungsi jalan dan badan jalan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak
sesuai norma untuk kegiatan yang berbuat sesuatu oleh karena
agama yang berlaku mengganggu fungsi jalan. akibat-akibatnya dipandang tidak baik (Priyanto, dkk
dalam kehidupan 3. Ekonomi : 2008). Ada 4 macam norma, (1) agama, (2) kesopanan,
bermasyarakat, a. Menunjukkan sikap tidak (3) Kesusilaan, (4) hukum. Undang-Undang Nomor 22
berbangsa dan boros dalam perjalanan. tahun 2009 dan UU No. 38 tahun 2005 termasuk norma
bernegara. b. Menunjukkan sikap ketepatan hukum. Ciri norma hukum adalah (1) Peraturan
4. Penampilan perilaku waktu dalam perjalanan. mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2)
sesuai norma c. Memperoleh keuntungan Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang
kesopanan yang dalam memanfaatkan jalan berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat
berlaku dalam 4. Psikologi : memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas.
kehidupan a. Memperoleh rasa aman
bermasyarakat, dalam berlalu lintas Pemampilan Perilaku sesuai norma Agama:
berbangsa dan b. Memperoleh rasa nyaman Peraturan hidup berisi perintah, larangan dan ajaran-
bernegara. dalam berlalu lintas ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa bagi
5. Politik : pelanggaranya mendapat siksa di kelak kemudian
5. Penampilan perilaku
a. Tidak membunuh orang lain.
11

MODEL INTEGRASI
sesuai dengan a. Membuat kebijakan lalu b. Tidak mencuri.
norma hukum yang lintas didasarkan pada c. Patuh kepada orang tua.
berlaku dalam kepentingan umum. d. Melaksanakan ibadah.
kehidupan b. Melaksanakan kebijakan e. Tidak melakukan penipuan.
bermasyarakat, didasari pada sikap f. Tidak bohong.
berbangsa dan menunjung tinggi kebenaran. g. Tidak melakukan perzinaan.
bernegara. c. Melaksanakan pengawasan h. Tidak sombong.
6. Penampilan contoh kebijakan tidak tebang pilih.
perilaku sesuai Penampilan Perilaku sesuai norma Kesopanan
dengan UU No. 22 Norma kesopanan lebih menekankan asas kepantasan
Tahun 2009 atau kepatutan dimasyarakat, sehingga ukurannya
7. Memberi adalah hati nurani
kesempatan bagi a. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di
penyebarang jalan. dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita
8. Menunjukkan sikap yang tua, hamil atau membawa bayi.
perilaku taat dalam b. Jangan makan sambil berbicara
berlalu lintas. c. Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tem-
9. Menunjukkan sikap pat dan.
taat pada lampu d. Orang muda harus menghormati orang yang lebih
isyarat lalu lintas tua.
Terkait dengan dengan perilaku berlalu lintas, norma ke-
sopanan harus tetap dijaga dan diwujudkan. Contoh
mengendarai motor dengan suara kenalpot keras, tidak
memberi tempat duduk dalam bus kepada orang yang
tua renta, hamil atau membawa bayi, hal tersebut telah
melanggara norma kesopanan.

Penampilan Perilaku sesuai norma Kesusilaan
Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari
manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah
pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan.

12

MODEL INTEGRASI
Contoh norma ini diantaranya ialah :
a. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.
b. “Kamu harus berlaku jujur”.
c. “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama
manusia”.
d. “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, berbuat baik
tidak merusak rambu-rambu lalu lintas. bahkan harus
dijaga. Karena rambu-rambu lalu lintas, marka jalan,
lampu penerangan jalan merupakan sarana dan
prasarana untuk terwujudnya tertib berlalu lintas. Contoh
Ketika kamu mengendarai motor, tidak memberi
kesempatan kepada pengendara lain, dan akhirnya
terjadi tabrakan, mesti kamu akan merasa menyesal.
Intinya ketika berlalu lintaspun, etika atau untuk berbuat
baik kepada orang lain sangat diperlukan.

Penampilan Perilaku sesuai Norma Hukum :
Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang
berwenang isinya mengikat dan memaksa setiap orang
dan bagi pelanggar akan mendapat sanksi yang tegas.

Contoh:
Ketika akan membelokkan kendaraan pengemudi
memberi isyarat lampu/tangan bahwa kendaraan
bermotor yang dikemudikan akan membelok. (aspek
hukum)

Sanksi: Pidana UU No. 22 Tahun 2009 pasal 294.
Pengendara bermotor ketika akan membelokan atau
kembali arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampiu
petunjuk arah atau isyarat tangan dipidana paling lama 1
13

MODEL INTEGRASI
tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

Penampilan norma kebiasaan di rumah
Penerapan perilaku sesuai kebiasaan di rumah: seperti
(1) menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur,
(2). Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan (3)
Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas.
Contohnya antara lain menyapu halaman rumah. (4)
Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai
norma dalam kehidupan keluarga.

Penerapan kebiasaaan di lingkungan sekolah (1) belajar
dengan tekun, (2) menggunakan seragaman sekolah,
(3) menggunakan identitas sekolah, (4) datang tepat
waktu, (5) pulang sekolah tepat waktu, (6) mengerjakan
tugas-tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru sekolah, (7)
Melaksanakan Patroli Keamanan Sekolah, (8) Berjalan
di sebelah kiri kita menuju sekolah, (9) dan sebagainya.

3. Menampilkan 3.2 Mendeskripsikan 1. Penggolongan VII/2 1. Hukum : Penggolongan Kasus Pelanggaran HAM.
sikap positif kasus kasus pelanggaran a. Menaati rambu-rambu lalu Menurut UURI Nomor 39 Tahun 1999, dinyata-kan
terhadap pelanggaraan HAM termasuk hak lintas pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
perlindungan dan upaya berlalu lintas b. Menaati marka jalan lalu yang secara melawan hukum mengu-rangi,
dan penegakan penegakan HAM 2. Berbagai contoh lintas menghalangi, membatasi dan atau menca-but hak asasi
Hak Azasi pelanggaran HAM. c. Menaati isyarat pengaturan manusia (aspek hukum).
Manusia (HAM) 3. Faktor penyebab lalu lintas
terjadinya d. Melengkapi pengamanan diri Sering kita lihat disiaran Televisi demontran yang
pelnggaran HAM. dalam berlalu lintas cenderung anarkhis, seperti merusak sarana dan
4. Contoh kasus 2. Sosiologi : prasarana jalan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal
pelanggaran HAM a. Memberi kesempatan bagi 28 (larangan perbuatan yang mengaki-batkan
dan upaya penyeberang jalan kerusakan/ gangguan fungsi jalan). Ini juga sudah
termasuk pelanggaran hak asasi manusia tingkat bisa.
14

MODEL INTEGRASI
penegakannya b. Tidak menyalahgunakan Jadi ketika ada kegiatan masyarakat mengganggu
5. Contoh pelanggaran fungsi jalan dan badan jalan fungsi jalan raya, seperti demonstrasi, penjualan di
berlalu lintas yang untuk kegiatan yang badan jalan, membuat keramaian di jalan tanpa ada ijin
dikatagorikan mengganggu fungsi jalan. dari Kepolosian Negara sudah termasuk katagori
pelanggaran HAM 3. Ekonomi : melanggar hak asasi. Bila dilakukan pelang-garan akan
6. Tidak memberi rasa a. Menunjukkan sikap tidak dikenai sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan atau
aman terhadap boros dalam perjalanan. denda Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
pengguna jalan. b. Menunjukkan sikap ketepatan sebagaimana disebutkan pada pasal 28 ayat (1) UU No.
7. Tidak memberi rasa waktu dalam perjalanan. 22 Tahun 2009.
nyaman dalam c. Memperoleh keuntungan
berlalu lintas. dalam memanfaatkan jalan Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari – hari
8. Tidak menyalah- 4. Psikologi : dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di
gunakan fungsi jalan a. Memperoleh rasa aman Indonesia maupun di belahan dunia lain.
dalam berlalu lintas
b. Memperoleh rasa nyaman Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM
dalam berlalu lintas mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat
5. Politik : keseriusan pelanggaran hak–hak asasi manusia
a. Membuat kebijakan lalu lintas Hasilnya adalah disusunnya kategori–kategori
didasarkan pada kepentingan pelanggaran hak–hak asasi manusia yang dianggap
umum. kejam, yaitu :
b. Melaksanakan kebijakan a. Pembunuhan besar – besaran (genocide).
didasari pada sikap b. Rasialisme resmi.
menunjung tinggi kebenaran. c. Terorisme resmi berskala besar.
c. Melaksanakan pengawasan d. Pemerintahan totaliter.
kebijakan tidak tebang pilih. e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi
kebutuhan– kebutuhan dasar manusia.
f. Perusakan kualitas lingkungan.
g. Kejahatan – kejahatan perang

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal
pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa
antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran
nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan
15

MODEL INTEGRASI
pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang
lain.

Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di
Indonesia, terjadi dimana saja dan kapan saja, baik yang
dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh
perorangan, kelompok orang maupun masyarakat
(aspek hukum).

Hal ini dapat ditunjukan adanya korban akibat berbagai
kerusuhan, perusakan, yang terjadi di tanah air. Seperti
Demontrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa
yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century di
berbagai daerah seperti Jakarta, Makasar, dengan jelas
oknum perserta demo merusak rambu-rambu lalu lintas,
lampu penerangan jalan, perusakan pos polisi.
Perbuatan demo tersebut jelas merupakan tindakan
anarkhis dan dapat dipidana dan bertentangan dengan
pasal 258 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan ”
Masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara
sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan
etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam
pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Kasus pelanggaran hak asasi seperti kasus Marsinah,
tahun 1993, Kasus Trisaksi dan Semanggi Kasus Bom
Bali I tahun 2002, korban hilang dalam berbagai
kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua serta
yang terjadi di awal tahun 2009 tewasnya Ketua Dewan
DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat yang dipukul
massa aksi anarkhis penuntutan provinsi baru di
Tapanuli berakibat meninggal dunia. Aksi demo anarkhis
16

MODEL INTEGRASI
tersebut disamping melnggara hak asasi manusia, juga
merusak gedung DPRD Provinsi Sumatra Utara. (aspek
hukum)

Demo anarkhis yang berakibat pelanggaran HAM
tersebut, dapat dikatagorikan tindak pidana dan harus
diadili sesuai ketentuan yang berlaku.(aspek hukum),

Faktor-faktor penyebab Pelanggaran HAM
Dari berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut, pada
umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
a. masih rendahnya pemahaman HAM oleh
masyarakat, pejabat, maupun prajurit TNI.
b. adanya pandangan yang bersifat individualis yang
akan mengancam kepentingan umum.
c. kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak
hukum.
d. pemahaman terhadap HAM belum merata.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran
HAM di Indonesia (aspek hukum)

Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak
asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah
seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial
yaitu
“kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”

Contoh Pelanggaran Berlalu Lintas Yang
Dikatagorikan Pelanggaran HAM.
Pengendara kendaraan bermotor yang dengan sengaja
menabrak pejalan kaki hingga meninggal atau catat
seumur hidup, jelas merupakan pelanggaran HAM.
17

MODEL INTEGRASI
Karena di dalam pasal 1 ayat 23 UU No. 22 Tahun 2009
dinyatakan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau
kerugian harta benda.

3.3 Menghargai 1. Landasan VII/2 1. Hukum : Landasan Perlindungan HAM
upaya perlindungan HAM. a. Menaati rambu-rambu lalu Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai
perlindungan 2. Landasan lintas tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
HAM perlindunga hak b. Menaati marka jalan lalu HAM (aspek hukum). Upaya perlindungan HAM dalam
setiap orang dalam lintas rangka mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.
berlalu lintas. c. Menaati isyarat pengaturan
3. Indikator jaminan lalu lintas Landasan pemberian perlindungan terhadap HAM
perlindungan HAM. d. Melengkapi pengamanan diri sudah secara tegas disebutkan yaitu Negaralah yang
4. Indikator jaminan dalam berlalu lintas memiliki tugas utama untuk melindungi warga
perlindungan hak 2. Sosiologi : negaranya termasuk hak- hak asasinya. Jelas ini
berlalu lintas a. Memberi kesempatan bagi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah. Karena
5. Upaya perlindnun- penyeberang jalan itu instrumen perlindungan dan penegakan hak asasi
gan HAM. b. Tidak menyalahgunakan berupa peraturan perundang-udangan seperti UU No.
6. Upaya perlundun- fungsi jalan dan badan jalan 39 tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, kelembagaan
gan hak berlalu lin- untuk kegiatan yang penegak hukum dibuat untuk menjamin perlindungan
tas dan angkutan mengganggu fungsi jalan. dan kepastian keadilan. Hal ini dinyatakan dalam
umum. 3. Ekonomi : Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI
7. Ikutserta upaya per- a. Menunjukkan sikap tidak adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
lindungan HAM. boros dalam perjalanan. seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan
b. Menunjukkan sikap ketepatan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan
waktu dalam perjalanan. bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
c. Memperoleh keuntungan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
dalam memanfaatkan jalan keadilan sosial. Namun yang lebih penting dalam upaya
4. Psikologi : perlindungan HAM adalah komitmen semua komponen
a. Memperoleh rasa aman penegak keadilan di negeri ini. . UU No. 22 tahun 2009
dan UU No. 38 Tahun 2005 tidak lain dimaksudkan
18

MODEL INTEGRASI
dalam berlalu lintas untuk memberikan perlindungan bagi pengguna jalan
b. Memperoleh rasa nyaman lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang berhak untuk
dalam berlalu lintas. menggunakan jalan umum, karena itu keberadaannya
5. Politik : dijamin dan dilindungi oleh UU.
a. Membuat kebijakan lalu
lintas didasarkan pada Untuk memberikan perlindungan setiap hak penggunaan
kepentingan umum. jalan, hak pengguna jasa angkutan umum, termasuk hak
b. Melaksanakan kebijakan asasi diperlukan instrumen hukum termasuk UU No. 22
didasari pada sikap Tahun 2009, UU No. 38 Tahun 2005 dan kelembagaan
menunjung tinggi kebenaran. yang terkait. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan,
c. Melaksanakan pengawasan Pengadilan, Mahkamah Agung. Juga dapat melalui
kebijakan tidak tebang pilih. berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya
pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun
masyarakat dan negara. Dengan demikian sangat jelas,
bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk memberikan
rasa keadilan, memberi perlindungan, keamanan,
ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Indkator Jaminan Perlindungan HAM
Indikator jaminan perlindungan terhadap HAM antara
lain:
a. adanya kemauan dari pemerintah untuk mengakui
pluralisme pendapat dan
kepentingan dalam masyarakat;
b. dalam bidang sosial budaya berupa perlakuan yang
sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi dan
toleransin dalam masyarakat terhadap perbedaan
atau latar belakang agama dan ras warga negara
Indonesia, (aspek sosiologi))
c. dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya
monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.
d. dalam bidang hukum, semua warga negara
19

MODEL INTEGRASI
diperlakukan sama didepan hukum dan
pemerintahan.

Berdasarkan indikator tersebut maka berlakunya UU No.
22 Tahun 2009 memberikan kesamaan di depan hukum
dan tidak membedakan antara wong cilik dan pejabat
dalam memimplementasikan undang-undang tersebut.
Artinya siapapun yang melanggar pasti dikenai sanksi
(aspek hukum). Jaminan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi pengguna jalan untuk
memberikan rasa aman, dan rasa nyaman berlalu lintas
(aspek sosiologi)

Upaya Perlindungan HAM di Indonesia
Berdasarkan indikaktor tersebut, bila dikaji sebenarnya
UUD 1945 dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkan
Undang-Undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia . Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI
Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment) (aspek hukum)

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini
mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan
sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh, dan komprehensif, undangundang ini
meletakkan kewajiban memberikan perlindungan
20

MODEL INTEGRASI
kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
a. nondiskriminasi; (aspek sosiologi)
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan sesuai dengan potensi diri; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan
kepada setiap warga negara, tanpa pengecualian, dan
tanpa diskriminasu termasuk hukum terkait dengan Lalu
lLntas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009).

Partisipasi Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia
Upaya perlindungan HAM tidak akan terwujud, bila tidak
dilengkapi dengan berbagai instrumen HAM, mulai
kelembagaan HAM seperti Komnas HAM, Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komisi
NasionalPerlindungan Anak dan Komisi Perlindungan
Anak Indonesia, Peradilan HAM dan lembaga –
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama
dalam bentuk LSM prodemokrasi dan HAM, dan
peraturan perundang-undangan, dan Lembaga
Swadaya Masyaakat. Untuk mewujudkan perlindungan
HAM semua komponen bangsa. Dengan demikian
upaya perlindungan HAM di Indonesia menjadi tugas
kebersamaan dan tanggung jawab kita bersama
Keikutsertaan upaya penegakan HAM di Indonesia
termasuk tindakan anti korupsi. Seperti melapor kepada
yang berwajib bila mengetahui pelanggaran HAM (aspek
hukum), seperti penganiayaan, pemerasan,
pembunuhan, pemaksaan, dsb.

3.4. Menghargai 1. Jalur penegakan VIII/2 1. Hukum : Jalur penegakan HAM
upaya penegakan HAM. a. Menaati rambu-rambu lalu Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa
21

MODEL INTEGRASI
2. Jalur penegakan lintas saja, termasuk di lingkungan sekolah, di jalan raya, di
HAM
upaya penegakan b. Menaati marka jalan lalu lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan
hak berlalu lintas. lintas maupun lingkungan negara. Sebagai tindakan
3. contoh kegiatan c. Menaati isyarat pengaturan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain
yang dapat lalu lintas perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling
dimasukan d. Melengkapi pengamanan diri menghormati sesama teman sekolah,
penghargaan upaya dalam berlalu lintas menumbuhkembangan tali persaudaraan sesama siswa
penegakan HAM. 2. Sosiologi : dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan
4. Contoh perilaku a. Memberi kesempatan bagi tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain
upaya penegakan penyeberang jalan (aspek hukum). DI lingkungan jalan raya selalu mentaati
peraturan berlalu b. Tidak menyalahgunakan rambu-rambu lalu lintas, mentaati marka jalan, mentaati
lintas fungsi jalan dan badan jalan isyarat pengaturan lalu lintas dan angkutan umum.
5 Ikutserta upaya untuk kegiatan yang
menciptakan mengganggu fungsi jalan. Di lingkungan masyarakat misalnya, dengan
ketertiban berlalu 3. Ekonomi : mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat
lintas sebagai wujud a. Menunjukkan sikap tidak mulia. Sebagai contoh masyarakat Sulawesi Selatan
upaya penegakan boros dalam perjalanan. menganut budaya “Siriq”. Budaya ini mengedepankan
HAM. b. Menunjukkan sikap ketepatan sikap atau saling menghormati serta malu berbuat tidak
6 Berpartisipasi secara waktu dalam perjalanan. wajar di depan umum. Di Jawa sering dikembang nilai
aktif menaati rambu- c. Memperoleh keuntungan ”gotong royong ” dalam rangka mengembangkan
rambu lalu lintas. dalam memanfaatkan jalan kebersamaan kekeluargaan, dalam kehidupan
7. Berperilaku baik 4. Psikologi : bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
dalam mengendarai a. Memperoleh rasa aman
motor. dalam berlalu lintas Oleh karena dalam rangka upaya penegakan HAM
8. Memberi b. Memperoleh rasa nyaman dapat dilalaui melalui (1) jalur hukum, dan (2) jalur
kesempatan bagi dalam berlalu lintas. politik.
pemakai jalan dan 5. Politik :
angkutan umum a. Membuat kebijakan lalu lintas Jalur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas
apabila mau didasarkan pada kepentingan Setiap orang berhak untuk menggunakan jalan sebagai
mendahului. umum. sarana transportasi umum, karena itu bila ada
9. Selalu b. Melaksanakan kebijakan orang/pihak lain yang menghalang-halangi pengguna
memperhatikan didasari pada sikap jalan. Pasal 108 ayat (1) Dalam berlalu lintas Pengguna
Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.
22

MODEL INTEGRASI
syarat penggunaan menunjung tinggi kebenaran.
kendaraan bermotor c. Melaksanakan pengawasan Upaya penegakan jalur hukum, siapa yang melanggar
kebijakan tidak tebang pilih. HAM, mengganggu keamanan dan kenyamanan
berlalulintas harus diproses dan diadili melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya
asas keadilan dan tanggung jawab. Setiap tindakan
melawan hukum akan berakibat sanksi yang tegas.
(aspek hukum).

Sedangkan upaya penegakan HAM melalui jalur, lebih
mengedepankan penyelesaian melalui jalur politik.
Bergaining antara kedua belah pihak yang terkait kasus
pelanggaran HAM mendahulukan kompromi dari kedua
belah pihak.
Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM
tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk
kategori berat atau bukan. Apabila berat, maka
penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila
pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum.

Contoh kegiatan yang dapat dimasukan
penghargaan upaya penegakan HAM
Contoh aktivitas/ kegiatan yang masuk katagori upaya
menghargai upaya penegakan HAM antara lain:
1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk
memahami pengertian HAM; Ini sebagai wujud
implementasi asas keberagaman dan kebersamaan.
2. Mempelajari peraturan perundang–undangan
mengenai HAM maupun peraturan hukum pada
umumnya, karena peraturan hukum yang umum
pada dasarnya juga telah memuat jaminan
perlindungan HAM; Ini sebagai wujud upaya
penegakan melalui jalur hukum (aspek hukum)
23

MODEL INTEGRASI
3. Mempelajari tentang peran lembaga – lembaga
perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi
Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan
seterusnya; Ini wujud menghargai upaya penegakan
HAM melalui jalur hukum, politik (aspek hukum dan
politik)
4. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami
dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama
menjadi, tertib damai dan sejahtera kepada
lingkungan masing–masing; (aspek hukum)
5. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga,
kelas, sekolah, di jalan raya, pergaulan, maupun
masyrakat;
6. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku
di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan
kehidupan bernegara;
7. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara
mencegah berbagai tindakan anti pluralisme
(kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);
8. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak
hukum bertindak adil;
10.Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu
lintas.
11. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.
12.Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan
angkutan umum apabila mau mendahului.
13.Selalu memperhatikan syarat penggunaan
kendaraan bermotor.

Sedangkan upaya penegakan HAM dapat ditunjukkan
berupa:
1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses
penegakan HAM;
24

Lalin smp kls vii

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Lalin smp kls vii

Similar to Lalin smp kls vii (20)

More from smp negeri 1 balai riam

More from smp negeri 1 balai riam (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Lalin smp kls vii