2. UMUM
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera,
dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus
ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta
Tindak Pidana Korupsi pada khususnya.
3. APA ITU KORUPSI
Secara harpiah Korupsi berasal dari kata Corruption
artinya Kecurangan atau Perubahan dan Penyimpangan,
dari kata sifat Corrupt berarti juga buruk, rusak, tetapi
juga menyuap, sebagai bentuk sesuatu yang buruk.
Dalam website new American dictionary (1985) kata
Corruption diartikan sebagai Decay (lapuk),
contamination (kemasukan sesuatu yang merusak) dan
inpurity (tidak murni).
Pengertian Korupsi dapat diartikan sebagai
penyelewengan atau penggelapan (uang
Negara/Perusahaan, Organisasi) untuk kepentingan dan
keuntungan pribadi atau orang lain.
4. KEUANGAN NEGARA DAN
PEREKONOMIAN NEGARA
Menurut penjelasan umum Undang
Undang RI No. 31 tahun 1999 yang
dimaksud keuangan Negara adalah
seluruh Kekayaan Negara yang dalam
bentuk apapun yang dipisahkan atau yang
tidak dipisahkan, termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan Negara dan segala
hak dan kewajiban yang timbul karena :
5. 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan
dan pertanggung jawaban Pejabat
Negara, baik ditingkat pusat maupun
ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan
dan pertanggung jawaban
BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum
dan Perusahaan yang menyertakan
modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara.
6. Perekonomian Negara adalah kehidupan
perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan secara mandiri yang
didasarkan pada kebijakan Pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun di daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang
bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran, dan kesejahteraan kepada
seluruh kehidupan masyarakat.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat
Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif,
Legeslatif, Yudikatif dan Pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan Penyelenggaraan Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 1 Ayat (1)
Undang Undang RI No. 28 tahun 1999)
tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
8. Penyelenggara Negara meliputi :
- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi
Negara.
- Pejabat Negara pada lembaga Tinggi Negara.
- Menteri.
- Gubernur.
- Hakim.
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis
dalam kaitannya Penyelenggaraan Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
9. Lembaga-lembaga mana sajakah yang
berwenang untuk melakukan Penyidikan
Perkara Tindak Pidana Korupsi ?
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Pasal 14 Ayat (1) Huruf G Undang Undang
No. 2 tahun 2002).
2. Kejaksaan Republik Indonesia
(Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang RI No.
16 tahun 2004).
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
(Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang No. 30
tahun 2002).
10. Menurut Undang Undang RI No. 20
tahun 2001 penjelasan Pasal 12b Ayat
(1) Gratifikasi adalah :
Pemberian dalam arti luas yakni
meliputi pemberian uang,
barang, rabat (diskon),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma dan fasilitas lainnya.
11. Bahwa Tindak Pidana Korupsi sering kali
dilakukan dan berawal dari kebiasaan yang
tidak disadari oleh setiap Pegawai Negeri atau
Pejabat Penyelenggara Negara.
Contohnya : Penerimaan hadiah oleh Pejabat
Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri dan
keluarganya dalam suatu acara pribadi atau
menerima pemberian dalam suatu fasilitas
tertentu yang tidak wajar. Kebiasaan ini baik
secara lambat atau cepat akan mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri
atau Pejabat Negara yang bersangkutan.
12. Bahwa sebagian besar orang berasumsi
pemberian tersebut adalah sebagai bentuk
persahabatan dan tanda terimakasih kepada si
penerima pemberian, namun perlu disadari
pemberian sesuatu barang atau benda yang
dilakukan oleh si pemberi barang kepada
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
memiliki niat atau maksud-maksud tertentu
yang diharapkan pada suatu saat nantinya
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara akan
berbuat sesuatu/ mengambil suatu kebijakan
tertentu yang bersifat menguntungkan bagi si
pemberi barang atau hadiah sebagai bentuk
13. Menurut Pasal 12b Ayat (2)
Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yang menerima Gratifikasi tidak
melaporkannya akan dikenakan Pidana
seumur hidup atau Pidana
penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun
dan pidana denda paling sedikit
Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000
(satu milyar rupiah).
14. Korupsi Umumnya dilakukan oleh :
1. Korporasi :
Kumpulan orang dan atau kekayaan
yang terorganisasi baik merupakan
Badan Hukum maupun bukan Badan
Hukum.
15. 2. Pegawai Negeri meliputi :
-Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Kepegawaian;
-Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;
-Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan
Negara atau Daerah;
-Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau
Daerah;
-Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain
yang mempergunakan Modal atau fasilitas dari Negara
atau Masyarakat;
3. Setiap Orang atau Korporasi.
16. MENGAPA TERJADI
KORUPSI ?
TERPAKSA Dilakukan karena ingin
memenuhi kebutuhan hidup
sehari - hari yang tidak
tercukupi oleh gaji yang
rendah.
Berhubungan dengan Niat dan
Perilaku.
MEMAKSA Dilakukan karena adanya sifat
keserakahan untuk bisa hidup
secara berlebihan (bermewah-
mewahan).
Berhubungan dengan Niat dan
Perilaku.
DIPAKSA Pertemuan antara niat dan
kesempatan.
Kesempatan tercipta karena
17. Rumusan Tindak Pidana Korupsi menurut
Undang-Undang No 31 tahun 1999
a.Korupsi = Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang undangan yang mengatur tentang
tindak Pidana Korupsi
b. Kolusi = Permufakatan atau kerjasama
secara melawan Hukum antar penyelenggara
Negara atau antara Penyelenggara Negara dan
pihak lain yang merugikan orang lain,
Masyarakat, bangsa dan Negara
18. c. Nepotisme = Setiap perbuatan
penyelenggara Negara secara melawan
Hukum yang menguntungkan kepentingan
keluarganya dan atau kroninya diatas
kepentingan masyarakat Bangsa dan
Negara.
19. PENYEBAB UMUM
TERJADINYA KORUPSI
•Kelalaian Administrasi .
•Penyalahgunaan Kekuasaan .
•Kesengajaan dan Kebiasaan
untuk Menyimpang .
•Politik Anggaran tidak sehat .
•Mendapatkan Jabatan Dengan
Modal Uang Banyak .
20. Sektor-sektor apa sajakah yang rawan
penyimpangan dan merugikan Keuangan
Negara yang dilakukan di lingkungan
Badan Hukum Milik Negara ?
1. Pengadaaan Jasa.
2. Penyaluran Dana Bantuan Operasional.
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana.
4. Harga/nilai kontrak terlalu tinggi (mark
up dalam pengadaan barang dan jasa).
5. Penetapan pemenang lelang tidak sesuai
ketentuan yang berindikasi suap atau
21. ditetapkan oleh Pengurus atau
Pengawas pada bagian pengadaan
barang dan jasa Badan Hukum Milik
Negara.
6. Pembayaran Fiktif.
7. Pemalsuan surat/dokumen sebagai
sarana penyimpangan penggunaan
Anggaran Badan Hukum Milik Negara.
8. Manipulasi penggunaan barang/dana.
9. Manipulasi biaya pembebasan tanah.
22. KETENTUAN PIDANA
UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun
2001 Pasal 2 :
(1)Setiap orang;
Secara melawan Hukum;
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu Korporasi;
Dapat merugikan Keuangan Negara atau
perekonomian Negara;
Dipidana penjara dengan penjara seumur hidup
atau Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling
lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.
(
23. 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, Pidana
Mati dapat dijatuhkan.
Keadaan Tertentu : Korupsi yang dilakukan
terhadap dana yang diperuntukkan bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam
nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial
yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan
moneter, dan pengulangan Tindak Pidana Korupsi.
24. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun
2001 Pasal 3 :
Setiap orang
yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena Jabatan atau
Kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara,
Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara
paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000.
25. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20
Tahun 2001 Pasal 4 :
Pengembalian kerugian
Keuangan Negara atau
Perekonomian Negara
tidak menghapuskan
dipidananya pelaku
Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
26. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20
Tahun 2001 Pasal 13 :
Setiap orang;
Memberi hadiah atau janji;
Kepada Pegawai Negeri dengan
mengingat kekuasaan atau kewenangan
yang melekat pada jabatan atau
kedudukan tersebut;
Pidana penjara paling lama 3 tahun dan
atau denda paling banyak 150.000.000
27. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20
Tahun 2001 Pasal 15 :
Setiap orang;
Melakukan percobaan,
pembantuan, atau pemufakatan jahat
untuk melakukan Tindak Pidana
Korupsi.
Pidana yang sama sebagaimana
dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5
sampai dengan Pasal 14.
28. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20
Tahun 2001 Pasal 21 :
Setiap orang;
Dengan sengaja;
Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung Penyidikan,
Penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa
maupun para saksi dalam perkara Korupsi;
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak
Rp. 600.000.000.
29. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20
Tahun 2001 Pasal 22 :
Setiap orang;
Dengan sengaja;
Tidak memberikan keterangan atau memberikan
keterangan yang tidak benar.
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak
Rp. 600.000.000.
30. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20
Tahun 2001 Pasal 24 :
Saksi yang menyebutkan nama atau alamat
pelapor baik di Penyidikan atau Pemeriksaan
disidang Pengadilan
Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 .
31. CONTOH KASUS
Adanya penyalahgunaan Dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) di Kecamatan Silih Nara sebesar
Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
Penyelewengan dana PNPM di Kecamatan Silih Nara
diduga dilakukan oleh Fasilitator PNPM Pedesaan
Kecamatan setempat yang berdampak pada
ditundanya anggaran PNPM 2013 di Kecamatan Silih
Nara.
32. CONTOH KASUS
Penyalahgunaan Dana PNPM-MP di Nagari
Koto Tangah, Kecamatan Bukit Barisan,
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran
2009 sebesar + Rp. 105.799.000 (seratus
lima juta tujuh ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah), atas nama terdakwa
DEDI EKA SISWANTO.
33. Terdakwa memperkaya dirinya sendiri yaitu untuk :
- Membayar hutangnya ke BPR Suliki sebesar Rp. 4.800.000,-
- Membayar Hutang pribadinya kepada seorang kenalannya
di Limbanang Rp. 1.500.000,-
- Modal berdagang buah manggis Rp. 11.000.000,-
- Hutang pembelian 100 Sak semen kepada saksi ERIL
AYANG (Toko Cahaya Bangunan) Rp. 5.150.000,-
- Hutang pembelian bahan material kepada saksi H.
WIRMAN Rp. 1.695.000,-
- Mark up pembelian 200 sak semen kepada saksi H.
WIRMAN menjadi 500 sak semen Rp. 17.000.000,-
- Mark up pembelian 25 batang besi kepada saksi H.
WIRMAN menjadi 75 batang besi Rp. 4.980.000,-
- Tidak membayarkan upah pekerja Rp. 1.400.000,-
Pengakuannya pada saat rapat koordinasi tanggal 5 Mei
2010 kepada masyarakat Rp. 20.000.000,-
34. Perbuatan tersebut dilakukan oleh DEDI EKA SISWANTO
antara lain dengan cara :
Memegang sendiri semua dana tahap II dan III yang dicairkan
dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tanpa memberitahu
kepada Bendahara TPK.
Kemudian dana tersebut ia pergunakan dengan cara melawan
hukum yaitu melakukan mark-up harga pemesanan material,
dan memanipulasi data Laporan Penggunaan Dana (LPD)
tahap II kepada masyarakat Koto Tangah, serta memalsukan
tanda tangan mereka dalam Daftar Hadir Berita Acara
Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana tahap II, sehingga
dengan demikian ia dapat mencairkan dana tahap III
(terakhir).
Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, akhirnya DEDI EKA
SISWANTO dihukum 4 tahun penjara dengan denda sebesar
Rp. 200.000.000,- subsidiair 6 bulan kurungan, serta
35. CONTOH KASUS
Kasus Korupsi Dana DAK tahun 2007 di
Pemkab Aceh Selatan yang melibatkan 2
Terpidana yang yang dijatuhi hukuman
oleh Mahkamah Agung RI (MA) masing-
masing 1 tahun penjara dan membayar
denda sebesar Rp 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).
