1. 1
Peran Fungsi Polri dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Guna Mengamankan Pemilu Tahun 2014
Oleh : (Nama : ...........................) Kepolisian Sektor Genteng
Pendahuluan
Pelaksanaan pemilihan umum 2014 (pesta demokrasi rakyat Indonesia)
semakin dekat. KPU dan aparat Kepolisian menjadi salah satu ujung tombak yang
seharusnya mengamankan jalannya pemilihan umum. Untuk itulah, setiap ada
event pemilihan umum, baik secara nasional maupun pemilihan pemimpin daerah,
KPU menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mensukseskan jalannya
pemilihan umum. Kerjasama tidak sebatas pada mengamankan jalannya pemilu
tetapi juga menciptakan suasana pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas
dan rahasia.
Memang, bagi Polri sendiri adanya pesta demokrasi menjadi tantangan
yang harus terselesaikan dengan baik lantaran fungsi utama Polri adalah sebagai
aparat pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, maupun penegak hukum
(sesuai amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia) untuk menciptakan kondisi keamanan dalam negeri yang
masih dirasakan sangat rumit dan beragam. Rumitnya permasalahan yang harus
dihadapi teridentifikasi dari munculnya berbagai konflik antar suku, antar daerah
maupun isu-isu terorisme.
Dari penjabaran tersebut, tujuan utama dari tulisan ini adalah bagaimana
menciptakan Kamtibmas ditinjau dari berbagai aspek utama yaitu dari aspek
internal dan eksternal. Sebab, upaya untuk menciptakan kondisi kamtibmas pada
hakekatnya merupakan proses yang harus melibatkan partisipasi seluruh elemen
masyarakat dalam komunitasnya, karena kamtibmas selain merupakan suatu
kondisi yang harus diwujudkan dalam proses pembangunan nasional, juga
merupakan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

2. 2
Landasar Dasar Penyusunan Tulisan
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002 – 2004.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai-
partai Politik.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
TAP MPR/VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri.
Kondisi Internal dan Eksternal Keamanan Negara
a. Kondisi Internal
Kondisi internal ini sering kali muncul lantaran beberapa aspek baik
berupa kebijakan dari pemerintah, isu-isu politik, dan lain sebagainya.
Disini kondisi internal kemanan negara di bagi dalam lima bentuk
diantaranya :
- Berbagai kegagalan dalam mewujudkan otonomi daerah telah
menimbulkan berbagai kerawanan di lingkungan hidup nasional
maupun lokal. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai gejolak
permasalahan baru yang memerlukan pengamanan dan perhatian
khusus. Selain itu, maraknya rasa ketidakpuasan masyarakat akan
pemimpin (pusat maupun daerah) memberikan kontribusi bagi
terciptanya kondisi kamtibmas yang rawan dan kritis, yang tidak
jarang menimbulkan konrban warga masyarakat yagn tidak berdosa.
- Berbagai kegagalan dalam strategi, taktik dan teknis pengamanan
lingkungan serta munculnya berbagai macam tindak kekerasan di
berbagai daerah oleh institusi dan atau oknum aparat pengamanan
telah menimbulkan penilaian negatif bagi sistem keamanan dan
pengamanan negara yang digelar dan diselenggarakan oleh pemerintah
saat ini.

3. 3
- Egoisme kelompok dan elit politik yang banyak muncul akhir-akhir ini
lebih dikonsentrasikan untuk meraih kesuksesar dana atau guna
mencari dukungan ataupun memperbanyak jumlah suara dalam pemilu
2014. Ironisnya, hal tersebut belum dipagari dengan rambu-rambu
berupa perangkat perundang-undangan yang terbuka, jelas dan tegas.
Oleh karena itu, berbagai program pencerahan dalam rangka
meningkatkan dan meredam berbagai aksi-aksi dengan mengerahkan
masa atau gerakan dari para elite politik yang bersifat anarkis harus
segera dilakukan secara tegas, profesional dan terbuka.
- Munculnya berbagai kebijakan nasional yang dirasakan tidak populer
bagi masyarakat telah banyak mengundang reaksi keras yang tidak
jarang dimanfaatkan oleh berbagai oposan untuk menjatuhkan
kewibawaan kepemimpinan nasional dan menggulingkan
kelangsungan pemerintah yang sah. Kondisi tersebut tidak lain
disebabkan oleh kesemrawutan sistem politik dan sistem pemerintahan
yang terkonsentrasi pada kepentingan kelompok atau golongan
tertentu.
- Berbagai institusi yang selama ini diharapkan dapat menjadi
penampung dan penyalur aspirasi keluhan masyarakat ternyata belum
mampu berfungsi dengan baik dan benar. Sehingga kondisi tersebut
memicu masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhannya
melalui cara-cara anarkis atau dengan model pengerahan masa.
b. Kondisi eksternal
Kondisi ekternal sering kali muncul dari adanya perubahan ditataran
lingkungan global. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa hal berikut :
- Kesepakatan masyarakat internasional dalam mewujudkan
perdagangan bebas telah memunculkan berbagai kebijakan di tataran
pemerintah dalam negeri. Imbasnya, masyarakat yang merasa
negaranya atau dirinya kurang siap akan kebijakan tersebut menjadi
khawatir dimana suatu saat negaranya akan dijadikan sebagai pusat
eksploitasi oleh negara-negara kaya yang lebih siap segalanya.

4. 4
- Wacana proses pembentukan iklim demokrasi, transparansi, dan anti-
terorisme dalam tataran kehidupan masyarakat internasional telah
dimaknai dengan berbagai pengertian. Hal tersebut memunculkan
gejolak tersendiri lantaran adanya proses antisipasi dari munculnya
kebijakn tersebut yang dinilai akan mengganggu sistem keamanan
negara.
Peran dan Fungsi Secara Mandiri Polri dalam Menciptakan Kamtibmas
Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 menyatakan bahwa :
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Alat Negara yang berperan
dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum,
Memberikan Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Disamping itu,
dalam kehidupan politik, Polri dituntut untuk bersikap netral dan tidak boleh
melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Sesuai dengan Ketetapan MPR RI tersebut, maupun berdasar pada
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, ditentukan bahwa
Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, keberadaan
maupun peran dan fungsi Polri dalam Pemilu 2014 harus dapat diprioritaskan dan
difokuskan untuk melakukan berbagai peran dan tugasnya sebagai Alat Negara
Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas), Penegak Hukum
(Aparat Gakkum) maupun Aparat Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.
Disamping itu, disadari bersama bahwaannya Pemilu 2014 dapat menjadi
pesta demokrasi Indonesia dan juga menjadi media guna membangun kemampuan
politis menuju Indonesia Baru (lebih maju secara ekonomi dan lebih sejahtera).
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014,
perlu secara prioritas dilakukan penataan dan peningkatan kinerja Polri secara
profesional dengan mendasarkan pada kultur maupun tata kehidupan masyarakat
Indonesia serta sistem hukum nasional.
Polri sebagai lembaga kepolisian nasional pada hakekatnya mempunyai
struktur organisasi yang disusun secara berjenjang dari pusat sampai daerah.
Dalam hal ini manajemen otonomi daerah yang mengedepankan aspek
desentralisasi pada pelaksanaan peran dan fungsi Polri pada Pemilu 2014, secara

5. 5
formal tidak dapat diterapkan karena komando, petunjuk maupun wacana
pelaksanaan peran dan fungsi Polri di daerah tetap harus mengacu pada pedoman
dari berbagai piranti yang dikeluarkan atau ditentukan oleh organisasi Polri di
tingkat pusat (Mabes Polri).
Dilain pihak, pada pelaksanaan Pemilu 2014 ini nantinya akan terjadi dua
bentuk pemilihan yaitu memilih para anggota legislatif dan memilih presiden dan
wakil presiden dalam tenggat waktu yang hampir bersamaan. Sehingga, makna
Polri Dibawah Naungan Presiden harus diartikan sebagai pemangku kepentingan
pengamanan yang lebih bertanggungjawab secara luas dalam menciptakan
kemanan nasional.
Peran Fungsi Polri dalam Tugas Pokok Mendukung Operasional dan
Kesatuan
Keberadaan maupun wujud dari pelaksanaan peran dan fungsi Polri dalam
proses Pemilu 2014 pada hakekatnya dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk :
1. Polri sebagai aparat negara yang sekaligus merupakan sub sistem
pemerintahan dituntut untuk berperan dalam pemeliharaan kamtibmas,
menegakkan hukum dan memberikan pengayoman, perlindungan serta
pelayanan kepada masyarakat.
2. Polri sebagai elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk
berkemampuan atau berkekuatan dasar dalam suksesnya pelaksanaan
peran dan tugasnya.
3. Polri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nasional
lantaran Polri sendirin merupakan anak bangsa. Untuk itu, Polri dituntut
mampu berwawasan nusantara dan berwacana demokrasi serta globalisasi
dalam pelaksanaan peran dan fungsinya.
4. Polri sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban
tanggungjawab menentukan arah kebijakan nasional sesuai aturan dan
norma hukum yang diberlakukan baginya.
Untuk merealisasikan peran dan fungsinya, Polri dituntut untuk memiliki
keahlian dan keterampilan yang ditunjukkan dengan kinerja profesional. Oleh

6. 6
karena itu, variabel profesionalisme polri harus ditentukan dalam berbagai proses
dan level manajemen diantaranya :
a. Membina tata perilaku dalam menjalankan profesi Polri dengan sasaran
utamanya pada upaya membagun kemampuan bidang pembinaan maupun
operasional.
b. Mewujudkan pelaksanaan peran dan tugas Polri secara optimal melalui
berbagai upaya mewujudkan visi dan misi Polri yang telah ditentukan.
c. Memelihara dan meningkatkan etos kerja maupun kinerja Polri melalui
upaya pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui proses
pendidikan dan pelatihan.
d. Mencipatakan dan mencari berbagai terobosan (inovasi) terbaru untuk
menggapai keberhasilan Polri yang dilakukan melalui bermacam upaya
serta kesempatan yang dapat diraih.
Dari variabel yang telah ditentukan tersebut, kiranya masih harus diukur
kembali atau diuji kembali dengan beberapa poin penting pengujian diantaranya ;
a. Kemampuan dalam memantau situasi dan siklus medan kerjanya.
b. Kemampuan untuk berkomunikasi sosial.
c. Kemampuan bermitra dengan instansi lain.
d. Kemampuan untuk menyiapkan media dan sarana pendukung lainnya.
e. Kemampuan memanfaatkan dan mendayagunakan ilmupengetahuan dan
teknplogi (iptek), serta
f. Kemampuan me-manage pelaksanaan kerjanya secara efektif dan efisien.
Tantangan Kesatuan Polri dalam Mengamankan Pemilu 2014
Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 tentunya memiliki perbedaan
dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Keadaan ini baik secara langsung maupun
tidak langsung juga akan membedakan penerapan strategi maupun
penyelenggaraan kemampuan Polri yang harus didayagunakan demi kepentingan
proses pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Untuk itu, dalam proses
pengamanan pemilu 2014 ini, Polri bertindak sebagai :
a. Unsur pengawas dalam proses penyelenggaraan pemilu
b. Pelaksanaan pengamanan di setiap TPS-TPS

7. 7
c. Pelaksanaan pengamanan dalam masa kampanye pemilu
d. Dan sebagai pihak penengah atau penyelesai konflik.
Dari tugas-tugas Polri yang diembatkan dalam pemilu 2014 itulah, ada
beberapa kondisi yang perlu diperhatikan diantaranya ;
a. Masih adanya daerah di Indonesia yang bermasalah dengan intensitas
konflik mendasar sehingga terasa sulit menyelesaikan dalam waktu
singkat.
b. Dampak dari daerah yang berkonflik seringkali menimbulkan kelompok
masyarakat pengungsi. Hal ini menjadi tugas dan pekerjaan tambahan bagi
Polri dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kelayakan pemilu serta
pemenuhan hak sebagai warga negara dan warga masyarakat pengungsi
dalam perannya sebagai pemilih atau orang yang dipilih dalam pemilu
2014.
c. Muncul berbagai polemik yang cenderung menimbulkan konflik
kepentingan dari berbagai pihak sehubungan dengan penentuan daerah
pemilihan. Ini umumnya berkaitan dengan jatah perolehan kursi
keanggotaan di DPR-RI
d. Pengerahan kekuatan masa oleh partai-partai politik dalam bentuk satgas-
satgas yang dilengkapi atribut-atribut pengamanan yang tidak jarang
melampaui ketentuan atau batasan yang diberlakukan baginya.
e. Pengorganisasian kelompok preman sebagai tenaga bantuan pengamanan
pemili (Pam Swakarsa) atau sebagai masa parta yang keadaanya
cenderung sulit dikontrol.
f. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah,
KPU maupun unsur keamanan dalam mensukseskan pemilu 2014.
g. Rapat-rapat umum yang cenderung mengedepankan strategi pengerahan
masa saat kampanye merupakan agenda acara yang masih dihalalkan
dalam proses kampanye 2014.
h. Tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Polri selain harus mengacu pada
berbagai ketentuan hukum yang berlaku, juga harus memperhatikan
kondisi maupun ketentuan yang diberlakukan secara khusus dalam
penyelenggaraan pemilu 2014.

8. 8
Selain kondisi diatas, ada pula beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh Polri
diantaranya :
a. Banyaknya tekanan-tekanan politik dari berbagai pihak yang sering
melemahkan etos kerja serta kinerja Polri dalam melaksanakan peran dan
fungsinya.
b. Kesenjangan hubungan kemitraan antara Polri dengan pers (wartawan)
selama ini sering kali memberikan dampak yang tidak sehat bagi kondisi
kinerja Polri.
c. Berbagai macam kritikan dan kecaman serta bentu ketidakpercayaan dari
elemen masyarakat terhadap pelaksanaan dan kinerja Polri (adanya
penembakan terhadap oknum polisi yang diberitakan media) menjadikan
upaya dalam membentuk masyarakat aman, tenteram dan damai yang
berusaha diciptakan oleh Polri menjadi sulit diimplementasikan.
Kemampuan dan Kondisi Polri yang Harus Dipersiapkan
Untuk menghadapi peran dan tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu
2014, perlu dilakukan upanya penyiapan dan pembinaan kemampuan Polri.
Berbagai kemampuan yang secara selektif dan prioritas harus disiapkan antara
lain meliputi kemampuan berikut :
a. Sesuai keberadaan maupun peran dan tugas Polri yang ditentukan dalam
konstitusi negara, yaitu Polri harus dapat berperan dan bertugas sebagai
pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dan penegak hukum serta
dengan mendasari filsafat tugas kepolisian secara umum yaitu : fight
crimes (memerangi tindak kejahatan), love humanities (lebih dekat dan
mencintai masyarakat), help delinquence and deny to jail (tidak serta
merta memerangi kejahatan dengan memasukkan semua yang bersalah
kedalam penjara).
b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, telah
dinyatakan bahwa batas dan ruang lingkup kewenangan Polri dalam
melaksanakan peran dan fungsinya. Untuk itu, beberapa kemampuan yang
perlu dibina diantaranya :

9. 9
1. Kemampuan untuk dapat melakukan dan menyelenggarakan
bermacam forum kemitraan dan koordinasi dengan berbagi pihak.
2. Kemampuan untuk ikut serta dalam mewujudkan peningkatan
kesadaran politik masyarakat, pengetahuan dan keterampilan dalam
proses penyelenggaraan pemilu.
3. Kemampuan untukk membangun dan membina kemampuan
pelaksanaan peran dan fungsi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu
2014, baik dalam proses pengembangan kemampuan personil,
material, sistem dan metode maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam
peelaksanaan untuk mencapai keberhasilannya.
4. Kemampuan untuk melakukan pembinaan community poicing maupun
penyelenggaraan operasi-operasi kepolisian guna menciptakan kondisi
yang kondusif.
c. Berbagai kemampuan yang dibutuhkan guna melaksanakan peran dan
fungsi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, baik dalam bidang
pengawasan penyelenggaraan, bidang pengamanan kampanye dan
pemungutan suara, maupun bidang penegakan hukum dan penyelesaian
masalah serta sengketa pada proses penyelenggaraan pemilu 2014.
Saran dan Rekomendasi Tindakan
Berbagai saran dan rekomendasi tindakan untuk dapat mewujudkan
pelaksanaan peran dan fungsi Polri secara maksimal pada proses penyelenggaraan
Pemilu 2014 diantaranya :
1. Perlu diinventarisir berbagai sumber-sumber kerawanan dalam setiap
tahapan proses pemilu 2014.
2. Perlu disiapkan berbagai sistem dan metode serta bermacam fasilitas
sehingga dapat dilakukan proses komunikasi informasi, interaksi sosial,
koordinasi maupu kerjasama dengan berbagai pihak.
3. Perlu dihilangkan berbagai kecanggungan yang diwariskan dari stigma
masa lalu dalam berbagai pelaksanaan peran dan tugas Polri pada
penyelenggaraan Pemilu 2014. Harapannya saat ini Polri lebih dekat dan
lebih bermasyarakat.

10. 10
4. Memprediksi berbagai gangguan, hambatan maupun kendala yang
mungkin bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan peran dan fungsi
Polri dalam pengamanan Pemilu 2014.
5. Realisasikan kewenangan dalam melaksanakan peran maupun fungsi Polri
dalam proses Pemilu 2014 dengan berdasar pada batasan atau rambu-
rambu yang telah ditentukan.
6. Berdayakan secara efektif keseluruhan fungsi dan institusi serta personil
pananggungjawab dan pelaksana bidang-bidang tugas yang telah
distrukturkan dalam organisasi Polri.
7. Ciptakan kepercayaan tinggi dalam diri personil maupun unit-unit kerja
dalam institusi Polri.
8. Kordinasikan dan jabarkan serta pahami secara jelas berbagai pengertian
serta makna peran, fungsi, maupun kewenangan yang menjadi
tanggungjawab Polri agar berbagai risiko yang mungkin timbul dalam
pekerjaan Polri dapata dantisipasi secara dini (efektif) dan lebih efisien.