Tap MPR No. VI/2001 dan PP No. 42/2004 telah mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan etika bagi PNS. Namun, masih diperlukan RUU EPN untuk mengatur etika secara lebih komprehensif dan mengacu pada aturan TAP MPR. RUU ini perlu mengatur etika secara substantif untuk seluruh penyelenggara negara.

1. Beberapa butir untuk memahami dan mendalami
RUU Etika Penyelenggara Negara

2. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary: 1) a set of moral
principles or values; 2) the principle of conduct governing an
individual or a group; 3) a guiding philosophy; 4) a
consciousness of moral importance.
Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Ilmu tentang apa yg baik dan apa
yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; 2) Kumpulan asas
atau nilai yg berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar
dan salah yg dianut suatu golongan atau masyarakat.
Bertens (dalam Keban, 2004): 1) Nilai dan norma moral sebagai
pedoman tingkah laku seseorang atau kelompok atau disebut
sebagai sistem nilai; 2) Kumpulan asas atau nilai moral yg disebut
sebagai kode etik; 3) Ilmu tentang yg baik atau buruk atau
dikenal sebagai filsafat moral.
Cooper (dalam Frederickson, 1997: 160): values are the soul of
public administration (nilai-nilai etika adalah jiwa atau nyawa dari
administrasi negara).

3. (Salomon R.C, 1984)
1. Prinsip Keindahan (Beauty);
2. Prinsip Persamaan (Equality);
3. Prinsip Kebaikan (Goodness);
4. Prinsip Keadilan (Justice);
5. Prinsip Kebebasan (Liberty);
6. Prinsip Kebenaran (Truth).

4. Tingkatan Budaya Aturan
Hukum Khusus
Fisik (Rechts) (Wet/Rules)
Norma
(Norms)
Sosial
Nilai In Concreto
(Values)
Idiil
In Abstracto

5. Government ethics, when properly enforced:
• can be a valuable means for protecting against
government waste and ensuring effective public
administration
• can prohibit many of the activities that lead to waste,
including theft by public officials and use of
government property for private gain.
• can also address issues such as bribery and conflicts
of interest; activities that can lead public officials to
sacrifice the public interest in the administration of
programs and services for private gain and benefit.
http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

6. 1. Theft & Fraud by Public Officials;
2. Improper Use of Government Property;
3. Bribery & Influence Peddling;
4. Conflict of Interest & Self-dealing;
5. Divulging Confidential Information;
6. Improper Conduct Post-Employment;
7. Immoral Conduct by Public Officials.
http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

7. 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi
di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di
bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana
dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan
tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan .
2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber
etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga
melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum,
dan pelanggaran HAM  Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk
merumuskan etika kehidupan berbangsa.
3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa:
etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut
menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.

8. 4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN  Membentuk
Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu
percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan
korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!
Judul RUU yang benar apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU
Etika Pemerintahan?
Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup
eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical
conduct for the executive branch; Ensures transparency in government
through financial disclosure; Educates executive branch employees;
Promotes good governance. http://www.oge.gov/
Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkan
disusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.

9. (Tap MPR No. VI/2001)
1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber
dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam
kehidupan berbangsa.
2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan
kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja,
kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga
kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
3. Dimensi Etika:
 Etika Sosial dan Budaya
 Etika Politik dan Pemerintahan
 Etika Ekonomi dan Bisnis
 Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
 Etika Keilmuan
 Etika Lingkungan

10. • Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan
negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan
pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara,
pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
• Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek
pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan
menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan
budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti
yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual,
kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan.
• Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan
keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai
etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi.

11. • Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut
menggunakan pendekatan agama dan budaya.
• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan
melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak
melalui cara indoktrinasi.
• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan
berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi
etika kehidupan berbangsa.
• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi
hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi
lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.
• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan
berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah,
Tuhan Yang Maha Kuasa.

12. Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004
Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara
Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi
Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat
Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri
Etika Keilmuan Etika Sesama PNS
Etika Lingkungan
Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib
bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri
sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Bgmn hubungan Tap VI/2001, PP 42/2004 dan RUU EPN?

13. 1. KUHP (Criminal Law);
2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);
 Tap MPR No. VI/2001
 PP No. 42/2004
3. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics
Legislation);
4. Gabungan diantara ketiganya.
Masih perlukah RUU EPN secara substantif
(selain alasan atribusi TAP MPR)?

14. Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-
prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah
peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu
aksi personal dalam situasi khusus
(http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-
kebijakan-dan-hukum-media).
Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara
tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan
keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana
manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh
bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai
dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa
yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi
profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar atau
salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus
dihindari (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-
dalam-etika-profesi).

15. Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual
morality and society's norm of what is "good or bad", "right or
wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right
or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to
which an individual or enterprise adheres, and the
responsibilities and restrictions that are to be observed. A code
of practice is a set of guidelines issued by a professional or
service organization, to which the members agree to comply.
(http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethi
cs_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).
A code of ethics expresses fundamental principles that provide
guidance in cases where no specific rule is in place or where
matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will
be consistent with the primary code of ethics, however, it will
provide much more specific guidance
(http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and-
code-conduct).