SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 28
Descargar para leer sin conexión
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
1. Potret Birokrasi & Pelayanan;
2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government;
3. Penerapan Open Government di Indonesia
Untuk Penguatan Akuntabilitas Pelayanan
Publik;
4. Penutup.
1. Potret Birokrasi &
Pelayanan
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
27,8 % 50 % 22,2 %
2. Esensi / Urgensi Perlu
Open Government;
TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society
citizens need to know what their government is doing. To do
that, they must be able freely to access government data and
information and to share that information with other citizens.
RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age,
data is a key resource for social and commercial activities. By
opening up data, government can help drive the creation of
innovative business and services that deliver social and
commercial value.
PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens
are enabled to be much more directly informed and involved
in decision-making.
Gap antara pengguna E-government dengan pengguna
Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup.
only 28%
use e-gov
services
93%
use social
media
Contoh UK
% penduduk berdasar kepemilikan HP/akses internet via HP
Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi
pemerintah (survey di 11 negara OECD, 2013)
0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR
I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE
J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING PROCESSES
C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY STRENGTHENING
ACCOUNTABILITY
E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR THROUGH
DATA RE-USE
D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION
H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES
B. INCREASE OPENNESS
G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR
A. INCREASE TRANSPARENCY
Manfaat OGD (Open Government Data)
Principles Policy
Instruments Catalysers
Inter-
mediate
results
Final results
Transparency Budgetary
transparency
Innovation
ICTs use
Change
management
Implementation
QUALITY
OF PUBLIC
SERVICES
SOCIAL
WELLBEING
IMPROVED
DEMOCRACY
TRUST IN
GOVERNANCE
ECONOMIC
GROWTH
Accountability Independent
institutions
Participation Consultation
mechanisms
Integrity Anticorruption
3. Penerapan OG di
Indonesia Untuk Penguatan
Akuntabilitas Pelayanan
Publik
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda;
PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No.
14/2008.
Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan
Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
TERBESAR KE-5
DI DUNIA
1. AS
2. Brazil
3. Jepang
4. Inggris
5. Indonesia
107.700.000
33.300.000
29.900.000
23.800.000
19.500.000
TERBESAR KE-4
DI DUNIA
1. Thailand
2. Brazil
3. Turki
4. Indonesia
5. Mexico
168.642.820
61.813.580
60.600.520
49.884.160
39.583.000
2013
2012
2011
2010
2009
71.190.000
63.000.000
55.000.000
42.000.000
32.000.000
MENINGKAT
SETIAP TAHUN
Manfaat untuk Indonesia (UKP4, 2014)
Higher quality
and more
efficient public
services
Better
government
accountability
& decisions Private sector
innovation &
economic
growth
Acceleration of
bureaucracy
reform
Improvement in
public
satisfaction and
trust towards
government
More
comprehensive
input for policy
making
2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;
Memiliki akun / channel sendiri di Youtube.
Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah
satunya Ridwan Kamil (Walikota
Bandung)
Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open
government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola
(menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data)
keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.
Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’
dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam
media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan
teknologi SMS yg paling populer dipakai (08122780001).
Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di
Kota Yogyakarta.
Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon
dengan menggunakan internet.
Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
Statistik Jenis Pesan UPIK
Type of
Messages
Year
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389
QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447
INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270
SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275
TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381
s/d 16 Mei 2014
Menolong pemerintah untuk memetakan
permasalahan dan membentuk beberapa program
dan kebijakan publik yang dapat mengatasi
permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.
Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat
yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam
implementasi program karena berasal dari masyarakat.
Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat
dan juga membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
4. Penutup
Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat
ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan internet dalam manajemen pemerintahan
juga merupakan ruang lebar untuk inovasi (contoh:
UPIK);
Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah
tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi,
misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di
kampung, “blusukan”, dll.
Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat
(bersih/anti korupsi, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”,
1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta:
National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.
Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota
Yogyakarta”, 1st Asian Public Governance Forum on Public
Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration
(LAN), 11-12 June.
Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of
Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on
Public Governance, No. 22, OECD Publishing.
Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and
Open Data”, 1st Asian Public Governance Forum on Public
Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration
(LAN), 11-12 June.
UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan
Pengaduan Masyarakat”, Simposium Inovasi Pelayanan Publik
Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN dan RB, 16-17 Juni 2014.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentSofyan Sanjoyo
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?Tri Widodo W. UTOMO
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikMuslimin B. Putra
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Ridho Fitrah Hyzkia
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
 
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)Randy Wrihatnolo
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
 

La actualidad más candente (20)

Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
 
Materi e government
Materi e governmentMateri e government
Materi e government
 
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
 

Destacado

Destacado (12)

Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiPenguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
 
Integritas
IntegritasIntegritas
Integritas
 
Integritas akademik ppt
Integritas akademik pptIntegritas akademik ppt
Integritas akademik ppt
 
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas AparaturEtika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
 
Integritas
IntegritasIntegritas
Integritas
 
Integritas
IntegritasIntegritas
Integritas
 
Mata diklat pim 4 integritas
Mata diklat pim 4 integritasMata diklat pim 4 integritas
Mata diklat pim 4 integritas
 
Integrity
IntegrityIntegrity
Integrity
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Integritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanIntegritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam Pekerjaan
 
Pelatihan Membangun Karakter melalui Integritas
Pelatihan Membangun Karakter melalui IntegritasPelatihan Membangun Karakter melalui Integritas
Pelatihan Membangun Karakter melalui Integritas
 
Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015
 

Similar a Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government

4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digitaltemanna #LABEDDU
 
Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2anis fuad
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
 
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTtemanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionaltemanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Azmi Nur
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kChintiaRahmi
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!YessicaClaudian
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )AndimuhammadRiskimau
 
Open Data Forum Indonesia
Open Data Forum IndonesiaOpen Data Forum Indonesia
Open Data Forum IndonesiaPri Subardio
 
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaRefleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaDamar Juniarto
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital AlberthaBano
 

Similar a Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government (20)

4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
 
E government
E governmentE government
E government
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
 
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-GovInpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
 
Open Data Forum Indonesia
Open Data Forum IndonesiaOpen Data Forum Indonesia
Open Data Forum Indonesia
 
Inovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan DigitalInovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan Digital
 
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaRefleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital
 

Más de Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

Más de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government

  • 2. 1. Potret Birokrasi & Pelayanan; 2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government; 3. Penerapan Open Government di Indonesia Untuk Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik; 4. Penutup.
  • 3. 1. Potret Birokrasi & Pelayanan
  • 8. 27,8 % 50 % 22,2 %
  • 9. 2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government;
  • 10. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society citizens need to know what their government is doing. To do that, they must be able freely to access government data and information and to share that information with other citizens. RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age, data is a key resource for social and commercial activities. By opening up data, government can help drive the creation of innovative business and services that deliver social and commercial value. PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens are enabled to be much more directly informed and involved in decision-making.
  • 11. Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup. only 28% use e-gov services 93% use social media Contoh UK
  • 12. % penduduk berdasar kepemilikan HP/akses internet via HP
  • 13. Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11 negara OECD, 2013)
  • 14. 0 0.291666667 0.333333333 0.416666667 0.541666667 0.583333333 0.625 0.666666667 0.666666667 0.708333333 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING PROCESSES C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY STRENGTHENING ACCOUNTABILITY E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR THROUGH DATA RE-USE D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES B. INCREASE OPENNESS G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR A. INCREASE TRANSPARENCY Manfaat OGD (Open Government Data)
  • 15. Principles Policy Instruments Catalysers Inter- mediate results Final results Transparency Budgetary transparency Innovation ICTs use Change management Implementation QUALITY OF PUBLIC SERVICES SOCIAL WELLBEING IMPROVED DEMOCRACY TRUST IN GOVERNANCE ECONOMIC GROWTH Accountability Independent institutions Participation Consultation mechanisms Integrity Anticorruption
  • 16. 3. Penerapan OG di Indonesia Untuk Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
  • 17. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda; PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008.
  • 18. Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014) TERBESAR KE-5 DI DUNIA 1. AS 2. Brazil 3. Jepang 4. Inggris 5. Indonesia 107.700.000 33.300.000 29.900.000 23.800.000 19.500.000 TERBESAR KE-4 DI DUNIA 1. Thailand 2. Brazil 3. Turki 4. Indonesia 5. Mexico 168.642.820 61.813.580 60.600.520 49.884.160 39.583.000 2013 2012 2011 2010 2009 71.190.000 63.000.000 55.000.000 42.000.000 32.000.000 MENINGKAT SETIAP TAHUN
  • 19. Manfaat untuk Indonesia (UKP4, 2014) Higher quality and more efficient public services Better government accountability & decisions Private sector innovation & economic growth Acceleration of bureaucracy reform Improvement in public satisfaction and trust towards government More comprehensive input for policy making
  • 20. 2,7 juta pengikut di Facebook; 5 juta pengikut di Twitter; Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah menerima 3,5 juta SMS; Memiliki akun / channel sendiri di Youtube. Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah satunya Ridwan Kamil (Walikota Bandung)
  • 21. Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
  • 22. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open government di Kota Yogyakarta. Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola (menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data) keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat. Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’ dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan teknologi SMS yg paling populer dipakai (08122780001). Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon dengan menggunakan internet. Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
  • 23. Statistik Jenis Pesan UPIK Type of Messages Year 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389 QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447 INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270 SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275 TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381 s/d 16 Mei 2014
  • 24. Menolong pemerintah untuk memetakan permasalahan dan membentuk beberapa program dan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam implementasi program karena berasal dari masyarakat. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
  • 26. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik; Penggunaan internet dalam manajemen pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk inovasi (contoh: UPIK); Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi, misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di kampung, “blusukan”, dll. Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat (bersih/anti korupsi, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
  • 28. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing. Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”, Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN dan RB, 16-17 Juni 2014.