Forum grup diskusi ahli pertama dalam penelitian tentang relevansi dekonsentrasi sebagai instrumen pemerintah dalam mendukung kebijakan nasional di daerah. Forum ini bertujuan untuk memverifikasi isu kebijakan dan pertanyaan penelitian, serta memetakan masalah dan hubungan kausalitasnya. Data dari forum akan digabung dengan data sekunder dan hasil wawancara untuk memperkuat validitas penelitian.

1. FGD / Expert Panel I dalam rangka Penelitian “Relevansi Dekonsentrasi Sebagai Instrumen
Pemerintah Dalam Mendukung Kebijakan Nasional di Daerah di Era Desentralisasi”
Jakarta, 30 Juni 2014
DESEN DEKON
UNITARY

2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Tugas
Pembantuan
Dekonsen-
trasi
Desentra-
lisasi
Wilayah “Misteri”
yg diteliti

3. FGD / EXPERT PANEL
FGD I (30-6-2014)
Bagian dari pengumpulan
data;
Berfungsi untuk
memverifikasi policy issues
& research questions;
Fokus pada pemetaan
masalah dan hubungan
kausalitasnya;
Akan digabung dengan data
sekunder & hasil wwancara
untuk memperkuat validitas
data penelitian.
FGD II (est. Akhir Ags)
Dilakukan setelah tahap
analisis / interpretasi data;
Berfungsi untuk
memverifikasi hasil analisis,
temuan, dan rekomendasi;
Fokus pada hasil penelitian
untuk memperkuat validitas
hasil & rekomendasi,
sehingga memperkuat
probabilitas untuk
implementasi yang lebih
baik.

4. PENELITIAN
“Bagaimanakah sesungguhnya relevansi
dekonsentrasi dalam mendukung kebijakan
nasional di daerah dan memperkuat
pembangunan daerah otonom?”

5. DERAJATNYA
(Wajib – Pilihan,
Hapuskan)
SUBSTANSI-
NYA
(Jenis Program)
SUBYEKNYA
(Pusat, Instansi
Vertikal, Daerah)
Menjawab sejauh
mana relevansi
dekonsentrasi sbg
instrumen
pemerintah (pusat)
dalam menjamin
terlaksananya
kebijakan nasional
di daerah serta
memperkuat
pembangunan
daerah otonom.
yang DIINGINKAN

6. DEKONSENTRASI
Apa sesungguhnya urgensi dari asas dekonsentrasi
dalam sistem pemerintahan kita?
Apakah dekonsentrasi adalah satu-satunya alat
pemerintah untuk mendukung dan menjamin
terselenggaranya kepentingannya di daerah, atau untuk
memenuhi urgensi tadi?
Apakah jika program/anggaran dekonsentrasi yang
dilimpahkan kepada wakil pemerintah dihapus, maka
kepentingan pemerintah (nasional) tidak terlaksana
dengan baik di daerah? Adakah dampak yang sangat
mendasar jika dekonsentrasi kepada wakil pemerintah
dihapus saja, sehingga tersisa dekonsentrasi untuk
instansi vertikal saja?

7. DEKONSENTRASI
• Mendekatkan akses masyarakat
kepada aparat pusat, meningkatkan
mobilisasi sumber daya (Turner, 2002);
• Mengkombinasikan tindakan
pemerintah pusat & daerah. membuat
pemerintah lebih sensitif dalam
pengambilan keputusan, serta
menciptakan prosedur yg lebih
kompetitif (Bizet, 2002);
• Mendapatkan efisiensi dan efektivitas
dalam pengelolaan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan umum,
serta untuk menjamin hubungan yg
serasi antara Pemerintah dan Daerah,
serta antar Daerah (PP 39/2001 jo. PP
7/2008)
Apakah
manfaat itu
terjadi di
Indonesia?
Jika Ya, apa
indikatornya;
Jika Tidak,
mengapa?

8. DEKONSENTRASI
Apa saja kriteria yang sebaiknya digunakan untuk
menentukan suatu urusan/program sebagai
urusan/program dekonsentrasi?
Menurut pengamatan bapak/ibu, apakah
pemerintah pusat (cq. Kementerian/Lembaga)
sudah memiliki dan menerapkan kriteria
urusan/program dekonsentrasi dengan benar?

9. DEKONSENTRASI
Jika kebijakan pengalihan anggaran dekonsentrasi menjadi DAK sudah
terealisasi, apa sumber pendanaan pengganti untuk urusan
dekonsentrasi?
Jika tidak ada penggantinya, maka urusan dekonsentrasi tidak dapat
diimplementasikan. Ini berarti pula urusan dekonsentrasi akan
terhapus dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, atau paling
tidak semakin memperkecil peranan dekonsentrasi. Apakah seperti ini
arah regulasi kedepan?
Jika peran dekonsentrasi semakin lemah, bagaimana agenda
penguatan negara kesatuan bisa dijamin?
KL mana saja yang sudah menerapkan kebijakan ini? Adakah evaluasi
terhadap kendala, masalah atau dampak dari kebijakan ini? Jika
sudah, apa rencana tindak lanjut kedepan?
Perintah pengalihan dana dekonsentrasi menjadi DAK secara teknis
sulit dilakukan karena dana dekonsentrasi tidak boleh digunakan
untuk kegiatan fisik, sementara DAK justru lebih banyak untuk
mendukung proyek fisik. Bagaimana menjembatani gap ini dan
kompromi seperti apa yang ditempuh?

10. DEKONSENTRASI
UPT, Kantor Regional, Pusat, atau unit kerja K/L di daerah
(selain yang menjalankan urusan absolut pemerintah) apakah
juga masuk dalam kategori sebagai “Instansi Vertikal”?
Jika Ya:
Bukankah program kerja mereka harus disebut sebagai
program dekonsentrasi, dan anggarannya juga anggaran
dekonsentrasi?
Bukankah program dan anggaran unit K/L di daerah tadi harus
dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah?
Sesuai dengan definisi “dekonsentrasi” sebagai “pelimpahan
wewenang”, bukankah seharusnya ada pelimpahan wewenang
dari pimpinan K/L kepada unit kerja K/L tersebut?
Jika Tidak, status kelembagaan unit K/L di daerah tersebut
tidak sesuai dengan definisi dekonsentrasi. Artinya, bukan
perangkat daerah, bukan perangkat pusat sepenuhnya
(karena berada di daerah), dan bukan pula Instansi Vertikal?
Lantas, model kelembagaan apa unit kerja semacam ini?

11. DEKONSENTRASI
Menurut UU No. 32/2004, wakil pemerintah adalah
kedudukan dan peran yang dibebankan kepada Gubernur
secara ex-officio (karena jabatannya), dan bukan pada
institusi. Apakah tidak lebih baik fungsi itu melekat pada
Gubernur selaku KDH, sehingga perangkat daerah secara
otomatis juga menjalankan fungsi ganda?
Apakah gubernur yang memiliki peran ganda sebagai KDH
dan sekaligus sebagai Wakil Pemerintah ini dapat
dikatakan sebagai fused-model dalam otonomi daerah
seperti konsep UU No. 5/1974 ?
Secara normatif maupun empiris, kedudukan Wakil
Pemerintah tidaklah sekuat Kepala Wilayah. Ketiadaan
perangkat kelembagaan Wakil Pemerintah adalah salah
satu penyebabnya. Apakah konsep Wakil Pemerintah ini
masih perlu dipertahankan (jika hanya menajdi
formalitas)?

12. DEKONSENTRASI … cont.
Bagaimana mewujudkan keseimbangan peran gubernur
selaku wakil pemerintah dan selaku kepala daerah ?
Bagaimana peran dan tugas bupati/walikota dalam
kerangka dekonsentrasi? Apakah di tingkat
kabupaten/kota memang tidak dibutuhkan seorang wakil
pemerintah?
o Dengan tidak adanya wakil pemerintah di kabupaten/kota,
apakah bupati/walikota cukup hanya sebagai representasi
rakyat?
o Dengan terpisahnya fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi
(split-model), bagaimana menjamin kepentingan
pemerintah dapat terselenggara dengan baik di
kabupaten/kota?

13. PROGRAM & ANGGARAN
Banyak pihak mensinyalir bahwa ada duplikasi atau
tumpang tindih antara program/anggaran K/L dengan
program/anggaran yang didekonsentrasikan; atau
antara program/anggaran dekonsentrasi dengan
program/anggaran provinsi. Bagaimana pandangan
bapak/ibu, apakah memperkuat indikasi tersebut
atau ada pendapat lain?
Bagaimana mengintegrasikan program dekonsentrasi
dengan program atau prioritas pembangunan
daerah?

14. DEKONSENTRASI
Menurut analisis bapak/ibu, bagaimana konstruksi
dekonsentrasi yang lebih ideal dalam konteks revisi
UU No. 32/2004?
Bagaimana model kelembagaan dan pengelolaan
keuangan dekonsentrasi yang sebaiknya?
Bagaimana mekanisme perencanaan dan model
pertanggungjawaban yang baik dalam
penyelenggaraan fungsi dekonsentrasi?

15. Jakarta, 30 Juni 2014
DESEN DEKON
UNITARY