Disampaikan pada FGD “Mekanisme dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Hasil Litbang Badan Litbang Hukum dan HAM” Jakarta, 16 April 2021 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. PEDOMAN PENGUKURAN
KEMANFAATAN HASIL KAJIAN
Disampaikan pada FGD
“Mekanisme dan Metode Pengukuran
Pemanfaatan Hasil Litbang Badan Litbang Hukum dan HAM”
Jakarta,
16
April
2021
Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian
Kebijakan dan
Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI

2. PENDAHULUAN
2
LATAR BELAKANG
▰ Fungsi Lembaga Administrasi Negara;
▰ Tantangan mengenai kemanfaatan hasil
kajian;
▰ Reposisi dan reorientasi kajian atau litbang
bidang administrasi negara;
▰ Pentingnya Pedoman Pengukuran
Kemanfaatan Hasil Kajian bagi semua
unit yang melakukan kegiatan kajian.

3. MAKSUD / TUJUAN
▰ Memberikan acuan dalam pengukuran kemanfaatan hasil kajian,
▰ Memetakan kemanfaatan hasil kajian,
▰ Mengevaluasi pelaksanaan kajian,
▰ Menstimulasi pelaksana kegiatan kajian kebijakan untuk menghasikan produk kajian
yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan,
▰ Meningkatkan akuntabilitas administratif dan substantif kajian,
▰ Menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan kajian.
3

4. PENGUKURAN KEMANFAATAN
HASIL KAJIAN
▰ Merupakan pengukuran terhadap tingkat kemanfaatan hasil-hasil kajian yang
telah dilakukan di lingkungan LAN.
▰ Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian yang mengatur instrumen
pengukuran, pelaksana pengukuran, objek pengukuran, format pelaporan,
waktu pelaporan, prosedur dan metode pengukuran
4

5. PELAKSANAAN PENGUKURAN (1)
5
1. Instrumen Pengukuran
Mengacu pada aspek-aspek kemanfaatan hasil kajian: (a) Didiskusikan melalui
forum seminar/diskusi; (b) Diunduh oleh pihak eksternal pasca publikasi di
media elektronik internal; (c) Dipublikasikan pada media massa cetak
(lokal/nasional); (d) Dipublikasikan pada media massa elektronik
(lokal/nasional); (e) Diterima oleh stakeholders.
2. Pelaksana Pengukuran
Penanggung jawab pengukuran kemanfaatan hasil kajian terdiri atas :
▻ penanggung jawab pada tingkat LAN; dan
▻ penanggung jawab pada unit kerja yang melakukan kegiatan kajian.

6. PELAKSANAAN PENGUKURAN (2)
6
3. Objek Pengukuran
Hasil yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan LAN yang didanai
menggunakan anggaran pemerintah atau kerjasama dengan pemangku
kepentingan, dengan rentang waktu 5 tahun sebelum pelaksanaan
pengukuran kemanfaatan hasil kajian.
4. Format Pelaporan
▻ Gambaran singkat hasil pengukuran kemanfaatan hasil kajian yang
berisi uraian nilai kemanfaatan per aspek;
▻ Tindak lanjut pengukuran kemanfaatan hasil kajian (secara umum
maupun per hasil kajian).

7. PELAKSANAAN PENGUKURAN (3)
7
5. Waktu Pelaporan
▰ Setiap penanggungjawab pada tingkat unit kerja melaporkan hasil
pengukuran kemanfaatan hasil kajian 5 (lima) tahun sebelumnya;
▰ Laporan dilakukan secara on line (dalam proses pembangunan aplikasi)

8. 8
1. Prosedur Pengukuran
▰ Penanggung jawab menetapkan tim penilai.
▰ Tim Penilai memetakan pemangku kepentingan dari setiap kajian.
▰ Tim Penilai menginput data penilaian dari pemangku kepentingan.
▰ Tim Penilai mengolah data pengukuran kemanfaatan hasil kajian.
▰ Tim Penilai menyusun laporan pengukuran kemanfaatan hasil kajian.
▰ Penanggung jawab memvalidasi hasil pengukuran tingkat kemanfaatan hasil
kajian bersama Tim penilai.
▰ Penanggung jawab menetapkan hasil pengukuran kemanfaatan hasil kajian.
▰ Penanggung jawab unit kerja selanjutnya akan menyampaikan laporan
pengukuran kemanfaatan hasil kajian kepada Deputi 1 dan Deputi 2.
PROSEDUR & METODE PENGUKURAN (1)

9. 9
Tabel Pembobotan Aspek dan Indikator
PROSEDUR & METODE PENGUKURAN (2)

10. SUMBER DATA DAN INFORMASI DARI
PELAKSANA PENGUKURAN (1)
10
Aspek Indikator
Pengukuran
Cara
Mendapatkannya
Dipublikasikan pada
media
massa cetak tingkat
lokal/nasional/internasional
1. Dipublikasikan
pada
media
massa
cetak
di
tingkat
lokal
Pelaksana
pengukuran
pada
masing-­‐
masing
unit
kerja
LAN
melakukan
pendataan
hasil
kajian
yang
dipublikasikan
pada
media
cetak,
baik
lokal,
nasional
maupun
internasional
2. Dipublikasikan
pada
media
massa
cetak
di
tingkat
nasional
3. Dipublikasikan
pada
media
massa
cetak
di
tingkat
internasional
Dipublikasikan pada media
massa elektronik tingkat
lokal/nasional/internasional
1. Dipublikasikan
pada
media
massa
elektronik
di
tingkat
lokal
Pelaksana
pengukuran
pada
masing-­‐
masing
unit
kerja
LAN
melakukan
pendataan
hasil
kajian
yang
dipublikasikan
pada
media
elektronik,
baik
lokal,
nasional
maupun
internasional
2. Dipublikasikan
pada
media
massa
elektronik
di
tingkat
nasional
3. Dipublikasikan
pada
media
massa
elektronik
di
tingkat
internasional

11. SUMBER DATA DAN INFORMASI DARI
PELAKSANA PENGUKURAN (2)
11
Aspek Indikator
Pengukuran
Cara
Mendapatkannya
Didiskusikan melalui forum
seminar
atau diskusi
1. Seminar
atau
diskusi
di
tingkat
instansional
Pemangku
kepentingan,
baik
pemerintah
maupun
non
pemerintah
menyampaikan
data
dan
informasi
bahwa
kajian
yang
dilakukan
oleh
unit
kerja
di
LAN
dijadikan
sebagai
pertimbangan
pemangku
kepentingan
dalam
penyelenggaraan
seminar
atau
diskusi
baik
di
tingkat
instansional,
nasional
maupun
internasional.
2. Seminar
atau
diskusi
di
tingkat
nasional
3. Seminar
atau
diskusi
di
tingkat
internasional
Diunduh oleh pihak eksternal
pasca publikasi di
media
elektronik internal
1. Dibaca Pemangku
kepentingan,
baik
pemerintah
maupun
non
pemerintah
menyampaikan
data
dan
informasi
bahwa
kajian
yang
dilakukan
oleh
unit
kerja
di
LAN
dibaca,
diunduh
atau
disitasi.
2. Diunduh
3. Disitasi
Diterima oleh stakeholders
yang
terkait sebagai perhatian
untuk penyusunan/perbaikan
kebijakan
1. Penyusunan
atau
perbaikan
kebijakan
di
tingkat
Kab/Kota
Pemangku
kepentingan,
baik
pemerintah
maupun
non
pemerintah
menyampaikan
data
dan
informasi
bahwa
kajian
yang
dilakukan
oleh
unit
kerja
di
LAN
digunakan
dalam
penyusunan
atau
perbaikan
kebijakan
baik
di
tingkat
Kabupaten/Kota,
Provinsi
maupun
Pusat.
2. Penyusunan
atau
perbaikan
kebijakan
di
tingkat
Provinsi
3. Penyusunan
atau
perbaikan
Kebijakan
di
tingkat
Pusat

12. 12
Nilai Kemanfaatan Kajian
Nilai yang menunjukan tingkat kemanfaatan suatu kajian yang telah di buat. NKK
diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek
kemanfaatan sesuai dengan Tabel Pembobotan Aspek dan Indikator, kemudian nilai
tersebut dimasukan kedalam rumus sebagai berikut:
NKK = {0,2×A} + {0,2×B} + {0,2×C} + {0,2×D} + {0,2×E}
PROSEDUR & METODE PENGUKURAN (3)

13. 13
NKK akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 3. Nilai ini akan di buatkan suatu
skala yang menunjukan tingkat/grading kemanfaatan suatu kajian. Rumusan skala
kemanfaatan kajian berdasarkan NKK dapat dilihat pada tabel berikut :
Skala Nilai Kemanfaatan Kajian
Skala NKK Keterangan
0 – 0,99 Kurang Bermanfaat
1,00 – 1,99 Bermanfaat
2,00 – 3,00 Sangat Bermanfaat
PROSEDUR & METODE PENGUKURAN (6)

14. 14
NKK Unit PK2AN
Thn Judul Kajian NKK
2019 Kajian
Evaluasi
Penataan
Organisasi
K/L 1,8
Kajian Mewujudkan Kabinet Agile
Pemerintah RI 1,8
Membedah Sistem Zonasi 1,8
2020 Kajian Reformasi Dimensi SANRI 1,8
Kajian RB
Berbasis Outcome 2,4
Pengkajian Kebijakan Terintegrasi 2,4

15. 15
NKK Unit PKMASN
Thn Judul Kajian NKK
2019 Kajian Mutasi JPT
Nasional Berbasis Manajemen Talenta 2,2
Kajian Pemetaan Kebutuhan JF
Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan
1,6
2020 Kajian Model
Kesejahteraan ASN
Insentif ASN
di
Daerah
3T 1,8
Kajian Model
Kesejahteraan ASN
Insentif ASN
Berkinerja
Tinggi
1,8
Kajian Model
Kesejahteraan ASN
Insentif ASN
Berisiko
Tinggi
2,2

16. 16
NKK Unit Puslatbang PKASN Jatinangor
Thn Judul Kajian NKK
2019 Kajian
Penyusunan
Kamus
dan
Standar
Kompetensi
Teknis
Bidang
Pelatihan
ASN
2,2
2020 Kajian Pengembangan Kamus Kompetensi Teknis
Bidang Pelatihan ASN
2,2

17. 17
NKK Unit Puslatbang KMP Makassar
Thn Judul Kajian NKK
2019 Kajian Manajemen Bencana (Tinjauan Kapasitas
Pemerintah Daerah
Dalam Manajemen Bencana
1,6
2020 Kajian Kebijakan Perencanaan Pengembangan Karir
PNS:
Perpindahan Jabatan Struktural-­‐fungsional Dalam
Penyederhanaan Birokrasi
2

18. 18
NKK Unit Puslatbang KDOD Samarinda
Thn Judul Kajian NKK
2019 Kajian Model
Kepemimpinan dan Kewirausahaan Daerah 1,8
Kajian Penyusunan Rencana Induk Peningkatan Kinerja
Aparatur
1,4
2020 Kajian Penguatan Daerah
Penyangga dalam Mendukung Ibu
Kota
Negara
1,8
Survey
Kepuasan Masyarakat dan Survey
Kepuasan Pegawai
RSUD
Abdul
Wahab Sjahranie
1,4
Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Peningkatan Kinerja Aparatur Kab.
Paser
1,4

19. 19
NKK Unit Puslatbang KHAN Aceh
Thn Judul Kajian NKK
2019 Implementasi UU
30/2014
tentang Administrasi
Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi
1,4
2020 Kajian Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading
In
Influence
(Memperdagangkan Pengaruh)
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
1,8

20. If
you
can’t
measure
it,
You
can’t
manage
it
(Peter
F
Drucker)
!!
TERIMA
KASIH
...