Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur

PKP2A III
LAN
SAMARINDA
SINERGI
AGENDA LITBANG
DALAM MENDUKUNG
KEBIJAKAN STRATEGIS
DAERAH (JAKSTRADA)
KALIMANTAN TIMUR

Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah
(Jakstrada) Kalimantan Timur
109 + v halaman, 2006
Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-979-1176-06-4
1. Litbang 2. Kebijakan Strategis Daerah 3. Kalimantan Timur
Editor:
Koordinator : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Anggota : Meiliana, SE.,MM
Syahrumsyah Asrie, SH.,M.Si
Ir. M. Nasir, M.Si.
Siti Zakiyah, S.Si.
Mayahayati Kusumaningrum, SE.
Said Fadhil, S.IP
Windra Mariani, SH
Mustari Kurniawati, SIP
Diterbitkan Oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)
LAN Samarinda
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002
Pasal 72
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,-(limamiliarrupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
dendapalingbanyakRp.500.000.000,-(limaratusjutarupiah).

Daftar Isi
Daftar Isi .................................................................................... i
Pengantar Kepala PKP2A III LAN Samarinda ................................ iii
BAGIAN PERTAMA: Pemaparan Ide dan Diskusi Interaktif
Ø INTISARI PEMAPARAN IDE ............................................... 1
Ø SESI DISKUSI INTERAKTIF............................................... 14
BAGIAN KEDUA: Sambutan dan Makalah Pembicara
Ø SAMBUTAN KEPALA LAN RI ............................................. 17
Ø SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ............... 21
Ø URGENSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM
KERANGKA REFORMASI DAN TRANSFORMASI
SISTEM POLITIK NASIONAL
Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Kepala Pusat Penelitian Politik,
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia) ..................................... 24
Ø KONTRIBUSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA
DALAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN
PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Dr. Ismail Muhamad, MBA (Deputi Bidang Manajemen
Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara) ........... 32
Ø PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBANGUNAN BUDAYA ILMIAH
BIROKRASI DAN MEMPERKUAT JAKTRANAS
IPTEK 2005-2009
Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si. (Sekretaris Dewan Riset
Nasional)................................................................................. 39
Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung
Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur
I

Ø MENGGAGAS AGENDA LITBANG DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Drs. H. Ismet Barakbah, (Kepala Balitbangda Kalimantan
Timur)…………………………………………………..................... 58
Ø KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PEMERINTAH
Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si. dan Rozani Erawadi (Badan
Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur) ………….................... 66
Ø RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KALIMANTAN TIMUR
Bappeda Kalimantan Timur ………….......……………………….. 74
BAGIAN KETIGA: Hasil Diskusi Kelompok ..………………… 92
BAGIAN KEEMPAT: Kesimpulan dan Rekomendasi
Kebijakan …………................................................................... 101
LAMPIRAN ...………………………………………………………….. 104
Agenda Riset nasional (ARN)
II

Buku ini merupakan proceeding dari hasil musyawarah
kajian / litbang daerah "Sinergi Agenda Litbang Dalam
Mendukung Kebijakan Daerah (Jakstrada)
Kalimantan Timur" yang diselenggarakan
oleh PKP2A III LAN Samarinda
bekerjasaama dengan Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Kalimantan Timur.
Musyawarah ini didasari oleh
pemikiran bahwa peran atau
kontribusi program dan
kelembagaan litbang terhadap
proses pengambilan keputusan
strategis pemerintahan secara
normatif telah mendapat
pengakuan yang cukup luas.
Artinya, segala bentuk peraturan
perundang-undangan baik di Pusat
maupun di Daerah secara ideal baru
dapat ditetapkan dan/atau dijalankan
setelah melalui proses pengkajian yang
matang dan mendalam. Namun, dalam
prakteknya pemanfaatan program dan kelembagaan
litbang masih sangat minimal dalam menunjang formulasi
kebijakan bidang tertentu hingga ke tahap implementasinya. Kondisi ini
mengilustrasikan adanya kesenjangan (gap) antara kesadaran untuk
mengembangkan program dan kelembagaan litbang, dengan kenyataan
belum sistematisnya upaya pemberdayaan program dan kelembagaan
litbang, terutama untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan
pembangunan di daerah.
Dampak logis dari situasi diatas adalah bahwa unit litbang/kajian
belum mampu menjadi garda terdepan dalam proses pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan instansi pemerintah.
Padahal, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini,
perubahan kebijakan dan lingkungan strategis aparatur serta dinamika
III
Pengantar
Kepala
PKP2A III LAN
Samarinda

kehidupan sektor publik dan privat berlangsung begitu cepat. Hal ini tentu
saja mensyaratkan perlu adanya sebuah kajian komprehensif atau
multidimensional yang berfungsi untuk membuat antisipasi terhadap suatu
kondisi, prediksi terhadap suatu trend, serta formulasi kebijakan terhadap
suatu pengaturan bidang tertentu. Dalam konteks seperti inilah, fungsi
perencanaan litbang/kajian dalam proses pengambilan keputusan dan/atau
perumusan kebijakan politis maupun administratif menjadi sangat penting,
dan sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan.
Kelemahan diatas diperparah dengan kurang terjalinnya network
dan koordinasi yang sinergis antara instansi teknis sektoral dengan lembaga
litbang di daerah, serta antar lembaga litbang sendiri. Hal inilah yang
menyebabkan program kajian/litbang masih bersifat parsial atau piecemeal,
dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah / wilayah yang
komprehensif, inklusif, saling terkait, dan berkesinambungan. Padahal,
meskipun setiap institusi kajian memiliki visi misi dan program yang spesifik
sesuai Tupoksinya masing-masing, namun visi misi dan program tadi
seyogyanya mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni meningkatnya
daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, melalui
formulasi dan implementasi kebijakan (lintas sektor dan lintas departemen)
yang smart, visioner, valid, serta berdayaguna dan berhasilguna.
Gambaran keadaan diatas, tentu saja, menjadi tantangan tersendiri
bagi komunitas kelitbangan untuk memperbaiki manajemen internal di
lembaga masing-masing, baik menyangkut aspek metodologis, kemampuan
tenaga peneliti, maupun kecermatan atau keakurasian dalam
mengidentifikasikan kebutuhan program kajian/litbang. Selain itu, syarat
mutlak yang harus dipenuhi untuk mendongkrak kinerja (performance) dan
citra (image) kelitbangan adalah dengan merekayasa ulang konsep jaringan
kerja kelitbangan di daerah yang lebih terintegrasi dalam rangka mewujudkan
secara bersama-sama visi pembangunan wilayah Kalimantan pada
umumnya, dan Kalimantan Timur pada khususnya. Dengan kata lain, smart
development policy hanya dapat diwujudkan jika terdapat sinergitas dan
kohesivitas yang solid antar institusi litbang sebagai think tank manajemen
kebijakan dan pembangunan daerah.
Akhir kata, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih
sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai
IV

Samarinda, Desember 2006
PKP2A III LAN Samarinda
Kepala,
Meiliana, SE.,MM
pihak sangat kami nantikan dengan tangan dan hati terbuka lebar. Walaupun
kami sadar bahwa buku ini masih sangat dangkal, kami tetap berharap bahwa
karya sederhana ini dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi bangsa
dan negara.
Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
V

Pemaparan Ide Dan
Diskusi Interaktif
Bagian Pertama

INTISARI PEMAPARAN IDE
Dr. Ismail Muhamad, MBA (Pembicara I)
Paradigma new public govemance menekankan pentingnya inter-
organizational govemance, proses penyediaan/pemberian pelayanan dan
fokus pada outcomes, serta mekanisme governance yang didasarkan pad 3
trust dan hubungan kontraktual. Trends didalam manajemen dan kebijakan
publik menunjukkan bahwa perhatian ditekankan lebih kepada good
implementation policies dengan fokus pada policy fools dalam rangka
implementasi good policies.
Reformasi birokrasi sektor publik pada dasarnya adalah upaya untuk
memformulasikan kembali tata cara penyelenggaraan pemerintahan
menjadi lebih baik, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam
pengertian ini, reformasi juga dapat diartikan sebagai pengembangan atas
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.
Secara umum fungsi penyelenggaraan pemerintahan meliputi
fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan. Dilihat dari fungsi pertama,
reformasi terkait dengan fungsi ini tidak lain ditujukan untuk menciptakan
good regulatory governance. Sementara untuk fungsi kedua tidak lain
ditujukan untuk menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang
membutuhkan pengaturan yang tepat dari pemerintah.
Kebijakan publik, khususnya formulasi kebijakan, merupakan salah
satu tugas lembaga pemerintahan yang tidak dapat didelegasikan,
dipindahkan atau diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar
pernerintahan. Sedangkan implementasi dan evaluasi kebijakan pada
dasarnya dapat dilaksanakan institusi di luar lembaga pemerintahan.
Negara-negara yang unggul dalam persaingan global adalah negara
yang memiliki kebijakan publik yang baik dan unggul. Kebijakan publik
yang unggul mempunyai beberapa nilai dasar, seperti:
Ø kebijakan publik harus bersifat cerdas, dalam arti mampu memecahkan
masalah pada inti permasalahannya;
Ø kebijakan publik harus bersifat bijaksana, artinya tidak menghasilkan
masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan;
1

Ø kebijakan publik harus memberikan harapan kepada seluruh warga
ini;
Ø kebijakan publik harus berpihak untuk kepentingan masyarakat, bukan
kepentingan negara, pemerintah, atau birokrasi saja. Kebijakan publik
berbeda dengan hukum publik yaitu hukum-hukum yang berkenaan
dengan batas-batas pengaturan ketertiban publik. Sedangkan kebijakan
publik adalah batasan dan ruang bagi publik sebagai instrumen bagi publik
untuk mengembangkan dirinya sebagai individu, warga masyarakat, dan
warga negara;
Ø kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait
untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri;
Ø kebijakan publik harus mampu mendorong kepada terbangunnya
produktivitas kehidupan bersama.
Dari sisi sumberdaya (resources), tujuan kebijakan publik adalah:
Ø Mendistribusi sumberdaya negara kepada masyarakat.
Ø Regulative versus deregulative.
Ø Dinarnisasi versus stabilisasi.
Ø Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat pasar.
Dalam analisis kebijakan (policy analysis), terdapat dua fungsi yang
menjalankan peran berbeda, yaitu:
Ø User (para pengambil keputusan kebijakan),
Ø Para peneliti kebijakan atau seringkali disebut sebagai Analis Kebijakan
yang memberikan pasokan informasi atas rekomendasi yang dihasilkan
dari hasil kajian-kajiannya.
Peran kajian di bidang administrasi negara dalam proses perumusan,
pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan publik setidaknya
memberikan tiga kontribusi, yaitu hasil kajian sebagai ide, hasil kajian sebagai
data dan hasil kajian sebagai sebuah argumen.
Kajian administrasi negara memiliki peran penting dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pelaksanaan
sistem administrasi negara, antara lain melalui pemberian policy advice
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan
saran kebijakan yang dihasilkan dari suatu kajian sangat tergantung dari isi
substansi identifikasi kebijakan, proses, standar dan prosedur yang dilalui
masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari
masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari
2

dalam kegiatan kajian. Kontribusi kajian administrasi negara dalam
pembangunan daerah akan lebih diperhitungkan apabila pemerintah daerah
lebih mengupayakan pengembangan dan pendayagunaan para analis
kebijakan yang kompeten.
Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pembicara II)
Dalam pengambilan keputusan strategis dibidang pemerintahan
membutuhkan kajian, survey ataupun penelitian mendalam dari lembaga
penelitian dan pengembangan, baik dari pusat maupun daerah yang
menunjukkan bahwa lembaga litbang penting keberadaannya. Namun pada
kenyataannya, litbang ini masih diinterpretasikan oleh kalangan pengambil
keputusan (decision makers) sebagai lembaga yang sulit berkembang,
dengan keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang kurang
mendapatkan perhatian. Lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit keputusan-
keputusan strategis di bidang pemerintahan tidak didasari atau didahului oleh
kajian atau penelitian.
Dalam realita "masih terjadi kesenjangan (gap) antara kesadaran
untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang, dengan
kenyataan belum sistematisnya pemberdayaan program dan kelembagaan
litbang, terutama untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan
pembangunan di daerah dan di pusat. Gap ini bisa jadi dikarenakan belum
adanya jembatan antara peneliti, birokrat dan pengambil keputusan, atau
orang-orang yang dapat menjabarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan
yang dibuat para peneliti ke dalam usulan pembuatan kebijakan/keputusan
strategis yang diajukan oleh pejabat di birokrasi pemerintahan kepada para
pengambil keputusan (decision makers). Problem kurangnya jaringan atau
koordinasi bukan saja terjadi antara instansi teknis dan lembaga-lembaga
litbang, melainkan juga antar instansi teknis sendiri di satu pihak dan antar
lembaga litbang di pihak yang lain. Kenyataan ini bukan berarti tidak ada
jaringan, kerjasama, atau koordinasi sama sekali di antara instansi-instansi
atau litbang-litbang departemen dan lembaga pemerintah non-departemen.
Demokrasi Substansial dan Kebijakan Publik
Reformasi birokrasi yang telah berjalan selama delapan tahun sangat
diharapkan oleh masyarakat membawa perubahan besar pada nasib mereka.
3

Namun pada kenyataannya, demokrasi yang berjalan masih pada kulit-
kulitnya saja atau masih pada taraf demokrasi prosedural yang belum
beranjak banyak dari sistem politik pada era Orde Baru. Sehingga tidaklah
heran jika kekecawaan yang mendalam dari masyarakat sudah mulai timbul
bahkan sejak tahun 1999. Tidaklah mengherankan pula jika masyarakat
menginginkan adanya kaitan yang erat antara demokrasi, kebijakan publik
dan perbaikan nasib rakyat.
Dr. Sutradara Ginting dalam sebuah Focused Group Discussion
(FGD) terbatas antara pengamat politik, anggota parlemen (DPR-RI) dan
militer yang dikoordinasi oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI di
hotel Binasena kompleks Bidakara, Jakarta, 2 Desember 2006, paling tidak
ada lima hal yang terkait dengan demokrasi prosedural yaitu: Otoritas
(authority), yang didefinisikan sebagai kekuasaan (power) yang didasari
oleh legitimasi; Kebijakan Publik (Public Policy) khususnya yang terkait
dengan Arus Utama Kebijakan Publik (mainstream of Public Policy) yang
didasarkan pada potensi daerah; Akuntabilitas Publik (Public
Accountability); Pengawasan Publik (Public Control) secara
langsung baik pada saat proses pembuatan kebijakan, implementasi maupun
saat evaluasi, akan tetapi kenyataannya public control dilakukan melalui
pihak ketiga seperti Pers, NGO dan DPR(DPRD); dan Standar Pelayanan
Publik yang telah ditetapkan kebijakannya (SPM, Pedoman Penyusunan
Pelayanan Publik, dll), akan tetapi aplikasi di lapangan masih sangat buruk.
Reformasi Birokrasi
Secara umum reformasi birokrasi mencakup tiga hal, yaitu reformasi
administratif (administrative reform), akuntabilitas dan efisiensi. Birokrasi
pemerintahan membutuhkan perbaikan (improvement) terus menerus dari
dalam dirinya daripada reformasi (reform) yang diinjeksikan dari luar dirinya
agar dapat diandalkan (reliable) dan dewasa (mature). Birokrasi juga
memiliki sifat konservatif dan karena itu reformasi administratifnya
membutuhkan proses yang lambat. Hal yang penting lainnya ialah
bagaimana usulan-usulan bagi reformasi birokrasi itu mendapatkan
penerimaan (acceptability) dan diimplementasikan secara benar.
Pertanggungjawaban administratif kadangkala mengacu pada hubungan
4

antara birokrasi dengan dunia luar. External responsibility ini mengacu
pada pertanyaan bagaimana pelayan publik (public servants), yang di
Indonesia diterjemahkan menjadi pegawai negeri (sebuah terjemahan yang
kurang tepat), pertanggungjawabannya kepada parlemen dapat diperbaiki.
Tanggungjawab ini juga terkait dengan aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi
tertentu. Manajemen birokrasi yang bertanggunggugat (akuntabel) terkait
pula dengan efisiensi dan keefektifannya. Sesuatu dikatakan efisien jika
terkait dengan nilai input dan output dari segi ekonomi. Namun,
effectiveness lebih mengacu pada apa yang diharapkan dan output yang
dicapai. Dalam banyak kasus badan-badan pemerintah lebih berorientasi
pada effectiveness daripada efficiency.
Agenda Penelitian
Ada beberapa agenda penelitian di daerah yang dapat dilakukan oleh
badan-badan litbang yang terkait dengan administrasi negara. Pertama dan
yang utama ialah ruang lingkup dan problem dari administrasi pemerintahan
di daerah, dan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja
pemerintahan di daerah. Kedua, di era otonomi daerah ini bagaimana relasi
dan struktur dari pemerintah lokal dan regional. Ketiga, bagaimana kaitan
antara birokrasi, kebijakan publik dan pelayanan publik. Keempat, persoalan
perburuhan dan upah buruh. Kelima, rekrutmen pegawai dan pelayanan
publik. Keenam, soal policy making and planning. Ketujuh, persoalan
koordinasi antar instansi dan antara instansi pemerintah dan swasta.
Kedelapan, soal budgeting and financial management. Terakhir tapi
penting, kesembilan, administrative reform, accountability and efficiency.
Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si. (Pembicara III)
Adanya kesenjangan antara kesadaran untuk mengembangkan
program dan kelembagaan litbang dengan kenyataan belum sistematisnya
upaya pemberdayaan program dan kelembagaan iptek untuk memperkuat
fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah serta kurang
terjadinya network dan koordinasi sinergis antar lembaga, antara instansi
sektoral dengan lembaga litbang, maupun antar lembaga litbang, meskipun
masing-masing institusi mempunyai visi, misi, tupoksi, dan program yang
spesifik, yang seyogyanya mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni
5

meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat menjadi latar
belakang penyusunan agenda riset daerah dimana pada era globalisasi dan
kemajuan teknologi informasi akan berimplikasi terhadap dinamika
pembangunan yang tinggi yang harus ditopang kebijakan yang tepat
sehingga peran perencanaan amat penting.
Knowledge-based economy / EBP adalah:
Ó Sebuah sistem ekonomi dimana penciptaan dan eksploitasi pengetahuan
merupakan bagian utama untuk mencapai kesejahteraan. (UK-
Department of Trade and Industry, 1998).
Ó Sebuah sistem ekonomi yang menciptakan, mendiseminasi dan
menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan daya saing. (World Economic Forum)
Ó Ekonomi yang secara langsung berbasiskan pada produksi, distribusi dan
penggunaan pengetahuan dan informasi. (OECD, 1996)
Ó Ekonomi dimana penciptaan (produksi), penyebarluasan (distribusi) dan
pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak
utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan dan
penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sektor ekonomi.
(Mc Keon dan Weir, 2000)
Ó Pendekatan ekonomi baru sebagai ekonomi pembelajaran (learning
economy) dimana elemen-elemen pengetahuan yang paling penting
tetap bersifat spesifik dan tacit, serta berakar pada organisasi dan lokal
spesifik. (Lundvall dan Borras, 1997).
Empat elemen penting bagi berkembangnya EBP adalah (1) SDM
yang terdidik, kreatif dan terampil; (2) infrastruktur informasi yang dinamis;
(3) insentif ekonomi dan arah kebijakan dan kelembagaan yang memberikan
insentif untuk pemanfaatan pengetahuan yang ada maupun yang baru
secara efisien dan menumbuhkembangkan kewirausahaan; (4)
Pengembangan sistem inovasi nasional yang efektif.
Pemilihan skenario kebijakan membangun kemampuan Iptek antara
lain melalui kolaborasi lemlitbang pemerintah dan dunia usaha, khususnya
fokus pada peningkatan kualitas SDM dan dukungan manajemen, kebijakan
publik dari sisi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan
kebijakan industri, pendidikan dan teknologi, serta kebijakan yang
6

mendorong terciptanya saling keterkaitan dan kemitraan antar elemen
sistem (terdiri atas lembaga-lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri).
Menurut Porter, keunggulan daya saing yang sustain dalam suatu
ekonomi global akan semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal, yaitu
pengetahuan, hubungan dan motivasi, yang sulit disaingi oleh para pesaing
jauh. Sebagai salah satu faktor penting, aktivitas iptek sangat penting bagi
pemajuan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu fokus pada
pengembangan kegiatan litbang yang urgen bagi penggalian,
pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik setempat.
Dalam RPJM dikenal 6 bidang prioritas, meliputi Bidang Ketahanan
Pangan, Bidang Penyediaan Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan,
Bidang Transportasi, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Pertahanan
dan Keamanan, Bidang Kesehatan dan Obat-obatan.
Selain peningkatan kualitas SDM (dari aspek pendidikan) sebagai
pelaku utama pembangunan, maka pada setiap SDM pembangunan perlu
ditingkatkan motivasi untuk mengembangkan suatu masyarakat berbasis
pengetahuan. Pencapaian kondisi tersebut berdampak langsung pada
terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatnya
daya saing produk barang dan jasa.
Agenda Riset Nasional bertujuan memberikan prioritas kegiatan,
tonggak dan indikator capaian pembangunan nasional iptek kurun waktu
2006-2009 dalam suatu proyeksi capaian jangka panjang 2025 dan untuk
mencapai tujuan tersebut, maka diimplementasikan menjadi tanggung jawab
bersama segenap pemangku kepentingan iptek dengan seluruh komponen
masyarakat. Realisasi ARN ini harus disertai komitmen bersama untuk
membangun kemajuan iptek bangsa demi menjawab tantangan
pembangunan .
Dewan Riset, baik lingkup nasional maupun daerah bukan sebagai
lembaga pelaksana tapi bertugas memberikan masukan berupa pemikiran-
pemikiran diantaranya dalam hal pemetaan kebutuhan iptek dan
pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek. Jadi
hubungan yang diharapkan DRN - DRD disini adalah adanya kemitraan dan
bukan struktural, dan merupakan bagian dari jejaring (network) SIN, yang
selalu melakukan interaksi dalam rangka share informasi dan knowledge.
7

Dewan Riset Daerah diharapkan dapat sebagai brain trust dan
sounding board dalam menguji kebijakan iptek, moral support dalam
mendukung gagasan mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang
perlu diprioritaskan dan bahkan pressure group dalam mendukung
program-program pengembangan iptek di daerah. Melalui keanggotaan
wakil DRD di DRN, keberhasilan DRD dapat mempunyai dampak secara
nasional.
Indikator keberhasilan DRD akan terlihat dengan berfungsinya
sistem pendayagunaan iptek yang ditandai oleh tingginya interaksi antar
kelembagaan, SDM, jejaring iptek di daerah serta tersusun dan teraplikasinya
rencana strategis dan prioritas iptek, program unggulan daerah serta agenda
riset di daerah. Selain itu, keberhasilan DRD akan ter-detect dengan
meningkatnya APBD sektor iptek yang diikuti dengan effektivitas
penggunaannya dan terwujudnya konsep pengejawantahan produk
unggulan daerah.
Drs. H. Ismet Barakbah, M.Si (Pembicara IV)
Pembangunan Indonesia tidak hanya saja pada pembangunan
kepada lima sektor yang utama tetapi pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) pada hakekatnya sangat penting dikarenakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun bangsa
yang maju dan mengangkat peradaban bangsa itu sendiri. Selain itu juga
eknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam
menigkatkan kualitas hidup, karena mengingat pentingnya peran ilmu
pengetahuan dan teknologi maka pemerintah membuat UU. No.18 Tahun
2003 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan Teknologi yang dimaksudkan untuk memberikan payung
hukum terhadap pembangunan IPTEK.
UU, No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menegaskan akan eksistensinya Badan dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) dan juga pada PP. No.79 tahun 2005 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah memberikan arahan
teknis tentang eksistensi dan aktivitas Litbang di Daerah.
Tetapi dengan adanya landasan kuat dan komitmen yang tinggi tidak
serta merta membuat Lembaga dan Aktivitas Balitbangda dapat memberikan
8

kontribusi seperti yang diharapkan karena masih adanya permasalahan yang
muncul, empat permasalahan tersebut adalah, pertama Kelembagaan yang
masih memiliki kontroversi yang disebabkan dari 32 Propinsi yang ada
sekarang ternyata hanya 22 propinsi yang membentuk Balitbangda hal ini
dikarenakan ketidakkonsistenan didalam menterjemahkan perundang-
undangan yang ada, kedua Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik
dari kuantitas dan kualitas sumber daya serta penghargaan yang kurang dari
pemerintah dalam prestasi kerja, ketiga Belum cukupnya anggaran atau
pembiayaan, keempat, networking atau jaringan yang dimiliki oleh antar
Balitbangda di daerah dengan Litbang di pusat belum efektif.
Untuk itu didalam meningkatkan jaringan yang kuat antar Litbang
maka Balitbangda Kaltim telah menyampaikan konsep pembentukan FKKD
dan diterima oleh Litbang Depdagri sehingga kini telah terbentuk Forum
Komunikasi Kelitbangan di tiga wilayah di Indonesia, yaitu FKKD Regional
Timur, FKKD Regional Tengah dan FKKD Regional Barat.
Balitbangda sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tupoksi
dibidang penelitian dan pengembangan dalam rangka menyampaikan input
kepada Pimpinan Daerah dan stakeholder menggagas untuk merumuskan
dan mengagendakan kepada semua instansi yang mempunyai kegiatan
Litbang di Kaltim. Penyusunan agenda Litbang agar dapat dikoordinasikan
dengan semua kegiatan Litbang di daerah sehingga dapat mencegah atau
meminimalisir terjadinya duplikasi kegiatan penelitian. Instansi-instansi yang
terkait dalam kegiatan litbang agar dapat bersinergi dalam melakukan suatu
kegiatan dan dapat lebih fokus pada suatu persoalan urgen (isue-isue aktual
daerah, regional). Balitbangda berharap dapat mengatasi kendala
kekurangan SDM dan pembiayaan.
Untuk meningkatkan kerjasama (networking) antar
lembaga dapat diusulkan atau dibentuk forum koordinasi
sebagai wadah atau wahana yang menindaklanjuti Agenda
Litbang Daerah dan diharapkan tercapainya upaya menempatkan
penelitian dan pengembangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No.
18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan
Penerapan Teknologi yaitu, memberi kontribusi positif bagi kebijakan
pembangunan. Peran peserta Muslitbang sangat menentukan berhasil
tidaknya Agenda Riset Litbang Daerah kedepan.
9

Drs. Syafruddin Urus (Pembicara V)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan salah satu
misinya mengenai sosok Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya yang
diharapkan dapat mewujudkan visi Kalimantan Timur yang, misi tersebut
tetap pantas untuk disempurnakan sesuai maksud dalam Undang-undang
Kepegawaian maupun Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah
5969 dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu jabatan
struktural berpedoman pada ketentuan teknis menyangkut kewenangan
penempatan dan persyaratan jabatan melalui mekanisme pertimbangan
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
yang dilakukan secara periodik sedikitnya satu bulan bersidang atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan dan secara administratif pejabat struktural yang
diangkat telah memenuhi persyaratan namun keterbatasan jumlah jabatan
struktural memungkinkan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat
ditingkatkan lebih tinggi dalam jabatannya tersebut. Rekrutmen Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan struktural juga perlu diperkuat dengan
mempercepat ditetapkannya standar kompetensi jabatan yang mengacu
antara lain Keputusan Kepala BAKN nomor 46 A. Persyaratan jabatan dan
peta jabatan juga perlu disusun agar kesan penempatan yang keliru karena
lebih dominan pemenuhan syarat administratif dapat dieliminir.
Disamping PNS yang menduduki jabatan fungsional limpahan dari
pusat sebagai akibat otonomi pada tahun 2001, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur juga telah menetapkan jabatan fungsional yang dapat
dilamar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah sepanjang memenuhi
persyaratan yang ditentukan. Guna mendukung kinerja bagi pejabat
fungsional tertentu maka pada beberapa instansi dibentuk Tim Penilai
Angka Kredit, yang merupakan persyaratan bagi kenaikan pangkat
maupun kenaikan jabatan. Pengembangan karir jabatan fungsional sampai
saat ini belum direspon maksimal oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh
karena itu pemerintah daerah perlu memberikan insentif yang menjanjikan
apabila memilih karir dalam jabatan tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kewenangan yang
ada telah mengatur secara lokal pelaksanaan kebijaksanaan manajemen
Pegawai Negeri Sipil sesuai semangat desentralisasi kepegawaian dalam
10

pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerahnya pada jabatan
struktural atau jabatan fungsional tertentu.
Pengembangan karir jabatan fungsional belum direspon maksimal
oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh karena itu perlu memberikan insentif
yang menjanjikan apabila memilih karir dalam jabatan tersebut.
Bappeda Kaltim (Pembicara VI)
Visi pembangunan Kalimantan Timur adalah "Pembangunan Yang
Berkeadilan Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera". Dalam
mewujudkan visi tersebut diatas, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
telah menetapkan beberapa strategi pembangunan, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan
kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan
kesejahteraan sosial dan peningkatan peran serta pemuda dan
mengembangkan budaya dan olahraga, serta peningkatan pemahaman
dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dengan menitik
beratkan pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar
daerah atau wilayah, daerah-daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan
serta peningkatan infrastruktur ekonomi strategis dan infrastruktur
pertanian dan perdesaan
3. Mengembangkan pembangunan ekonomi wilayah melalui
pengembangan pertanian dalam arti luas yang menghasilkan produk-
produk unggulan yang mampu bersaing, pengembangan koperasi dan
usaha makro, kecil dan menengah, pengembangan industri dan investasi
serta pariwisata. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan
hidup yang diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam untuk
dimanfaatkan secara berkeadilan dan berkelanjutan disertai dengan
pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan
secara berkeadilan dan berkelanjutan disertai dengan pencegahan
terjadinya kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan.
11

5. Mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat
mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Disamping itu
mengupayakan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat
tumbuh agar dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah sekitarnya
sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi secara serasi dan
seimbang
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk penanggulangan
kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan ketidakadilan serta
penciptaan lapangan kerja dan lingkungan usaha yang sehat.
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan
otonomi daerah dan tata pemerintahan daerah yang baik, bersih dan
berwibawa serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Adapun prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kalimantan
Timur berdasarkan strategi pembangunannya yaitu: 1).Peningkatkan
kualitas SDM sebagai aset utama keunggulan kompetitif daerah;
2).Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk membuka dan
meningkatkan akses dari dan ke daerah terisolir, semua kabupaten/kota,
daerah pertumbuhan ekonomi, daerah perbatasan serta tersedianya sarana
dan prasarana penyelenggaraan PON XVII tahun 2008; 3).Membangun
Fasilitas umum dan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
4).Memantapkan dan memanfaatkan rencana tata ruang wilayah Provinsi
Kalimantan Timur dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian
pembangunan antar wilayah; 5).Pengembangan pertanian dalam arti luas
sehingga menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing
dalam mengisi pasar regional, nasional dan internasional; 6).Menfasilitasi
para petani dan nelayan Sebagai pelaku utama agribisnis;
7).Mengembangkan daya saing daerah; 8).Meningkatkan ekonomi
kerakyatan; 9).Mengembangkan potensi wisata; 10).Melakukan regulasi
yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi; 11).Menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat; 12).Melindungi dan
memberdayakan masyarakat miskin, melalui program-program percepatan
pengentasan kemiskinan, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan
12

pembangunan, bantuan berobat dan pendidikan dll; 13).Menjaga agar
pengelolaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan
lingkungan; 14).Perbaikan lingkungan hidup; 15).Mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 16).Menegakkan hukum;
17).Mewujudkan kehidupan dan pranata sosial yang berperadaban tinggi.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tidak
akan sepenuhnya berhasil, jika tidak didukung oleh kebijakan
pemerintah pusat. Misalnya dalam kasus pengentasan kemiskinan,
Selama tahun 2000-2004, jumlah kemiskinan di Kalimantan Timur secara
rata-rata mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2005 melonjak
drastis yaitu mencapai angka 583.471 jiwa, angka ini mengalami kenaikan
sebesar 83,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun
2004. Peningkatan ini antara lain karena pengaruh kebijakan pemerintah
pusat seperti: menaikkan BBM dua kali pada bulan Maret dan Oktober, serta
adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab lain adalah adanya migrasi
yang tidak membawa skill tapi membawa kemiskinan.
13

SESI DISKUSI INTERAKTIF
Issu-issu yang terlontar pada sessi tanya jawab atau diskusi interaktif
sangat beragam, mulai dari penggunaan istilah lain dari Litbang yang berarti
"Sulit Berkembang". Ada yang mempertanyakan mengenai goodwill dari
pengambilan keputusan dan tentunya perlunya anggaran yang memadai
dalam rangka pengembangan badan penelitian dan pengembangan tidak
hanya di instansi vertikal namun juga di daerah. Salah satu elemen penting
dari Knowledge Based Ekonomi yang berarti setiap daerah harus
menghasilkan produk tertentu adalah SDM yang berkualitas. Beberapa
pemikiran yang berkembang selama seminar dapat dididentifikasikan
sebagai berikut:
1. Kondisi SDM bangsa Indonesia saat ini cukup terpuruk, hal ini
didindikasikan dengan rangking HDI indonesia yang berada pada posisi
110 bahkan berada satu peringkat di bawah negara Vietnam, kondisi ini
jika terus dibiarkan tentunya akan membuat kehancuran bangsa
Indonesia. Hal yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi ini yang
paling utama adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan formal
maupun informal. Bagaimana membuat kebijakan dalam bidang
pendidikan tidak hanya berlaku seumur kabinet, akan tetapi bisa
diaplikasikan sepanjang masa, tentu saja tidak statis akan tetapi terus
dikembangkan menuju kearah yang lebih baik.
2. Dewan Riset Nasional (DRN) tidak hanya sekedar membuat Agenda Riset
Nasional itu saja akan tetapi juga melakukan evaluasi hasil implementasi
pelaksanaan penelitian. Lembaga litbang diharapkan tidak hanya sekedar
melakukan penelitian/riset, setelah itu selesai hanya dijadikan tumpukan
dokumen, akan tetapi bagaimana hasil penelitian itu dapat diaplikasikan
dalam masyarakat.
3. Dari aspek anggaran, alokasi anggaran litbang di Indonesia masih cukup
kecil (di bawah 1%), untuk menetapkan kebijakan mengenai alokasi
anggaran penelitian diperlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
hal ini adalah departemen keuangan, akan tetapi yang paling penting
adalah bagaimana melakukan pendekatan terhadap pengambil kebijakan
dalam hal ini lembaga eksekutif dan legialatif untuk mebuat kebijakan
tersebut, karena bagaimanapaun tanpa adanya kebijakan akan sulit bagi
14

instansi teknis untuk mengalokasikan anggaran kisaran tertentu terhadap
suatu kegiatan.
4. Suatu kebijakan memerlukan petunjuk teknis dalam
pengimplementasiannya di lapangan seperti halnya dalam bidang
pelayanan publik, Standar Pelayanan minimal (SPM) dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Standard Operating Procedure (SOP)
itu sangat penting untuk dipahami dalam rangka implementasi kebijakan
pelayanan. SPM merupakan alat pemerintah untuk menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. IKM
merupakan suatu instrumen untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh unit pemberi layanan, sedangkan SOP
sendiri merupakan prosedur yang dilakukan dalam menjalankan suatu
kebijakan tentunya tidak hanya dalam hal pelayanan semua bidang pun
memerlukan SOP dalam pengimpelementasiannya.
5. Ketergesa-gesaan dalam perencanaan litbang sebenarnya tidak perlu
terjadi, hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003
mengenai pendekatan pengeluaran jangka menengah, jadi TOR bisa
dipersiapkan lama bisa selama 3 tahun mungkin kendalanya apakah isu
yang diajukan masih relevan atau masih up to date, sehingga peneliti
diharapkan bisa menangkap isu-isu yang tidak hanya terjadi atau berlaku
pada momen tertentu saja setelah lenyap, akan tetapi isu yang menjadi
permasalahan nasional atau bahkan global.
6. Dalam hal pelaporan, hasil penelitian tidak diminta adanya laporan
rekayasa, jadi pelaporan mencakup unsur output,outcome, benefit dan
impact.
7. Pembuatan analisis kebijakan di Indonesia jelas dipengaruhi oleh politik
akan tetapi jangan sampai pembuatan kebijakan berperan sebagai
client's advocate yaitu Analis Kebijakan sepenuhnya bekerja untuk
kepentingan users yang dipandang sebagai pejabat yang dipilih dan
mewakili political interest tertentu, political interest dalam kebijakan
adalah merupakan given condition, dimana PNS adalah pelaksana
keputusan politik.
8. Pengimplementasian hasil penelitian menjadi dasar perumusan kebijakan
diperlukan adanya orang bijak yang menjadi penghubung antara peneliti
dengan pembuat kebijakan yaitu dengan cara melakukan pendekatan
atau adanya jaringan dengan lembaga eksekutif dan legislatif sebagai
15

lembaga yang mempunyai akses kuat untuk penetapan suatu kebijakan.
Kebijakan pemerintah kadangkala merupakan pesanan pihak tertentu
sehingga seringkali kebijakan tersebut hanya berlaku beberapa tahun,
yang kemudian akan digantikan dengan kebijakan baru seperti undang-
undang perburuhan, undang-undang pemerintahan daerah dll.
Disamping adanya sponsor, lobi yang kuat pun cukup mampu untuk
mengubah suatu kebijakan.
9. Kebijakan dari pemerintah pusat seringkali malah membuat daerah
menderita, seperti kebijakan Menaikkan harga BBM dilanjutkan dengan
kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), meskipun tujuannya adalah
sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akan tetapi kebijakan ini malah
menghancurkan usaha pemerintah daerah dalam mengentaskan
kemiskinan, BLT membuat rakyat dininabobokkan bahkan membuat
rakyat merasa bangga menjadi orang miskin. Dengan dikeluarkannya
kebijakan ini usaha pengentasan kemiskinan di daerah selama beberapa
tahun tidak ada artinya. Sehingga penetapan kebijakan ini perlu
dievaluasi, dilihat dari sisi litbang apakan pembuatan kebijakan ini disertai
dengan riset yang jelas?
10.Dalam hal pengembangan wilyah perbatasan sebenarnya telah banyak
bahkan mungkin satu judul penelitian bisa dilakukan oleh beberapa
instansi, dengan adanya koordinasi antar instansi pelaksana penelitian-
penelitian teresbut akan dapat dihasilkan yang lebih baik dan saling
melengkapi. Perhatian pemerintah kepada masyarakat perbatasan dari
sisi kesejahteraaan tentunya tidak hanya menjadikan perbatasan sebagai
daerah "merah" akan tetapi pendekatannya harus dilihat bagaimana cara
mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri dalam arti lain
pembangunan bidang sosial ekonomi di wilayah perbatasan perlu
diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
11.Dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan dan fungsi kelitbangan
di daerah, khususnya kalimantan Timur perlu adanya pengangkatan
jabatan fungsional peneliti terutama formasi CPNS dikarenakan jumlah
peneliti di Kalimantan Timur sangat terbatas berdasarkan hitungan belum
mencapai jumlah dua jari tangan, kondisi ini tentunya sangat
memprihatinkan apalagi jika berharap dengan hasil penelitian yang
optimal tanpa disertai uapaya peningkatan kulaitas dan kuantitas dari
pelaksana pkegiatan penelitian tersebut.
16

Sambutan dan
Makalah Pembicara
Bagian Kedua

SAMBUTAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Pada Musyawarah Litbang Daerah Kalimantan Timur
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Yth. Para Narasumber,
Yth. Kepala PKP2A III LAN Samarinda
Yth. para pejabat pemerintah daerah, para peneliti, serta para undangan dan
hadirin sekalian yang berbahagia,
Assalamu'alaikum wr wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME,
karena atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat bersama-sama
berkumpul dalam sebuah forum koordinasi dan sekaligus forum akademik
yang memiliki posisi dan peran sentral dalam rangkaian penyelenggaraan
fungsi-fungsi organisasi.
Koordinasi sendiri merupakan sebuah kata klasik yang mudah diucapkan
namun sulit untuk dilaksanakan secara konsisten. Dalah hubungan ini,
koordinasi bukanlah sebuah fungsi yang mandiri tanpa keterkaitan dengan
fungsi-fungsi manajemen yang lain. Justru untuk meraih hasil terbaik dari
sebuah program atau kegiatan, koordinasi perlu dilaksanakan mulai proses
perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan atau
evaluasi. Dengan kata lain, koordinasi dapat dipahami sebagai
sebuah fungsi yang mencakup seluruh proses managerial dan
operasional dari sebuah organisasi, sehingga jika dirinci
berdasarkan tahapan suatu program / kegiatan, akan diperoleh minimal 3
(tiga) macam ruang lingkup koordinasi, yakni koordinasi perencanaan,
koordinasi pelaksanaan, serta koordinasi evaluasi dan pengawasan. Oleh
karena itu, tidaklah mengherankan jika Spriegel & Spriegel sampai
menyatakan bahwa koordinasi adalah satu-satunya fungsi yang menembus
keseluruhan fungsi dalam organisasi.
17

Selain itu, berdasarkan penelitian Lawrence dan Lorsch, koordinasi yang
baik akan mengakibatkan munculnya perbedaan dalam kinerja organisasi
atau profit suatu perusahaan. Dari 6 (enam) unit perusahaan yang disurvei
ditemukan fakta bahwa perusahaan yang memiliki koordinasi lebih
baik mengalami kemajuan yang lebih besar dalam hal laba atau
keuntungan, volume produksi dan penjualan, serta pengembangan produk
baru (inovasi).
Ilustrasi diatas menyiratkan bahwa koordinasi bukanlah fungsi pelengkap
dari fungsi-fungsi pokok manajemen. Dalam kenyataannya, koordinasi
seringkali justru menjelma menjadi faktor penentu
(determinant) bagi terselenggaranya tugas pokok organisasi
secara efektif, efisien dan produktif. Hal ini dimungkinkan karena koordinasi
yang baik akan dapat membawa efek-efek positif bagi organisasi, antara lain
berupa teroptimalkannya penggunaan sumber daya, tergambarkannya
tahap-tahap kegiatan dari awal hingga akhir secara jelas, terintegrasikannya
fungsi-fungsi manajemen secara seimbang, serta tersinergikannya 3 (tiga)
unsur, yakni kegiatan, aktor pelaksana, serta target outputnya.
Atas dasar pemikiran diatas, saya sangat menyambut baik inisiatif
penyelenggaraan Rakor atau Musyawarah Litbang, karena
memang kegiatan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.
Saya katakan penting dan strategis karena 2 (dua) alasan pokok.
Pertama, dalam dasa warsa terakhir kesadaran akan pentingnya program
penelitian dan pengembangan sebagai fungsi penunjang dalam formulasi
kebijakan publik, semakin menguat. Hal ini antara lain diindikasikan oleh
meningkatnya jumlah peneliti, bertambahnya lembaga pengkajian dan
litbang di daerah, serta makin signifikannya jumlah anggaran litbang yang
dialokasikan oleh pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
Kedua, terdapat fenomena bahwa semakin besarnya faktor input litbang
tadi ternyata kurang disertai dengan upaya pemberdayaannya. Akibatnya
jelas bahwa baik dulu maupun sekarang, program litbang belum mampu
berkontribusi secara optimal dalam melahirkan rekomendasi dan dokumen
18

kebijakan yang berkualitas tinggi. Salah satu faktor penyebab dari kondisi ini
adalah belum berjalannya fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar
lembaga kajian serta antar program penelitian dan pengembangan.
Hadirin peserta Muslitbang yang saya hormati,
Dalam tataran yang lebih makro, sering kita jumpai adanya perubahan
lingkungan strategis organisasi yang memaksa organisasi publik maupun
privat untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap struktur maupun kultur
organisasinya. Artinya, dinamika internal dan eksternal organisasi sering
membawa konsekuensi berupa kebutuhan untuk meninjau kembali visi dan
misi organisasi, restrukturisasi terhadap tipologi organisasi, penetapan
kembali strategi kerja dan inovasi usaha, pengukuran besaran dan jenis
sumber daya yang dibutuhkan, dan sebagainya. Disisi lain, proses
perkembangan organisasi yang sangat dinamis tadi secara langsung telah
mendorong terbentuknya saling ketergantungan antar organisasi.
Implikasinya, kebutuhan kerjasama (partnership) yang harmonis antar
organisasi serta sebuah sistem dan jaringan kerja (network) yang kuat
menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks seperti ini, adanya proses
komunikasi dan koordinasi baik antar program maupun antar
unit kerja kelitbangan, makin menunjukkan relevansinya.
Sementara itu pada tataran mikro, koordinasi yang rapi dan tertib antar unit-
unit kerja internal lembaga litbang juga perlu semakin ditingkatkan dan
disempurnakan. Pertama, agar terdapat sebuah alur kerja yang jelas, teratur,
dan pasti; terhindar dari tumpang tindih dan disorientasi pekerjaan; sekaligus
sebagai sarana standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya.
Kedua, agar kegiatan penelitian yang dilakukan dapat memenuhi harapan
dan kebutuhan stakeholder sekaligus dapat dihasilkan rekomendasi yang
applicable dan feasible untuk perbaikan kinerja pemerintahan secara
umum. Hal ini mengandung pemahaman bahwa penyempurnaan
mekanisme internal kelitbangan akan membawa dampak
(outcomes dan impact) eksternal berupa peningkatan kualitas
pelayanan publik dan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap jajaran
aparatur pemerintah.
19

Hadirin peserta Muslitbang yang saya hormati,
Dalam rangka penguatan fungsi dan kelembagaan litbang di daerah, forum
koordinasi semata tidaklah mencukupi. Lebih dari itu, kita membutuhkan
upaya sistematis yang dilakukan secara teratur dan terus-
menerus (continues process), memiliki tujuan bersama (common
purposes) yang jelas, adanya perumusan wewenang dan tanggungjawab
yang jelas antar pihak, adanya komunikasi yang efektif, adanya supervisi dan
kepemimpinan yang efektif, serta adanya dukungan yang tulus dan kuat dari
seluruh komponen organisasi yang ada.
Pada saat yang sama, kita juga membutuhkan adanya sikap kepemimpinan
yang baik dan mampu mendorong inisiatif, kreativitas serta partisipasi
bawahan (staf) untuk dapat memiliki karakter kerja yang inovatif. Hal ini
sejalan dengan karakteristik organisasi litbang yang dikategorikan
sebagai pola organisasi strategic choice, yaitu paradigma organisasi
yang beranggapan bahwa organisasi merupakan makhluk otonom, sehingga
suatu organisasi dapat mempengaruhi lingkungan sesuai dengan kehendak
orang-orang yang berkuasa dalam organisasi tersebut.
Akhir kata, saya mengucapkan selamat berkoordinasi dalam Muslitbang,
semoga acara ini menghasilkan rekomendasi dan agenda litbang daerah
sebagaimana yang diharapkan. Kepada Balitbangda Propinsi Kalimantan
Timur selaku mitra penyelenggaraan Muslitbang; dan juga kepada jajaran
pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selalu mendukung
program kerja LAN di daerah, saya sampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga kerjasama yang telah terjalin
secara harmonis ini dapat lebih diperkuat dimasa-masa yang akan datang.
Terimakasih,
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr. Wb.
Lembaga Administrasi Negara RI
Kepala,
Sunarno
20

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
PADA MUSYAWARAH LITBANG KALTIM TAHUN 2006
Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Bapak-bapak, ibu-ibu saudara saudari sekalian ,
Pertama saya menyampaikan selamat datang di Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur bagi peserta dari luar daerah, dan kepada semua
peserta/undangan saya mengajak marilah kita mensyukuri nikmat Tuhan
Yang Maha Esa atas perkenan-Nyalah kita dapat hadir ditempat ini dalam
keadaan sehat.
Bapak/ Ibu/Sdra yang saya hormati,
Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sejalan dengan paradigma
baru di era globalisasi yaitu teknologi ekonomi. Teknologi menjadi faktor
yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup
suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi
perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (resource
base economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan
(knowledge base economy). Pada knowledge economy kekuatan bangsa
diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi, menggantikan
modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.
Kita menyadari bahwa pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan
teknologi negara kita termasuk Kalimantan Timur masih perlu mendapat
perhatian yang lebih.
Tidak kurang amanat Kepala Negara mengatakan: Mengingat peranan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan khususnya
pembangunan ekonomi bangsa maka maka pembangunan iptek mutlak
harus dilaksanakan terutama pada bidang-bidang yang mendasar.
21

"Pembangunan Iptek diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap
kesejahteraan dan peradaban bangsa sesuai dengan amanat undang-
undang".
Mengacu pada arahan pembangunan sebagaimana digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009, ada 6
(enam) bidang fokus yang sangat mendasar untuk diprioritaskan dalam Iptek
sampai dengan 2025 yaitu:
1. Bidang Pangan;
2. Energi;
3. Transportasi;
4. Teknologi Informasi;
5. Pertanahanan Keamanan;
6. Kesehatan dan Obat;
Dengan tidak mengesampingkan kondisi daerah serta sumberdaya yang kita
miliki, maka sudah sepatutnya 6 (enam) bidang fokus pembangunan Iptrek
tersebut kedepan perlu mendapat perhatian kita.
Bapak/Ibu/Sdra yang saya hormati,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Saya menyampaikan
Terima kasih dan penghargaan Kepada hadirin atas perhatian terhadap
pembangunan Iptek khususnya di Kalimantan Timur.
Muslitbangda kali ini dapat dijadikan wahana musyawarah yang efektif untuk
membahas langkah-langkah strategis dan taktis di bidang Litbang. Potensi di
bidang Litbang dan Iptek dapat kita sinergikan sehingga dapat memberikan
kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara kita.
Saya yakin hadirin yang ada adalah bagian dari komunitas Litbang, yang
terdiri dari pemikir, pemerhati, akademisi dan ilmuan. Pada pandangan
sebagian masyarakat kita komunitas tersebut adalah kumpulan orang-orang
idealis yang memiliki konsep-konsep dan analisis yang kritis, namun
demikian keberadaan lembaga peneliti dan para penelitinya masih belum
sepenuhnya sebagaimana idealisme yang diharapkan.
22

Salah satu kritik Wakil Presiden kepeda komunitas peneliti/Litbang adalah:
Janganlah hasil penelitian jadi sekumpulan konsep ideal yang bermula dari
kepala (pemikiran) menjadi dokumen seminar tetapi hendaklah konsep ideal
jadi dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah aksi nyata.
Untuk itu, tidak akan menjadi aksi tanpa kepedulian kita yang sungguh-
sungguh untuk berbuat sesuatu nyang positif. Salah satu yang dapat
dilakukan dalam arena Muslit ini bagaimana menjadikan hasil Litbang tidak
saja disenergikan, tetapi bagaimana hasil Litbang dapat dilaksanakan.
Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, Dengan mengucap
"Bismillahirahmannirrahim" Musyawarah Kelitbangan saya nyatakan dibuka
Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian semua
pihak yang berpartisipasi dalam acara ini dan selamat melaksanakan
Muslitbang.
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
23

URGENSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA
DALAM KERANGKA REFORMASI DAN TRANSFORMASI
1
SISTEM POLITIK NASIONAL
2
Oleh: DR. Ikrar Nusa Bhakti
Pengantar
Dasar pemikiran pada kerangka acuan yang diberikan kepada kami
amatlah tepat. Pengambilan keputusan strategis di bidang pemerintahan
membutuhkan kajian, survei atau pun penelitian mendalam dari lembaga
penelitian dan pengembangan, baik di pusat maupun di daerah. Ini
menunjukkan betapa pentingnya lembaga litbang. Namun pada
kenyataannya, litbang ini masih diinterpretasikan oleh kalangan pengambil
keputusan (decision makers) sebagai lembaga yang sulit berkembang,
dengan anggaran yang amat terbatas dan sumberdaya manusia yang kurang
mendapatkan perhatian. Penghargaan terhadap mereka yang berprofesi
sebagai peneliti dengan jabatan fungsional, amat kecil dibandingkan dengan
mereka yang menjadi birokrat dan atau menduduki jabatan struktural.
Hal yang menyedihkan ialah hasil kajian dari litbang seringkali
diabaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Lebih
menyedihkan lagi, tidak sedikit keputusan-keputusan strategis di bidang
pemerintahan tidak didasari atau didahului oleh kajian atau penelitian.
Beberapa contoh konkret dari kebijakan strategis yang dibuat tanpa didahului
oleh penelitian mendalam ialah dihapuskannya Departemen Sosial dan
Departemen Penerangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.
Reorganisasi lembaga-lembaga pemerintah (Departemen dan Non-
departeman) pada era Presiden Megawati Sukarnoputri yang dicanangkan
oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kantor Men
PAN) yang justru membengkakkan struktur organisasi pemerintahan juga
1 Tulisan singkat pengantar diskusi pada Musyawarah Kajian/Litbang Daerah Kalimantan Timur dengan Tema
"Sinkronisasi dan Optimasi Program Pembangunan di daerah melalui Penyusunan Agenda Riset Daerah," Hotel
GrandVictoria,Samarinda,KalimantanTimur,4-5Desember2006.
2 PenulisadalahAhli PenelitiUtamadanKepalaPusatPenelitianPolitik-LIPI, Jakarta.
24

menjadi contoh lain betapa hal itu tidak didahului oleh hasil audit atas kinerja
administrasi pemerintahan.
Pandangan bahwa negara yang maju amat memperhatikan ilmu
pengetahuan dan teknologi merupakan hal umum yang diterima secara akal
sehat. Ini berarti, kita harus menjadikan "Iptek sebagai Panglima"
menggantikan "Politik Sebagai Panglima" pada era Orde Lama dan
"Ekonomi sebagai Panglima" di era Orde Baru. Namun kenyataannya negara
kita hingga saat ini kurang memperhatikan hal itu. Ini tampak dari betapa
kecilnya anggaran untuk pengembangan iptek dan juga perhatian kepada
para peneliti.
Tidak jarang pula, seperti juga diutarakan dalam TOR panitia, "masih
terjadi kesenjangan (gap) antara kesadaran untuk mengembangkan program
dan kelembagaan litbang, dengan kenyataan belum sistematisnya
pemberdayaan program dan kelambagaan litbang, terutama untuk
memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah (dan di
pusat-tambahan dari penulis)." Kita juga kurang memiliki orang-orang bijak
yang dapat menjadi jembatan antara peneliti, birokrat dan pengambil
keputusan, atau orang-orang yang dapat menjabarkan rekomendasi-
rekomendasi kebijakan yang dibuat para peneliti ke dalam usulan pembuatan
kebijakan/keputusan strategis yang diajukan oleh pejabat di birokrasi
pemerintahan kepada para pengambil keputusan (decision makers).
Problem kurangnya jaringan atau koordinasi bukan saja terjadi antara
instansi teknis dan lembaga-lembaga litbang, melainkan juga antar instanis
teknis sendiri di satu pihak dan antar lembaga litbang di pihak yang lain.
Ini bukan berarti bahwa tidak ada jaringan, kerjasama, atau
koordinasi sama sekali di antara instansi-instansi atau litbang-litbang
departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Beberapa contoh
yang dapat kami kemukakan di sini ialah adanya jaringan yang amat kuat
antara mereka yang aktif di lembaga-lembaga penelitian pemerintah/swasta,
NGO, dan perancang kebijakan pertahanan dan luar negeri dalam
merumuskan berbagai Rancangan Undang-Undang terkait dengan
Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) dan Kebijakan Luar
Negeri Republik Indonesia. Jaringan kerjasama ini begitu kuat di era
reformasi yang sebelumnya sudah terjadi sejak era Orde Baru. Di era
reformasi ini jaringan tersebut bahkan juga mencakup beberapa anggota
25

legislatif yang membidangi politik luar negeri dan pertahanan negara. Meski
jaringan ini lebih banyak bersifat individual, dalam prakteknya juga
mengikutsertakan institusi-institusi pemerintah, swasta dan NGO.
Demokrasi Substansial dan Kebijakan Publik
Dalam delapan tahun bergulirnya reformasi di segala bidang, terjadi
apa yang disebut sebagai "revolusi harapan-harapan yang meningkat." Publik
atau masyarakat berharap bahwa reformasi politik yang terjadi sejak
jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akan membawa perubahan
besar ke arah perbaikan nasib bangsa. Pemilihan umum 1999, pemilu
legislatif dan presiden pada 2004 dan pilkada yang bergulir sejak 2005 akan
membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak. Namun pada kenyataannya,
demokrasi yang berjalan masih pada kulit-kulitnya saja atau masih pada taraf
demokrasi prosedural yang belum beranjak banyak dari sistem politik pada
era Orde Baru. Tidaklah mengherankan jika sejak 1999 pun telah timbul
kekecewaan yang mendalam pada masyarakat kepada sistem demokrasi
yang kita bangun khususnya kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum.
Tidaklah mengherankan jika masyarakat menginginkan adanya
kaitan yang erat antara demokrasi, kebijakan publik dan perbaikan nasib
rakyat. Dengan kata lain, penerapan demokrasi bukan hanya pada tataran
prosedural semata, melainkan benar-benar demokrasi yang substansial.
Seperti diutarakan oleh Dr. Sutradara Gintings dalam sebuah Focused Group
Discussion (FGD) terbatas antara pengamat politik, anggota parlemen (DPR-
RI) dan militer yang dikoordinasi oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Umum
TNI di hotel Binasena kompleks Bidakara, Jakarta, 2 Desember 2006,
3
paling tidak ada lima hal yang terkait dengan demokrasi prosedural .
1. Otoritas (authority)
Otoritas dapat didefinisikan sebagai kekuasaan (power) yang didasari
oleh legitimasi. Legitimasi sendiri ialah adanya kesepakatan umum
(general agreement) antara penguasa dan yang dikuasai bahwa yang satu
berhak memberikan komando atau perintah, sedangkan yang dikuasai
3 Penulis meminjam butir-butir pemikiran Sutradara Gintings untuk menjelaskan kaitan antara demokrasi
substansialdankebijakanpublik.
26

harus mematuhi perintah tersebut. Legitimasi seseorang dapat diperoleh
yaitu legitimasi seseorang karena peran sejarah dirinya, seperti legitimasi
yang dimiliki oleh Soekarno dan Soeharto; kedua, legitimacy by
experience, yaitu legitimasi atas dasar kebiasaan setelah ia berkuasa
seperti yang didapat oleh Presiden Megawati Sukarnoputri setelah ia
menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid; ketiga, legitimacy by
result, yaitu legitimasi atas dasar hasil yang dibuat selama
pemerintahannya seperti yang diperoleh oleh Presiden Soeharto sampai
terjadinya krisis ekonomi di Asia pada 1996-1997; keempat, legitimacy
by ethnic and religious background, yaitu legitimasi yang dimiliki
seseorang karena faktor etnik dan atau agama seperti di negara-negara
Afrika dan Asia yang masih tradisional; kelima, legitimacy by prosedural,
yaitu legitimasi yang dimiliki seseorang sebagai akibat prosedur politik,
baik atas dasar keturunan seperti kerajaan atau atas dasar prosedur politik
melalui pemilu. Otoritas politik bersifat dua arah antara penguasa dan
yang dikuasai. Rakyat juga dapat memiliki otoritas kepada penguasa yaitu
dapat memilih kembali atau menjatuhkannya melalui pemilihan umum
yang dilakukan secara reguler apakah 3 (Australia),4 (Amerika Serikat), 5
(Indonesia) atau 6 (Filipina) tahun sekali.
2. Kebijakan Publik (Public Policy)
Ini terkait khususnya dengan arus utama kebijakan publik (mainstream of
Public Policy). Jika negara atau wilayah di dalam negara lebih didasari
oleh pertanian, maka kebijakan publik yang harus diarus-utamakan ialah
kebijakan pertanian. Apa yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya,
ternyata kebijakan strategis yang dikeluarkan terkait dengan peningkatan
produk manufacturing. Itu pun amat tidak jelas di era reformasi ini,
misalnya bagaimana meningkatkan industri manufaktur melalui
kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang saling menunjang dan bukan
saling menghapuskan. Ketidakpastian kebijakan di bidang perburuhan,
penanaman modal asing, investasi, hukum antara pusat dan daerah justru
menyulitkan mengembangan industri manufaktur ini. Thailand di bawah
PM Taksin Sinawatra dapat menjadi contoh yang baik di mana arus utama
kebijakan strategisnya ialah menjadikan setiap distrik atau kabupaten di
melalui paling sedikit lima hal, yaitu, pertama, legitimacy by historical
melalui paling sedikit lima hal, yaitu, pertama, legitimacy by historical
27

Thailand menghasilkan produk pertanian atau manufaktur yang spesial
dan amat bersaing.
Dalam kaitannya dengan anggaran pemerintahan daerah (APBD), di
banyak negara berlaku bahwa sesuai dengan misi suci demokrasi,
pengeluaran untuk publik (anggaran pembangunan) atau public spending
harus lebih besar (sekitar 67%) dari pada pengeluaran untuk aparatur
pemerintahan (33%). Di Indonesia yang terjadi justru kebalikannya
apparatus spending justru lebih besar daripada public spending! Tanya,
kenapa? Jawabnya bukan pada "How low can you go" seperti iklan
sebuah produk rokok, melainkan membutuhkan kajian dari litbang di
berbagai daerah.
3. Akuntabilitas Publik (Public Accountability)
Akuntabilitas publik bukan hanya berlaku antara eksekutif terhadap
legislatif semata melainkan masing-masing lembaga tersebut harus
mempertanggunggugatkan kinerjanya kepada publik secara langsung.
Contoh paling konkret ialah dikeluarkannya Keppres no 12/2006 soal
Lapindo Brantas. Tanggungjawab pemerintah/negara memaksa PT
Lapindo Brantas mengatasi masalah lumpur di Sidoarjo dan membayar
ganti rugi kepada yang terkena dampaknya. Yang terjadi justru
pemerintah hanya "menghimbau" dan bukan "memaksa." Anehnya pula,
DPR-RI baru mengadakan sidang paripurna membicarakan masalah
Lapindo ini enam bulan setelah kasus Lapindo itu muncul. Ini
menunjukkan betapa akuntabilitas publik pemerintah dan DPR-RI
amatlah rendah. Persoalan-persoalan politik di internal pemerintah dan
DPR-RI tampaknya menjadi penyebabnya.
4. Pengawasan Publik (Public Control)
Kebijakan publik dapat diawasi oleh rakyat secara langsung baik pada saat
proses pembuatan kebijakan, implementasi maupun saat evaluasi.
Kenyataannya, pengawasan publik dilakukan tidak secara langsung
melainkan melalui pihak ketiga seperti pers, NGO dan DPR (DPRD).
Perlu dibangun suatu mekanisme di mana rakyat dapat melakukan
pengawasan publik secara langsung. Model Rembug Desa di masa Orde
Baru dapat dimodifikasi di era reformasi ini.
28

5. Standar Pelayanan Publik
Rakyat sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mendapatkan
pelayanan publik yang baik. Kenyataannya, pelayanan publik di Indonesia
masih amat buruk atau rendah jika dibandingkan dengan di negara-negara
tetangga ASEAN lainnya. Contoh lain, rakyat yang membayar listrik jika
tidak membayar dua bulan berturut-turut langsung alat meter listriknya
disegel sehingga listriknya mati. Namun PLN yang sering mematikan
listrik berjam-jam atau bahkan berhari-hari tidak terkena sanksi apa pun.
Reformasi Birokrasi
Salah satu isu menonjol yang mengemuka saat ini ialah ketika
reformasi politik dan reformasi sektor keamanan sedang bergulir, birokrasi
justru tidak mengalami reformasi. Secara umum reformasi birokrasi
mencakup tiga hal, yaitu reformasi administratif (administrative reform),
akuntabilitas dan efisienasi. Salah satu penekanan dalam penulisan
mengenai administrasi adalah adanya tuntutan untuk inovasi, kreativitas dan
responsiveness pada perubahan-perubahan kebutuhan di antara para
administrator. Model tua yang netral dari sistem administrasi mengasumsikan
bahwa perubahan-perubahan yang tidak reguler kadang-kadang diinjeksikan
ke dalam sistem administrasi oleh politisi yang menginginkan agar
perubahan-perubahan khusus diimplementasikan. Namun, kini administrasi
sendiri diharapkan terlibat dalam pembaruan diri secara terus menerus
(continual self-renewal). Birokrasi atau administrasi negara harus menjadi
"proaktif daripada reaktif", mengantisipasi masalah yang akan muncul
daripada meresponnya, apakah persoalan itu muncul di perkotaan atau di
4
pedesaan, apakah itu bersifat sosial, ekonomi, budaya atau kah pertahanan .
Birokrasi pemerintahan membutuhkan perbaikan (improvement)
terus menerus dari dalam dirinya daripada reformasi (reform) yang
diinjeksikan dari luar dirinya agar dapat diandalkan (reliable) dan dewasa
(mature). Ini terkait dengan sifat birokrasi yang strukturnya amat hirarki dan
mempromosikan konformitas. Birokrasi juga memiliki sifat konservatif dan
karena itu reformasi administratifnya membutuhkan proses yang lambat.
4 Pemikiran ini penulis ambil dari R.N. Spann, Government Administration in Australia, Sydney, London, Boston:
GeorgeAllen & Unwin,firstpublish 1979, Chapter18.
29

Hal yang penting lainnya ialah bagaimana usulan-usulan bagi
reformasi birokrasi itu mendapatkan penerimaan (acceptability) dan
diimplementasikan secara benar. Reformasi birokrasi atau reformasi
administratif juga mengandung unsur tanggungjawab dan akuntabilitas.
Pertanggungjawaban administratif kadangkala mengacu pada hubungan
antara birokrasi dengan dunia luar. External responsibility ini mengacu
pada pertanyaan bagaimana pelayan publik (public servants), yang di
Indonesia diterjemahkan menjadi pegawai negeri (sebuah terjemahan yang
kurang tepat), pertanggungjawabannya kepada parlemen dapat diperbaiki.
Para pejabat publik juga memiliki area pertanggungjawaban sendiri di dalam
organisasinya. Tanggungjawab ini juga terkait dengan aktivitas-aktivitas dan
fungsi-fungsi tertentu. Manajemen birokrasi yang bertanggunggugat
(akuntabel) terkait pula dengan efisiensi dan keefektifannya. Sesuatu
dikatakan efisien jika terkait dengan nilai input dan output dari segi
ekonomi. Namun, effectiveness lebih mengacu pada apa yang diharapkan
dan output yang dicapai. Dalam banyak kasus badan-badan pemerintah lebih
berorientasi pada effectiveness daripada efficiency. Sesuatu yang terkait
dengan hidup mati negara (survival of the state) dimana yang terpenting
adalah bagaimana mencapai hasil yang diharapkan, persoalan biaya menjadi
tidak relevan. Namun, sesuatu yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan
dapat juga dilakukan secara efisien atau dengan dana yang kecil.
Agenda Penelitian
Ada beberapa agenda penelitian di daerah yang dapat dilakukan oleh
badan-badan litbang yang terkait dengan administrasi negara. Pertama yang
utama ialah ruang lingkup dan problem dari administrasi pemerintahan di
daerah, dan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja
pemerintahan di daerah. Kedua, di era otonomi daerah ini bagaimana relasi
dan struktur dari pemerintah lokal dan regional. Ketiga, bagaimana kaitan
antara birokrasi, kebijakan publik dan pelayanan publik. Keempat, persoalan
perburuhan dan upah buruh. Kelima, rekrutmen pegawai dan pelayanan
publik. Keenam, soal policy making and planning. Ketujuh, persoalan
koordinasi antar instansi dan antara instansi pemerintah dan swasta.
Kedelapan, soal budgeting and financial management. Terakhir tapi
penting, kesembilan, administrative reform, accountability and efficiency.
30

Apa yang penulis kemukakan tersebut dapat menjadi tema-tema
penelitian yang dapat dijabarkan kembali ke dalam topik-topik penelitian
yang lebih kecil dengan judul-judul yang dapat menarik pemberi anggaran
penelitian (pemerintah, swasta dan penyandang dana asing) untuk
membiayainya dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
31

KONTRIBUSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN,
1
PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN DAERAH
2
Oleh: Dr. Ismail Muhamad, MBA
1. Paradigma new public govemance menekankan pentingnya inter-
organizational govemance, proses penyediaan/pemberian
pelayanan dan fokus pada outcomes, serta mekanisme governance
yang didasarkan pad 3 trust dan hubungan kontraktual. Trends
didalam manajemen dan kebijakan publik menunjukkan bahwa
perhatian ditekankan Iebih kepada good implementation policies
dengan fokus pada policy fools dalam rangka implementasi good
policies.
2. Perkembangan praktek administrasi negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia dalam hampir sepuluh tahun terakhir ini
mengalami perubahan demikian besar. Perubahan secara mendasar
telah bergulir secara cepat sejak tahun 1999 yang dikenal dengan era
reformasi. Perubahan manajemen pemerintahan dilaksanakan melalui
reformasi birokrasi dengan penekanan pada restrukturisasi organisasi
utamanya pada sumberdaya manusia; transformasi peran organisasi
dari yang mendasarkan pada kewenangan dan otoritas kearah
peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; serta
pembangunan dan pengembangan kebijakan publik sebagai dasar
penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan administrasi negara.
3. Reformasi birokrasi sektor publik pada dasarnya adalah upaya untuk
memformulasikan kembali tata cara penyelenggaraan pemerintahan
menjadi lebih baik, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan.
32
1 Makalah Musyawarah Kajian / Litbang Daerah Kalimantan Timur dengan tema "Sinkronisasi dan Optimasi
Program Pembangunan di daerah melalui Penyusunan Agenda Riset Daerah," Hotel Grand Victoria, Samarinda,
KalimantanTimur,4-5Desember2006.
2 PenulisadalahDeputiBidangKajian ManajemenKebijakan&PelayananLembagaAdministrasiNegara

Dalam pengertian ini, reformasi juga dapat diartikan sebagai
pengembangan atas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah
berjalan sebelumnya.
4. Secara umum fungsi penyelenggaraan pemerintahan meliputi fungsi
pengaturan dan pemberian pelayanan. Dilihat dari fungsi pertama,
reformasi terkait dengan fungsi ini tidak lain ditujukan untuk
menciptakan good regulatory governance. Sementara untuk fungsi
kedua tidak lain ditujukan untuk menciptakan peningkatan kualitas
pelayanan publik yang membutuhkan pengaturan yang tepat dari
pemerintah.
5. Kebijakan publik, khususnya formulasi kebijakan, merupakan salah satu
tugas lembaga pemerintahan yang tidak dapat didelegasikan,
dipindahkan atau diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di
luar pemerintahan. Sedangkan implementasi dan evaluasi kebijakan
pada dasarnya dapat dilaksanakan institusi di luar lembaga
pemerintahan.
6. Negara-negara yang unggul dalam persaingan global adalah negara
yang memiliki kebijakan publik yang baik dan unggul. Sebagai contoh di
sejumlah negara Asean, seperti Singapore dan Malaysia, mulai
dikembangkan kebijakan publik yang dapat diukur impak ekonominya
secara kuantitatif (angka).
7. Kebijakan publik yang unggul mempunyai beberapa nilai dasar, seperti:
£ kebijakan publik harus bersifat cerdas, dalam arti mampu
memecahkan masalah pada inti permasalahannya;
£ kebijakan publik harus bersifat bijaksana, artinya tidak menghasilkan
masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan;
£ kebijakan publik harus memberikan harapan kepada seluruh warga
masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari
hari ini;
£ kebijakan publik harus berpihak untuk kepentingan masyarakat,
bukan kepentingan negara, pemerintah, atau birokrasi saja.
Kebijakan publik berbeda dengan hukum publik yaitu hukum-hukum
yang berkenaan dengan batas-batas pengaturan ketertiban publik.
Sedangkan kebijakan publik adalah batasan dan ruang bagi publik
sebagai instrumen bagi publik untuk mengembangkan dirinya
sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara;
33

£ kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait
untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka
sendiri;
£ kebijakan publik harus mampu mendorong kepada terbangunnya
produktivitas kehidupan bersama.
8. Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah sehubungan dengan
penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelayanan publik, dan
pembangunan daerah, tidak lain merupakan tindakan kebijakan yang
akan memberikan dampak kepada publik secara keseluruhan.
Tindakan -tindakan pemerintah tersebut adalah kebijakan publik (public
policy) yang merupakan aturan main yang dibuat oleh pemerintah
untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan
memberikan kebaikan bagi masyarakat.
9. Dari sisi sumberdaya (resources), tujuan kebijakan publik adalah:
£ Mendistribusi sumberdaya negara kepada masyarakat
£ Regulative versus deregulatif
£ Dinarnisasi versus stabilisasi
£ Mernperkuat negara versus memperkuat masyarakat pasar.
Dalam praktek, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan
tersebut di atas dengan kadar yang berlainan.
10. Setiap peraturan dari tingkat pusat sampai tingkat desa adalah kebijakan
publik, karena dibuat oleh lembaga pernerintahan. Oleh karena itu,
tanggungjawab atas berhasil tidaknya suatu kebijakan publik adalah
kepada masyarakat publik.
11. Dalam public policy diuraikan bahwa perumusan (formulasi) kebijakan
bukan merupakan proses yang langsung dapat diputuskan, tetapi harus
merupakan proses panjang mulai dari penyusunan agenda kebijakan,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan
penilaian kebijakan. Keseluruhan proses ini dilakukan secara hati-hati
agar kebijakan yang nantinya akan ditetapkan pernerintah
(pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan) benar-benar
memberikan dampak positif yang besar bagi peningkatan kinerja
organisasi pernerintah, peningkatan kualitas pelayanan serta upaya
pemberdayaan masyarakat.
34

12. Dalam proses ini peran policy analysis menjadi penting. "policy
analysis is concerned with understanding and improving the
utilization of scientific and professional knowledge in settings of
public policy and professional practices" (Lester & Stewad, 2000).
Dinyatakan pula bahwa kajian kontemporer public policy selalu
ditujukan untuk menemukan cara dalam rangka meningkatkan
outcomes dari isu-isu strategik yang akan dijadikan kebijakan publik.
Pentingnya policy analysis juga dinyatakan oleh William (1971) melalui
pendefinisian public analysis sebagai suatu cara untuk mensintesakan
informasi-informasi yang diperoleh dari kajian-kajian untuk
menghasilkan suatu format keputusan kebijakan (yang terdiri dari
berbagai alternative pilihan) dan menentukan kebutuhan informasi
kebijakan yang relevan di masa mendatang. Selanjutnya, Dunn (1981)
yang bukunya banyak dijadikan referensi dalam kajian kebijakan publik
memberikan definisi "policy analysis is an applied social science
discipline which uses multiple methods of inquiry and argument to
produce and transform policy-relevant information that may be
utilized in political setting to,resolve policy problems".
13. Dalam analisis kebijakan (policy analysis), terdapat dua fungsi yang
menjalankan peran berbeda, yaitu:
£ User (para pengambil keputusan kebijakan),
£ Para peneliti kebijakan atau seringkali disebut sebagai Analis
Kebijakan yang memberikan pasokan informasi atas rekomendasi
yang dihasilkan dari hasil kajiankajiannya.
£ Pola hubungan antara users dan Analis Kebijakan ini dapat
dibedakan menjadi tiga: (1) objective technician, (2) client's
advocate, dan (3) issue advocate.
14. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan lebih detil sebagai berikut:
£ Objective technician. Users (pengambil keputusan) memandang
kemampuan analitis Analis Kebijakan sebagai bagian dari upaya
memperoleh legitimasi. Analis Kebijakan, dalam peran ini, harus
memberikan saran-saran kebijakan yang obyektif dengan berbagai
konsekwensi yang mungkin ditimbulkannya. Pada posisi seperti ini,
users menyediakan berbagai sumber yang dibutuhkan oleh Analis
Kebijakan. Sedangkan Analis Kebijakan dituntut untuk mampu
menyediakan saran-saran kebijakan yang akurat.
35

£ Client's advocate. Peran ini menekankan tanggungjawab Analis
Kebijakan kepada users. Analis Kebijakan sepenuhnya bekerja untuk
kepentingan users yang dipandang sebagai pejabat yang dipilih dan
mewakili political interest tertentu.
£ Issue advocate. Analis Kebijakan menjadi instrumen bagi kemajuan
dan kebaikan masyarakat. Analis Kebijakan memandang dirinya
sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, bahkan seringkali
memainkan peran untuk memperjuangkan kelompok-kelompok
tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin, lingkungan, atau
korban bencana yang berada dalam posisi tidak terwakili dalam
menyampaikan aspirasinya.
15. Dalam praktek periyelenggaraan pernerintahan negara dikenal dua
bentuk kebijakan publik yang mempunyai derajat akuntabilitas yang
berjenjang, yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal;
dan pernyataan pejabat publik di depan umum. Untuk yang
terkodifikasi, kajian administrasi negara dapat berperan dalam
memberikan suatu policy advice sejak dalam proses formulasi,
implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan. Sedangkan untuk
pernyataan pejabat publik, peran kajian administrasi negara juga
sangat penting mengingat seringkali terjadi beberapa pejabat di tingkat
pusat yang memberikan pernyataan-pernyataan publik yang
melahirkan masalah di daerah, karena tidak terlebih dahulu
diinformasikan di daerah atau belum dibangun struktur implementasi
dari pernyataan tersebut. Dalam hubungan ini, pejabat publik memang
berhak mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang
visioner, namun pedu ditegaskan bahwa hal tersebut masih
memerlukan pengkajian, penajaman, penyiapan yang matang dan
akurat. Disinilah antara lain kajian di bidang administrasi negara harus
mampu berperan dan menunjukkan kompetensinya dalam rangka
memberikan kontribusi nyata dalam praktek manajemen
penyelenggaraan pemerintahan negara.
16. Berbagai pandangan dan pemahaman tersebut di atas menegaskan
pentingnya peran kajian di bidang administrasi negara dalam proses
perumusan, pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan publik.
Dalam hubungan ini, peran kajian di bidang administrasi negara
setidaknya memberikan tiga kontribusi, yaitu:
36

£ Hasil Kajian sebagai ide. Para pengambil keputusan, khususnya pada
tahap awal perulusan kebijakan, memandang hasil kajian
administrasi negara sebagai bagian dari pengembangan ide-ide yang
sama sekali berbeda dengan pola-pola yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah.
£ Hasil kajian sebagai data. Dalam hal ini, para pengambil keputusan
menganggap bahwa hasil kajian sebagai data atau informasi yang
dijadikan bahan bagi mereka untuk menetapkan alternative
kebijakan publik yang akan dipilih.
£ Hasil kajian sebagai sebuah argumen. Ketika terdapat berbagai
alternative yang diajukan, maka hasil kajian dapat dijadikan alat
untuk mendukung argumentasi atas alternative yang akan dipilih.
17. Peran kajian di bidang administrasi negara dan perannya dalam proses
perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik sebagaimana
diuraikan di atas menjadi penting untuk selalu diperhatikan dan
diungkapkan dalam rangka pengembangan sistem manajemen
pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan baik nasional
maupun daerah. Dalam hubungan ini, sejauhmana hasil kajian memiliki
makna (Jan bermanfaat akan tergantung dari dua hal (Lester & Stewart,
2000) yaitu:
£ Sejauhmana isi dari hasil kajian dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, dan
£ Sejauhmana para pengambil keputusan mempertimbangkan
masukan-masukan hasil kajian dalam proses pengambilan
keputusan.
18. Jika dilihat dari sisi content (isi), maka kontribusi kajian administrasi
negara pada dasarnya ditujukan pada upaya untuk mencari format-
format penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memberikan
dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan
dari bernegara. Atau dalam istilah lain seringkali disebut sebagai
reformasi sektor publik.
19. Berbagai tahapan dalarn kajian administrasi negara yang harus
diperhatikan agar lebih dapat memberikan saran kebijakan yang tepat.
£ Concept development. Tahapan awal yang perlu dikaji adalah
mengenai konsep-konsep yang relevan dengan berbagai isu
kebijakan. Tahapan ini sangat penting untuk memberikan fokus yang
37

jelas, tujuan kebijakan yang akan dirumuskan, dan target policy
advice.
£ Model building. Pengembangan model akan menunjukkan
kerangka sistematis dan terorganisir termasuk berbagai variable yang
berpengaruh.
£ Model Testing. Dalam tahapan ini dilakukan pengujian terhadap
model yang telah dikembangkan pada tahapan sebelumnya, untuk
melihat sejauhmana model dapat diterapkan, apa implikasi yang
ditimbulkan dan mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin
timbul.
£ Synthesis and revision. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan
atas hasil pengujian dengan mempergunakan temuan-temuan pada
saat pengujian.
20. Kajian administrasi negara memiliki peran penting dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pelaksanaan sistem
administrasi negara, antara lain melalui pemberian policy advice
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan
saran kebijakan yang dihasilkan dari suatu kajian sangat tergantung dari
isi substansi identifikasi kebijakan, proses, standar dan prosedur yang
dilalui dalam kegiatan kajian. Kontribusi kajian administrasi negara
dalam pembangunan daerah akan lebih diperhitungkan apabila
pemerintah daerah lebih mengupayakan pengembangan dan
pendayagunaan para analis kebijakan yang kompeten.
REFERENSI
Lester, PJ and Stewart J, "Utilizing Policy Analysis", dalarn "Public Policy an
Evolutionary Approach", Wadsworth, 2000.
William, W, "Social Policy Research and Analysis" 1971.
Dunn, WN, "Public Policy Analysis", 1981.
Kantor Menpan, Draft Pedoman Umurn Perumusan, Implementasi, Evaluasi
dan Revisi Kebijakan Publik, 2006.
38

PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBANGUNAN BUDAYA ILMIAH
BIROKRASI DAN MEMPERKUAT JAKSTRANAS IPTEK
2005-2009: Lesson Learned Agenda Riset Nasional
Oleh: Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si.
Sinkronisasi dan Optimasi Program Pembangunan di Daerah
melalui Penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD)
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Æ Peran program kelembagaan litbang terhadap proses pengambilan
keputusan strategis pemerintah telah mendapat pengakuan, secara
normatif.
Æ Adanya kesenjangan antara kesadaran untuk mengembangkan program
dan kelembagaan litbang dengan kenyataan belum sistematisnya upaya
pemberdayaan program dan kelembagaan iptek untuk memperkuat
fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah.
Æ Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berimplikasi
terhadap dinamika pembangunan yang tinggi yang harus ditopang
kebijakan yang tepat sehingga peran perencanaan amat penting.
Æ Kurang terjadinya network dan koordinasi sinergis antar lembaga antara
instansi sektoral dengan lembaga litbang, maupun antar lembaga litbang.
Æ Meskipun masing-masing institusi mempunyai visi, misi, tupoksi, dan
program yang spesifik, namun seyogyanya mengarah pada tujuan akhir
yang sama, yakni meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan
rakyat.
39

PEMBANGUNAN BERBASIS PENGUASAAN KEMAMPUAN IPTEK
II. 1 Kondisi Faktual:
¢ Produktivitas:
- Angkatan Kerja (2005): 105,9 juta
- Pengangguran Terbuka: 11,9 juta (11,2 %)
- Underemployment: 30,7 %
- Bekerja tidak penuh: 28,9 %
¢ Pendidikan Pekerja
- (2006) total pekerja: 95,2 juta, terdiri atas:
- Universitas: 3,1 juta (3,2%)
- D3/Akademis: 1,1 juta (1,2 %)
- SMA/D1/D2: 18,8 juta (19,8 %)
- SMP, Kejuruan: 19,0 juta (20%)
- SD: 36,2 juta (38 %)
- Tidak tamat SD: 11,5 juta (12,1 %)
- Tidak sekolah: 5,2 juta (5,4%)
II. 2 Kondisi Umum Pembangunan Indonesia
§ Pendapatan bagian besar penduduk < USD 2/hari; banyak hidup
dekat garis kemiskinan.
§ Pembagian kesempatan pendidikan dan kesehatan tidak merata
menurut daerah, kota-desa, kaya-miskin.
§ 58 % pekerja berpendidikan SD dan SMP serta 18 % tidak tamat
SD dan tidak sekolah, 77 % penganggur penduduk usia 15-29 th;
53 % penganggur berpendidikan di atas SD.
§ Proyeksi thn. 2025 penduduk kota 73 %; Indonesia menjadi negara
kepulauan/kota, serta pembagian kepadatan penduduk tidak
merata. (terkecil: Papua, NTT dan Sulteng).
§ Ketimpangan pembangunan antar daerah, KTI tertinggal,
infrastruktur perhubungan: buruk.
§ Aspek lingkungan belum menjadi prioritas pembangunan.
40

II. 3 P E M B A N G U N A N M A S YA R A K A T B E R B A S I S
PENGETAHUAN / IPTEK
Kondisi Daya Saing (dibandingkan dengan Malaysia), alasan
pembandingan dengan Malaysia ini dilihat pada sejarah masa lalu dimana
pada sekitar tahun 70-an, orang Malaysia banyak yang menimba ilmu di
Indonesia, akan tetapi kondisi sekarang malah sebaliknya.
INDIKATOR INDONESIA MALAYSIA
Population, million
Land Area, the sq Km
GNP billion US$
Scientists and Engineers in
R&D per million peoples
PC’s per 1000 peoples
Internet Hosts/10.000 peoples
Growth Competitiveness
(Ranking)
Business Competitive
(Ranking)
Tech. Achievement (Ranking)
220
1919
221.9
181
4.8
0.54
72
60
78
22
329
98.2
87
42.8
19.3
29
26
20
* Indeks Pembangunan Manusia (Human Development index, HDI) pada
beberapa negara dapat dilihat pada tabel berikut:
HDI RANK
LIFE
EXPECT.
EDUC GDP HDI
Norway (1)
United States (6)
Germany (17)
Singapore (25)
Malaysia (59)
Thailand (70)
Philippines (77)
China (96)
Vietnam (109)
Indonesia (110)
0,89
0,87
0,88
0,88
0,79
0,75
0,74
0,76
0,72
0,69
0,98
0,98
0,97
0,87
0,80
0,84
0,91
0,80
0,84
0,79
,95
0,97
0,92
0,91
0,75
0,69
0,61
0,61
0,50
0,57
0,942
0,939
0,925
0,885
0,782
0,762
0,754
0,726
0,688
0,684
41

Dilihat pada rangking HDI, Indonesia berada pada posisi 110 satu
peringkat lebih rendah dari vietnam, apalagi jika dibandingkan dengan
Singapura dan Malaysia posisi tersebut jauh berada di bawahnya. Negara
vietnam beberapa tahun yang lalu kemajuannya jauh lebih rendah
dibandingkan Indonesia akan tetapi dengan rangking HDI sekarang yang
berada satu tingkat di atas Indonesia menunjukkan bahwa upaya
pembangunan manusia di negara tersebut lebih serius dibandingkan dengan
Indonesia.
Growth Competitiveness Index 2003:
COUNTRY 2002. 2003
Singapore 7 6
Malaysia 30 29
Thailand 37 32
Philippine 44 38
India 56 54
China 66 63
Vietnam 62 60
Indonesia 69 72
Dilihat dari rangking posisi daya saing negara pun Indonesia pada
tahun 2002 berada jauh di bawah dibandingkan dengan beberapa negara
asia tenggara, bahkan dibandingkan dengan vietnam pun Indonesia berada 7
tingkat di bawahnya. Kondisi pada tahun 2002 sepertinya bukan sebagai
pembelajaran bagi Indonesia untuk memaju diri ununtuk menjadi lebih baik,
bahkan pada tahun berikutnya kondisinya semakin menurun. Jika dilihat
beberapa negara di asia kondisinya jauh lebih baik, pada umumnya
mengalami peningkatan posisi.
II. 4 Knowledge Based Economy/Ekonomi Berbasis
Pengetahuan
n Knowledge-based economy/EBP adalah:
Ø Sebuah sistem ekonomi dimana penciptaan dan eksploitasi
pengetahuan merupakan bagian utama untuk mencapai
kesejahteraan. (UK- Department of Trade and Industry,
1998).
42

Ø Sebuah sistem ekonomi yang menciptakan, mendiseminasi dan
ekonomi dan daya saing. (World Economic Forum)
Ø Ekonomi yang secara langsung berbasiskan pada produksi,
distribusi dan penggunaan pengetahuan dan informasi. (OECD,
1996)
Ø Ekonomi dimana penciptaan (produksi), penyebarluasan
(distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan
menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan
kesejahteraan dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di
semua industri/sektor ekonomi. (Mc Keon dan Weir, 2000)
Ø Pendekatan ekonomi baru sebagai ekonomi pembelajaran
(learning economy) dimana elemen-elemen pengetahuan yang
paling penting tetap bersifat spesifik dan tacit, serta berakar
pada organisasi dan lokal spesifik. (Lundvall dan Borras, 1997)
n Bergantung pada aset intelektual (SDM), bukan sekedar aset fisik
(SDA) atau lokasi geografis.
n Keunggulan utama adalah kemampuan mengorganisasikan upaya-
upaya pembelajaran dan inovasi.
n 4 elemen penting bagi berkembangnya EBP:
(1) SDM yang terdidik, kreatif dan terampil.
(2) Infrastruktur informasi yang dinamis.
(3) Insentif ekonomi dan arah kebijakan dan kelembagaan yang
memberikan insentif untuk pemanfaatan pengetahuan yang ada
maupun yang baru secara efisien dan menumbuhkembangkan
kewirausahaan.
(4) Pengembangan sistem inovasi nasional yang efektif.
n M. Batubara (2006).
Pemilihan skenario kebijakan membangun kemampuan Iptek
adalah antara lain:
- Melalui kolaborasi lemlitbang pemerintah dan dunia usaha,
- khususnya fokus pada peningkatan kualitas SDM dan dukungan
manajemen
- Kebijakan publik dari sisi perencanaan pembangunan yang
terintegrasi dengan kebijakan industri, pendidikan dan
teknologi.
menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan
menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan
43

- Kebijakan yang mendorong terciptanya saling keterkaitan dan
litbang, perguruan tinggi dan industri).
II. 5 Faktor Lokal
§ Porter : keunggulan daya saing yang sustain dalam suatu ekonomi
global akan semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal, yaitu
pengetahuan, hubungan dan motivasi, yang sulit disaingi oleh para
pesaing jauh.
§ Setiap daerah di Indonesia mempunyai:
1) SDA: sebagai basis faktor produksi baik untuk pemenuhan
kebutuhan setempat ataupun ekspor perlu upaya identifikasi dan
pengembangan aktivitas dalam rangka nilai tambah dan
kompetitif.
2) Religi dan Keragaman Sosbud:
- bagi perkembangan masyarakat maupun menjadi basis dan
jembatan sosbud bagi pola keterkaitan dalam hubungan
dengan daerah lain, negara tetangga dan hubungan
internasional.
- aset intelektual berupa pengetahuan/teknologi masyarakat
(indigenous knowledge/technology)
- peninggalan sejarah.
3) Letak Geografis: keluasan, keragaman jarak dan letak dalam dan
antar daerah untuk pengembangan pelayanan yang maju.
§ Sebagai salah satu faktor penting, aktivitas iptek sangat penting
bagi pemajuan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu
fokus pada pengembangan kegiatan litbang yang urgent bagi
penggalian, pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik
setempat.
kemitraan antar elemen sistem (terdiri atas lembaga-lembaga
kemitraan antar elemen sistem (terdiri atas lembaga-lembaga
44

Transform
The Economy
Resources Base
Resources Base
From:
To:
Natural
Natural & Human
Baharuddin Jusuf Habibie
45

II. 6 ISU PENTING DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Kebijakan Pembangunan Nasional
§ Secara nasional kebijakan pembangunan terbagi atas beberapa tahapan:
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (s/d th. 2025).
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM (2004-2009).
3) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan).
§ Dalam RPJM dikenal 6 bidang prioritas, meliputi: a) Bidang Ketahanan
Pangan; b) Bidang Penyediaan Sumber Energi Baru dan Energi
Terbarukan; c) Bidang transportasi; d) Bidang Informasi dan Komunikasi;
d) Bidang Pertahanan dan Keamanan; e) Bidang Kesehatan dan Obat-
obatan.
§ Selain peningkatan kualitas SDM (dari aspek pendidikan) sebagai pelaku
utama pembangunan, maka pada setiap SDM pembangunan perlu
ditingkatkan motivasi untuk mengembangkan suatu masyarakat berbasis
pengetahuan. Pencapaian kondisi tersebut berdampak langsung pada
terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatnya
daya saing produk barang dan jasa.
Peningkatan Daya Saing Sebagai Isu Penting Pembangunan Daerah
Berbasis Pengetahuan
Sumber: Tatang A. T., 2005
46

Sumber: Tatang A. T., 2005
47

III ARAH KEBIJAKAN RISET NASIONAL
§ Pencapaian iptek: faktor penting penentuan posisi dan peran
suatu bangsa di tengah pergaulan antarbangsa.
§ Kemampuan iptek dan inovasi menyediakan sumber daya
intelektual untuk bisa memilih dan menentukan dengan siapa
Indonesia akan berkooperasi dan berkompetisi di arena ekonomi
dan perdagangan.
§ Tantangan besar adalah memberdayakan jumlah penduduk yang
sangat besar: diperlukan strategi pembangunan yang tepat untuk
meningkatkan kesejahteraan, antara lain melalui penerapan
iptek serta menerapkan prinsip-prinsip good governance.
§ Keberhasilan kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh
kemampuan memilih, menetapkan dan memfungsikan
teknologi dan infrastruktur teknis.
§ Arti penting kemampuan iptek terkait dengan a) kemampuan
bangsa meningkatkan posisi dan perannya dalam pergaulan
antarbangsa, dan b) melaksanakan pembangunan berdimensi
internasional secara seimbang antara independensi dan
interdependensi.
§ Untuk membangun kemampuan iptek: kebijakan dan agenda
pengembangan iptek harus terintegrasikan dan koheren dengan
berbagai kebijakan dan agenda pembangunan di berbagai sektor.
§ Landasan kokoh bagi upaya pendayagunaan iptek dalam
kehidupan berbangsa, antara lain: Pasal 31 Ayat 5 UUD 45 dan
UU No. 18 tahun 2002 mengenai Sistem Nasional P3 Iptek.
§ Tujuan UU No. 18/2002: untuk memperkuat daya dukung iptek
bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara serta
meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam pergaulan
antarbangsa.
§ Pasal 18 dan 19 UU No.18/2002: Pemerintah wajib
merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan
pemerintah di bidang iptek.
48

Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur

Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur

Similar to Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur (20)

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur