File MPS dari bu dian, semoga bermanfaat :)

1. FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2013

2. PENGERTIAN MANAJEMEN Dalam Islam
Etimologi, Management (Inggris) = Tadbir, idarah, siyasah dan qiyadah
(Arab)
Penertiban, Pengaturan, Pengurusan, Perencanaan dan Persiapan
Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan
sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien.
Sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan
tujuan umum.

3. Konsep manajemen dalam Al-QuR’aN
“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu
naik kepada-Nya...”. (QS. As-Sajdah, (32): 5)
Menurut al-Maraghi, Yudabbir al-amri dimaknai dengan mengatur urusan
dengan bijaksana.
Hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur’an adalah
memandang ke depan suatu urusan, agar urusan tersebut terpuji dan baik
akibatnya, untuk mencapai hakekat tersebut, diperlukan adanya
pengaturan dengan cara yang bijaksana.
Hakekat ini erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan
keputusan, dan pelaksanaan manajerial itu sendiri

4. PaRaDIGMa MaNaJEMEN SYaRI’aH
Pendekatan Teologis-Etis
Mengarah pada keterlibatan dimensi spiritual dalam perilaku manajemen
Manajemen syari’ah dibangun atas tiga ranah: Manajemen, Etika dan
Spiritualitas, ketiga ranah ini membangun kekuatan dalam menjalankan amanah.

5. LaNDaSaN MORaL MaNaJEMEN SYaRI’aH
1. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah
2. Komitmen yang tinggi pada kejujuran
3. Komitmen yang tinggi pada amanah
4. Cerdas (konteks kekinian: IQ, EQ, SQ)
5. Komunikatif

7. PERENCANAAN
1.
Forecasting
Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, dengan
menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi
perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan
dalam pengambilan keputusan. Terkadang perkiraan dilakukan
berdasarkan intuisi, firasat, juga dapat bersumber dari taufik dan
hidayah Allah
2.
Objective
Tujuan yang hendak dicapai oleh badan usaha. Tujuan manajemen
perbankan syari’ah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan
stakeholder, tetapi juga mengaplikasikan prinsip-prinsip syari’ah dalam
bisnis keuangan dan bisnis lainnya.
Maximization of Profit and Maximization of Falah

8. PERENCANAAN
3.
Policies (rule of action) Basic Policies:
a. Tipe nasabah yang dilayaniusaha menengah, kecil atau besar
b. Jenis layanan yang disediakan bagi nasabah
c. Daerah atau wilayah pelayananDitelaah sentra-sentra ekonomi
yg ada (pertanian,industri, perdagangan dll)
d. Sistem penyampaian (delivery system) produk dan jasa
bankpemasaran dengan menggunakan jaringan organik atau
melalui outsourcing 166 miliar/juli 2012
e. Distribusi aktiva produktifkebijakan alokasi dana
f. Preferensi likuiditasterkait dengan kepercayaan nasabah
g. Persainganmenciptakan suasana fanatisme nasabah melalui
pelayanan prima
h.Pengembangan dan pelatihan staff58 miliar 2012
4.
Programmes
Sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies

9. PERENCANAAN
5.
Schedules
Pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu
tertentu
6.
Procedures
Suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan
atau pekerjaan. Program menyatakan apa yang harus dikerjakan,
prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya
7.
Budget
Taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan
yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang

10. pengorganisasian
1. Struktur Organisasi
Disamping Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPRS wajib
memiliki Dewan pengawas syariah. DPS adalah badan independen yang
ditempatkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN) pada bank
Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak
menyimpang dari ketentuan dan prisnip syariah yang telah difatwakan oleh
DSN. Fungsi DPS:
a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha
Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait
dengan aspek syariah.
b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian
dan fatwa dari DSN.
c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

11. pengorganisasian
2. Unit Usaha Syariah.
Unit Usaha Syari’ah dari bank umum konvensional pada dasarnya
merupakan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang
berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari
kantor-kantor konvensionalnya. Unit tersebut berada di kantor pusat bank
dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat di
bawah direksi. Secara umum tugas UUS mencakup :
a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
b. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan
penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah.
c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor
cabang syariah.
d. Melaksanakan tugas penata-usahaan laporan keuangan kantor-kantor
cabang syariah.

12. pengorganisasian
3. Perencanaan organisasi.
 Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari
kegiatan-kegiatan bank, menurut hasil yang ingin dicapai yang
menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu
tindakan.
 Tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap posisi dalam organisasi
harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tanggung jawab
(accountability) untuk hasil akhirnya dapat diukur dengan mudah.

13. pengawasan
1. Proses Pengawasan
Proses Pengawasan meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut
a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan.
c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang
diminta.
d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang
digunakan.

14. pengawasan
2. Sistem Informasi Manajmen.
Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun
dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera dan mudah
digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
Sistem informasi manajemen memiliki kesanggupan memberikan berbagai
jenis informasi dengan cepat dan akurat serta memberikan fleksibilitas
dalam cara penyajiannya.
3. Program Audit Internal.
Pada dasarnya para manajer puncak (top management) merupakan
pengawas tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk memudahkan
pelaksanaan fungsi pengawasan ini setiap organisasi perusahaan besar
selalu mengadakan suatu badan khusus (special staff) dengan program audit
internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja Audit
Internal).