KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
Denunciar
Compartir
•3 recomendaciones•5,388 vistas
SK KEPALA DESA TENTANG TIM POKJA PENYUSUN APB DESA MURNI, PERUBAHAN DAN REALISASI TA. 2017
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
•3 recomendaciones•5,388 vistas
Denunciar
Compartir
SK KEPALA DESA TENTANG TIM POKJA PENYUSUN APB DESA MURNI, PERUBAHAN DAN REALISASI TA. 2017
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente(20)
Similar a KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
Similar a KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA(20)
Más de udhi purnomo
Más de udhi purnomo(20)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
- 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 142/21/KEP/2016 TENTANG PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MURNI (APB DESA), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APB DESA PERUBAHAN) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REALISASI (APB DESA REALISASI) DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas penyusunan, pembuatan, evaluasi dan pelaporan APBDesa Tahun Anggaran 2017; b. bahwa dalam rangka untuk lancar dan tertibnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja sebagai Petugas Tim Penyusun, Perubahan dan Realisasi APB Desa Balingasal Kecamatan Padureso Tahun 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Tim Pokja Penyusun APB Desa Murni, Perubahan dan Realisasi Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2017. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
- 3. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6); 16. Peraturan Desa Balingasal, Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 7) M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Pokja Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Murni, Perubahan dan Realisasi, di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Tim Penyusun APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun, mengolah dan membuat Rancangan APB Desa Murni, Perubahan dan Realisasi Tahun Anggaran 2017; b. Mengajukan rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya dikirim kepada BPD untuk diadakan pembahasan; c. Mengikuti evaluasi penyusunan APBDesa yang dilaksanakan oleh Tim Kecamatan Padureso dan membuat revisi hasil evaluasi tersebut; d. Membuatkan penetapan APBDes. KETIGA : Tim Pokja Penyusun APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- 4. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal Balingasal 1 Desember 2016 KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI
- 5. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Nomor : 142/21/KEP/2016 Tanggal : 1 Desember 2016 PEMBENTUKAN TIM POKJA PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) MURNI, PERUBAHAN DAN REALISASI DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 NO N A M A DARI UNSUR KEDUDUKAN DALAM TIM 1 2 3 4 1. Priyatini Kepala Desa Penanggung Jawab 2. Udhi Purnomo Pj. Sekretaris Desa Ketua 3. Marman Perangkat Desa Anggota 4. Ngalimun Tokoh Masyarakat Anggota 5. Slamet Hermansah Tokoh Masyarakat Anggota KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI