1. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL
NOMOR : 414.4/ /KEP/2017
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016

2. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL
NOMOR : 414.4/ /KEP/2017
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DESA BALINGASAL,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun
Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Laporan
Penyelenggara Pemerintahan Desa Balingasal
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

3. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa
di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8
Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga
kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 8);

5. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor
12);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal
Tahun 2014 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal
Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016
(Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 8 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 8);
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa
Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 6).

6. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
Menetapkan :
KESATU : Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa Balingasal
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan dan
dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Balingasal
Pada tanggal 17 Pebruari 2016
KEPALA DESA BALINGASAL,
PRIYATINI
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Padureso;
2. Ketua BPD Desa Balingasal;
3. Pertinggal.

7. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BALINGASAL
NOMOR : 414.4/ /KEP/2017
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2017
LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis.
2. Gambaran Umum Demografis.
3. Kondisi Ekonomi.
a. Potensi Unggulan.
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Misi dan Visi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMDesa).
C. Prioritas Desa.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Target dan realisasi Pendapatan.
3. Permasalahan dan penyelesaian.
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa.
2. Target dan realisasi Belanja.
3. Permasalahan dan penyelesaian
BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.
A. URUSAN ASAL USUL DESA.
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
2. Pelayanan Prima.
3. Produk-produk Hukum Desa.
4. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan.
5. Permasalahan dan Penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN.
1. Program dan Kegiatan.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .
3. Permasalahan dan penyelesaian
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Satuan Kerja Perangkat Desa.
4. Kegiatan yang diterima.
5. Sumber dan Jumlah anggaran.
6. Permasalahan da n Penyelesaian .
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN .
1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan .
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

8. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.
A. KERJASAMA ANTAR DESA.
1. Kebijakan dan kegiatan.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .
3. Permasalahan dan penyelesaian .
B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.
1. Kebijakan dan kegiatan.
2. Pelaksanaan Kegiatan .
3. Permasalahan dan penyelesaian .
C. BATAS DESA.
1. Kebijakan dan kegiatan.
2. Pelaksanaan Kegiatan .
3. Permasalahan dan penyelesaian .
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Antsipasi Desa.
5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM.
1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Data Perangkat Desa.
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.
5. Penanggulangan dan Kendalanya.
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.
BAB VII PENUTUP
Balingasal, 17 Pebruari 2016
Kepala Desa Balingasal
PRIYATINI

9. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 disusun
berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

10. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 1)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa
(Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa
Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor
7);
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan
Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 8);

11. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6).

12. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
Gambar 1.1
Gambar diatas Peta Desa Balingasal menurut data dari Statistik hasil
Pemetaan tahun 2009, dengan batas-batas desa sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Desa Merden dan Sidototo Kecamatan Padureso.
 Sebelah Timur : Desa Pecarikan Kecamatan Prembun
 Sebelah Selatan : Desa Kabuaran Kecamatan Prembun
 Sebelah Barat : Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso
Luas wilayah Desa Balingasal seluas 262,5 Ha, yang terdiri dari :
a. Tanah Sawah :
 Sawan Irigasi Teknis : 15,00 Ha
 Sawah Irigasi ½ Teknis : - Ha
 Sawah tadah hujan : 24,00 Ha
b. Tanah Kering :
 Ladang/Tegal : 100,00 Ha
 Pemukiman : 90,50 Ha

13. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
c. Tanah Fasilitas Umum :
 Tanah Bengkok : 7,93 Ha
 Tanah Negara : 0,52 Ha
 Lapangan Desa : 0,64 Ha
 Balai Desa dan Kantor Desa : 0,11 Ha
 SD dan PAUD : 0,34 Ha
 Makam : 1,74 Ha
 Pasar Desa : 0,22 Ha
 Lainnya : 21,49 Ha
Gambar 1.2
Luas Wilayah dalam Grafik
Berdasarkan topografi, Desa Balingasal memiliki karateristik wilayah
yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan air
laut antara 12 m dpl.
Jenis iklim yang ada di Desa Balingasal adalah iklim tropis dengan suhu
rata-rata 270C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 370C.
Adapun Desa Balingasal secara administratif terdiri dari 6 dusun
dengan jumlah RW sebanyak 6 dan jumlah RT sebanyak 14, sebagaimana
berikut :
1. Dusun Kenayan terdiri dari : 1 RW dan 2 RT
2. Dusun Pepedan terdiri dari : 1 RW dan 2 RT
3. Dusun Jatiteken Wetan terdiri dari : 1 RW dan 2 RT
4. Dusun Jatiteken Kulon terdiri dari : 1 RW dan 3 RT
5. Dusun Bleber terdiri dari : 1 RW dan 3 RT
6. Dusun Kalapacung terdiri dari : 1 RW dan 2 RT
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
a. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk desa Balingasal pada akhir tahun 2016 sebesar 2.817
jiwa, terdiri dari 1.405 jiwa laki-laki dan 1.412 jiwa perempuan.
Adapun penyebaran penduduk perdusun tahun 2016 sebagai berikut :
15
24
100
90.5
7.93
0.52
0.64
0.11
0.34
1.74
0.22
21.49
Sawah Irigasi Teknis
Sawah Tadah Hujan
Ladang/Tegal
Pemukiman
Tanah Bengkok
Tanah Negara
Lapangan Desa
Balai Desa dan Kantor Desa
SD dan PAUD
Makam
Pasar Desa
Lainnya
LUAS WILAYAH
Luas (Ha)

14. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Balingasal per Dusun
Tahun 2016
DUSUN
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 (2 + 3)
Kenayan 216 194 410
Pepedan 262 287 549
Jatiteken Wetan 212 225 437
Jatiteken Kulon 292 289 581
Bleber 274 265 539
Kalapacung 149 152 301
JUMLAH 1.405 1.412 2.817
Gambar 1.1
Jumlah KK dan Penduduk dalam Grafik
Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa menurut Kelompok Umur
NO
UMUR
(Tahun)
KELOMPOK UMUR JUMLAH
1 0 – 5 BALITA 242
2 > 6 – 12 ANAK-ANAK 329
3 > 13 –17 REMAJA 215
4 > 18 – 60 DEWASA 1.749
5 > 60 MANULA 282
JUMLAH 2.817
216
262
212
292
274
149
194
287
225
289
265
152
124
156
121
180
162
84
0
50
100
150
200
250
300
350
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH KK

15. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
Gambar 1.2
Jumlah Penduduk menurut Kelompok dalam Grafik
b. Keagamaan Penduduk
Penduduk Desa Balingasal semua memeluk agama Islam
Tabel 1.3
Struktur Pemeluk Agama
NO AGAMA JUMLAH KET
1 Islam 2.817
2 Kristen Protestan -
3 Kristen Katolik -
4 Budha -
5 Hindu -
6 Lain-lain -
JUMLAH 2.817
Gambar 1.3
Jumlah Penduduk menurut Agama
242
329
215
1749
286
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
BALITA ANAK-ANAK REMAJA DEWASA MANULA
KELOMPOK UMUR
2817
0 0 0 0 0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
JML. PEMELUK AGAMA

16. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
c. Pendidikan Penduduk
Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Balingasal
untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut :
Tabel 1.4
Struktur Pendidikan Penduduk
NO
PENDIDIKAN
TERAKHIR
DUSUN
JUMLAH
KENAYAN PEPEDAN
JATITEKEN
WETAN
JATITEKEN
KULON
BLEBER KALAPACUNG
1
TIDAK/BLM.
SEKOLAH
44 93 92 121 99 42 491
2
BELUM TAMAT
SD/SEDERAJAT
44 73 62 67 65 45 356
3
TAMAT
SD/SEDERAJAT
116 202 154 199 192 124 987
4 SLTP/SEDERAJAT 79 104 83 86 103 51 506
5 SLTA/SEDERAJAT 103 62 41 95 68 36 405
6 DIPLOMA I/II 6 1 1 - - 1 9
7
AKADEMI/DIPLOMA
III/SARMUD
6 6 - 3 5 1 21
8
DIPLOMA
IV/STRATA 1
12 8 4 10 7 1 42
9 STRATA II - - - - - - -
10 STRATA III - - - - - - -
JUMLAH 410 549 437 581 539 301 2.817
Gambar 1.4
Struktur Pendidikan Penduduk dalam Grafik
3. KONDISI EKONOMI
Desa Balingasal adalah desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian
besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah
wiraswasta, jasa dan lain-lain, sebagaimana dalam tabel Struktur Mata
Pencaharian Penduduk sebagai berikut :
Tabel 1.5
Struktur Mata Pencaharian Penduduk
KODE PEKERJAAN JUMLAH
KODE 1 BELUM/TIDAK BEKERJA 552
KODE 2 MENGURUS RUMAH TANGGA 533
KODE 3 PELAJAR/MAHASISWA 547
KODE 4 PENSIUNAN 9
44
93 92
121
99
4244
73 62 67 65
45
116
202
154
199 192
124
79
104
83 86
103
51
103
62
41
95
68
36
6 1 1 0 0 16 6 0 3 5 112 8 4 10 7 10 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
TDK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT
TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT
SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II
AKADEMI/DIPLOMA III/SARMUD DIPLOMA IV/STRATA I
STRATA II STRATA III

17. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
KODE PEKERJAAN JUMLAH
KODE 5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 14
KODE 6 TNI 1
KODE 7 POLRI 0
KODE 8 PERDAGANGAN 4
KODE 9 PETANI/PEKEBUN 289
KODE 10 PETERNAK 0
KODE 11 NELAYAN/PERIKANAN 0
KODE 12 INDUSTRI 0
KODE 13 KONTRUKSI 0
KODE 14 TRANSPORTASI 0
KODE 15 KARYAWAN SWASTA 282
KODE 16 KARYAWAN BUMN 4
KODE 17 KARYAWAN BUMD 0
KODE 18 KARYAWAN HONORER 3
KODE 19 BURUH HARIAN LEPAS 63
KODE 20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21
KODE 21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0
KODE 22 BURUH PETERNAKAN 0
KODE 23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0
KODE 24 TUKANG CUKUR 0
KODE 25 TUKANG LISTRIK 0
KODE 26 TUKANG BATU 1
KODE 27 TUKANG KAYU 1
KODE 28 TUKANG SOL SEPATU 0
KODE 29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0
KODE 30 TUKANG JAHIT 0
KODE 31 TUKANG GIGI 0
KODE 32 PENATA RIAS 0
KODE 33 PENATA BUSANA 0
KODE 34 PENATA RAMBUT 0
KODE 35 MEKANIK 1
KODE 36 SENIMAN 0
KODE 37 TABIB 0
KODE 38 PARAJI 0
KODE 39 PERANCANG BUSANA 0
KODE 40 PENTERJEMAH 0
KODE 41 IMAM MASJID 0
KODE 42 PENDETA 0
KODE 43 PASTOR 0
KODE 44 WARTAWAN 0
KODE 45 USTADZ/MUBALIGH 0
KODE 46 JURU MASAK 0
KODE 47 PROMOTOR ACARA 0
KODE 48 ANGGOTA DPR-RI 0
KODE 49 ANGGOTA DPD 0
KODE 50 ANGGOTA BPK 0
KODE 51 PRESIDEN 0
KODE 52 WAKIL PRESIDEN 0
KODE 53 ANGGOTA MK 0
KODE 54 ANGGOTA KABINET/KEMEN 0
KODE 55 DUTA BESAR 0
KODE 56 GUBERNUR 0

18. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
KODE PEKERJAAN JUMLAH
KODE 57 WAKIL GUBERNUR 0
KODE 58 BUPATI 0
KODE 59 WAKIL BUPATI 0
KODE 60 WALIKOTA 0
KODE 61 WAKIL WALIKOTA 0
KODE 62 ANGGOTA DPRD PROV. 0
KODE 63 ANGGOTA DPRD KAB. 0
KODE 64 DOSEN 1
KODE 65 GURU 16
KODE 66 PILOT 0
KODE 67 PENGACARA 0
KODE 68 NOTARIS 0
KODE 69 ARSITEK 1
KODE 70 AKUNTAN 0
KODE 71 KONSULTAN 0
KODE 72 DOKTER 0
KODE 73 BIDAN 1
KODE 74 PERAWAT 0
KODE 75 APOTEKER 0
KODE 76 PSIKATER/PSIKOLOG 0
KODE 77 PENYIAR TELEVISI 0
KODE 78 PENYIAR RADIO 0
KODE 79 PELAUT 0
KODE 80 PENELITI 0
KODE 81 SOPIR 9
KODE 82 PIALANG 0
KODE 83 PARANORMAL 0
KODE 84 PEDAGANG 24
KODE 85 PERANGKAT DESA 12
KODE 86 KEPALA DESA 1
KODE 87 BIARAWATI 0
KODE 88 WIRASWASTA 427
KODE 89 LAINNYA, SEBUTKAN 0
JUMLAH 2.817
a. Potensi Unggulan Desa
Desa Balingasal mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa
dikembangkan sebagaimana berikut :
 Mempunyai Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa
 Usaha pertanian berupa padi, jagung, kedelai, pisang, dll
 Usaha industri pengolahan pangan (keripik pisang, kue satu)
 Usaha industri meubelair dan buis beton
 Usaha perdagangan
b. Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu
tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari
besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga
konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir
yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan
kegiatan usahanya di suatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas
faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat

19. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai
tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau
dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui
pertumbuhan angka PDRB.
Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Balingasal Tahun 2016
dapat dikatakan pertumbuhan Desa Balingasal pertengahan tahun 2016
mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena dalam sektor
pendapatan dari sektor pertanian terjadi pengurangan hasil panen akibat
serangan hama tikus/wereng/keong yang melanda di Desa Balingasal.

20. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. VISI DAN MISI
Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara
dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis desa, yaitu telah
ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 4
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima Tahunan)
Tahun 2015 – 2019 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam
wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Dalam awal kepemimpinan saya menjadi Kepala Desa, kami mengusung Visi dan Misi
sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, MANDIRI, MAKMUR, MAPAN DAN MULIA”
Misi dan Program Desa Balingasal :
Dan untuk melaksanakan Visi Desa Balingasal dilaksanakan misi dan program
sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme;
2. Menata sistim administrasi pemdes yang kurang rapi;
3. Meningkatkan kinerja perangkat desa sebagai pengayom, pelindung sekaligus
abdi Negara dan abdi masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa untuk
meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat;
5. Memberdayakan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa sebagai Satuan Kerja
Pemerintahan Desa;
6. Meningkatkan peran Jender dan Anak dalam event/kegiatan maupun
pembangunan desa;
7. Meningkatkan kreatifitas dan inspirasi generasi muda terutama dalam kegiatan
pendidikan, seni dan olah raga;
8. Memperbaiki dan mengadakan sarana dan prasarana desa berdasarkan skala
prioritas;
9. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga desa dan instansi terkait dalam
merumuskan dan melaksanakan program-program desa;
10. Membangun kepribadian masyarakat yang berbudi pekerti luhur.
11. Meningkatkan perekonomian desa yang memiliki daya saing tinggi berbasis
pertanian, perikanan, dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi
kemiskinan.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (RPJMDesa)
a. STRATEGI
a. Aparatur Pemerintah Desa
 Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang
administrasi ditempuh melalui peningkatan SDM Perangkat Desa
 Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa dengan jalan
pelatihan/pemberdayaan bagi Perangkat Desa.
 Peningkatan pelayanan masyarakat ditempuh melalui peningkatan
disiplin jam kerja
 Penempatan SOTK sesuai dengan aturan perundang-undangan dan
kemampuan SDM perangkat.
b. Pertanian dan Peternakan
 Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat
melalui penyuluhan, pengajuan bagi kelompok tani dan pemberdayaan
kelompok-kelompok tani yang ada.

21. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
 Peningakatan kualitas ternak sapi ditempuh melalui pembibitan ternak
unggul.
 Peningkatan kualitas ternak kambing dengan system kandang koloni
 Peningkatan sumber daya petani dengan mengadakan sekolah lapang
bagi anggota kelompok-kelompok tani.
 Peningkatan pendapatan keluarga RTM dengan bantuan gaduan ternak
kambing.
 Peningkatan hasil pertanian (padi) ditempuh dengan pembangunan
jaringan irigasi.
c. Kesehatan
 Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian
Posyandu Lansia.
 Peningkatan pelayanan di Posyandu dengan kegiatan Pemberdayaan
dan pemberian Insentif bagi Kader Posyandu.
 Peningkatan Gizi Balita dengan melalui penambahan Pemberian
Makanan Tambahan.
 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dengan
penyuluhan/sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 Pengadaan sarana dan prasarana Poliklinik Desa
d. Pendidikan dan Sosial Budaya
 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan anak usia dini
(APE)
 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memajukan
pendidikan anak usia dini.
 Sosialiasasi/penyuluhan bahaya miras, narkoba, dan zat adiktif lainnya
bagi remaja.
e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 Perbaikan sarana pendukung perekonomian desa
 Perbaikan jalur transportasi antar dusun
 Perbaikan jalur transportasi perekonomian antar desa.
b. ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai
tujuan :
a. Aparatur Pemerintah Desa
 Menganggarkan dana pelatihan peningkatan kapasitas perangakat desa.
 Peningkatan kedisiplinan ditempuh dengan pengawasan melekat dan
pelaksanaan meeting bagi perangkat desa.
 Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi
kehadiran Perangkat Desa
b. Pertanian
 Menganggarkan untuk sector pertanian (percepatan pembangunan)
 Mengsinergikan program-program desa dengan sector pertanian.
 Pengajuan usulan-usulan pada forum musrenbangcam dengan renstra
SKPD terkait yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
c. Kelembagaan
 Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua lembaga-lembaga
desa yang ada.
 Pemberdayaan bagi lembaga-lembaga yang ada.
 Melibatkan lembaga-lembaga yang ada dalam pengambilan kebijakan
desa.
 Saling menghormati dan saling control sesuai dengan tugas dan
fungsinya berdasarkan aturan/perundang-undangan yang ada.

22. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
C. PRIORITAS DESA
Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya
telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) 5 tahunan dan RKP ini merupakan acuan kegiatan selama 1 tahun. Untuk
tahun 2016 berupa kegiatan fisik dan pemberdayaan yang tertuang di dalam
APBDesa Tahun Anggaran 2016.
Adapun kegiatan-kegiatan dalam APBDesa Tahun 2016, meliputi 4 (empat) bidang
dan Pembiayaan, sebagai berikut :
NO BIDANG DAN KEGIATAN
BESAR
ANGGARAN
(Rp)
SUMBER
DANA
1. Bidang Penyelenggara Pemerintahan
Desa
294.950.878
 Penghasilan Tetap Perangkat Desa,
Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa,
dan Tunjangan BPD
179.676.000 ADD
 Operasional Pemerintah Desa 30.379.500 ADD
 Operasional BPD 4.260.000 ADD
 Operasional RT dan RW 10.305.000 ADD
 Tambahan Tunjangan dan Tunjangan
Aparatur Pemerintah Desa
berdasarkan Hak Asal Usul
16.790.428 PADes
 Penyusunan Peraturan Desa 4.764.000 ADD
 Penyusunan dan Penetapan APB Desa 6.375.000 ADD
 Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintahan
Desa
1.692.500 ADD
 Pendataan Kemiskinan Desa 6.984.250 ADD
 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Desa 2.000.000 ADD, PADesa
 Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP)
5.260.500 ADD
 Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa,
Pengadaan Sarpras Kantor dan
Pemeliharaan Sarpras Kantor
26.463.700 ADD, Bagi Hasil
Pajak, Bagi
Hasil Retribusi
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 543.912.250
 Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Posyandu dan Pemberian Makanan
Tambahan
9.597.500 Dana Desa
 Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini
12.000.000 Dana Desa
 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarpras
PAUD
55.580.200 Dana Desa
 Pembangunan Jalan Desa 140.581.000 Dana Desa,
PADesa,
Swadaya
 Pembangunan Sanitasi Lingkungan 31.606.800 Dana Desa,
Swadaya
 Pembangunan Jembatan dan Plat
Dekker
78.651.400 Dana Desa,
PADesa,
Swadaya
 Pembangunan Talud Jalan 85.861.800 Dana Desa,
Swadaya

23. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
NO BIDANG DAN KEGIATAN
BESAR
ANGGARAN
(Rp)
SUMBER
DANA
 Pembangunan Kios Pasar Desa 130.033.550 Dana Desa,
PADesa,
Swadaya
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 9.628.800
 Operasional Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKMD)
3.095.000 Dana Desa
 Pengadaan Sarana Prasarana Olah
Raga
3.118.500 ADD
 Fasilitasi Perayaan Hari Besar
Keagamaan/Nasional
3.415.000 ADD
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 200.515.000
 Fasilitasi Kelompok Kesenian di Desa 1.200.000 PADesa
 Penguatan dan Fasilitasi Lembaga
Kemasyarakatan Desa (TP. PKK Desa)
9.590.000 ADD
 Fasilitasi Kelompok Anak (KPAD) 2.225.000 Dana Desa
 Fasilitasi Bantuan Pelayanan
Kesehatan Bagi Keluarga Tidak
Mampu (65 orang)
2.990.000 ADD
 Fasilitasi Pemberian Bantuan
Pemugaran Rumah, Rumah Tangga
Miskin (11 RTM)
176.434.500 Dana Desa
 Peningkatan Kapasitas KPMD 5.000.000 Bantuan
Propinsi
 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
3.075.500 ADD
5. PEMBIAYAAN
 Pemberian Modal BUM Desa 21.000.000 Dana Desa

24. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan
efektif dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai
1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terakumulasikan di dalam
APBDesa selama 1 tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban
penggunaanya, adapun struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa,
dan Pembiayaan Desa.
Untuk pengelolaan keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan
telah dibentuk Tim Pengelolaan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor :
141/14/KEP/2015 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa.
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan di dalam
APBDesa Tahun Anggaran 2016 dilakukan secara Intesifikasi dan Ekstensifikasi
Pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :
a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa
meningkat, missal : Hasil Usaha Desa, Hasil kekayaan desa, Swadaya dan
partisipasi, Gotong royong
b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah
(Bantuan Pihak Ketiga)
c. Memotivasi masyarakat arti pentingnya pendapatan asli desa sebagai asset
berharga untuk mendukung kegiatan pembangunan desa, misalya :
Pungutan/Pologoro
d. Mempercepat pelunasan PBB (Rekor Muri) tepat waktu agar mendapatkan
dana stimulus pelunasan PBB
e. Pengajuan proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Perhitungan Pendapatan Akhir Tahun Anggaran dan Realisasi pendapatan Desa
Balingasal pada tahun anggaran 2016 sebagaimana dalam tabel berikut :
Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Balingasal
TA. 2016
Pendapatan
RENCANA DAN REALISASI (Rp).
RENCANA/
TARGET
REALISASI
MELEBIHI
TARGET
SESUAI
TARGET
TDK
TERCAPAI
PAD 80.343.000 91.021.500 10.678.500 0 0
- Hasil Usaha 17.883.000 17.883.000 0 17.883.000 0
- Hasil Aset 13.200.000 13.200.000 0 13.200.000 0
- Swadaya,
Partisipasi, dan
Gotong Royong
47.410.000 58.088.500 10.678.500 0 0
- Lain-lain
Pendapatan Asli
Desa yang sah
1.850.000 1.850.000 0 0 0
TRANSFER 979.492.500 978.980.850 0 0 511.650
- Dana Desa 624.016.000 623.880.950 0 0 135.050
- Bagi Hasil Pajak 12.782.600 12.782.600 0 12.782.600 0
- Bagi Hasil
Retribusi
4.239.600 4.239.600 0 4.239.600 0
- Alokasi Dana Desa 283.454.300 283.077.700 0 0 376.600
- Bantuan Keuangan
PemProv,
Kabupaten
55.000.000 55.000.000 0 55.000.000 0

25. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
Pendapatan
RENCANA DAN REALISASI (Rp).
RENCANA/
TARGET
REALISASI
MELEBIHI
TARGET
SESUAI
TARGET
TDK
TERCAPAI
Pendapatan Lain-
lain
0 0 0 0 0
- Hibah 0 0 0 0 0
- Lain-lain
Pendapatan Desa
yang sah
0 0 0 0 0
JUMLAH
PENDAPATAN
1.059.835.500 1.070.002.350 10.166.850 0 511.650
Gambar 3.2
Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Desa Balingasal
TA. 2016
3. Permasalahan dan Penyelesaian
Realisasi pendapatan selama tahun anggaran 2016, telah dapat
dilaksanakan di dalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul,
antara lain sebagai berikut :
a. Permasalahan
 Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang
berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD)
 Adanya pengembangan volume kegiatan pembangunan Talud dan
Jembatan
b. Penyelesaian
 Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, selapanan desa dan
forum-forum desa lainnya.
 Menggali serta meningkatkan swadaya/partisipasi masyarakat.
 Rencana kegiatan disusun dengan partisipatif (dengan keterlibatan
semua unsur)
 Penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang tertuang dalam
dokumen Rencana Anggaran Belanja
 Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2016.
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan
desa telah melalui proses, hingga penetapan dalam APBDesa, demikian pula
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
Rencana/Target Realisasi Melebihi Target Sesuai Target Tidak Tercapai

26. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
untuk belanja desa juga melalui berbagai proses, sehingga dapat optimal
penggunaan dan dapat pula dipertanggungjawabkan.
2. Target Realisasi Belanja
Serapan atau realisasi belanja tahun anggaran 2016 telah kami
sampaikan akhir tahun 2016.
Target dan realisasi belanja APBDesa Balingasal Tahun Anggaran
2016, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Desa Balingasal
TA 2016
BELANJA DESA
RENCANA DAN REALISASI (Rp).
RENCANA/
TARGET
REALISASI
MELEBIHI
TARGET
SESUAI
TARGET
TDK
TERCAPAI
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
294.950.878 294.574.278 0 0 376.600
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
543.912.250 543.912.250 0 543.912.25
0
0
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
9.628.800 9.628.800 0 9.628.800 0
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
200.515.000 200.515.000 0 200.515.00
0
0
Bidang Tak Terduga 0 0 0 0 0
Pembiayaan (Modal
Usaha BUM Desa)
0 21.000.000 0 0 0
Jumlah 1.049.006.928 1.048.630.328 376.600
Gambar 3.2
Grafik Target dan Realisasi Belanja Desa Balingasal
TA. 2016
294,950,878
543,912,250
9,628,800
200,515,000
- - - -
294,574,278
543,912,250
9,628,800
200,515,000
376,600 - - -
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
GRAFIK TARGET DAN REALISASI BELANJA DESA
Rencana/Target Realisasi Melebihi Target Sesuai Target Tidak Tercapai

27. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
3. Permasalahan dan Penyelesaian
Realisasi pembelajaan selama tahun anggaran 2016, telah dapat
dilaksanakan di dalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul,
antara lain sebagai berikut :
a. Permasalahan
 Kesulitan proses pembukuan
 Masih rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan desa
 Harga tidak sesuai dengan yang ada di lapangan
 Kurang intensifnya pelaksanaan administrasi SPJ
 Masih rendahnya unsur terkait dalam pengelolaan keuangan desa
 Tim Pengelola Keuangan Desa belum mampu bekerja sesuai dengan
tupoksinya
 Adanya regulasi-regulasi baru dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang belum ditindaklanjuti dengan regulasi
dibawahnya.
b. Penyelesaian
 Peningkatan SDM tim pengelola keuangan desa dengan pelatihan dan
bekerjasama dengan berbagai pihak.
 Pendampingan lebih intensif
 Pembinaan secara regular dari kecamatan, kabupaten (sudah terdapat
di RAB Awal)
 Mengintensifkan/proaktif dalam hal aturan perundang-undangan
terbaru di masa transisi yang berkaitan dengan desa
 Penempatan tupoksi perangkat desa sesuai dengan aturan terbaru dan
dengan mengedepankan SDM yang dimiliki.
 Menjalin kerjasama dengan semua steakholder dalam rangka
meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang desa.

28. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, saat belum
ditindaklanjuti dengan Penataan organisasi di tingkat desa melalui Penetapan
Peraturan Desa, dan akan ditindaklanjuti di Tahun 2017 yang telah disesuaikan
dengan Klasifikasi Jenis Desa, antara lain :
 Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
Tahun 2017 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen masuk
Klasifikasi Desa Swakarya, berarti dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga)
seksi.
Dengan bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai
berikut :
a. Data Personil Perangkat Akhir Tahun 2016 :
NO JABATAN NAMA
1 Kepala Desa Priyatini
2 Sekretaris Desa -
3 Kepala Urusan Pemerintahan Udhi Purnomo
4 Kepala Urusan Pembangunan Manang
5 Kepala Urusan Umum -
6 Kepala Urusan Keuangan Warsino
7 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Abdul Azis
8 Kepala Dusun I Gothot
9 Kepala Dusun II Sukro Harsono
10 Kepala Dusun III Sugiyono
11 Kepala Dusun IV Poniman
12 Kepala Dusun V Darkowi
13 Kepala Dusun VI Marman
14 Pembantu Kaur Umum Nurul Amin
15 Pembantu Kaur Kesra Nasekun
16 PTL Transtib Sahid
b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang
berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Untuk
efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat desa yang ada melaksanakan
tugasnya sesuai bidangnya, termasuk pengelolaan administrasi desa, sebagai
berikut :

29. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
1) Administrasi Umum :
 Buku Peraturan Di Desa;
 Buku Keputusan Kepala Desa;
 Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
 Buku Aparat Pemerintah Desa;
 Buku Tanah Kas Desa;
 Buku Tanah di Desa;
 Buku Agenda;
 Buku Ekspedisi; dan
 Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
2) Administrasi Penduduk
 Buku Induk Penduduk;
 Buku Mutasi Penduduk Desa;
 Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 Buku Penduduk Sementara; dan
 Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga
3) Administrasi Keuangan
 Buku APB Desa;
 Buku Rencana Anggaran Belanja;
 Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 Buku Kas Umum;
 Buku Kas Pembantu; dan
 Buku Bank Desa.
4) Administrasi Pembangunan
 Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 Buku Kegiatan Pembangunan;
 Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
 Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5) Administrasi Lainnya
 Buku Administrasi BPD;
 Buku Musyawarah Desa;
 Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. PELAYANAN PRIMA
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan
kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua
program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu
merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang
kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang
prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa.
Pelayanan prima mengandung pengertian system pengelolaan organisasi dalam
melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu,
mudah, murah, merata, terbuka, efisien dan ekonomis dalam kondisi yang adil,
aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti.
Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :
a. Berorientasi kepuasan pelayanan
b. Perbaikan yang berkesinambungan
c. Manajemen berdasarkan fakta
d. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara
menyeluruh
e. Mengembangkan potensi daya pikir manusia

30. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
f. Budidaya organisasi adalah moral tinggi
Berdasarkan realita yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan
sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena
masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa.
Mendasari ketentuan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk
menyelenggarakan Pemerintahan Desa telah melaksanakan pelayanan dalam
bentuk antara lain :
a. Pembagian tugas masing-masing Kepala urusan
b. Sistem Buka Kantor Tepat waktu
c. Pelayanan cepat
d. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat
e. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
f. Membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah
3. PRODUK-PRODUK HUKUM DESA
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan
baik, tertib dan dapat dipertanggungjawaban telah diterbitkan beberapa Produk
Hukum Desa yaitu :
a. Peraturan Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi
APB Desa Tahun 2015
b. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
c. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
d. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa
e. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2017
f. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
g. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 401/01/KEP/2016 tentang Tim
Rastra
h. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/02/KEP/2016 tentang
Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakar Sarana dan Prasarana Air
Bersih.
i. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 414/03/KEP/2016 tentang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015
j. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 414/04/KEP/2016 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2015
k. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 441.8/05/KEP/2016 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)
l. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 144/06/KEP/2016 tentang
Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Karya Mandiri
m. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 050/07/KEP/2016 tentang
Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
n. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 410/08/KEP/2016 tentang
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2016
o. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 050/09/KEP/2016 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa)
p. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/10/KEP/III/2016 tentang
Pembentukan Pengurus Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi (BP – SPAMS) Program Pansimas Tahun 2016
q. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/11/KEP/2016 tentang
Pembentukan Pengurus Satuan Pelaksana (Satlak) Program Pansimas
Tahun 2016

31. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
r. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 050/12/KEP/2016 tentang
Penunjukkan Personil sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2016
s. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/13/KEP/2016 tentang Tim
Pendataan Penduduk Miskin Desa Balingasal Tahun 2016
t. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 401/16/KEP/2016 tentang
Panitia Pelaksana Kegiatan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Mampu (P2MKM) Tahun 2016
u. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 401/17/KEP/2016 tentang
Penerima Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu (P2MKM).
v. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/18/KEP/2016 tentang
Pembentukan Kelompok Keswadaan Masyarakat (KKM) “Maul Hayat”
w. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 840/19/KEP/2016 tentang
Alokasi Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa
Balingasal Tahun Anggaran 2016.
x. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 402/20/KEP/2016 tentang
Daftar Penerima Program Buy One Get One Yang Bersumber Dari APB Desa
Tahun 2016
y. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 402/21/KEP/2016 tentang
Daftar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota Keluarga Tahun 2016.
z. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/22/KEP/2016 tentang
Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana
Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Bendaharan Desa Tahun Anggaran
2017
aa. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/23/KEP/2016 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintah
Desa Tahun Anggaran 2017
bb. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/24/KEP/2016 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Bidang Pelaksaaan Pembangunan Tahun
Anggaran 2017
cc. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/25/KEP/2016 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017
dd. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/26/KEP/2016 tentang
Pembentukan Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2017
ee. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 145/27/KEP/2016 tentang
Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun LKPJ, LPPD dan IPPD Tahun
Anggaran 2016.
4. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN
Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik
informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain
Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun jenis-jenis koordinasi
yang telah dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi tentang SOTK Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-undangan terbaru.
b. Koordinasi tentang administrasi desa
c. Koordinasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan terbaru
d. Koordinasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa)
e. Koordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa

32. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
5. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tugas Perangkat Desa kepada proses
pelayanan kepada masyarakat disamping administrasi desa, yang tentunya akan
selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain :
a. Permasalahan
1) Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak
melalui RT/RW
2) Kapasitas Perangkat Desa masih rendah
3) Kedisiplinan kurang
4) SDM kelembagaan desa rendah
5) Lembaga-lembaga desa belum berjalan sesuai Tupoksi
6) Adanya aturan-aturan/regulasi baru yang belum ditindaklanjuti dengan
aturan-aturan dibawahnya.
b. Penyelesaian
1) Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa
2) Penyiapan administrasi secara lengkap
3) Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten
4) Mempererat kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa
5) Pelatihan Kapasitas Kelembagaan Desa
6) Berkoordinasi dengan kabupaten berkaitan dengan aturan perundang-
undangan baru.
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA
Urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan
kepada desa, meliputi berbagai bidang-bidang dan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kewenangan Desa, meliputi :
1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Bidang Pertanahan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Bidang Arsip dan Perpustakaan

33. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Tugas pembantuan yang diterima dalam Tahun Anggaran 2015 dari berbagai Dinas/
Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas
pemberi antara lain :
1. Sekda Kabag Kesra
Program Raskin, telah dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah desa dengan
penerima 194 KK miskin
2. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan
Bantuan Bibit Padi (Mikongga), Bantuan Benih ikan Nila 6000 ekor dan Pakan
Ikan Nila 180 kg.
3. Dinas Pekerjaan Umum
Bantuan PC/Semen sebanyak 125 zak untuk 5 RT
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Bantuan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk 20 orang atau 2 Kelompok berupa
Bantuan Pelatihan dan Bantuan Alat
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bantuan Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) sebanyak
5 unit RTM
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Baku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Rp. 48.601.988,-
Setor : Rp. 48.601.988,-
Sisa : Rp. 0,-
Dan Lunas Terhitung Tanggal 5 Januari 2016. (Rekor Muri Kabupaten Kebumen)

34. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
NIHIL
2. Pelaksanaan Kegiatan
NIHIL
3. Permasalahan dan Penyelesaian
NIHIL
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB-P) dengan Toko Bangunan Artha
Jaya Desa Balingasal
2. Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya barang dan alat yang sesuai dengan permintaan dari desa (spek)
3. Permasalahan dan Penyelesaian
NIHIL
C. BATAS DESA
Desa Balingasal sebagaimana tertulis dalam BAB I di atas, berbatasan dengan
beberapa desa, baik satu kecamatan maupun lain kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Kebumen. Dan sampai sejauh ini mengenai batas desa tersebut tidak
terjadi adanya sengketa mengenai batas-batas tanah, baik berupa sawah, pekarangan,
tegalan dan lainnya. Baik milik penduduk/perorangan maupun milik desa. Sehingga
dalam kesempatan ini kami tidak menyampaikan masalah sengketa batas desa.
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya
NIHIL
2. Status Bencana
NIHIL
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
NIHIL
4. Antisipasi Desa
NIHIL
5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
Untuk mengantisipasi bencana lainnya, desa melakukan pembinaan kepada
warga masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga yang ada.
Sehingga warga agar bisa selalu waspada terhadap bencana.
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Jenis gangguan dan waktu terjadi
Pencurian hewan ternak (ayam kampung)
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
NIHIL
4. Penanggulangan dan Kendalanya
Memberi penerangan yang cukup pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan
pencurian.
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
Polsek dan Babinsa Ikut memberikan masukan/himbauan kepada warga
masyarakat atas kejadian tersebut.

35. LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB VII
PENUTUP
Demikian Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun
perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama satu tahun ini tidak terdapat banyak
hambatan yang dapat menggangu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LPPD ini
menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian
guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Balingasal yang kita cintai bersama
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing.
Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan masyarakat selama tahun ini masih ada beberapa yang
belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan
pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti
LKMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT, Gapoktan dan berbagai pihak demi kemajuan
pembangunan di Desa Balingasal dan bekal di masa mendatang yang memimpin Desa
Balingasal tercinta ini.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama Badan
Permusyawaratan Desa Balingasal dan masyarakat Desa Balingasal atas dukungan,
bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya
dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun ini.
Kami berharap apa yang kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi
masyarakat dan Desa Balingasal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan
lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua
untuk terus membangun Desa Balingasal yang kita cinta ini semakin maju, mandiri,
makmur dan sejahtera. Amin.
Balingasal, 17 Pebruari 2016
Kepala Desa Balingasal
P R I Y A T I N I