Perdes apb desa 2017
•Descargar como DOCX, PDF•
1 recomendación•853 vistas
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Perdes apb desa 2017
Similar a Perdes apb desa 2017 (20)
Más de udhi purnomo
Más de udhi purnomo (20)
Perdes apb desa 2017
- 1. SALINAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2017
- 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Jalan Wadaslintang Km. 07 Balingasal, Padureso, Kode Pos 54394 KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO NOMOR : 188/7/KEP/2016 TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa; b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen mengajukan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tetang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); LAMPIRAN II PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
- 3. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara 2014 Nomor 5495 ; 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
- 5. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 12); 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5).
- 6. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.682.649.953,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 355.462.000,- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.170.503.900,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 38.819.500,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 81.960.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,- Jumlah Belanja Rp. 1.646.745.400,- Surplus/(Defisit) Rp. 35.904.553,- 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.136.150,- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Rp. 3.136.150,- b. Pengeluaran Pembiayaan 35.000.000,- Penyertaan Modal Desa (BUM Desa) 35.000.000,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) 4.040.703,- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balingasal Pada Tanggal 8 Desember 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA S U G E N G
- 7. KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tetang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara 2014 Nomor 5495 ; 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
- 10. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 12); 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA BALINGASAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen 3. Bupati adalah Bupati Kebumen
- 11. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa. BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.682.649.953,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 355.462.000,- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.170.503.900,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 38.819.500,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 81.960.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,- Jumlah Belanja Rp. 1.646.745.400,- Surplus/(Defisit) Rp. 35.904.553,- 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.136.150,- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Rp. 3.136.150,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 35.000.000,- Penyertaan Modal Desa (BUM Desa) Rp. 35.000.000,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 4.040.703,-
- 12. Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balingasal Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 27 Desember 2016 KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI Diundangkan di Balingasal pada tanggal 27 Desember 2016 Pj. SEKRETARIS DESA BALINGASAL, ttd UDHI PURNOMO LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2016 NOMOR 7
- 13. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor : 7/DS-BLS/2016 Nomor : 7/BPD-BLS/2016 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BALINGASAL TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Enambelas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. SUGENG : Ketua BPD Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini LAMPIRAN III PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
- 14. selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK KESATU (PRIYATINI) PIHAK KEDUA (SUGENG)
- 15. BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enambelas, bertempat di Balai Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Kegiatan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa c. Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) d. Kegiatan Operasional RT/RW e. Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul f. Kegiatan Penyelenggaraan/Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa g. Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa h. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa i. Kegiatan Pengelolaan Aset Desa j. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Informasi Desa k. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa l. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa m. Kegiatan Penyusunan RKP Desa n. Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa o. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor p. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini LAMPIRAN IV PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
- 16. c. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa d. Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan e. Kegiatan Pembangunan Drainase f. Kegiatan Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa g. Kegiatan Pembangunan Talud h. Kegiatan Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa b. Kegiatan Operasional Posyandu c. Kegiatan Operasional Hansip dan Linmas d. Kegiatan Operasional Petugas Pengantar Pencatat Nikah (P3N) e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga f. Kegiatan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Kesenian di Desa b. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak (KPAD) c. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) d. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Keluarga Bagi Rumah Tangga Miskin e. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa. 5. Pembiayaan Penyertaan Modal Desa (BUM Desa Karya Mandiri) B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 setelah menyelesaikan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut : 1. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………..……….………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………… ……………………….……………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
- 17. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BALINGASAL 1. Ketua/Anggota : SUGENG (…………….) 2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH (…………….) 3. Sekretaris/Anggota : ENDRO HARYANTO (…………….) 4. Anggota : LEBAR PRIYANTO (…………….) 5. Anggota : SARDI ATMOKO (…………….) 6. Anggota : MARI (…………….) 7. Anggota : TURAS (…………….) 8. Anggota : SUMARNO (…………….) 9. Anggota : SARINO (…………….)
- 18. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DESA : BALINGASAL KECAMATAN : PADURESO TANGGAL : 8 DESEMBER 2016 NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 1. Priyatini Kepala Desa 2. Sugeng Ketua BPD 3. Slamet Hermansah, S.Pd.I Wakil Ketua BPD 4. Endro Haryanto Anggota 5. Lebar Priyanto Anggota 6. Sardi Atmoko Anggota 7. Turas Anggota 8. Sumarno Anggota 9. Sarino Anggota 10. Udhi Purnomo Perangkat Desa 11. Manang Perangkat Desa 12. Abdul Azis Perangkat Desa 13. Warsino Perangkat Desa 14. Gothot Perangkat Desa 15. Sukro Harsono Perangkat Desa 16. Sugiyono Perangkat Desa 17. Poniman Perangkat Desa 18. Darkowi Perangkat Desa 19. Marman Perangkat Desa 20. Nurul Amin Perangkat Desa 21. Nasekun Perangkat Desa 22. Sahid Perangkat Desa 23. Ngalimun, S.Pd LKMD 24. Suhermanto, S.Pd.I LKMD 25. Munajat Tokoh Masyarakat 26. Satonah TP. PKK 27. Tri Murwati TP. PKK 28. Umi Kurniastuti TP. PKK 29. Manisih TP. PKK 30. Jumiati TP. PKK BPD Desa Balingasal Ketua, (SUGENG)
- 19. BERITA ACARA PENYUSUNAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Kamis, 8 Desember 2016 Jam : Pukul 13.30 s.d 16.00 WIB Tempat : Balai Desa Balingasal Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2017 Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2017, meliputi : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….… ……………………………..………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….… ………………………………..……………………………………………………………..… …………………………………………………………………..…………………………..… ……………………………………………………………………………………………….… B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD Notulen : UDHI PURNOMO dari Unsur Pemerintah Desa Narasumber : 1. PRIYATINI dari Unsur Pemerintah Desa 2. NGALIMUN, S.Pd dari Unsur LKMD LAMPIRAN V PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
- 20. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2017 1. Menyepakati terhadap Rancangan APBDesa Tahun 2017 2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2017 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Kepala Desa (PRIYATINI) Balingasal, 29 Desember 2016 Notulis, (UDHI PURNOMO) Wakil Kelompok Masyarakat (MUNAJAT) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKAI No Nama Alamat Tanda Tangan Keterangan 1 Sugeng RT. 01 RW. 06 Ketua BPD 2 Slamet Hermansah RT. 03 RW. 04 Wakil Ketua BPD 3 Priyatini RT. 01 RW. 04 Kepala Desa 4 Marman RT. 02 RW. 06 Unsur pemdes 5 Jumiati RT. 02 RW. 01 Unsur Masyarakat