Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Anatomi produksi dan konsumsi energi umi hanik
1. umihanik.blogspot.com
Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia :
Kajian RAPBN-P Untuk Penyempurnaan Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah
dan Rata-rata Lifting Minyak Dalam Mengamankan APBN 2008
Umi Hanik
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 45 Tahun 2007 bahwa penyesuaian APBN
dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan
Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun
Anggaran 2008 dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi perkembangan ekonomi
makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun 2008.
Perhitungan besaran RAPBN-P 2008 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomi
makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar
ekonomi makro tersebut adalah: (i) Pertumbuhan ekonomi; (ii) Laju inflasi; (iii) Rata-rata
nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika; (iv) Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan; (v)
Rata-rata1 harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional; (vi) Lifting2
minyak mentah Indonesia per hari.
Gambar 1
Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional
Desember 2006 – Januari 2008
(US$/Barrel)
Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008
1 Indonesia Crude Oil Price (ICP) adalah rata-rata harga minyak mentah dengan kualitas dan harga tinggi yang di
ekspor ke luar negeri. Dari total lifting minyak mentah nasional rata-rata sekitar 30% diekspor dan sisanya yakni
minyak mentah dengan kualitas dan harga rendah diolah menjadi minyak jadi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Namun demikian ICP yang tinggi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan negara karena bagi hasil
yang diterima oleh pemerintah sangat minim. Bagi hasil yang diterima oleh pemerintah adalah hasil produksi minyak
setelah dipotong harga perolehan oleh kontraktor yang proporsinya sekitar 40-50% dari total produksi, sisanya dibagi
untuk pemerintah sebesar 70% dan 30% untuk kontraktor. Harga perolehan besar karena biaya eksplorasi untuk
menemukan sumur minyak baru serta biaya untuk pembelian dan pengoperasian peralatan eksplorasi dan
eksploitasi sangat mahal.
2 Lifting minyak adalah volume minyak mentah termasuk kondensat (dalam satuan barel per hari) yang diproduksi dari
sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia baik yang telah tua maupun sumur-sumur minyak baru (Blok Cepu).
Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan dalam rangka menemukan sumber-sumber minyak baru tidak
masuk dalam komponen estimasi perhitungan lifting karena belum menghasilkan minyak.
umihanik.blogspot.com 1 of 7
2. umihanik.blogspot.com
Melambungnya harga minyak mentah internasional jauh melebihi angka asumsi yang
ditetapkan dalam APBN 2008 yakni sebesar US$ 60 per barel dan mencapai puncaknya
pada November 2007 yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan
produksi minyak dunia, krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh
pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang
cukup signifikan terhadap APBN 2008. Dampak dari pergeseran asumsi tersebut apabila
tidak dilakukan langkah pengamanan akan menyebabkan pembengkakan defisit
terhadap APBN dari 1,7% menjadi 4,2% atas PDB3.
Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK
RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia
menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan
(subprime mortage4) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus
bergerak naik sejak pertengahan tahun 2007 bahkan ketika penyusunan RAPBN 2008
tengah berlangsung pada Bulan September-Oktober 2007 harga minyak mentah
internasional sudah bergerak di atas US$ 85 per barel dan per 12 Maret 2008 harga
minyak mentah dunia sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Sangat
disayangkan karena proses penyusunan APBN 2008 dan RAPBN-P 2008 mengabaikan
fenomena-fenomena tersebut sehingga penetapan asumsi-asumsinya menjadi
underestimate5.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang cukup tinggi yang melanda
dunia belakangan ini dan mengharuskan untuk dilakukan perubahan atas APBN 2008
lebih awal menggambarkan betapa kualitas perencana anggaran di republik ini sangat
low capacity karena output yang dihasilkan sangat rentan terhadap berbagai goncangan
ekonomi. Tegasnya, meskipun symthoms yang ditunjukkan cukup jelas namun
perencana anggaran yang ada tidak mampu untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi
secara tepat faktor domestik maupun internasional yang akan terjadi ‘hanya’ dalam satu
tahun yang akan datang. Dapat dibayangkan betapa kualitas dari produk perencanaan
jangka menengah lima tahunan (RPJMN) dan jangka panjang dua puluh tahunan
(RPJPN) serta produk-produk perencanaan lainnya menjadi patut juga untuk
dipertanyakan apakah telah out of date atau bahkan terlalu imajiner sehingga tidak
cukup relevan untuk dijadikan acuan.
Di masa mendatang situasi seperti ini akan kerap terjadi selama Indonesia belum
memiliki perencana anggaran dengan kapasitas yang handal dengan output
perencanaan yang berkualitas dan cukup komprehensif serta antisipatif terhadap
berbagai perubahan karena kelenturannya dalam menyesuaikan dengan perkembangan
ekonomi domestik maupun internasional dan fenomena lainnya.
3 Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai dari semua barang dan jasa yang
diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu yang mencakup nilai barang-
barang yang diproduksi dan nilai dari jasa yang dihasilkan. Output dari masing-masing barang dan jasa ini dinilai
berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari PDB atau GDP
4 Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil
debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah
5 Raker Panggar RAPBN-P 2008 menyepakati penetapan asumsi harga minyak sebesar US$ 85 per barel sementara
harga ICP per 12 Maret 2008 sudah menembus angka di atas US$ 90 per barel. Hasil release (11 Maret 2008) oleh
University of California Los Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus
senilai U1S$ 152 Miliar yang diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja
konsumen, investasi bisnis, pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada
kwartal III sebesar 3%, dan 2,5% pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka
pengangguran naik menjadi 5,5% pada kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi
tersebut ekonomi AS akan lolos dari resesi paling cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage
baru akan pulih pada semester II. Namun ekonomi AS akan melambat pada kwartal II 2008
umihanik.blogspot.com 2 of 7
3. umihanik.blogspot.com
Gambar 2
Gambaran Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi
( Barrel per Tahun )
Sumber : Dept ESDM
Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia
Selanjutnya, terkait usulan pergeseran besaran asumsi harga minyak mentah dan rata-
rata lifting minyak dalam penetapan RAPBN-P 2008 serta untuk mengantisipasi
perencanaan anggaran yang memperhatikan history series-nya namun mampu
memprediksi secara tepat fenomena-fenomena selama setahun yang akan datang yang
akan berpengaruh terhadap APBN baik secara langsung atau tidak maka hendaknya
penetapan asumsi dan perumusan kebijakan fiskal memperhatikan beberapa catatan
mengenai anatomi produksi dan konsumsi energi minyak bumi sebagaimana dijelaskan
sebagai berikut.
Meskipun tampaknya total produksi minyak bumi di Indonesia masih senantiasa lebih
besar daripada konsumsinya namun laju pertumbuhan konsumsi minyak senantiasa
lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksinya (meskipun tumbuh negatif karena
adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM dan berbagai paket kebijakan pengetatan
konsumsi minyak). Menurut periode penelitian yakni sejak tahun 2000-2007, secara
terus menerus produksi minyak tumbuh negatif. Perlambatan produksi minyak terendah
mencapai titik -12,49% pada tahun 2006-2007, hal ini terjadi karena penurunan produksi
secara alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua juga adanya gangguan
produksi akibat bencana alam seperti banjir, serta kegiatan investasi bidang
perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak secara signifikan.
Sedangkan untuk konsumsi minyak di dalam negeri, setelah kebijakan pengurangan
subsidi BBM pada tahun 2004-2005 secara bertahap konsumsi minyak turun sebesar -
4,79% pada tahun 2004-2005 dan -2,14 pada tahun 2005-2006. Penurunan angka
konsumsi minyak tertinggi selama 7 tahun terakhir dicapai pada tahun 2006-2007 yakni
sebesar -31,93%. Angka penurunan yang cukup tajam tersebut dapat dimaklumi karena
penerapan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pasokan BBM di dalam negeri
dengan mengalihkan konsumsi premium ke BBM tak bersubsidi, termasuk kebijakan
konversi minyak tanah ke gas untuk rumah tangga miskin.
Maka sebagai konsekuensinya ratio total konsumsi terhadap total produksi energi
cenderung terus meningkat, tegasnya dari 74,21% pada tahun 2000 menjadi 96,46%
pada tahun 2006.
umihanik.blogspot.com 3 of 7
4. umihanik.blogspot.com
Gambar 3
Laju Pertumbuhan Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak
Bumi per Tahun (% Pertahun)
60.00
40.00
20.00
-
(20.00)
(40.00)
(60.00)
(80.00)
(100.00)
1
2
3
4
5
6
7
00
00
00
00
00
00
00
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
00
01
02
03
04
05
06
20
20
20
20
20
20
20
Produksi Konsumsi Ekspor Impor
Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM
Seiring dengan menurunnya produksi minyak di dalam negeri, maka volume ekspor juga
mengalami penurunan yang cukup berarti. Tegasnya setelah tahun 2000, volume ekspor
mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai titik terendah pada tahun
2005-2006 yakni turun sebesar -29.08%. Sedangkan untuk impor, selama periode
penelitian 2000-2007 praktis untuk tahun 2000-2001 volume impor mengalami
peningkatan sebesar 49.43% dan setelahnya hanya tumbuh di kisaran angka 2-7%, dan
pada 2003-2004 rebound sebesar 14.43%. Praktis pada tahun berikutnya secara
berturut-turut volume impor minyak mengalami penurunan yang cukup signifikan dan
mencapai titik terendah pada tahun 2006-2007 sebesar -86.46%. Secara lengkap
fluktuasi produksi, konsumsi, ekspor, dan impor minyak disajikan pada Gambar 3.
Dengan demikian ratio nilai impor minyak bumi terhadap nilai ekspornya telah
berkembang dari 35,07% pada tahun 2000 menjadi 102.14% pada tahun 2006.
Tabel 1
Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi
( Barrel per Tahun )
Produksi Konsumsi Ekspor Impor
2000 517,403,739.00 383,955,955.00 225,840,000.00 79,206,903.00
2001 489,880,596.00 375,668,315.00 239,947,960.00 118,361,896.69
2002 455,738,915.00 358,806,832.00 216,901,729.00 121,269,175.75
2003 415,818,808.00 373,190,759.00 211,195,794.52 129,761,738.00
2004 400,487,014.00 375,494,636.00 180,234,938.00 148,489,589.13
2005 385,660,680.00 357,493,997.00 156,766,006.00 120,159,324.81
2006 362,670,738.00 349,845,435.00 111,172,003.15 113,545,934.13
2007 317,368,073.00 238,141,712.00 83,471,781.00 15,350,087.36
Sumber : Dept ESDM
Relatif lebih besarnya produksi dibanding dengan konsumsi energi juga terlihat dari
surplus neraca pembayaran energi minyak bumi dan kondensat.
umihanik.blogspot.com 4 of 7
5. umihanik.blogspot.com
Tabel 2
Neraca Pembayaran Energi Minyak Bumi dan Kondensat
Tahun 2007 (Juta US$)
Jenis Produk Impor Ekspor Balance
Minyak Bumi 8,701.57 7,909.78 (791.79)
Kondensat - 1,287.68 1,287.68
Total 8,701.57 9,197.47 495.90
Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM
Sebagai akibat relatif lebih tingginya laju pertumbuhan konsumsi dibandingkan dengan
produksinya maka kita menyaksikan gambaran sebagai berikut :
a. Sejak tahun 2001 transaksi berjalan minyak bumi dan hasilnya terus menerus
menunjukkan defisit.
b. Neraca perdagangan industri minyak bumi dan pengilangan minyak bumi (termasuk
didalamnya impor barang modal, bahan baku, dan barang penolong bukan minyak
bumi dan hasilnya untuk keperluan industri minyak bumi dan pengilangan) mulai
mengalami defisit sejak tahun 2003, dan
c. Neraca perdagangan minyak bumi dan hasilnya mulai menunjukkan defisit sejak
tahun 2003
Catatan Kritis Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah Dunia dan Lifting Minyak
dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Energi
Berdasarkan gambaran di atas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian ke depan
mengenai perkembangan konsumsi dan produksi energi minyak bumi sebagai
pertimbangan dalam menentukan besaran asumsi makro harga minyak dan lifting
minyak yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:
1. Meskipun volume produksi minyak lebih besar dibanding volume konsumsinya,
mengapa Indonesia terus mengimpor minyak bumi mentah yang harganya
senantiasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penjualan minyak bumi
mentah yang diekspor (termasuk didalamnya biaya pengangkutan, asuransi, dll).
Tampaknya hal ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Menurut informasi yang
ada, Indonesia melakukan impor minyak mentah guna memenuhi kebutuhan
produksi minyak jadi di dalam negeri. Sedangkan minyak mentah yang idealnya
bisa dikelola untuk kebutuhan konsumsi di dalam negeri oleh kontraktor justru
diekspor6 ke luar negri. Kecenderungan untuk ekspor dilakukan karena harga di luar
negeri lebih menarik.
2. Rendahnya nilai7 bagi hasil yang diterima oleh pemerintah (meskipun secara
proporsi sepertinya pemerintah mendapatkan porsi yang lebih besar) perlu
mendapatkan perhatian serius, karena model penghitungan bagi hasilnya adalah
bagi hasil dari minyak yang telah diproduksi setelah dikurangi harga
perolehan/biaya produksi yang menyedot rata-rata sebesar 50% dari total produksi,
dan sisanya (50%) dibagi dua yakni sebesar 70% untuk pemerintah dan 30% untuk
kontraktor8, hal ini minimal akan berlangsung selama 30 tahun. Dapat dibayangkan
dengan bagian yang tidak besar tersebut nyatanya dalam implementasinya banyak
penyimpangan dan penggelapan sehingga negara banyak dirugikan, dan hal ini
lantas menjawab pertanyaan selama ini bahwa meskipun Indonesia kaya akan
6 Komoditi minyak mentah yang diekspor adalah jatah bagi hasil dari produksi minyak yang menjadi hak kontraktor
dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikan (selain kebijakan pemberian insentif
harga yang lebih menarik) karena ketentuan bagi hasil minyak telah tertuang dalam kontrak dan tidak mengikat
kontraktor mengenai penggunaan/akan diapakan bagi hasil minyak yang didapatkan.
7 Bagi hasil yang didapatkan adalah besaran porsi minyak dimana volume yang dibagi dihitung berdasarkan estimasi
dari volume hasil produksi minyak dikalikan dengan harga ICP yang berlaku pada saat itu
8 Rata-rata konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak yang diberikan kepada perusahaan kontraktor adalah selama 30
tahun.
umihanik.blogspot.com 5 of 7
6. umihanik.blogspot.com
minyak, namun rakyat tidak dapat menikmati hasilnya karena yang banyak
menikmati adalah para kontraktor asing dan koruptor. Oleh karena itu guna
mengamankan porsi pemerintah yang sudah minim tersebut dan kemungkinan
untuk menambah penerimaan di sektor migas yang lebih besar maka diperlukan
dua upaya yang perlu dilakukan secara paralel yakni reformasi birokrasi di bidang
energi dan di sisi lain peninjauan kembali atas sistem bagi hasil yang ada.
Diperkirakan jika pemerintah mempunyai strong willingness untuk melakukan upaya
tersebut secara bersama-sama maka negara akan mendapatkan tambahan
penerimaan yang cukup signifikan dari sektor migas sebesar 40-50%. Adapun
mengenai effort berat yang harus dilakukan oleh pemerintah itu persoalan
selanjutnya yang perlu untuk ditindaklanjuti nanti.
3. Jika mengacu pada kesamaan potensi minyak yang dipunyai, nampaknya Indonesia
perlu untuk belajar banyak dalam hal tatakelola perminyakan mulai dari
eksplorasi/pencarian sumur minyak baru, eksploitasi/pengeboran, produksi,
distribusi, pemanfaatan dan alokasi hasil pajak termasuk didalamnya alokasi untuk
revitalisasi industri minyak, sistem bagi hasil dengan pihak kontraktor, sistem
pemantauan pelaksanaan kegiatan perminyakan yang ketat dari negara-negara
penghasil minyak lainnya yakni Malaysia dan Vietnam. Artinya dengan potensi
minyak yang sama nilai manfaat yang didapatkan utamanya oleh masyarakat juga
sama.
4. a. Tampaknya tingkat efisiensi dalam konsumsi energi di Indonesia selama periode
1998-2002 adalah terendah dibandingkan dengan 8 negara Asia tertentu
lainnya. Hal ini tercermin dari relatif tingginya ratio antara laju pertumbuhan
konsumsi energi terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Tegasnya ratio tersebut untuk Indonesia adalah 1,93 dibanding dengan Thailand
1,23; Vietnam 1,01; Malaysia 0,95; Pakistan 0,90; Korea Selatan 0,79; Philipina
0,62; India 0,61; dan China 0,59;
b Selain itu, untuk negara yang Gross National Income percapitanya kurang dari
1000 dollar, terlihat pula terjadinya penurunan dalam tingkat efisiensi konsumsi
energi di Indonesia selama periode 1990-2002. Dalam periode tersebut PDB
per Unit konsumsi energi di Indonesia menurun dari 4,3 menjadi 4,1, sedangkan
untuk China meningkat dari 2,1 menjadi 4,6; India dari 4,0 menjadi 5,0;
Pakistan dari 3,9 menjadi 4,3; dan Vietnam dari 3,3 menjadi 4,2
4. Tampaknya tidak ada upaya yang signifikan untuk menurunkan penggunaan minyak
bumi sebagai sumber pembangkit listrik di Indonesia selama periode 1998-2002,
baru setelah tahun 2004-2005 terdapat upaya penurunan meskipun tidak maksimal.
Berbeda dengan di Indonesia terlihat bahwa di Kawasan ASEAN lainnya dan di
China telah berhasil menurunkan penggunaan minyak bumi sebagai sumber
pembangkit listrik.
5. Terkait upaya efisiensi dan penurunan penggunaan/konsumsi minyak oleh
pemerintah dinilai kurang serius, oleh karenanya untuk penyempurnaan kebijakan
dibidang efisiensi energi minyak ke depan beberapa hal berikut perlu untuk
diperhatikan :
a. Penerapan kebijakan pembatasan konsumsi minyak tanah dengan
mengkonversikan ke LPG, perlu ditinjau dari aspek kualitas yang berpengaruh
bagi keselamatan/keamanan pemakaian tabung gas (telah banyak kasus
tabung gas meledak karena nyatanya konstruksi tabung, selang, dan kompor
gas yang didistribusikan ke masyarakat sangat ringkih, tipis, dan hanya bisa
dipakai selama dua jam) akibatnya masyarakat ketakutan untuk menggunakan
LPG dan cenderung kembali untuk mengkonsumsi9 minyak tanah. Meskipun
harga mahal karena langka namun karena tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu
jika pemerintah serius untuk melaksanakan kebijakan ini dan memikirkan aspek
9 Rumah tangga dengan 2 anak rata-rata mengonsumsi minyak tanah per hari maksimal 3 liter @ Rp 5000an. Volume
LPG hasil konversi minyak tanah dengan volume seberat 3 kg dapat dipakai selama seminggu dengan harga isi
ulang sebesar Rp 20.000. Sedangkan harga LPG reguler ukuran tabung 15 kg dengan rata-rata harga Rp 58.000
dapat dipakai selama sebulan.
umihanik.blogspot.com 6 of 7
7. umihanik.blogspot.com
sustainabilitynya maka yang perlu dilakukan ke depan adalah penyempurnaan
kualitas tabung. Selanjutnya penerapan kebijakan konversi ini perlu dipantau
dilapangan apakah telah berjalan sesuai harapan ataukah sebaliknya karena
investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup besar, dan jangan sampai
kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini menjadi sia-sia.
b. Bersamaan dengan kebijakan meningkatkan harga BBM untuk industri, ingin
pula diusahakan untuk melindungi rumah tangga berpendapatan rendah yang
banyak mengkonsumsi minyak tanah melalui kebijakan tidak menaikkan harga
minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Yang perlu diantisipasi adalah
karena diperkirakan kebijaksanaan diskriminasi harga minyak tanah di Indonesia
tidak berhasil mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan sangat mungkin
telah mendorong insentif untuk terjadinya manipulasi yang dilakukan oknum.
Sangat mungkin rumah tangga minimal telah membayar harga minyak tanah
40% lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah di samping
seringnya terjadi kelangkaan. Untuk itu perlu upaya perencanaan yang matang
dan pemantauan yang ketat.
c Rencana kebijakan efisiensi minyak lainnya yakni penerapan Smart Card yang
merupakan kebijakan temporer ketika harga minyak sedang membumbung
tinggi, idealnya telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : (1)
Biaya instalasi mesin smart card di spbu yang dipastikan menelan biaya triliunan
rupiah; (2) Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu itu gratis atau
membayar; (3) Apakah setiap dispenser BBM akan dipasangi EDC untuk
membaca log kartu cerdas?; (4) Apakah EDC itu akan online dengan server
utama? Kalau iya, berapa banyak sambungan telepon baru atau sambungan
vsat baru (seperti yang digunakan ATM) yang akan diperlukan; (5) Apakah kartu
cerdas menyimpan log sendiri? Kalau iya, berapa besar kapasitas penyimpanan
chip kartu cerdas itu?. Pertanyaan tersebut muncul karena sepertinya tidak
tampak ada kebijakan pemerintah yang pro terhadap transportasi umum yang
nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh kalangan. Artinya pemerintah
berusaha “memusuhi” para pengguna kendaraan pribadi tanpa menyediakan
solusi permanen dan jangka panjang bagi semua orang. Buruknya layanan
transportasi umum itulah yang membuat banyak kalangan kelas menengah
(bawah, sedang, dan atas) lebih memilih kendaraan pribadi.
*Data dan sumber informasi diperoleh dari berbagai sumber
umihanik.blogspot.com 7 of 7
8. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music