1. Nama : Umi Lestari Jurusan Magister Manajemen
NIM : 55118110041 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM
10 April 2019
A. Ethical Issues in Human Resource Management
Menurut Suresh (2011) Masalah etika ditemukan dalam aktivitas sumber daya manusia. Hal-
hal yang masuk ke dalam ranah etika SDM diantaranya adalah pekerjaan, upah dan
tunjangan, hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan, serta pelatihan dan pengembangan.
a. Cash and Incentive Plans
Yang termasuk dalam cash dan incentive plans adalah gaji dasar, rencana insentif
tahunan, rencana insentif jangka panjang, imbalan eksekutif (executive perquisites ) dan
perjanjian pemutusan hubungan kerja (PHK). Masalah cash and incentive plans menjadi
masalah yang cukup rumit, beberapa saran supaya pelaksanaannya sukses dikemukakan
oleh Mathis dan Jackson (2008) sebagai berikut :
 Mengembangkan rencana yang jelas , dapat dimengerti dan terus dikomunikasikan.
 Menggunakan ukuran kinerja yang realistis
 Menjaga agar rencana tetap terkini dan selalu berhubungan dengan tujuan organisasi
 Menautkan hasil kinerja ke pembayaran
 Mengidentifikasi insentif pembayaran variabel secara terpisah dari gaji pokok
b. Performance Appraisal
Penilaian adalah salah satu alat paling penting dalam pengelola an sumber daya manusia.
Penilaian kinerja menjadi dasar dalam pemberian gaji dan insetif, peluang promosi dan
bahkan motivasi bagi para pegawai sehingga pelaksanaanya harus dilakukan
berdasarkan etika. Menurut Misiak (2010) Penilaian etis adalah penilaian yang adil dan
objektif. Tidak ada seorangpun yang suka dinilai. Seseorang harus mengingat hal ini dan
mencoba menempatkan diri pada posisi yang dinilai. Saling pengertian dan saling
menghormati dengan menciptakan suasana yang terbuka dan ramah akan membuat
penilaian kinerja berjalan etis.
Menurut Adamiec dalam Misiak (2010) saat menilai karyawan, penting untuk mengikuti
aturan dalam penilaian perilaku, tindakan, efektivitas, bentuk, dan metode. Penilaian staf

2. bukan merupakan penilaian pribadi atau moral. Penilaian yang andal harus membuat
karyawan merasa dirinya penting, diperhatikan dan dihargai.
c. Race, Gender, Age and Disability
Praktek-praktek dalam memperlakukan karyawan berdasarkan ras, asal etnis, jenis
kelamin, atau kecacatan sebagian besar telah dihentikan. Kerangka hukum dan peraturan
telah berevolusi yang telah meningkatkan perilaku di tempat kerja (Suresh, 2011)
Profesional sumber daya manusia harus memastikan bahwa organisasi harus mematuhi
undang-undang anti-diskriminasi dan pelecehan. Diskriminasi dan pelecehan karyawan
berdasarkan ras, gender, atau agama adalah masalah etika yang dihadapi personel
sumber daya manusia setiap hari (Scott,2019)
d. Employment Issues
Praktisi SDM lebih cenderung menghadapi dilema etika di bidang perekrutan karyawan.
Salah satu tantangan adalah menjadi teman eksekutif yang memiliki posisi tinggi. Dalam
proses perekrutan dilarang untuk membuat keputusan perekrutan berdasarkan faktor-
faktor yang tidak terkait dengan pekerjaan misalnya jenis kelamin, ras, agama, asal
kebangsaan, warna kulit, kecacatan, dan usia. Etomi (2002) mendefinisikan perekrutan
sebagai upaya menarik sejumlah individu dengan profil yang tepat dalam hal kualifikasi,
pengalaman, keterampilan, dan atribut terkait lainnya yang menunjukkan minat mereka
dalam bekerja untuk organisasi.
e. Privacy Issues
Setiap karyawan adalah individu yang memiliki sisi pribadi yang harus dihormati dan
tidak diganggu. Karyawan menginginkan perusahaan untuk melindungi kehidupan
pribadinya. Kehidupan pribadi ini dapat mencakup hal-hal seperti kepercayaan, agama,
politik dan sosialnya, dll. Kehidupan pribadi seorang karyawan yang tidak mempengaruhi
kehidupan profesionalnya oleh karenannya harus bebas dari tindakan mengganggu dan
tidak beralasan. Menurut Sinha (2019), ada beberapa dilemma yang dihadapi perusahaan
terkait dengan privasi pegawai diantaranya adalah kebutuhan perusahaan akan informasi
terutama tentang karyawan saat bekerja mungkin bertentangan dengan privasi karyawan
tersebut.
f. Restructuring and Layoff
Sinha (2019) mengemukakan bahwa restrukturisasi organisasi sering mengakibatkan
adanya praktik PHK. Praktik PHK bukanlah sesuatu yang tidak etis, jika dilakukan dalam

3. penuh keadilan dan kesetaraan serta memperhatikan kepentingan karyawan yang
terkena PHK.
B. Masalah Perusahaan yang menjual saham ke investor asing dikaitkan dengan Ethical
Issues pada Human Resource Management
Setiap perusahaan didirikan dengan harapan mempertahankan kelangsungan usahanya,
berkembang pesat dan dapat bertahan untuk jangka panjang. Semua perusahaan memiliki
kesempatan untuk menjadi perusahaan publik dengan menawarkan dan menjual sebagian
sahamnya kepada publik, dan mencatatkan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”). Untuk
selanjutnya sahamnya diproses tersebut disebut dengan “Go Public”. Dengan melalukan “Go
Public” perusahaan akan memperoleh :
1. sumber pendanaan baru,
2. Memberikan keunggulan kompetitif pada untuk pengembangan usaha,
3. Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain dengan pendanaan saham,
4. Meningkatkan going concern,
5. meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan
Meski demikian akan terdapat konsekuensi yang akan dihadapi oleh perusahaan yaitu :
1. Berbagi kepemilikan
2. Mematuhi pasar modal yang berlaku
(Anonim 1, 2019)

4. Berbagai keuntungan di atas yang mendorong perusahaan untuk menjual sahamnya untuk
mendapatkan pendanaan. Pada kenyataanya banyak perusahaan Indonesia yang menjual
sahamnya di bursa luar negeri sehingga banyak investor asing yang akhirnya memiliki saham-
saham perusahaan tersebut, walaupun persentasenya tetap harus sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Sekitar 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tercatat melantai di Bursa Efek
Indonesia. Sebagian sahamnya saat ini telah dimiliki oleh publik termasuk di beli oleh
perusahaan asing. Lantas apakah ini berarti BUMN-BUMN yang melantai di bursa saham jadi
milik asing? Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kementerian BUMN, Teddy Purnama
menjelaskan, walau sebagian saham BUMN yang ada melantai di Bursa Efek Indonesia
dimiliki publik termasuk asing, pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk menentukan
pengelolaan atau kebijakan BUMN itu sendiri. Ia menegaskan, pemerintah masih menguasai
mayoritas saham di seluruh BUMN yang sudah melantai di bursa atau initial public offering
(IPO). Teddy juga memastikan, bahwa pemerintah tetap membatasi jumlah saham yang dibeli
oleh perusahaan asing.
Selain BUMN, banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tapi menjual
sahamnya di bursa saham luar negeri dan tidak mencatatkan sahamnya di BEI. Menurut
direktur utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 42 perusahaan yang mencatatkan sahamnya
di bursa asing tetapi beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar di
bursa saham di Singapura, New York, Malaysia, Hong Kong, Sydney (Aditya,2018). Otoritas
Bursa Efek Indonesia mengkritik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, tetapi
mencatatkan saham di bursa luar negeri. Sebagai contoh Sinarmas Land Ltd, perusahaan
yang memiliki tiga anak usaha di Indonesia namun mencatatkan sahamnya di bursa efek
Singapura. Namun ada juga perusahaan yang memutuskan untuk mendaftarkan sahamnya di
BEI dan bursa luar negeri, contohnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). selain
mencatatkan sahamnya di BEI juga menaruh sahamnya di New York Stock Exchange.
Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong dan memastikan
bahwa perusahaan - perusahaan tersebut dapat mencatatkan sahamnya di dalam negeri.
Winosa (2014) menuliskan bahwa direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek
Indonesia (BEI) Samsul Hidayat menilai sejumlah regular cost yang harus dibayar anggota
BEI menjadi salah satu penyebab emiten lebih tertarik mendaftarkan sahamnya di bursa luar

5. negeri. Alasan lain, adalah lokasi operasional seperti buyer dan kreditur yang lebih dekat
dengan emiten. Buyer dan kreditur akan lebih mempercayai saham yang bisa mereka monitor
langsung, yakni yang berada dalam negara yang sama. Selain itu, tingkat harga juga
mempengaruhi penjualan saham perdana. Hal pertama yang dilihat emiten saat menjual
saham perdana adalah banyak atau tidaknya pembeli. Banyaknya jumlah pembeli berarti
emiten memiliki kemungkinan likuiditas saham yang kuat.
 Saran supaya semakin banyak perusahaan yang mencatatkan dan menjual sahamnya di
dalam negeri sehingga semakin banyak insvestor domestic yang dapat membeli saham :
1. Pemerintah mendorong perusahaan untuk mencatatkan dan menjual sahamnya di
bursa saham dalam negeri
2. Mempermudah birokrasi dalam proses “ Go Public” perusahaan-perusahaan dalam
negeri
3. Menyederhanakan “regular cost “ yang harus dibayar oleh anggota BEI
 Saran dengan adanya investor asing yang berbisnis di Indonesia : Investor asing
diutamakan yang berbentuk FDI (Foreign Direct Investment). Yang dimaksud dengan FDI
adalah dimana perusahaan multinasional membangun anak perusahaan mereka di
negara lain, yang menjadi tujuan ekspor untuk mempermudah kegiatan ekspor-impor dan
juga menghemat biaya. Jika investor asing hanya melalukan investasi dalam bentuk
saham (Foreign Portofolio Investment) maka kurang menguntungkan bagi negara tujuan
investasi daripada investasi langsung (FDI), karena pada investasi portofolio, saham atau
obligasi dapat dijual dengan cepat dan kadang-kadang dipandang sebagai upaya jangka
pendek untuk menghasilkan uang, daripada investasi jangka panjang dalam
perekonomian. Keuntungan adanya FDI adalah :
1. Menyerap tenaga kerja
2. perusahaan melatih karyawan lokal untuk meningkatkan produktivitas mereka
3. Akan muncul lapangan kerja tambahan dalam rantai pasokan jika pemasok lokal
digunakan
4. Menggunakan SDM lokal sehingga terhindar dari potensi konflik sosial.
5. Adanya transfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga lokal

6. Daftar Pustaka
Anonim 1.2019. Panduan Go Public. Jakarta : PT.Bursa Efek Indonesia.
Aditya,A.2018. Jokowi Sayangkan Perusahaan RI yang Listing di Luar Negeri.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20180220201059-17-4935/jokowi-sayangkan-
perusahaan-ri-yang-listing-di-luar-negeri (diakses tanggal 11 April 2019, Jam 19.30)
Etomi, E. (2002). The Changing Face of Recruitment and Selection. Human Resource
Management, Journal of the Institute of Personnel Management of Nigeria.Vol.11, N0.1,
pp.26-33
Mathis, R.L and Jackson, J.H.2008. Human Resources Management : Twelfth Edition, USA :
Thomson South-Western
Misiak, S.2010.Ethical System for Employee Performance Appraisal in Practice. Economics
and Sociology Vol. 3, No2, 2010, pp. 101-113.
Scott,S.2019. Ethical Issues Facing HR. https://smallbusiness.chron.com/ethical-issues-
facing-hr-10821.html (diakses tanggal 10 April 2019 jam 5.20 WIB)
Sinha,K.2019. 7 Ethical Issues Faced by Human Resource.
http://www.yourarticlelibrary.com/business/ethics/7-ethical-issues-faced-by-human-
resource/64101. (diakses tanggal 11 April 2019, Jam 19.30)
Suresh, S. 2011. Ethical Issues in Human Resource Management. Management and Labour
Studies Vol. 36 No. 4
Wareza,M.2018. Bursa Kritik Perusahaan Listing di Luar, Operasi di Indonesia.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20180214170307-17-4424/bursa-kritik-perusahaan-
listing-di-luar-operasi-di-indonesia (diakses tanggal 11 April 2019, Jam 19.30)
Winosa, Y.2014. Terlalu Banyak Iuran, Perusahaan Lokal Lebih Pilih "Listing" di Luar Negeri.
https://www.beritasatu.com/investasi-portofolio/201334-terlalu-banyak-iuran-perusahaan-
lokal-lebih-pilih-listing-di-luar-negeri.html