Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap

1. TERM OF REFERENCE (ToR)
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
DI PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022

2. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN KAMPUNG
Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Ataruri Perkantoran Gubernur – Manokwari Tlp/Fax (0986) ……..
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
DI PROVINSI PAPUA BARAT
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat dalam program
pemberdayaan masyarakat dan kampung yang dilaksanakan setiap tahun melalui
kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kampung, melakukan dukungan kepada
pemerintah kampung dalam melakukan pembangunan dikampung melalui pelatihan
kepada aparat kampung yang difokuskan kepada bendahara/kaur keuangan kampung.
Peningkatan kapasitas aparatur kampung diharapkan akan mendukung kepala
kampung untuk melaksanakan kewenangannya terkait perencanaan, pengaanggaran,
pelaksanaan, pelaporan perpajakan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi dalam rangka mewujudkan transparansi dalam penggunaan dana kampung.
Peningkatan kapasitas bendahara/kaur keuangan kampung adalah hal yang sangat
mendesak dan sensitive terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan
kampung. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan diteruskan melalui Surat
Edaran Gubernur Papua Barat yang mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian atas peraturan Bupati/Walikota mengenai
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Di Provinsi Papua Barat belum semua kampung dapat melaksanakan perencanaan
sampai dengan pelaporan berdasarkan Permendagri tersebut, sehingga perlu dilakukan
pelatihan melaui BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ADMINSITRASI KEUANGAN DESA
DI PROVINSI PAPUA BARAT, yang mana termasuk didalam tentang Permendes Nomor
13 Tahun 2020 dan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

3. II. DASAR HUKUM
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa;
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan
dana desa tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana
desa tahun 2022;
5. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman
pengembangan kapasitas apartur pemerintahan kampung.
III. TUJUAN PELATIHAN
Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain :
1. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan/kemampuan aparatur desa
tentang administrasi pemerintahan desa;
2. Meningkatkan pengetahuan aparatur desa dengan fokus pada laporan keuangan
desa dan mendorong tertib administrasi pelayanan desa;
3. Bimtek ini dapat memberikan motivasi dan semangat kerja, menciptakan aparatur
desa yang berkualitas dan berintegritas serta semakin memahami tugas dan
fungsinya;
4. Penguatan tentang Pajak Dana Kampung.
IV. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah :
1. Aparatur desa mampu menyusun laporan pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
2. Diharapkan aparatur pemerintahan desa mampu menyusun dan menyampaikan
laporan atas pelaksanaan tugas, kewenganan, hak, dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

4. 3. Aparatur desa dapat mempersipakan Data dan informasi pelaksanaan kegiatan di
desa yang dibutuhkan dan bisa diperoleh dengan mudah dan cepat pada saat
pelaksanaan monitoring yang akan dilaksanakan oleh DPMK Provinsi dan
Kabupaten.
V. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
Tempat Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari waktu
efektif, yaitu tanggal 02 s.d 05 Agustus 2022. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan di
City View Hotel, Jln. Srigunting, Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.
VI. METODE PELAKSANAAN
Bimtek ini dilakukan dengan metode pembelajaran bagi orang dewasa, dengan ciri -
ciri sebagai berikut :
a. Menghargai, mendayagunakan, memperhatikan pengetahuan dan pengalaman
yang dimiliki peserta;
b. Memusatkan perhatian pada penemuan dan pemecahan masalah yang dihadapi
peserta;
c. Keikutsertaan peserta secara aktif dan merata dalam seluruh proses diskusi
d. Mengutamakan kebersamaan antara fasilitator, panitia dan peserta dalam
pelaksanaan Bimtek ini.
VII. MATERI DAN JUMLAH SESI PELATIHAN
Materi yang dibahas dan jumlah sesi untuk Pelatihan diantaranya :
NO MATERI NARASUMBER SESI/WAKTU
1
Kewenangan Provinsi Papua Barat dalam
Pelaksanaan Dana Desa
Kepala DPMK Provinsi Papua
Barat
3 Jam
2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dirjen Permendes Kemendagri 3 Jam
3 Prioritas Penggunaan Dana Desa
Kabid Pemkam - DPMK
Provinsi Papua Barat
3 Jam
4
Penerapan, Pemanfaatan dan Simulasi
Penginputan Aplikasi SISKEUDES
KPW7 Provinsi Papua Barat 3 Jam
5
Sistem Perpajakan Desa untuk
Bendahara/Kaur Keuangan Desa
Kantor Pajak Pratama Provinsi
Papua Barat
3 Jam

5. VIII. JADWAL KEGIATAN BIMTEK
NO HARI/TANGGAL
/JAM
RENCANA KEGIATAN JAM/SESI NARASUMBER/ FASILITATOR
1 2 3 4 5
1 Selasa, 02 Agustus 2022
12.00 - 16.00 Registerasi Peserta
16.00 - 17.00 ISTIRAHAT
17.00 - 19.00 Pembukaan Kegiatan BIMTEK
19.00 Makan Malam/Istirahat
2 Rabu, 03 Agustus 2022
06.00 - 09.00 Sarapan Pagi
09.00 - 12.00 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa 3 DIRJEN PERMENDES KEMENDAGRI
12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia
13.00 - 16.00 Kewenangan Provinsi Papua Barat
Dalam Pelaksanaan Dana Desa
3 LINCE IDORWAY, SH., MM
16.00 - 16.10 SNACK SORE Panitia
16.10 - 19.10 Prioritas Penggunaan Dana Desa 3 MARIO Y. KAMEUBUN, S.STP.,MM
19.10 Makan Malam/Istirahat
3 Kamis, 04 Agustus 2022
06.00 - 09.00 Sarapan Pagi Panitia
09.00 - 12.00 Perpajakan Desa untuk
Bendahara/Kaur Keuangan Kampung
3 Kantor Pajak Pratama Provinsi
Papua Barat
12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia
13.00 - 16.00 Penerapan, dan Pemanfaatan Aplikasi
SISKEUDES
2 KPW7 Provinsi Papua Barat
16.00 - 17.30 SNACK SORE Panitia
19.00 Makan Malam/Istirahat
4 Jumat, 05 Agustus 2022
06.00 - 09.00 Sarapan Pagi
09.00 - 12.00 Simulasi pengimputan aplikasi
SISKEUDES
1 KPW7 Provinsi Papua Barat
12.00 - 13.00 ISHOMA
09.00 - 10.00 Penutupan Kegiatan BIMTEK
5 Sabtu, 06 Agustus 2022
06.00 - 09.00 Sarapan Pagi
09.00 - 12.00 Check Out

6. IX. PESERTA
Peserta yang diharapkan hadir berasal dari 7 (tujuh) Kabupaten yang berada di wilayah
Sorong Raya, setiap kabupaten menunjuk 1 (satu) kampung dengan jumlah peserta
sebanyak 3 (tiga) orang peserta, keseluruhan peserta sebanyak 25 (dua puluh lima)
orang. Nama Kabupaten yang mengikuti kegiatan seperti pada tabel berikut :
NO KABUPATEN Banyaknya
Peserta
KETERANGAN
1 SORONG 3
Kepala Kampung, Sekretaris dan
Bendahara/Kaur Keuangan Kampung
2 RAJA AMPAT 3
3 TAMBRAUW 3
4 SORONG SELATAN 3
5 MAYBRAT 3
6 FAK - FAK 3
7 KAIMANA 3
X. PANITIA PELAKSANA
Panitia terdiri atas 13 (tiga belas) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Provinsi Papua Barat, yaitu :
1. MARIO YOSIAS KAMEUBUN,S.STP., MM
2. DENY RUMBRUREN, S.IP
3. JEMS KIRIWENNO,SE
4. FRANSINA KARET, SE
5. UMY RIANTI, S.Sos
6. AMY ZAZMYAL, S.STP
7. OKTAVIAN SOTER
8. RAFAEL BARANSANO
9. NELSON G. RUAMBA
10. ALEXANDER SENTUF
11. SUARLIN TOREY
12. CHRISTIAN SONDAKH
13. YONAS MANDACAN

7. XI. TUGAS PANITIA
1. Melakukan persiapan seperti menyusun jadwal pelatihan, media-media
pelatihan, bahan serahan, tempat dan distribusi undangan peserta;
2. Berkomunikasi dengan kelompok Pemateri untuk memastikan kesiapan
pemateri dalam melaksanakan pelatihan;
3. Menyiapkan daftar hadir peserta dan kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk
mendukung proses pelatihan;
4. Membuat dokumentasi pelatihan dan laporan penyelenggaraan kegiatan
pelatihan.
XII. PEMBIAYAAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung di danai oleh Dana
Otonomi Khusus (OTSUS) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.
XIII. PENUTUP
Demikian Term of Reference (ToR) ini kami buat, dengan harapan kegiatan ini bisa
berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan
dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam pembuatan Term of Reference (ToR) ini.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Manokwari, 22 Juli 2022
KEPALA DINAS
LINCE IDORWAY, SH.,MM
(Pembina IV/d)
NIP. 19630203 198603 2 013