Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksi...
2 | P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan kompone...
3 | P a g e
praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh treasury Laporan diperikssa oleh auditor independen
Cash accounting A...
4 | P a g e
5. Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada
organis...
5 | P a g e
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan
membelanjakan kas atau sumber daya kas, me...
6 | P a g e
2.1 Teori Pelaporan dalam Sektor Publik
Ada 2 jenis pelaporan yang dikenal dalam Sektor Publik, yaitu Pelapora...
7 | P a g e
 Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan
mem...
8 | P a g e
2.1.2.2 Laporan Kinerja keuangan (Lapoan Surplus-Defisit)
Atau disebut juga Laporan Pendapatan dan Biaya, Lapo...
9 | P a g e
2.1.2.4Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas
selama satu periode terten...
10 | P a g e
c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan
d. Kesesuaian kebijaka-kebijakan akuntan...
11 | P a g e
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih antara transfer periode berjalan dan t...
12 | P a g e
Ditangguhkan, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang
Bunga
 Kewajiban Jangka Panjang, menjelaskan akun...
13 | P a g e
iv. Pengungkapan Lainnya, berisi beberapa hal yang mempengaruhi
laporan keuangan antara lain:
 Penggantian m...
14 | P a g e
2.2.2 Dasar akrual (accrual base)
Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah
s...
15 | P a g e
Pemegang Kas – Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Umum, Belanja
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasar...
16 | P a g e
Sama hal-nya dengan posting pada perusahaan swasta, posting dalam hal ini
juga mengelompokkan berdasarkan daf...
17 | P a g e
Sistem pencatatan dalam akuntansi terbagi menjadi dua yaitu single
book keeping entry dan double book keeping...
18 | P a g e
satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-
kurangnya unsur-unsur sebagai berikut...
19 | P a g e
2.5.1.2 Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan...
20 | P a g e
Gambar 2.5.1.3 Laporan Arus Kas DKI Jakarta
21 | P a g e
2.5.1.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
d...
22 | P a g e
2.5.2 LSM
Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi
yang berguna untuk mengambil keputu...
23 | P a g e
atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam
laporan keuangan periode bersangku...
24 | P a g e
b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja
manajer.
c. Kemampuan organisasi untuk terus...
25 | P a g e
a. kas dan setara kas;
b. piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
c. persediaan;
d. se...
26 | P a g e
Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa,
penjualan barang, sumbangan, dan dividen a...
27 | P a g e
2.5.3.2 Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pe...
28 | P a g e
Gambar 2.5.3.2 Contoh bentuk Laporan Arus Kas Yayasan
2.5.3.3Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas...
29 | P a g e
(a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
(b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi
dan ...
30 | P a g e
Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan
barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pe...
31 | P a g e
Gambar 2.5.3.3 Contoh Bentuk Laporan Aktivitas Yayasan
32 | P a g e
2.6 Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-unsurnya di Negara-negara Lain
2.6.1 Jepang
Formasi Laporan Keua...
33 | P a g e
 Terkait dengan present value of future pension benefits,karena jumlah
yang dievaluasi pada revaluasi actuar...
34 | P a g e
 Laporan Arus Kas
 Catatan atas Laporan Keuangan
2.6.2 India
Pelaporan keuangan di India meliputi:
 Rekeni...
35 | P a g e
BAB III
STUDI KASUS
Bentuk Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No.45 versus Laporan Keuangan Yayasan
Sekolah Un...
36 | P a g e
Untuk biaya administrasi meliputi manajemen dan umum serta penghimpunan dana,
yang mana manajemen dan umum di...
37 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan
se...
38 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publki (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Erlangga
Mardiasmo, ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik

67.125 visualizaciones

Publicado el

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Publicado en: Economía y finanzas
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/33tKWiU ❶❶❶
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • terima kasih
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik

  1. 1. 1 | P a g e BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Untuk itulah kelompok kami yang mana mendapatkan kesempatan untuk menyajikan pembahasan mengenai pelaporan keuangan sektor publik berusaha untuk menyampaikan Pelaporan Keuangan Sektor Publik secara singkat, padat dan jelas. 1.2 Tujuan Makalah Tujuan dari pembuatan makalah ini selain sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi para mahasiswa/I mengenai pelaporan Keuangan Sektor Publik yang berbeda dengan Pelaporan Keuangan Perusahaan swasta.
  2. 2. 2 | P a g e BAB II PEMBAHASAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan Keuangan Sektor publik merupakan representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector publik. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi pengguna eksternal, laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi Sektor Publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabiltas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.  PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Sebagian besar perbedaan dan persamaan laporan keuangan sector public dan swasta adalah sebagai berikut: Perbedaan Laporan Departemen Pemerintah Laporan KeuanganSektor Swasta Focus finansial dan politik Focus financial Kinerja diukur secara financial dan non- finasial Sebagian besar kinerja diukur secara financial Pertanggungjawaban kepada perlemen dan masyarakat luas Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada bagian organisasi Berfokus kepada organisasi secara keseluruhan Melihat kemasa depan secara detail Tidak dapat melihat masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan Aturan pelaporan ditentukan oleh undang- undang, standar akuntansi, pasar modal, dan
  3. 3. 3 | P a g e praktik akuntansi Laporan diperiksa oleh treasury Laporan diperikssa oleh auditor independen Cash accounting Accrual accounting Persamaan Dokumen-dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relations) A. Tujuan Umum dari Laporan Keuangan Sektor Publik 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan Organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
  4. 4. 4 | P a g e 5. Hubungan Masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4 Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah: 1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
  5. 5. 5 | P a g e 6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. C. Kebutuhan Informasi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
  6. 6. 6 | P a g e 2.1 Teori Pelaporan dalam Sektor Publik Ada 2 jenis pelaporan yang dikenal dalam Sektor Publik, yaitu Pelaporan Kinerja dan Pelaporan. Pelaporan Kinerja, merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikandan melaporkan kinerja keseluruhan aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini juga merupakan wujud dari proses akuntanbilitas. Entitas yang berkewajiban (sebaiknya) untuk membuat laporan ini antara lain adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, unit pelaksana teknis, LSM, partai politik (ParPol), Yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pelaporan Keuangan, merupakan refleksi dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasisektor public dalam kurun waktu tertentu. 2.1.1 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik 2.1.1.1 Tujuan Umum Laporan Keuangan Untuk Organisasi Sektor Publik Bagi organisasi Sektor Publik seperti halnya pemerintahan, tujuan umum laporan keuangan adalah : Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan (stewardship). Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 2.1.1.2 Tujuan Khusus Laporan Keuangan Untuk Organisasi Sektor Publik Tujuan khusus dari pelaporan keuangan untuk organisasi Sektor Publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntanbilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara :  Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.  Menyediakan informasi mengenai bagaimana enntitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kasnya.
  7. 7. 7 | P a g e  Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.  Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.  Menyediakan informasi secara kesuluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 2.1.2 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik Penyajian Laporan Keuangan Terdiri dari : 2.1.2.1Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Atau biasa dikenal juga dengan Neraca, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Secara minimumnya, laporan keuangan harus memasukkan akun-akun yang menyajikan jumlah berikut : Properti, Pabrik, dan Peralatan Aktiva tidak berwujud Aktiva Keuangan [selain pada point (d), (f), dan (h) Investasi yang diperlakuakan dengan metode ekuitas Persediaan Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer Piutang dari transaksi Pertukaran Kas dan setara kas Utang pajak dan transfer Utang karena transaksi pertukaran Cadangan (provision) Kewajiban tidak lancer Partisipasi minoritas Aktiva atau ekuitas neto
  8. 8. 8 | P a g e 2.1.2.2 Laporan Kinerja keuangan (Lapoan Surplus-Defisit) Atau disebut juga Laporan Pendapatan dan Biaya, Laporan Surplus-Rugi, Laporan Operasi atau yang lebih biasa digunakan, Laporan laba-Rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan ini harus mencakup minimum : Pendapatan dari aktivitas operasi Surplus atau defisit dari aktivitas Operasi Biaya Keuangan (Biaya pinjaman) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas Surplus atau defisit dari aktivitas biasa Pos-pos luar biasa Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto Surplus atau defisit neto untuk periode 2.1.2.3 Laporan Perubahan Aktiva atau Ekuitas Neto Menggambarkan kenaikan ataupun penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan pada laporan keuangan. Perubahan aktiva atau ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama periode tertentu. Pendapatan dan juga biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva’ekuitas netodari tiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan ini mencakup : a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.
  9. 9. 9 | P a g e 2.1.2.4Laporan Arus Kas Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investigasi. Informasi arus kas sangat bermanfaatbagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. 2.1.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan Sektor Publik Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari setiap laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan akun-akun laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CALK bertujuan menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Juncto Permendagri No.59 Tahun 2007, Catatan Atas Laporan Keuangan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut: 1. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-undang APBN/Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Kerja Keuangan yang harus mencakup:  Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan  Memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu pelaporan entitas pelaporan.  Menguraikan prosedur yang telah dan dijalankan oleh manajemen agar dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan itu relevan. 3. Kebijakan Akuntansi yang memuat : a. Entitas Pelaporan b. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  10. 10. 10 | P a g e c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan d. Kesesuaian kebijaka-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan 4. Penjelasan Tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas i. Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan  Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan.  Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara pendapatanperiode berjalan dan pendapatan periode yang lalu  Penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan  Belanja Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran belanja. Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara belanja periode berjalan dan belanja periode yang lalu Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.  Transfer Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.
  11. 11. 11 | P a g e Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara transfer periode berjalan dan transfer periode yang lalu Penjelasan atas masing-masing jenis transfer  Pembiayaan Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pembiayaan. Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara pembiayaan periode berjalan dan pembiayaan periode yang lalu. Penjelasan atas masing-masing jenis pembiayaan. ii. Neraca Pengungkapan akun-akun neraca yaitu :  Aset Lancar, menjelaskan akun-akun yang ada pada pos atau bagian aset lancer seperti kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Piutang  Investasi Jangka Panjang, menjelaskan akun-akun seperti Penyertaan modal pemerintahan, investasi dalam obligasi, dan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  Aset Tetap, untuk seluruh akun yang ada dalam kelompok ini diungkapkan dasar pembukuannya. Juga harus diungkapkan (jika ada) perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara bagian keuangan dengan bagian pengelola/pencatat aset. Daftar aset tetap juga harus dilampirkan dalam laporan keuangan.  Aset Lainnya, menjelaskan akun-akun seperti Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan pihak ketiga.  Kewajiban Jangka Pendek, menjelaskan akun-akun seperti Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN), Pendapatan yang
  12. 12. 12 | P a g e Ditangguhkan, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Bunga  Kewajiban Jangka Panjang, menjelaskan akun-akunseperti Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, dan Utang Luar Negeri  Ekuitas Dana Lancar, menjelaskan akun-akun seperi Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan  Ekuitas Dana Investasi, menjelaskan akun-akun seperti Diinvestasikan jangka Panjang dan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. iii. Laporan Arus Kas  Arus Kas dari Aktivitas Operasi, menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas operasi seperti Pendapatan Pajak dan belanja Pegawai.  Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan, menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan seperti Pendapatan Penjualan Aset tetap dan Belanja Aset  Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas Pembiayaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran.  Arus Kas dari Aktivitas Non-anggaran, penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM Khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat.
  13. 13. 13 | P a g e iv. Pengungkapan Lainnya, berisi beberapa hal yang mempengaruhi laporan keuangan antara lain:  Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan  Kesalahan manajemen pemerintahan lalu yang telah dikoreksi manajemen pemerintah yang baru.  Kontijensi, yaitu kondisi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Hal ini harus diungkapkan pada catatan atas neraca  Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang hatus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.  Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan  Kejadian yang mempunyai dampak social, seperti pemogokan yang harus diatasi pemerintah  Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) yang berpengaruh secara signifikan pada akun yang tersaji di neraca. 2.2 Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik 2.2.1 Dasar kas (cash base) Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada utang. Penyesuaian saham tidak dilakukan, karena akun tidak memerhatikan pencatatan, dimana yang diperhatikan hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk pembelian (sehingga tidak ada gambaran tentang penutupan saham/closing stock figure.
  14. 14. 14 | P a g e 2.2.2 Dasar akrual (accrual base) Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut: Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Penerapan dasar akrual akan sangat memengaruhi sistem akuntansi yang digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Pengetahuan yang lengkap tentang “siapa yang meminjami uang dan berapa banyak”, serta pada saat yang sama, “siapa yang dipinjami dan berapa banyak”. Oleh karena itu, organisasi sektor publik akan membuat catatan yang sangat teliti dari para debitor dan kreditor. Jadi, sistem akuntansi yang dibangun dapat dipilah mana yang berorientasi utang dan mana yang berorientasi piutang. 2.2.3 Accounting Fund (Akuntansi Dana) Akuntansi dana merupakan salah satu alternative system akuntansi di sektor public yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sector swasta, akuntansi dana tidak begitu popular karena kecilnya dana kas yang disimpan. Namun, bagi sector public dana kas sector publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sector public, sehingga sistem akuntansi lebih memprioritaskan pengelolaan dana. 2.3 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik 2.3.1 Transaksi Merupakansuatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung dalam kegiata operasi suatu entitas (jual-beli). Pencatatan transaksi akuntansi adalah :
  15. 15. 15 | P a g e Pemegang Kas – Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Pemegang Kas – Bendahara Proyek (Belanja Modal) Pemegang Kas – Bendahara Gaji Pemegang Kas – Bendahara Penerima Gambar 2.3.1 Siklus Akuntansi Jenis Transaksi menurut jenisnya terbagi menjadi : Transaksi Kas, transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contohnya Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll. Transaksi Non-kas, transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang, pendapatan, belanja tapi tidak mempengaruhi kas. Contohnya penerimaan aktiva tetap dari Donatur, Pembebasan Utang. 2.3.2 Analisis Bukti Transaksi Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi ini, nantinya akan dianalisis kemudian digunakan untuk dasar pencatatan. 2.3.3 Mencatat Data Transaksi Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal 2.3.4 Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang dicatat (Posting) Dokumen SiklusSiklus AkuntansiAkuntansi Catatan Laporan Dokumen Transaksi Buku Pembantu Daftar Saldo Kertas Kerja Penyesuaian Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Lap Keuangan Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan
  16. 16. 16 | P a g e Sama hal-nya dengan posting pada perusahaan swasta, posting dalam hal ini juga mengelompokkan berdasarkan daftar nama akun yang ada pada buku besar. 2.3.5 Penerbitan Laporan dan Catatannya Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan dalam buku besar yang kemudian sesuai dengan catatan tersebut, dibuat laporan keuangan yang nantinya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan Sektor Publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisi untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya. 2.4 Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik 2.4.1 Tahap pencatatan dan penggolongan yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan yang dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah media pencatatan transaksi secara urut waktu (kronologis). Manfaat jurnal adalah menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi, dapat memberikan gambaran secara kronologis, jurnal dapat dibagi menjadi berberapa jurnal khusus yang memungkinkan pengerjaan oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan, apabila terjadi kesalahan maka akan lebih mudah menemukannya dalam jurnal daripada mencari pada buku besar. 2.4.2 Tahap pengikhtisaran transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam jurnal, diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar dalam jangka waktu tertentu. Buku besar dibagi menjadi buku besar umum dan buku besar pembantu. Adapun fungsi dari buku besar umum adalah mengumpulkan data transaksi kemudian mengklasifikasikannya untuk divalidasi, mencatat penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan keuangan. 2.4.3 Tahap pelaporan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyederhanaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja.
  17. 17. 17 | P a g e Sistem pencatatan dalam akuntansi terbagi menjadi dua yaitu single book keeping entry dan double book keeping entry. Single book keeping entry adalah sistem pencatatan yang hanya melibatkan satu buku besar untuk pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Sedangkan, double book keeping entry adalah sistem pencatat transaksi pada lebih dari satu akun buku besar. Pemilihan sistem pencatatan ini tergantung pada karakteristik entitas, pada entitas yang tidak begitu kompleks tidak terlalu memerlukan double book keeping entry. 2.5 Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-Unsurnya di Organisasi Sektor Publik 2.5.1 Pemerintah Pusat Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi disusun oleh suatu komite standar yang independen yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal yang akan 2.5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam
  18. 18. 18 | P a g e satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang- kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: a) pendapatan; b) belanja; c) transfer; d) surplus/defisit; e) pembiayaan; f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Gambar 2.5.1.1 contoh Laporan Realisasi Anggaran PemDa
  19. 19. 19 | P a g e 2.5.1.2 Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat pemerintah pusat, merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian/lembaga. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya Neraca mencantumkan sekurang- kurangnya pos-pos 39 berikut: a) kas dan setara kas; b) investasi jangka pendek; c) piutang pajak dan bukan pajak; d) persediaan; e) investasi jangka panjang; f) aset tetap; g) kewajiban jangka pendek; h) kewajiban jangka panjang; i) ekuitas dana. 2.5.1.3 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
  20. 20. 20 | P a g e Gambar 2.5.1.3 Laporan Arus Kas DKI Jakarta
  21. 21. 21 | P a g e 2.5.1.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan ,handal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif ) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka transpaansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.
  22. 22. 22 | P a g e 2.5.2 LSM Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan, di samping untuk menunjukan akuntabilitas organisasi serta menjaga tingkat kepercayaan sumber dana dengan: a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya; c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi LSM dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya; d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya; dan e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Laporan keuangan LSM juga memainkan peranan prediktif dan prospektif yang menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi banyaknya sumber daya yang diisyaratkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dapat dihasilkan oleh operasi yang berkelanjutan, dan risiko ketidakpastian di masa depan. Laporan keuangan dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya, seperti: a. Mengindikasikan apakah sumber daya telah ditetapkan dan digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; dan b. Mengindikasikan apakah sumber daya telah ditetapkan dan digunakan sesuai dengan persyaratan, termasuk batas keuangan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di masing-masing LSM. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan LSM harus disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima
  23. 23. 23 | P a g e atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan. Oleh karena itu, dengan penggunaan dasar akrual, laporan keuangan LSM dapat menyediakan jenis transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya. Laporan keuangan LSM mencakup : 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Laba Rugi (Aktivitas) 3. Laporan Arus Kas 2.5.3 Organisasi Nirlaba (Yayasan) Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai: a. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut,
  24. 24. 24 | P a g e b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. c. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih. 2.5.3.1Laporan Posisi Keuangan Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: a. kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti:
  25. 25. 25 | P a g e a. kas dan setara kas; b. piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; c. persediaan; d. sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka; e. surat berharga/efek dan investasi jangka panjang; f. tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaanya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen terhadap (1) aktiva, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (endowment). Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.
  26. 26. 26 | P a g e Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Gambar 2.5.3.1 Contoh Bentuk Laporan Posisi Keuangan Yayasan
  27. 27. 27 | P a g e 2.5.3.2 Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: Aktivitas pendanaan: 1. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. 2. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). 3. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.
  28. 28. 28 | P a g e Gambar 2.5.3.2 Contoh bentuk Laporan Arus Kas Yayasan 2.5.3.3Laporan Aktivitas Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk :
  29. 29. 29 | P a g e (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.
  30. 30. 30 | P a g e Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.
  31. 31. 31 | P a g e Gambar 2.5.3.3 Contoh Bentuk Laporan Aktivitas Yayasan
  32. 32. 32 | P a g e 2.6 Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-unsurnya di Negara-negara Lain 2.6.1 Jepang Formasi Laporan Keuangan Pemerintah Jepang yaitu: (1) Laporan neraca public (2) Laporan biaya-biaya administrasi (Laporan pengeluaran tahun berjalan) (3) Laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal pembayar pajak (4) Laporan penerimaan dan pengeluaran kas Hingga kini,pemerintah Jepang hanya menggunakan laporan pemerimaan dan pengeluarankas untuk menghitung pengelolaan keuangan. a. Laporan Neraca Publik  Berdasarkan “Provisional Concept and standart for the Japanese Government balance Sheet”.  The Japanese Government Balance Sheet memberikan tinjauan mengenai keseluruhan posisi fiscal pemerintah atas dasar saham (stock basis) sebagai alat penjelas posisi fiscal pemerintah kepada penduduk jepang.  Memperbaiki akuntabilitas pemerintah terkait dengan kabijakan. b. Ruang Lingkup Neraca:  Seluruh aset dan kewajibanpemerintah adalah subjek dari neraca pemerintah,yakni semua general account dan 310 special account government (termasuk akun internal accounting dan dana juga merupakan subjek).  General account and special accounts dikonsolidasi dan semua kredit serta utang diantara akun-akun tersebut di-offseta jumlah asset dan kewajiban yang dimiliki pemerintah ditunjukkan. c. Tanggal Neraca  Tanggal neraca merupakan hari terakhir pada tahun fiscal.  Meskipun demikian,tetap ada akun-akun pada periode penyelesaian (settlement periods). Jumlah akun-akun ini menunjukkan penyelesaian pembayaran dan penerimaan kas selama settlement periods.
  33. 33. 33 | P a g e  Terkait dengan present value of future pension benefits,karena jumlah yang dievaluasi pada revaluasi actuarial (actuarial revaluation) hanya lima tahun sekali dapat digunakan, maka jumlah yang terakhir yang harus digunakan. d. Aset Kas dan deposito,sekuritas,piutang usaha,kenaikan pendapatan,aktiva tidak berwujud. e. Utang Utang usaha kenaikan utang,sekuritas jangka pendek yang dipegang oleh masyarakat,obligasi pemerintah yang dipegang oleh masyarakat. Laporan biaya administrasi (laporan pengeluaran tahun berjalan):  Biaya operasi  Peningkatan bonus yang diharapkan yang tidak terpenuhi dengan cadangan  Peluang Isi spesifik dari pernyataan ini adalah: Biaya administrasi pada laporan laba rugi lembaga-lembaga independen,dan pendapatan lain-lain yang berasala dari bantuan yang lebih sedikit ketimbang untuk biaya operasi. Jumlah penyusutan asset telah dihitung berdasarkan prosedur akuntansi yang sesuai untuk penyusutan asset khusus. Estimasi peningkatan bonus tidak dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi untuk manfaat yang dikembalikan. Peningkatan biaya oportunitas (opportunity cost) dari penggunaan asset pemerintah. Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik Jepang Laporan Keuangan JOGMEC (Japan Oil,Gas and Metal National Corporation) meliputi:  Neraca  Laporan Laba/Rugi
  34. 34. 34 | P a g e  Laporan Arus Kas  Catatan atas Laporan Keuangan 2.6.2 India Pelaporan keuangan di India meliputi:  Rekening penerimaan modal  Rekening pembayaran modal  Dana Kontinjensi.  Rekening penerimaan pendapatan.  Rekening pengeluaran pendapatan.  Rekening penerimaan public.  Rekening pembayaran public.  Penerimaan pembalanjaan Negara bagian.  Pengeluaran biaya untuk masing-masing departemen.
  35. 35. 35 | P a g e BAB III STUDI KASUS Bentuk Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No.45 versus Laporan Keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (Yayasan SUKMA) Dalam penyusunan laporan keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (”Yayasan SUKMA”)berdasarkan PSAK No.45, namun dikarenakan setiap organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam kegiatan, visi, misi dan tujuannya serta sumber pandanaan maka SAK mengizinkan ”modifikasi” untuk menyediakan informasi yang paling relevan dan paling mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, kreditur, dan pemakai lain laporan keuangan di luar organisasi. Sehingga bentuk pelaporan keuangan organisasi nirlaba tidak persis sama dengan yang direkomendasikan oleh IAI dalam bentuk laporan keuangannya namun tetap sesuai dalam koridor PSAK no.45. Bentuk laporan posisi keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (Laporan Neraca) yang diaudit oleh KAP International Ernest & Young sesuai dengan rekomendasi PSAK No.45, namun dalam laporan aktivitas dan perubahan aktiva bersih terdapat perbedaan. Dimana Laporan Aktivitas dan Perubahan Aktiva Bersih Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan yang tidak dibatasi/bersifat tidak terikat untuk penerimaan hanya memuat kontribusi yang tidak dibatasi, nisbah dan pendapatan bunga – setelah dikurangi pajak, dan penghimpunan dana serta biaya operasi berupa biaya proyek dan biaya administrasi. Kontribusi yang tidak dibatasi digunakan untuk kegiatan sosial yang tertuang dalam tujuan Yayasan SUKMA yaitu Program Bantuan Indonesia Menangis untuk korban Tsunami di Aceh Sumatra Utara, penyumbang perusahaan dan penyumbang individu; serta dana yang didapat itu semua dikurangi biaya – biaya proyek dan administrasi yang dilakukan atas kegiatan atau aktivitas Yayasan SUKMA. Biaya proyek meliputi proyek pendidikan dan keagamaan, untuk proyek pendidikan dilakukan secara fokus pada perbaikan sarana dan prasaran pendidikan yang terkena bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan proyek keagamaan untuk membiayai Festival Anak Nias, di Nias serta sarana peribadahan yang terkena bencana.
  36. 36. 36 | P a g e Untuk biaya administrasi meliputi manajemen dan umum serta penghimpunan dana, yang mana manajemen dan umum digunakan untuk membiaya gaji, sewa rumah dan peralatan dan kantor, serta perjalanan dinas, penyusuran dan jasa profesional; sedangkan untuk penghimpunan dana adalah biaya yang digunakan untuk penggalangan dana untuk mendanai kegiatan Yayasan SUKMA. Dalam Laporan Aktivitas dan Perubahan Aktiva Bersih tidak terdapat komponen perubahan aktiva bersih terikat/dibatasi permanen dan perubahan aktiva bersih terikat/dibatasi temporer. Untuk Laporan Arus Kas Yayasan SUKMA terdapat perbedaan, dimana Yayasan SUKMA hanya menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi. Sehingga dalam laporan arus kas tidak terdapat penyajian arus kas dari aktvitas pendanaan. Sedangkan Catatan atas Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan keuangan yang memuat perincian atas kejadian, transaksi dan keadaan atas entitas akuntansi.
  37. 37. 37 | P a g e BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. 4.2 Saran Dalam memahami Pelaporan Keuangan Sektor Publik, disarankan kepada Mahasiswa/I untuk tidak melupakan dasar-dasar pada pelaporan perusahaan swasta, karena pada dasarnya keduanya memiliki beberapa persamaan sehingga jika telah memahami pelaporan pada perusahaan swasta, tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pembahasan ini.
  38. 38. 38 | P a g e DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publki (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Erlangga Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Mahsun, Mohammad., Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre, 2007, Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua), Yogyakarta: BFE Sugijanto, Robert Gunadi H, dan Sonny Loho, 1995. Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Nirlaba. Malang: PPA-FE Unibraw Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan. Published at http://www.ksap.org/ Pengertian Akuntansi Sektor Publik. Akutansi Sektor Publik. Published at www.hestiku.blogspot.com Teori dan Standar Akuntansi Sektor. Publik Published at www.kumpulanilmu.blogspot.com Akuntansi Sektor Publik. Translasi Mata Uang Asing. www.mustikaaksara.blogspot.com Teknik Pelaporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik. Published at www.digitalnotes.blogspot.com Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Organisasi Nirlaba. Artikel pada www.ksap.org

×