SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
Descargar para leer sin conexión
SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.
BAB I . . .
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri
Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II . . .
- 3 -
BAB II
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL
Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta
Pejabat fungsional Keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil
yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli
Madya;
2) Jabatan Fungsional Apoteker;
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan
secara penuh pada unit pelayanan kesehatan
negeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang
ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan
kesehatan negeri;
5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
Muda dan Pertama;
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
7) Jabatan Fungsional Penilik;
8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
9) Jabatan . . .
- 4 -
9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan
Muda; atau
10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh
Presiden.
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri
Sipil yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti
Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang
penelitian;
2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
Utama dan Madya;
3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh
Presiden.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya
Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan
Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia
selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas
usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60
(enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60
(enam puluh) tahun.
(2) Pegawai . . .
- 5 -
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan
Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia
pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
Pasal 4
Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan fungsional lain yang ditentukan
Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas
usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki
jabatan fungsional.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
30 Januari 2014.
Agar . . .
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 58

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Nilawati179
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013IdnJournal
 
Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...
Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...
Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipilPp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipilKutsiyatinMSi
 
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...Erie Gusnellyanti
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
 
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
 
Pp0392014 pokok pensiun polri
Pp0392014 pokok pensiun polriPp0392014 pokok pensiun polri
Pp0392014 pokok pensiun polriWinarto Winartoap
 
Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016 Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016 sehatnegeriku
 
76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)hafid abdul
 
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eSlide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eKutsiyatinMSi
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsPey Bae
 

La actualidad más candente (18)

Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013
 
Pp0382014 pokok pensiun tni
Pp0382014 pokok pensiun tniPp0382014 pokok pensiun tni
Pp0382014 pokok pensiun tni
 
Pp 24 1976
Pp 24 1976Pp 24 1976
Pp 24 1976
 
Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...
Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...
Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jamin...
 
780
780780
780
 
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipilPp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
 
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pnsPp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
 
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
 
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...
 
Pp0392014 pokok pensiun polri
Pp0392014 pokok pensiun polriPp0392014 pokok pensiun polri
Pp0392014 pokok pensiun polri
 
Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016 Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016
 
Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019
 
76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)
 
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eSlide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 

Destacado

SK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan DokterSK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan DokterOki Leksmana
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranDani Setiawan
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...Yani Pieter Pitoy
 
Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014
Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014
Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014Agus Rochdianto
 
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns  dari pe...Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns  dari pe...
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...Fery Wage
 
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSPP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSYudhi Aldriand
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsgigimaur
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSAchuy Muslih
 
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan DosenUU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan DosenIWAN SUKMA NURICHT
 
Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpBeni Taryanate
 

Destacado (14)

SK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan DokterSK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
 
Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014
Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014
Perpres Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan 2014
 
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns  dari pe...Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns  dari pe...
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...
 
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSPP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pns
 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (ASN)
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014  (ASN)Undang-Undang No. 5 Tahun 2014  (ASN)
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (ASN)
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNS
 
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan DosenUU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 
Sekretaris desa pns
Sekretaris desa pnsSekretaris desa pns
Sekretaris desa pns
 
Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skp
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaian
 

Similar a Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional

Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Buya Fachriy
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007sujiman ae
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Eko Rochadi
 
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraSalinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraCoach RFIRMANS
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019HilmanAbdulAziz
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaKurnia Loph Ayumi
 
Peraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasanPeraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasanWarsito Sito
 
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSPP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSYudhi Aldriand
 
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdfPERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdfSujimanSKM
 
KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012Handi Asha
 
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020CIkumparan
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatan
Permenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatanPermenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatan
Permenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatanverdalena
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
 
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsPp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsiskandar ridwan
 

Similar a Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional (20)

Murad65
Murad65Murad65
Murad65
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
 
Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017
 
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraSalinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
 
Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Peraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasanPeraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasan
 
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSPP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
 
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdfPERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
 
KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012
 
Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012
 
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatan
Permenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatanPermenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatan
Permenkes 23 tahun_2019_inpassing_jf_kesehatan
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
 
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsPp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
 

Más de Winarto Winartoap

Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Winarto Winartoap
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipWinarto Winartoap
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanWinarto Winartoap
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Winarto Winartoap
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Winarto Winartoap
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoranWinarto Winartoap
 
4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisataWinarto Winartoap
 

Más de Winarto Winartoap (20)

Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
 
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
 
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
 
Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015
 
Pos us sd 2015
Pos us sd 2015Pos us sd 2015
Pos us sd 2015
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
 
6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
 
6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran
 
6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan
 
6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi
 
4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata
 
3067 kst-farmasi industri
3067 kst-farmasi industri3067 kst-farmasi industri
3067 kst-farmasi industri
 

Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional

  • 1. SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL. BAB I . . .
  • 2. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. BAB II . . .
  • 3. - 3 - BAB II PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 2 (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya; 2) Jabatan Fungsional Apoteker; 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan . . .
  • 4. - 4 - 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun. (2) Pegawai . . .
  • 5. - 5 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. Pasal 4 Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lain yang ditentukan Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional. Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014. Agar . . .
  • 6. - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 58