Kajian teori e voting pemilu

Trinandha Yudha
Trinandha YudhaK-On!!,( けいおん!! )
A. Pemilu
Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan
melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga
perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum.
Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.
Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum
sebagai berikut:
”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang
bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi
dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6).
Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana
mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya
dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang
duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak
langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu
(general election).
Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah
Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sebagai
berikut: secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan
dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk
pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 2005:1).
Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya
demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk
pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di
dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh
presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun
Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan
wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi
wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-
benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat,
yaitu melalui pemilihan umum.
Sebuah pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
a. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang independen, mandiri dan bebas
intervensi dari pihak manapun (pemerintah, parpol, kandidat dsb).
b. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
c. Adanya Lembaga Pengawas yang independen dan mandiri.
d. Semua elemen masyarakat yang berhak, memiliki akses untuk terlibat sebagai peserta
(calon), pemilih maupun pemantau.
e. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih untuk menggunakan pilihannya dengan
prinsip one man, one vote dan one value.
Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat, yaitu :
a) Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah
kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa
memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-
wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang
tampuk pemerintahan.
b) Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat
dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan
kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil
rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
c) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan
reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya
rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka
pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh
rakyat.
d) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian
suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat
kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik
yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
e) Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan
kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan
publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang
dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung
rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk
pemerintahan.
B. Sistem Pemilihan Umum
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai
variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua kunci pokok,yaitu :
a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut
Sistem Distrik)
Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan
geografis. Setiap kesatuan geografis memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk
keperluan itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira
sama jumlahnya penduduknya. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan
yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the first
past the post.
b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya
dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)
Satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi
sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa
menghiraukan distribusi suara itu. Sistem ini mempunyai keuntungan, yaitu bahwa Sistem
Proporsional bersifatrepresentatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan
praktis tidak ada suarayang hilang. Golongan-golongan bagaimana kecil pun, dapat
menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogeen
sifatnya, umumnya lebih tertarik padasistem ini, karena dianggap lebih menguntungkan
bagi masing-masing golongan.
Jenis sistem pemilu cukup banyak, dan pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
yang telah dipaparkan pada bagian Pertimbangan Memilih Sistem Pemilu. Secara umum, Andrew
Reynolds, et.al. mengklasifikasikan adanya 4 sistem pemilu yang umum dipakai oleh negara-
negara di dunia, yaitu:
1. Mayoritas/Pluralitas
Mayoritas/Pluralitas berarti penekanan pada suara terbanyak (Mayoritas) dan mayoritas
tersebut berasal dari aneka kekuatan (Pluralitas). Ragam dari Mayoritas/Pluralitas adalah First
Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.
 First Past The Post
Sistem ini ditujukan demi mendekatkan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih.
Kedekatan ini akibat daerah pemilihan yang relatif kecil (distrik). Sebab itu, First Past The
Post kerap disebut sistem pemilu distrik.
 Block Vote
Sistem ini adalah penerapan pluralitas suara dalam distrik dengan lebih dari 1 wakil.
Pemilih punya banyak suara sebanding dengan kursi yang harus dipenuhi di distriknya,
juga mereka bebas memilih calon terlepas dari afiliasi partai politiknya. Mereka boleh
menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan, sesuai kemauan pemilih sendiri.
 Party Block Vote
Esensi Party Block Vote sama dengan FPTP, bedanya setiap distrik partai punya lebih dari
1 calon. Partai mencantumkan beberapa calon legislatif dalam surat suara. Pemilih Cuma
punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut, memenangkan
pemilihan. Caleg yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula.
 Alternate Vote
Alternate Vote (AV) sama dengan First Past The Post (FPTP) sebab dari setiap distrik
dipilih satu orang wakil saja. Bedanya, dalam AV pemilih melakukan ranking terhadap
calon-calon yang ada di surat suara (ballot). Misalnya rangkin 1 bagi favoritnya, rangking
2 bagi pilihan keduanya, ranking 3 bagi pilihan ketida, dan seterusnya. AV sebab itu
memungkinkan pemilih mengekspresikan pilihan mereka di antara kandidat yang ada,
ketimbang Cuma memilih 1 saja seperti di FPTP. AV juga berbeda dengan FPTP dalam
hal perhitungan suara. Jika FPTP ada 1 calon yang memperoleh 50% suara plus 1, maka
otomatis dia memenangkan pemilu distrik. Dalam AV, calon dengan jumlah pilihan
rangking 1 yang terendah, tersingkir dari perhitungan suara. Lalu, ia kembali diuji untuk
pilihan rangking 2-nya, yang jika kemudian terendah menjadi tersingkir. Setiap surat suara
kemudian diperiksa hingga tinggal calon tersisa yang punya rankin tinggi dalam surat
(ballot) suara. Proses ini terus diulangi hingga tinggal 1 calon yang punya suara mayoritas
absolut, dan ia pun menjadi wakil distrik.
 Two Round System
Two Round System (TRS) adalah sistem mayoritas/pluralitas di mana proses pemilu tahap
2 akan diadakan jika pemilu tahap 1 tidak ada yang memperoleh suara mayoritas yang
ditentukan sebelumnya (50% + 1). TRS menggunakan sistem yang sama dengan FPTP
(satu distrik satu wakil) atau seperti BV/PBV (satu distrik banyak wakil). Dalam TRS,
calon atau partai yang menerima proporsi suara tertentu memenangkan pemilu, tanpa harus
diadakan putaran ke-2. Putaran ke-2 hanya diadakan jika suara yang diperoleh pemenang
tidak mayoritas.
2. Proporsianal
 Proporsional Daftar. Setiap partai memuat daftar calon-calon bagi setiap daerah/distrik
pemilihan. Calon diurut berdasarkan nomor (1, 2, 3, dan seterusnya). Pemilih memilih
partai, dan partai menerima kursi secara proporsional dari total suara yang dihasilkan.
Calon yang nantinya duduk diambil dari yang ada di daftar tersebut. Jika kursi hanya
mencukupi untuk 1 calon, maka calon nomor urut 1 saja yang masuk ke parlemen.
 Single Transferable Vote. Single Transferable Vote (STV) banyak dinyatakan sebagai
sistem pemilu yang menarik. STV menggunakan satu distrik lebih dari satu wakil, dan
pemilih merangking calon menurut pilihannya di kertas suara seperti pada Alternate Vote.
Dalam memilih, pemilih dibebaskan untuk merangking ataupun cukup memilih satu saja.
3. Mixed/Campuran
 Mixed Member Proportional
Di bawah sistem MMP, kursi sistem Proporsional dianugrahkan bagi setiap hasil yang
dianggap tidak proporsional. Contohnya, jika satu partai memenangkan 10% suara secara
nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik/daerah, lalu partai itu akan dianugrahkan
kursi yang cukup dari daftar Proporsional guna membuat partai tersebut punya 10% kursi
di legislatif. Pemilih mungkin punya 2 pilihan terpisah, sebagaimana di Jerman dan
Selandia Baru. Alternatifnya, pemilih mungkin membuat hanya 1 pilihan, dengan total
partai diturunkan dari total calon tiap distrik.
 Paralel
Sistem Paralel secara berbarengan memakai sistem Proporsional dan
Mayoritas/Puluralitas, tetapi tidak seperti MMP, komponen Proporsional tidak
mengkompensasikan sisa suara bagi distrik yang menggunakan Mayoritas/Pluralitas. Pada
sistem Paralel, seperti juga pada MMP, setiap pemilih mungkin menerima hanya satu surat
suara yang digunakan untuk memilih calon ataupun partai (Korea Selatan) atau surat suara
terpisah, satu untuk kursi Mayoritas/Pluralitas dan satunya untuk kursi Proporsional
(Jepang, Lithuania, dan Thailand).
4. Other/Lainnya
 Single Non Transferable Vote
Di dalam SNTV, setiap pemilih memiliki satu suara bagi tiap calon, tetapi (tidak seperti
FPTP) adalah lebih dari satu kursi yang harus diisi di tiap distrik pemilihan. Calon-calon
dengan total suara tertinggi mengisi posisi.
 Limited Vote
Limited Vote (LV) seperti SNTV, adalah sistem Mayoritas/Pluralitas yang digunakan
untuk distrik-distrik dengan lebih dari satu wakil. Tidak seperti SNTV, pemilih punya lebih
dari satu suara. Perhitungan identik dengan SNTV, dimana kandidat dengan total suara
tertinggi memenangkan kursi
 Borda Count
Borda Count adalah sistem yang digunakan di Nauru (sebuah negara di Pasifik). Sistem ini
adalah sistem pemilihan preferensi dimana pemilih merangking kandidat seperti pada
Altenative Vote. Ia dapat digunakan pada distrik dengan satu atau lebih wakil. Hanya satu
yang dipilih, tidak ada eliminasi. Rangking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi
nilai ½ , rangkin ketiga diberi nilai 1/3 dan seterusnya. Kandidat dengan total nilai tertinggi
dideklarasikan sebagai pemenang.
Adapun Keunggulan dan Kelemahan Sistem Distrik yaitu :
a. Keunggulan
 Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerjasama
 Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung, sistem
ini mendukung penyederhanaan partai tanpa paksaan
 Oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang,
wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa accountable kepada
konstituen. Lagipula kedudukannya terhadap partai lebih bebas karena factor
kepribadian seseorang berperan besar dalam kemenangannya.
 Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas di parlemen.
Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dictatorship.
 Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama mempermudah
tercapainya stabilitas politik
b. Kelemahan
 Terjadi kesenjangan antara persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di
parlemen. Kesenjangan ini disebabkan oleh “distorsi” (distortion effect). Partai
besar memperoleh keuntungan dari distorsi dan seolah-olah mendapat “bonus”. Hal
ini menyebabkan over-representation dari partai besar dalam parlemen.
 Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar di
beberapa distrik. Persentase kursi lebih kecil dari persentase suara sehingga terjadi
under-representation dari partai kecil. Sistem ini kurang representatif karena
banyak suara yg hilang (wasted)
 Sistem ini kurang mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam
masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya.
 Wakil rakyat yang dipilih cenderung lebih memerhatikan kepentingan daerah
pemilihannya daripada kepentingan nasional.
Sedangkan Keunggulan dan Kelemahan Sistem Proporsional yaitu :
a. Keunggulan
 Dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai
dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara
perolehan suara dan perolehan kursi
 Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas
diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. karena itu
masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini.
b. Kelemahan
 Kurang mendorng partai-partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya
cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya
jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di
masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi dan
berdirinya partai baru yang pluralis.
 Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat
dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol
daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya sistem ini memberi
kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen
melalui Stelsel Daftar (List System)
 Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai
mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini
mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri
pada koalisi.
C. E-Voting Pemilu
E-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam
bentuk informasi digital . Centinkaya dan Centinkaya menambahkan bahwa e-voting refers to the
use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election . Jadi e-voting
pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital)
mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan
pengiriman hasil suara. Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang
timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Riera dan Brown serta de Vuyst dan
Fairchild menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan e-voting sebagai berikut.
a. Mempercepat penghitungan suara
b. Hasil penghitungan suara lebih akurat
c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
e. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
f. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi
tempat pemilihan suara (TPS)
g. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
h. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
i. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur
atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.
Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara
konvensional yang berbasis kertas dan e-voting yang berbasis pada teknologi online. E-voting
berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode, yaitu :
a. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para
pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus
menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang
rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat
menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai
e-counting.
b. Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak
suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian
hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui
jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan
untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses
secara realtime dan online.
c. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui
komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung
direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita
lebar dan keamanan yang handal.

Recomendados

Pengisian Lembaga Perwakilan por
Pengisian Lembaga Perwakilan Pengisian Lembaga Perwakilan
Pengisian Lembaga Perwakilan Sharon Alfa Marlina
829 vistas4 diapositivas
Makalalah demokrasi pancasila por
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasilaSentra Komputer dan Foto Copy
1.2K vistas19 diapositivas
demokrasi masyarakat beradab por
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabNasria Ika
1.5K vistas3 diapositivas
Tik kelompok 1 por
Tik kelompok 1Tik kelompok 1
Tik kelompok 1kunsuibasi
518 vistas34 diapositivas
pengertian demokrasi + pancasila por
pengertian demokrasi + pancasilapengertian demokrasi + pancasila
pengertian demokrasi + pancasilaamuharis
14.3K vistas41 diapositivas
Demokrasi por
DemokrasiDemokrasi
Demokrasishihatin
4.5K vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Demokrasi por
DemokrasiDemokrasi
DemokrasiLany Aprili Sulistiani
5.2K vistas21 diapositivas
Demokrasi Indonesia por
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaNanda Pratama
6.3K vistas31 diapositivas
Paper Demokrasi por
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper DemokrasiAbror Alatqo
7K vistas11 diapositivas
Babi 5~1 por
Babi 5~1Babi 5~1
Babi 5~1natal kristiono
739 vistas20 diapositivas
Pknnew por
PknnewPknnew
Pknnewaris wasono
84 vistas37 diapositivas
Makalah demokrasi por
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasiYadhi Muqsith
19K vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Demokrasi Indonesia por Nanda Pratama
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Nanda Pratama6.3K vistas
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung por Iro Ni
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records BandungBooklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
Iro Ni4.5K vistas
Demokrasi por AZA Zulfi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
AZA Zulfi411 vistas
Demokrasi ppt por profkhafifa
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
profkhafifa17.9K vistas
Presentasi Demokrasi (Y4Q) por Tanzi1234
Presentasi Demokrasi (Y4Q)Presentasi Demokrasi (Y4Q)
Presentasi Demokrasi (Y4Q)
Tanzi1234730 vistas

Similar a Kajian teori e voting pemilu

BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf por
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfMrFirmansyah1
8 vistas201 diapositivas
Makalah pemilu di indonesia por
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaOperator Warnet Vast Raha
16.6K vistas18 diapositivas
Makalah pemilu di indonesia por
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaWarnet Raha
3.4K vistas18 diapositivas
Makalah pemilu di indonesia por
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaSeptian Muna Barakati
823 vistas18 diapositivas
Tinjauan kritis por
Tinjauan kritisTinjauan kritis
Tinjauan kritisDoddy Sudirman
1.6K vistas3 diapositivas
Essay hukum tata negara por
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraNasria Ika
3.5K vistas9 diapositivas

Similar a Kajian teori e voting pemilu(20)

Makalah pemilu di indonesia por Warnet Raha
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
Warnet Raha3.4K vistas
Essay hukum tata negara por Nasria Ika
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negara
Nasria Ika3.5K vistas
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf por FatihBirri
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FatihBirri2 vistas
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx por brigita31
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
brigita313 vistas
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis por Nasria Ika
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
Nasria Ika15.4K vistas
budaya demokrasi menuju masyarakat madani por Maeko Kaoin
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Maeko Kaoin1.7K vistas
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx por SyaminaSyamina
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
SyaminaSyamina4 vistas
Sistem demokrasi di indonesia por swirawan
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
swirawan903 vistas
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be... por SMAN 01 GIRI
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
SMAN 01 GIRI47.4K vistas

Kajian teori e voting pemilu

  • 1. A. Pemilu Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: ”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election). Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sebagai berikut: secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. “Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 2005:1). Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh
  • 2. presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar- benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Sebuah pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: a. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang independen, mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun (pemerintah, parpol, kandidat dsb). b. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. c. Adanya Lembaga Pengawas yang independen dan mandiri. d. Semua elemen masyarakat yang berhak, memiliki akses untuk terlibat sebagai peserta (calon), pemilih maupun pemantau. e. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih untuk menggunakan pilihannya dengan prinsip one man, one vote dan one value. Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat, yaitu : a) Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil- wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. b) Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. c) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
  • 3. d) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. e) Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan. B. Sistem Pemilihan Umum Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua kunci pokok,yaitu : a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik) Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlahnya penduduknya. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the first past the post. b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional) Satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Sistem ini mempunyai keuntungan, yaitu bahwa Sistem Proporsional bersifatrepresentatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suarayang hilang. Golongan-golongan bagaimana kecil pun, dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogeen
  • 4. sifatnya, umumnya lebih tertarik padasistem ini, karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan. Jenis sistem pemilu cukup banyak, dan pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan pada bagian Pertimbangan Memilih Sistem Pemilu. Secara umum, Andrew Reynolds, et.al. mengklasifikasikan adanya 4 sistem pemilu yang umum dipakai oleh negara- negara di dunia, yaitu: 1. Mayoritas/Pluralitas Mayoritas/Pluralitas berarti penekanan pada suara terbanyak (Mayoritas) dan mayoritas tersebut berasal dari aneka kekuatan (Pluralitas). Ragam dari Mayoritas/Pluralitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.  First Past The Post Sistem ini ditujukan demi mendekatkan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih. Kedekatan ini akibat daerah pemilihan yang relatif kecil (distrik). Sebab itu, First Past The Post kerap disebut sistem pemilu distrik.  Block Vote Sistem ini adalah penerapan pluralitas suara dalam distrik dengan lebih dari 1 wakil. Pemilih punya banyak suara sebanding dengan kursi yang harus dipenuhi di distriknya, juga mereka bebas memilih calon terlepas dari afiliasi partai politiknya. Mereka boleh menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan, sesuai kemauan pemilih sendiri.  Party Block Vote Esensi Party Block Vote sama dengan FPTP, bedanya setiap distrik partai punya lebih dari 1 calon. Partai mencantumkan beberapa calon legislatif dalam surat suara. Pemilih Cuma punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut, memenangkan pemilihan. Caleg yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula.  Alternate Vote Alternate Vote (AV) sama dengan First Past The Post (FPTP) sebab dari setiap distrik dipilih satu orang wakil saja. Bedanya, dalam AV pemilih melakukan ranking terhadap calon-calon yang ada di surat suara (ballot). Misalnya rangkin 1 bagi favoritnya, rangking 2 bagi pilihan keduanya, ranking 3 bagi pilihan ketida, dan seterusnya. AV sebab itu memungkinkan pemilih mengekspresikan pilihan mereka di antara kandidat yang ada, ketimbang Cuma memilih 1 saja seperti di FPTP. AV juga berbeda dengan FPTP dalam
  • 5. hal perhitungan suara. Jika FPTP ada 1 calon yang memperoleh 50% suara plus 1, maka otomatis dia memenangkan pemilu distrik. Dalam AV, calon dengan jumlah pilihan rangking 1 yang terendah, tersingkir dari perhitungan suara. Lalu, ia kembali diuji untuk pilihan rangking 2-nya, yang jika kemudian terendah menjadi tersingkir. Setiap surat suara kemudian diperiksa hingga tinggal calon tersisa yang punya rankin tinggi dalam surat (ballot) suara. Proses ini terus diulangi hingga tinggal 1 calon yang punya suara mayoritas absolut, dan ia pun menjadi wakil distrik.  Two Round System Two Round System (TRS) adalah sistem mayoritas/pluralitas di mana proses pemilu tahap 2 akan diadakan jika pemilu tahap 1 tidak ada yang memperoleh suara mayoritas yang ditentukan sebelumnya (50% + 1). TRS menggunakan sistem yang sama dengan FPTP (satu distrik satu wakil) atau seperti BV/PBV (satu distrik banyak wakil). Dalam TRS, calon atau partai yang menerima proporsi suara tertentu memenangkan pemilu, tanpa harus diadakan putaran ke-2. Putaran ke-2 hanya diadakan jika suara yang diperoleh pemenang tidak mayoritas. 2. Proporsianal  Proporsional Daftar. Setiap partai memuat daftar calon-calon bagi setiap daerah/distrik pemilihan. Calon diurut berdasarkan nomor (1, 2, 3, dan seterusnya). Pemilih memilih partai, dan partai menerima kursi secara proporsional dari total suara yang dihasilkan. Calon yang nantinya duduk diambil dari yang ada di daftar tersebut. Jika kursi hanya mencukupi untuk 1 calon, maka calon nomor urut 1 saja yang masuk ke parlemen.  Single Transferable Vote. Single Transferable Vote (STV) banyak dinyatakan sebagai sistem pemilu yang menarik. STV menggunakan satu distrik lebih dari satu wakil, dan pemilih merangking calon menurut pilihannya di kertas suara seperti pada Alternate Vote. Dalam memilih, pemilih dibebaskan untuk merangking ataupun cukup memilih satu saja. 3. Mixed/Campuran  Mixed Member Proportional Di bawah sistem MMP, kursi sistem Proporsional dianugrahkan bagi setiap hasil yang dianggap tidak proporsional. Contohnya, jika satu partai memenangkan 10% suara secara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik/daerah, lalu partai itu akan dianugrahkan kursi yang cukup dari daftar Proporsional guna membuat partai tersebut punya 10% kursi
  • 6. di legislatif. Pemilih mungkin punya 2 pilihan terpisah, sebagaimana di Jerman dan Selandia Baru. Alternatifnya, pemilih mungkin membuat hanya 1 pilihan, dengan total partai diturunkan dari total calon tiap distrik.  Paralel Sistem Paralel secara berbarengan memakai sistem Proporsional dan Mayoritas/Puluralitas, tetapi tidak seperti MMP, komponen Proporsional tidak mengkompensasikan sisa suara bagi distrik yang menggunakan Mayoritas/Pluralitas. Pada sistem Paralel, seperti juga pada MMP, setiap pemilih mungkin menerima hanya satu surat suara yang digunakan untuk memilih calon ataupun partai (Korea Selatan) atau surat suara terpisah, satu untuk kursi Mayoritas/Pluralitas dan satunya untuk kursi Proporsional (Jepang, Lithuania, dan Thailand). 4. Other/Lainnya  Single Non Transferable Vote Di dalam SNTV, setiap pemilih memiliki satu suara bagi tiap calon, tetapi (tidak seperti FPTP) adalah lebih dari satu kursi yang harus diisi di tiap distrik pemilihan. Calon-calon dengan total suara tertinggi mengisi posisi.  Limited Vote Limited Vote (LV) seperti SNTV, adalah sistem Mayoritas/Pluralitas yang digunakan untuk distrik-distrik dengan lebih dari satu wakil. Tidak seperti SNTV, pemilih punya lebih dari satu suara. Perhitungan identik dengan SNTV, dimana kandidat dengan total suara tertinggi memenangkan kursi  Borda Count Borda Count adalah sistem yang digunakan di Nauru (sebuah negara di Pasifik). Sistem ini adalah sistem pemilihan preferensi dimana pemilih merangking kandidat seperti pada Altenative Vote. Ia dapat digunakan pada distrik dengan satu atau lebih wakil. Hanya satu yang dipilih, tidak ada eliminasi. Rangking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi nilai ½ , rangkin ketiga diberi nilai 1/3 dan seterusnya. Kandidat dengan total nilai tertinggi dideklarasikan sebagai pemenang. Adapun Keunggulan dan Kelemahan Sistem Distrik yaitu : a. Keunggulan  Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerjasama
  • 7.  Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung, sistem ini mendukung penyederhanaan partai tanpa paksaan  Oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang, wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa accountable kepada konstituen. Lagipula kedudukannya terhadap partai lebih bebas karena factor kepribadian seseorang berperan besar dalam kemenangannya.  Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas di parlemen. Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dictatorship.  Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama mempermudah tercapainya stabilitas politik b. Kelemahan  Terjadi kesenjangan antara persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di parlemen. Kesenjangan ini disebabkan oleh “distorsi” (distortion effect). Partai besar memperoleh keuntungan dari distorsi dan seolah-olah mendapat “bonus”. Hal ini menyebabkan over-representation dari partai besar dalam parlemen.  Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar di beberapa distrik. Persentase kursi lebih kecil dari persentase suara sehingga terjadi under-representation dari partai kecil. Sistem ini kurang representatif karena banyak suara yg hilang (wasted)  Sistem ini kurang mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya.  Wakil rakyat yang dipilih cenderung lebih memerhatikan kepentingan daerah pemilihannya daripada kepentingan nasional. Sedangkan Keunggulan dan Kelemahan Sistem Proporsional yaitu : a. Keunggulan  Dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi
  • 8.  Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini. b. Kelemahan  Kurang mendorng partai-partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.  Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya sistem ini memberi kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel Daftar (List System)  Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi. C. E-Voting Pemilu E-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital . Centinkaya dan Centinkaya menambahkan bahwa e-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election . Jadi e-voting pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Riera dan Brown serta de Vuyst dan Fairchild menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan e-voting sebagai berikut. a. Mempercepat penghitungan suara b. Hasil penghitungan suara lebih akurat
  • 9. c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara e. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat) f. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS) g. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa h. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara i. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur. Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan e-voting yang berbasis pada teknologi online. E-voting berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode, yaitu : a. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai e-counting. b. Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara realtime dan online. c. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan yang handal.