1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Peran TKPK Daerah
dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2009-2014
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2011:
“Melalui Penguatan Peran TKPK Daerah, Kita Tingkatkan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan
Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pro-Rakyat”
Birawa Assembly Hall – Hotel Bidakara, Jakarta , 15 November 2011

2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KERANGKA PAPARAN
o Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Indonesia
o Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 Strategi dan Program PK dalam RPJM dan RKP
 Permasalahan dan Kendala Penanggulangan
Kemiskinan
o Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan
Peran TKPK Daerah
2

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
(RPJMN) Tahun 2010-2014
AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKP 2010 : Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
RKP 2011 : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Oleh
Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah
RKP 2012 : Percepatan & Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan
Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
INDIKATOR Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010
Pertumbuhan Ekonomi 6,1% 4,5% 6,1%
Pengangguran 8,39% 7,87% 7,14%
Kemiskinan 15,42% 14,15% 13,33%
2011
Indikator 2012 2013 2014
Rencana Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi 6.4% - 6.4%-6.9% 6.7%-7.4% 7.0%-7.7%
Pengangguran 7% 6.80% 6.7%-7.0% 6.0%-6.6% 5.0%-6.0%
Kemiskinan 11.5%-12.5% 12.49% 10.5%-11.5% 9.5%-10.5% 8.0%-10%
Catatan : Dalam RPJM, sasaran yang dicantumkan hanya sasaran akhir tahun RPJM 2014 saja
3

4. Tingkat Kemiskinan Menurun,
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS namun Lajunya Melambat
54.2
47.9
40.1 38.4 37.4 39.3
36.1 35.1 37.2
34 34.9
32.5 31.02
30.02
28.6
22.5
21.6 23.4
18.2 17.4 17.8
17.4 17.3 16.7 15.9 16.6
15.1 13.7 15.4 14.15 13.33
11.3 12.49
1976 1980 1984 1987 1990 1993 1996 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
penduduk miskin [juta] % penduduk miskin
Catatan : Sasaran kemiskinan dalam RKP 2012 untuk tahun 2012 adalah 10,5%-11,5%
4

5. Rumah Tangga Miskin Rentan Terhadap
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Kenaikan Harga Pangan
25 25
Kenaikan pangan 2008
Kenaikan BBM & pangan 2005-06
20 Kenaikan harga
beras sebelum 20
Year-on-Year Percentage Change
Year-on-Year Percentage Change
panen
15
15
10
10
5
5
0
-5 0
Nov-03
Nov-08
May-06
May-11
Mar-07
Sep-04
Feb-05
Sep-09
Feb-10
Jul-05
Dec-05
Oct-06
Jul-10
Dec-10
Jun-03
Apr-04
Aug-07
Jun-08
Apr-09
Jan-03
Jan-08
Food Price Index Poverty Basket Index
5

6. Kontribusi makanan terhadap garis kemiskinan tinggi
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS  Stabilitas harga pangan harus dijaga
Komoditi Kota (%) Desa (%)
Beras 25,44 32,81
Rokok 7,70 6,23
Telur 3,41 2,47
Gula 2,84 3,89
Mie instant 2,73 2,33
Tempe 2,39 1,88
Komoditi Kota (%) Desa (%)
Daging Ayam
2,15 1,12
Perumahan 8,85 6,53 Ras
Tahu 2,06 1,54
Listrik 3,48 1,92
Bawang
Pendidikan 2,77 1,45 1,87 2,14
Merah
Angkutan 2,61 1,25
6

7. Jumlah Dan Persentase Penduduk
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Berdasarkan Beberapa Batasan GK
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
Batas
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
% % % % % %
(juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta)
< GK 39,3 17,75 37,2 16,58 34,96 15,42 32,5 14,15 31,0 13,33 30,0 12,49
< 1,2 x
65,2 30,60 64,0 28,55 63,1 27,81 58,8 25,58 56,7 24,38 57,2 23,78
GK
< 1,4 x GK 91,4 42,29 89,2 39,78 86,5 38,12 85,2 37,05 80,9 34,74 81,6 33,94
< 1,6 x GK 114,3 52,91 112,6 50,23 109,2 48,17 109,2 47,51 101,4 43,56 102,4 42,60
< 1,8 x GK 133,7 61,89 131,5 58,66 129,1 56,92 129,9 56,50 119,4 51,29 120,0 49,91
< 2 x GK 149,5 69,23 146,7 65,45 145,9 64,35 147,0 63,92 135,0 58,00 135,8 56,52
Catatan: - GK = Garis Kemiskinan
- BPS menggunakan batasan Hampir Miskin : 1 -1,2 GK
- 1,8 GK setara dengan US$ 2 PPP 2005, sedangkan 1,2 GK setara dengan US$ 2 PPP 1993
7

8. KEMENTERIAN PPN/
KETIMPANGAN ANTAR PROVINSI CUKUP TINGGI
BAPPENAS
Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2010
Propinsi dg tingkat kemiskinan tinggi umumnya juga memiliki ketimpangan tinggi
8

9. KEMENTERIAN PPN/
MENGAPA PENURUNAN KEMISKINAN MELAMBAT?
BAPPENAS
1. Maret 2010 - Maret 2011, garis kemiskinan meningkat
sebesar 10,39%, dari Rp 211.726 per kapita per bulan
menjadi Rp 233.740 per kapita per bulan (Rp 7.800 per
kapita per hari).
• Inflasi pada masyarakat miskin diperiode yang sama
mencapai lebih dari 10%.
• Inflasi harga beras pada periode yang sama sebesar 17,4%.
• Komponen terbesar: kenaikan harga makanan (73,5%).
• Sekitar 70% pengeluaran masyarakat tidak mampu dipakai
untuk makanan.
Naiknya garis kemiskinan membuat masyarakat yang berada
di tingkat bawah memikul beban yang lebih berat  hasil
pertumbuhan masih dirasakan kurang oleh masyarakat
miskin (ditandai oleh ketimpangan yg meningkat).
9

10. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
2. Program-program penanggulangan kemiskinan
(PNPM, PKH, dan BSM) bersifat jangka panjang/tidak langsung.
Dalam jangka pendek kontribusi langsung terbatas pada
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.
• Masih terdapat persoalan implementasi program 
ketidaktepatan sasaran;
• keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran;
• lemahnya sosialisasi;
• kurangnya koordinasi;
• lemahnya kapasitas teknis pelaksana;
• pemekaran wilayah  data kemiskinan belum
termutakhirkan.
10

11. SINERGITAS DAN KEBERLANJUTAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1) Jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi dan 2) Kemiskinan
merupakan masalah multidimensi  Pengentasan kemiskinan
diupayakan secara sinergis dan berkelanjutan melalui 2 jalur:
1. “Mekanisme Ekonomi”
 Stabilitas Makro Ekonomi  inflasi (4,5+/-1)%
Menjaga stabilitas volatile food (produksi dan distribusi)
 Pertumbuhan ekonomi  Momentum pembangunan dan
percepatan menjadi kunci keberhasilan, serta pengembangan
sumber-sumber ekonomi sektor tertentu.
Lapangan kerja tercipta, dengan bekerja, seseorang mendapat
penghasilan  Kemiskinan berkurang
2. Fasilitasi dan bantuan pemerintah (Program Pro-Rakyat)
 Peningkatan dan Perluasan 3 Klaster yang ada
 Pengembangan berbagai pelayanan dasar melalui program-
program 4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan
11

12. PENINGKATAN DAN PERLUASAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PROGRAM PRO-RAKYAT
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Peningkatan
Klaster-1
RTHM Klaster-2 Klaster-3 Kesejahteraan
1. BEASISWA
KREDIT Masyarakat, serta
MISKIN
PROGRAM- USAHA Perluasan dan
2. JAMKESMAS
PROGRAM
RTM
3. RASKIN RAKYAT Peningkatan
PEMBERDAYAAN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan
MASYARAKAT (KUR) Kesempatan
saat krisis) Kerja
RTSM 6. Dll. (PNPM)
RTHM Klaster-4
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH Pengurangan
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT Angka
RTM *) 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Kemiskinan
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
RTSM
*)
Perkotaan *)
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat
Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS
termiskin.
12

13. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
RKP 2012 - PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sasaran :
• Penurunan tingkat kemiskinan hingga 10,5 - 11,5% pada 2012
• Perbaikan distribusi pendapatan melalui pelindungan sosial yang berbasis
keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi
masyarakat yang berpendapatan rendah.
Arah Kebijakan Prioritas:
a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat
miskin  perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-
orang miskin serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan
pekerjaan;
b. Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan
afirmatif/keberpihakan  perluasan 3 klaster program pro-rakyat
dengan pengembangan klaster 4;
c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perbatasan; dan
d. Menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial.
13

14. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TANTANGAN SAAT INI
1. Diperlukan pertumbuhan yg cukup tinggi dan inklusif
• Pertumbuhan bertumpu pada sektor yang kurang menyerap tenaga
kerja: jasa, perdagangan, dan keuangan  Tdk diimbangi dengan
peningkatan kapasitas produksi DN yg menyerap tenaga kerja besar
(a.l.pertanian).
• Perluasan usaha off farm (yang memberi peluang diversifikasi usaha
dan peningkatan pendapatan penduduk perdesaan)  belum optimal.
• Perluasan jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan utk
mensasar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, terutama di
daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal.
2. Globalisasi dan perubahan iklim menambah kerentanan masyarakat
miskin
• Kerentanan pasar domestik (komoditas ilegal, penimbunan, dsb)
mengakibatkan masyarakat miskin terekspos pada fluktuasi harga yang
mempengaruhi daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat .
• Masyarakat miskin (petani, nelayan, dsb) yang paling menderita akibat
dampak musim yg tidak teratur, menurunnya ketersediaan air, bencana,
dan munculnya berbagai penyakit akibat pemanasan global
14

15. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Kendala Implementasi (1)
UMUM:
o Penetapan sasaran/targeting  Target dan sasaran di beberapa daerah
belum fokus pada kantong-kantong kemiskinan.
o Sinergi antar klaster program-program penanggulangan kemiskinan
belum optimal.
o Keterlibatan masyarakat (miskin) secara aktif dalam seluruh
program/kegiatan pengurangan kemiskinan, dari perencanaan hingga
monitoring dan evaluasi, belum optimal.
KLASTER I
o Sinergi dan sinkronisasi antar program belum optimal (a.l. data
penerima PKH, jamkesmas, raskin belum terpadu, kelembagaan tdk
terkoordinasi).
o Cakupan sasaran program masih terbatas  Perlu disinergikan dg
program-program daerah yg terkait.
o Perlu komitmen pemanfaatan dan pemutakhiran unified database baik
program-program pusat maupun daerah.
15

16. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Kendala Implementasi (2)
KLASTER II
o Sinergi PNPM Inti dengan PNPM Penguatan belum terlaksana sesuai
rancangan  Pendekatan dan prosedur PNPM di lapangan belum
seragam (kelembagaan masyarakat, perencanaan, dan penanganan
fasilitator).
o Sinergi dan Koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri dengan program-
program di daerah belum berjalan optimal.
o Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan
masyarakat dengan perencanaan reguler agar perencanaan dan
pengaggaran lebih pro-poor belum banyak terjadi.
o Pengembangan usaha dan pengelolaan keuangan mikro PNPM Mandiri
terkendala oleh peraturan yg ada (status Unit Pengelola Kegiatan dan
Badan Keswadayaan Masyarakat belum ada payung hukum).
o Strategi Keberlanjutan PNPM Mandiri belum jelas  masa depan
lembaga masyarakat bentukan PNPM Mandiri dan masa depan
Fasilitator.
16

17. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Kendala Implementasi (3)
KLASTER III
o Iklim usaha yang kondusif di daerah belum berkembang 
belum mampu menarik investasi lokal dan meningkatkan
akses masyarakat miskin yang memiliki kegiatan produktif
kepada sumber permodalan.
o Identifikasi kelayakan pengembangan koperasi skala besar
belum ada  yang mendukung peningkatan peran
koperasi dalam mendorong perbaikan ekonomi dan
pendapatan masyarakat lokal, termasuk UMKM.
o Koordinasi antar pelaku terkait dalam pembiayaan
koperasi dan UMKM lemah.
o Akses UMKM kepada program KUR terbatas 
Keterbatasan informasi KUR dan keterbatasan kelayakan
UMKM yang ingin mengakses KUR.
17

18. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
UPAYA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PERAN TKPK DAERAH
18

19. UPAYA-UPAYA PERCEPATAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (1)
1. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, peran
Pemda menjadi sentral untuk:
a. Mengoptimalkan sinergi berbagai program pusat dan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
pelayanan publik, dan daya saing ekonomi lokal.
b. Mengendalian inflasi daerah sebagai natural protection
untuk orang miskin (agar peningkatan pendapatan
orang miskin efektif bagi peningkatan
kesejahteraannya).
c. Mensinergikan kegiatan & anggaran program sektor &
daerah untuk membuka keterisolasian wilayah,
peningkatan keberdayaan masyarakat, & revitalisasi
perdesaan.
19

20. UPAYA-UPAYA PERCEPATAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (2)
2. Peningkatan pro-poor planning and budgeting:
a. Ketepatan sasaran/penerima program (RT dan wilayah
miskin) dg menyepakati penggunaan unified database
berdasarkan hasil PPLS2011.
b. Kegiatan2 yang langsung menangani permasalahan
kemiskinan (gizi buruk, putus sekolah, air
bersih, permukiman kumuh, dll).
c. Meningkatkan pertisipasi masyarakat melalui integrasi
perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan
reguler, termasuk melaksanakan monevnya.
d. Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan
RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.
20

21. UPAYA-UPAYA PERCEPATAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (3)
3. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan untuk
koordinasi penanggulangan kemiskinan
a. Peningkatan kapasitas aparat dalam merespon aspirasi/potensi
lokal (berkembangnya sense of urgency terhadap berbagai
masalah kemiskinan).
b. Membangun kerja sama kemitraan dengan stakeholders
(pemerintah, dunia usaha, masyarakat) untuk mengembangkan
ekonomi lokal dan mobilisasi berbagai sumberdaya
c. Menjaga keberlanjutan kapasitas dan lembaga masyarakat yang
terbangun untuk mengoptimalkan/mengawal implementasi
berbagai program dan hasilnya.
d. Penyederhanaan berbagai prosedur  penyaluran
dana, supervisi pelaksanaan program, penanganan pengaduan
masyarakat, audit, & pengembangan prinsip2 good governance
21

22. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SEKIAN, TERIMA KASIH