Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
HAK ASASI MANUSIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Dibuat Oleh : YAYU MEGA DINI - 18210611
Program Study Ekonomi Manjemen
Jurusa...
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Sri Waluyo
Topik Makalah
HAK ASASI MANUSIA
Kelas : 2-EA32
Dateline Makala...
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya
wakt...
DAFTAR ISI
PERNYATAAN .......................................................................................................
HAK ASASI MANUSIA
PENDAHULUAN
Hak asasi adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak
as...
Pemerintahan raja yang sewenang – wenang dan kaum bangsawan yang feodalistik
menimbulkan kebencian di kalangan rakyat Pera...
Diantaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat
Inggris tahun 1216. Di Amerika pengumuman dil...
- Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
- Hak untuk menikmati kese...
- Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum;
- Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana;
- Hak untuk masu...
- Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan;
- Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar ...
KESIMPULAN
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keingina...
REFERENSI
Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia . ELSAM , Agustus 2008
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asas...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tugas softskill 1 pendahuluan (hak asasi manusia)

Tugas Softskill 1 - Pendidikan Kwarganegaraan

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Tugas softskill 1 pendahuluan (hak asasi manusia)

  1. 1. HAK ASASI MANUSIA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dibuat Oleh : YAYU MEGA DINI - 18210611 Program Study Ekonomi Manjemen Jurusan Manajemen UNIVERSITAS GUNADARMA
  2. 2. Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Dosen : Sri Waluyo Topik Makalah HAK ASASI MANUSIA Kelas : 2-EA32 Dateline Makalah : 21 April 2015 Tanggal Penyerahan Makalah : 21 April 2015 P E R N Y A T A A N Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain. Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini. P e n y u s u n N P M Nama Lengkap Tanda Tangan 18210611 Yayu Mega Dini Program Sarjana Ekonomi Manajemen UNIVERSITAS GUNADARMA
  3. 3. KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya waktu, kesempatan dan juga ilmu dalam menyelesaikan makalah ini, dengan judul : “ Hak Asasi Manusia” sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun makalah ini, khususnya kepada dosen pengajar Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Bapak Sri Waluyo yang telah memberikan ilmu kepada saya dan juga kepada teman-teman yang telah membantu. Saya berusaha menyusun makalah ini dengan segala kemampuan, namun saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan semangat bagi Mahasiswa dan juga para pembaca untuk bersama-sama saling melindungi azas Hak Asasi Manusia, demi tercapainya Masyarakat yang Adil dan Beradab di Negara kita tercinta Republik Indonesia. Bekasi, 15 April 2015 Yayu Mega Dini
  4. 4. DAFTAR ISI PERNYATAAN .........................................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................iii PENDAHULUAN .....................................................................................................................1 I. SEJARAH SINGKAT TIMBULNYA HAK ASASI MANUSIA….............................1 II. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA ...............................................2 III. HAK ASASI MANUSIA PADA TATARAN GLOBAL ............................................2 1. HAM Menurut Konsep Negara – Negara Barat ………………………………..…2 2. HAM Menurut Konsep Sosialis …...……………………………………………...3 3. HAM Menurut Konsep Bangsa – Bangsa Asia dan Afrika ……………………….3 4. HAM Menurut Konsep PBB………………………………………………………3 5. HAM Menurut Konsep Indonesia ...........................................................................4 IV. PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HAM di INDONESIA …………………5 1. Kegiatan – Kegiatan Pokok Penegakan Hukum dan HAM Meliputi Hal – Hal ….5 V. PELANGGARAN HAM ……………………………………………………………..6 1. Pengadilan Hak Asasi Manusia …………………………………………………...6 2. Contoh – Contoh Kasus Pelanggaran HAM ………………………………………6 KESIMPULAN .........................................................................................................................7 REFERENSI ..............................................................................................................................8
  5. 5. HAK ASASI MANUSIA PENDAHULUAN Hak asasi adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup,hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak – hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata – mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dibawa sejak lahir. Hak – hak asasi ini menjadi dasar hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut. I. SEJARAH SINGKAT TIMBULNYA HAK ASASI MANUSIA Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke 13 di Inggris. Pada masa raja Inggris John Lackland (1199-1216) memerintah secara sewenang – wenang telah timbul protes keras dikalangan para bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagam agung yang dikenal dengan nama Magna Charta. Di dalam piagam ini pengertian hak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak – hak kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1628 di Inggris pula terjadi pertentangan antara raja Charles I dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The Hause of Sommons) yang menghasilkan petition of rights. Petisi ini membuat ketentuan bahwa penetapan pajak dan hak – hak istimewa harus dengan izin parlemen, dan bahwa siapapun tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan – tuduhan yang sah. Perjuangan hak asasi manusia yang lebih nyata terjadi pada tahun 1689 ketika Raja Willem III revolution. Revolusi ini besar mengawali babak baru kehidupan demokasi di Inggris dengan suatu perpindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen. Pemikiran John Locke mempengaruhi Montesquieu dan Rousseau, sehingga mereka menentang kekuasaan mutlak Raja. Montesquieu menyusun teori trias politica, yaitu konsepsi pemisahan kekuasaan antara legislative, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam hukum du contract social Rousseau menyatakan bahwa Negara dilahirkan bebas yang tak boleh dibelenggu oleh manusia lain termasuk oleh Raja. Pandangan demikian ini menmbulkan semangat bagi rakyat tertindas, khususnya di Perancis, untuk memperjuangkan hak asasinya.
  6. 6. Pemerintahan raja yang sewenang – wenang dan kaum bangsawan yang feodalistik menimbulkan kebencian di kalangan rakyat Perancis. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI yang lemah, rakyat perancis baru berani membentuk Assemblee Nationale, yaitu dewan nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI yang lemah, rakyat Perancis baru berani membentuk Assemblee Nationale, yaitu dewan nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis. Masyarakat Perancis baru berani mengubah strukturnya dari feodalistis menjadi lama (kerajaan) dihapuskan dan disusunlah pemerintah baru. II. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA Di dalam mukadimah deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang telah disetujui dan diumuman oleh resolusi Majelis umum perserikatan bangsa – bangsa nomor 217 Z (III) tanggal 10 desember 1984 terdapat pertimbangan – pertimbangan berikut: 1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak – hak yang sama dan tidak tersaingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia. 2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak – hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan – perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama tertinggi dari rakyat jelata. 3. Menimbang bahwa hak – hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya tercipta perdamaian. 4. Menimbang bahwa persahabatan antara Negara – negara perlu dianjurkan. 5. Menimbang bahwa Negara – negara anggota PBB telah menyatakan penghargaan terhadap hak – hak asasi manusia, martabat penghargaan seorang manusia baik laki – laki dan perempuan serta meningkatkan kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. 6. Menimbang bahwa Negara – negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak – hak manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB. 7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak – hak dan kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar. III.HAK ASASI MANUSIA PADA TATARAN GLOBAL 1. HAM Menurut Konsep Negara - Negara Barat Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawananrakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia.
  7. 7. Diantaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris tahun 1216. Di Amerika pengumuman dilakukan tahun 1773. Hak asasi ini lalu diadopsi oleh tokoh-tokoh Revolusi Perancis dalam bentuk yang lebih jelas dan luas, serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789. Kemudian deklarasi Internasional mengenai hak-hak asasi manusia dikeluarkan pada Desember 1948. Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran barat, diantaranya : - Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak; - Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas; - Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia; - Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara. 2. HAM Menurut Konsep Sosialis - Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat; - Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada; - Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. 3. HAM Menurut Konsep Bangsa - Bangsa Asia dan Afrika - Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya; - Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga; - Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. 4. HAM Menurut Konsep PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946 disusunlah rancangan piagam hak - hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa -Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (Commission of Human Right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human Rights”. Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai: - Hak untuk hidup; - Kemerdekaan dan keamanan badan; - Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hokum; - Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana; - Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara; - Hak untuk mendapat hak milik atas benda; - Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan; - Hak untuk bebas memeluk agama; - Hak untuk mendapat pekerjaan; - Hak untuk berdagang;
  8. 8. - Hak untuk mendapatkan pendidikan; - Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat - Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. 5. HAM Menurut Konsep Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas - bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan - ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni: - Undang – Undang Dasar 1945; - Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda -bedakan menjadi sebagai berikut : a. Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. b. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. c. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik. d. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality). e. Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan. f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.
  9. 9. - Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; - Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana; - Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara; - Hak untuk mendapat hak milik atas benda; - Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan; - Hak untuk bebas memeluk agama; - Hak untuk mendapat pekerjaan; - Hak untuk berdagang; - Hak untuk mendapatkan pendidikan; - Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; - Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. VI. PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HAM di INDONESIA Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. 1. Kegiatan - Kegiatan Pokok Penegakan Hukum dan HAM Meliputi Hal - Hal : - Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004- 2009 sebagai gerakan nasional; - Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia; - Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen; - Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya; - Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; - Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya; - Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM; - Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM;
  10. 10. - Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan; - Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. V. PELANGGARAN HAM Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). 1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi: - Kejahatan genosida; - Kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM - Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. - Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. - Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. - Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. - Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. - Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama. - Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. - Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin.
  11. 11. KESIMPULAN HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa “Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain”. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang - undangan Negara RI dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. SARAN Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.J adi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.
  12. 12. REFERENSI Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia . ELSAM , Agustus 2008 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia http://makalahhakasasimanusiaham.blogspot.com/ http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ pengantar pendidikan kewarganegaraan dan http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia

×