Pendidikan Kewarganegaraan Bab II - Wawasan Nusantara

1. WAWASAN NUSANTARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Dibuat Oleh : YAYU MEGA DINI - 18210611
Program Study Ekonomi Manjemen
Jurusan Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA

2. Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Sri Waluyo
Topik Makalah
WAWASAN NUSANTARA
Kelas : 2-EA32
Dateline Makalah : 21 April 2015
Tanggal Penyerahan Makalah : 21 April 2015
P E R N Y A T A A N
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan
makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.
Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat
nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.
P e n y u s u n
N P M Nama Lengkap Tanda Tangan
18210611 Yayu Mega Dini
Program Sarjana Ekonomi Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA

3. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya
waktu, kesempatan dan juga ilmu dalam menyelesaikan makalah ini, dengan judul : “
Wawasan Nusantara” sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam
menyusun makalah ini, khususnya kepada dosen pengajar Pendidikan Kewarganegaraan yaitu
Bapak Sri Waluyo yang telah memberikan ilmu kepada saya dan juga kepada teman-teman
yang telah membantu.
Saya berusaha menyusun makalah ini dengan segala kemampuan, namun saya menyadari
masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran
membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa mendatang.
Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan
semangat bagi Mahasiswa dan juga para pembaca untuk bersama-sama memimiliki cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 demi tercapainya masyarakat yang tentram, adil, makmur dan
sejahtera di negara kita tercinta Republik Indonesia.
Bekasi, 20 April 2015
Yayu Mega Dini

4. DAFTAR ISI
PERNYATAAN .........................................................................................................................i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................iii
PENDAHULUAN .....................................................................................................................1
I. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN ………………….….............................1
1. Falsafah Pancasila ………………………………………………………………...1
2. Aspek Kewilayahan Nusantara …………………………………………………...1
3. Aspek Sosial Budaya ……………………………………………………………...1
4. Aspek Sejarah ……………………………………………………………………..2
II. LANDASAN WAWASAN NASIONAL …………….................................................2
1. Landasan Wawasan Nasional Dapat Dilihat Dari Stratifikasinya ………………...2
2. Fungsi Wawasan Nasional ………………………………………………………..3
3. Pemikir Geopolitik ………………………………………………………………..4
III. WAWASAN NASIONAL INDONESIA ………………............................................5
1. Paham Kekuasaan Indonesia ……………………………………………………...5
2. Geopolitik Indonesia ……………………………………………………………...5
3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia …………………………………..5
IV. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA ……………………..…………………7
V. UNSUR – UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA …………………………7
1. Wadah (Contour) ………………………………………………………………….7
2. Isi (Content) ……………………………………………………………………….7
3. Tata Laku (Conduct) ……………………………………………………………...7
VI. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA ……………………………………………7
VII. ASAS WAWASAN NUSANTARA ………………………………………………..8
VIII. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA ……………………………………..8
IX. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA …………………………………..8
1. Implementasi Dalam Kehidupan Politik ………………………………………..8
2. Implementasi Dalam Kehidupan Ekonomi ……………………………………..9
3. Implementasi Dalam Kehidupan Sosial ………………………………………...9
4. Implementasi Dalam Kehidupan Pertahanan Dan Keamanan ………………...10
KESIMPULAN & SARAN
….................................................................................................11

5. REFERENSI ............................................................................................................................12
WAWASAN NUSANTARA
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan,
hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna
memelihara keutuhan negaranya.
Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh
lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi
bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat,
budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.
Upaya pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi
yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup,
keutuhan wilayah serta jati diri.
Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau
memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehinga
wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai
hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya.
I. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN
Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri
dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi)
serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional,
regional, maupun global.
1. Falsafah Pancasila
Nilai - nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nusantara. Nilai-nilai
tersebut adalah:
a. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
b. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.
c. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Aspek Kewilayahan Nusantara
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena
Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.
3. Aspek Sosial Budaya
Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat,
bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan
nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi
konflik yang besar.mengenai berbagai macam ragam budaya.

6. 4. Aspek Sejarah
Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya
perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan
kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat
persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat
ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan
Indonesia.
II. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
1. Landasan Wawasan Nasional Dapat Dilihat Dari Stratifiskasinya
a. Landasan Idiil
Pancasila sebagai faslafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan
sebagai landasan idiil daripada wawasan nasional. Karena pada hakikatnya
wawasan nasional merupakan perwujudan dari pancasila. Pancasila merupakan
kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung paham keseimbangan,
keselarasan, dan keseimbangan. Maka wawasan nasional mengarah kepada
terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi,
sosial budaya dan pertahanan keamanan.
b. Landasan Konstitusional
UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi
pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD 1945) yang kekuasaan
tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
c. Landasan Visional
Landasan visional atau tujuan nasional wawasan nusantara sebagai wawasan
nasional bangsa indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan
dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan dan tujuan nasional yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu :
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
d. Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan
sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam
upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi
berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (HTAG). Agar dapat
mengatasinya, bangsa indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya
tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

7. e. Landasan Operasional.
GBHN adalah sebagi landasan wawasan operasional dalam wawasan nasional,
yang dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada tanggal 22
Maret 1973.
5. Fungsi Wawasan Nasional
a. Wawasan nasional sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional
Wawasan nasional sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan
nasional dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan,
dan kewilayahan.
b. Wawasan nasional sebagai wawasan pembangunan
Wawasan nasional sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara mencakup :
- Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik;
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi;
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi;
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik;
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan
keamanan.
c. Wawasan nasional sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
Wawasan nasional sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air
Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap
kekuatan Negara.
d. Wawasan nasional sebagai wawasan kewilayahan
Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan
negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah :
- Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik
Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo
menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin
menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo,
Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno
menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.
- Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil
laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau
countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai
negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang
berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
- Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI
tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya :
• Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut
(low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base
line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang
terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.

8. • Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.
• Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di
mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah
laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal,
Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
3. Pemikir Goepolitik
- Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang. Ia menyatakan "bangsa
yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan
akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif". Pendapat ini dipertegas oleh
Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa
"negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis
yang memiliki intelektualitas.
- Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa pada
hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan
dipimpin oleh negara unggul. Isi teori pan regional adalah :
a. Lebensraum (ruang hidup) yang cukup.
b. Autarki (swasembada).
c. Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan
Rusia India, dan Pan Eropa Afrika.
- Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland).
Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan
menguasai World Island". Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi
kawasan Asia Tengah, sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur
Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia.
- Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan
Teori Kekuatan Maritim. Isi teorinya adalah :
a. Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai
perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia".
b. Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam
banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang
kuat untuk menjaganya".
- Giulio Douhet (1869 - 1930) dan William Mitchel (1879 - 1936) dengan Teori
Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis
belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara".
- Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas(Rimland Theory).
Dalam teorinya tersirat :
a. Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulan sabit dalam
(rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika).
b. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai
dunia.
c. Daerah bulan sabit dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam
percaturan politik dunia daripada daerah jantung.
d. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.
e. Bangsa Indonesia.

9. - Para pemikir Wawasan Nasional : Soekarno? Tim perumus Lemhannas? Mochtar
Kusumaatmadja? Munadjat Danusaputra? Siapa lagi? (ini perlu ditampilkan
karena geopolitik Indonesia merupakan pemikiran geopolitik yang khas Indonesia
dan khas untuk lingkup Nasional, karena itu diberi nama sebagai Wawasan
Nasional atau cara pandang Nasional.
III. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara
universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang
dipakai negara Indonesia.
1. Paham Kekuasaan Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham
tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan
tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa
Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal
tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme.
Wawasan nasional bangsa indonesia tidak mengembangkan ajaean tentang
kekuasaaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih benih
persengkataan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa indonesia
menyatakan bahwa :ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan
politik masional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geo0greafi indonesia
dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.
2. Geopolitik Indonesia
Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO
CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara
menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara
kepulauan.
Pemahaman tentang kekuatan dan kekusaan yang dikembangkan di indonesia
didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai sejahtra
disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi indonesia. Sedangkan
pemahaman tentang negara indonesia menganut paham negara kepulauan
Yaitu paham yang di kembangkan dari asas archipelago yangmemang berbeda
dengan pemahaman archipologi dinegara negara barat pada umumnya.
3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan
bangsa Indonesia yang berlandaskan faksafah Pancasila dan oleh pandangan
feopolitik indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan
bangsa Indonesia.
Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran
pembinaan dan pengembagan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :
a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila;
b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara;
c. Latar nelakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia;
d. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia.

10. Gambar laut teritorial selebar 3 mil dari masing-masing pulau (TZMKO 1939)
Gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional1982
Gambar laut wilayah berdasarkan Deklarasi Djaunda dan ZEE Indonesia

11. IV. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya,
wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk
mencapai tujuan nasional.
Landasan Wawasan Nusantara
Idiil => Pancasila
Konstitusional => UUD 1945
V. UNSUR – UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk
serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang
merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik
dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam
wujud infra struktur politik.
2. Isi (Content)
Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang
berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut
diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam
kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social budaya
dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai
kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional
persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku (Conduct)
Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari :
- Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik
dari bangsa Indonesia.
- Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari
bangsa Indonesia.
Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa
berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta
terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi
dalam semua aspek kehidupan nasional.
X. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA
Adalah keutuhan nusantara / nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh
menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak
secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-
produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

12. XI. ASAS WAWASAN NUSANTARA
Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan
diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen / unsur pembentuk
bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas
wasantara terdiri dari:
1. Kepentingan/Tujuan yang sama;
2. Keadilan;
3. Kejujuran;
4. Solidaritas;
5. Kerjasama
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan.
XII. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA
1. Wawasan nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat
dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.
2. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi :
- Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan
sebagai landasan idiil.
- Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.
- Wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
- Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
- GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.
XIII. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam
kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
pertahanan nasional.
1. Implementasi Dalam Kehidupan Politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu :
a. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan
undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.
Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah
harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak
menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai
denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar
hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia
terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan
kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku secara nasional.

13. c. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
menumbuhkan sikap toleransi.
d. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
e. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps
diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau
terluar dan pulau kosong.
2. Implementasi Dalam Kehidupan Ekonomi
a. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi
khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan
minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh
karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor
pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
b. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan
antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan
upaya dalam keadilan ekonomi.
c. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan
memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
3. Implementasi Dalam Kehidupan Sosial
Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai
implementasi dalam kehidupan sosial.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
a. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda,
dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan
pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi
daerah tertinggal.
b. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta
dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan
nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan
museum, dan cagar budaya.

14. 4. Implementasi Dalam Kehidupan Pertahanan Dan Keamanan
Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan
keamanan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan,
yaitu :
a. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan
kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut
merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat
tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu
keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
b. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga
menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan
membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda
daerah dengan kekuatan keamanan.
c. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan
wilayah terluar Indonesia.

15. KESIMPULAN
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan merupakan salah satu ilmu yang sangat
penting untuk kita kuasai, agar tidak mudah terjadi pencurian wilayah atau pelanggaran –
pelanggaran hokum wilayah yang sering terjadi, kejahatan – kejahatan seperti ini sudah
sering terjadi dan dampaknya tidaklah kecil. Seperti kasus Ambalan dan beberapa kasus
lainnya, saat sudah terjadi sulit untuk kita menyikapinya karena telatnya kinerja dari
pemerintahan ataupun minimnya pengetahuan SDM kita.
SARAN
Secara garis besar masih banyak yang bisa kita pelajari dan pahami dari materi ini, karena
jika sudah menyangkut masalah Wawawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan tidak
hanya terpaku pada materi itu saja, tetapi juga menyangkut tentang geopolitik dan lainnya.
Sehingga sangat diharapkan makalah ini dapat membantu SDM kita agar lebih sadar terhadap
batas – abates kewilayahan Negara mereka sendiri dan dapat menjaga agar tidak terjadi
pelanggaran ataupun kecurangan lagi terhadap masalah ini di kemudian hari.

16. REFERENSI
http://s_waluyo.staff.gunadarma.ac.id
Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka
Keutuhan NKRI
Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternita Adidarma
Srijanti.,Rahman A.,K.S,Purwanto. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat
Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam
Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam
Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi
Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University
Harsawaskita, A.(2007). Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik,
dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung
Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
http://dirikugo.blogspot.com
http://gendilq.blogspot.com
http://www.slideshare.net/LiscaArdiwinata