Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tugas softskill 2 bab ii (wawasan nusantara)

Pendidikan Kewarganegaraan Bab II - Wawasan Nusantara

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Tugas softskill 2 bab ii (wawasan nusantara)

  1. 1. WAWASAN NUSANTARA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dibuat Oleh : YAYU MEGA DINI - 18210611 Program Study Ekonomi Manjemen Jurusan Manajemen UNIVERSITAS GUNADARMA
  2. 2. Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Dosen : Sri Waluyo Topik Makalah WAWASAN NUSANTARA Kelas : 2-EA32 Dateline Makalah : 21 April 2015 Tanggal Penyerahan Makalah : 21 April 2015 P E R N Y A T A A N Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain. Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini. P e n y u s u n N P M Nama Lengkap Tanda Tangan 18210611 Yayu Mega Dini Program Sarjana Ekonomi Manajemen UNIVERSITAS GUNADARMA
  3. 3. KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya waktu, kesempatan dan juga ilmu dalam menyelesaikan makalah ini, dengan judul : “ Wawasan Nusantara” sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun makalah ini, khususnya kepada dosen pengajar Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Bapak Sri Waluyo yang telah memberikan ilmu kepada saya dan juga kepada teman-teman yang telah membantu. Saya berusaha menyusun makalah ini dengan segala kemampuan, namun saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan semangat bagi Mahasiswa dan juga para pembaca untuk bersama-sama memimiliki cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi tercapainya masyarakat yang tentram, adil, makmur dan sejahtera di negara kita tercinta Republik Indonesia. Bekasi, 20 April 2015 Yayu Mega Dini
  4. 4. DAFTAR ISI PERNYATAAN .........................................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................iii PENDAHULUAN .....................................................................................................................1 I. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN ………………….….............................1 1. Falsafah Pancasila ………………………………………………………………...1 2. Aspek Kewilayahan Nusantara …………………………………………………...1 3. Aspek Sosial Budaya ……………………………………………………………...1 4. Aspek Sejarah ……………………………………………………………………..2 II. LANDASAN WAWASAN NASIONAL …………….................................................2 1. Landasan Wawasan Nasional Dapat Dilihat Dari Stratifikasinya ………………...2 2. Fungsi Wawasan Nasional ………………………………………………………..3 3. Pemikir Geopolitik ………………………………………………………………..4 III. WAWASAN NASIONAL INDONESIA ………………............................................5 1. Paham Kekuasaan Indonesia ……………………………………………………...5 2. Geopolitik Indonesia ……………………………………………………………...5 3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia …………………………………..5 IV. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA ……………………..…………………7 V. UNSUR – UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA …………………………7 1. Wadah (Contour) ………………………………………………………………….7 2. Isi (Content) ……………………………………………………………………….7 3. Tata Laku (Conduct) ……………………………………………………………...7 VI. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA ……………………………………………7 VII. ASAS WAWASAN NUSANTARA ………………………………………………..8 VIII. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA ……………………………………..8 IX. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA …………………………………..8 1. Implementasi Dalam Kehidupan Politik ………………………………………..8 2. Implementasi Dalam Kehidupan Ekonomi ……………………………………..9 3. Implementasi Dalam Kehidupan Sosial ………………………………………...9 4. Implementasi Dalam Kehidupan Pertahanan Dan Keamanan ………………...10 KESIMPULAN & SARAN ….................................................................................................11
  5. 5. REFERENSI ............................................................................................................................12 WAWASAN NUSANTARA PENDAHULUAN Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya. I. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. 1. Falsafah Pancasila Nilai - nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nusantara. Nilai-nilai tersebut adalah: a. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing. b. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. c. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Aspek Kewilayahan Nusantara Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa. 3. Aspek Sosial Budaya Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.mengenai berbagai macam ragam budaya.
  6. 6. 4. Aspek Sejarah Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. II. LANDASAN WAWASAN NASIONAL 1. Landasan Wawasan Nasional Dapat Dilihat Dari Stratifiskasinya a. Landasan Idiil Pancasila sebagai faslafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan idiil daripada wawasan nasional. Karena pada hakikatnya wawasan nasional merupakan perwujudan dari pancasila. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung paham keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan. Maka wawasan nasional mengarah kepada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. b. Landasan Konstitusional UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD 1945) yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. c. Landasan Visional Landasan visional atau tujuan nasional wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu : - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; - Memajukan kesejahteraan umum; - Mencerdaskan kehidupan bangsa; - Ikut melaksanakan ketertiban dunia. d. Landasan Konsepsional Ketahanan nasional yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (HTAG). Agar dapat mengatasinya, bangsa indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
  7. 7. e. Landasan Operasional. GBHN adalah sebagi landasan wawasan operasional dalam wawasan nasional, yang dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973. 5. Fungsi Wawasan Nasional a. Wawasan nasional sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional Wawasan nasional sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan nasional dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. b. Wawasan nasional sebagai wawasan pembangunan Wawasan nasional sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup : - Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik; - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi; - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi; - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik; - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. c. Wawasan nasional sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara Wawasan nasional sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan Negara. d. Wawasan nasional sebagai wawasan kewilayahan Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah : - Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. - Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. - Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya : • Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
  8. 8. • Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut. • Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. 3. Pemikir Goepolitik - Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang. Ia menyatakan "bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif". Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa "negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. - Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan dipimpin oleh negara unggul. Isi teori pan regional adalah : a. Lebensraum (ruang hidup) yang cukup. b. Autarki (swasembada). c. Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan Rusia India, dan Pan Eropa Afrika. - Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland). Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan menguasai World Island". Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi kawasan Asia Tengah, sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia. - Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan Teori Kekuatan Maritim. Isi teorinya adalah : a. Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia". b. Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya". - Giulio Douhet (1869 - 1930) dan William Mitchel (1879 - 1936) dengan Teori Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara". - Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas(Rimland Theory). Dalam teorinya tersirat : a. Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika). b. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia. c. Daerah bulan sabit dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung. d. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat. e. Bangsa Indonesia.
  9. 9. - Para pemikir Wawasan Nasional : Soekarno? Tim perumus Lemhannas? Mochtar Kusumaatmadja? Munadjat Danusaputra? Siapa lagi? (ini perlu ditampilkan karena geopolitik Indonesia merupakan pemikiran geopolitik yang khas Indonesia dan khas untuk lingkup Nasional, karena itu diberi nama sebagai Wawasan Nasional atau cara pandang Nasional. III. WAWASAN NASIONAL INDONESIA Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. 1. Paham Kekuasaan Indonesia Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. Wawasan nasional bangsa indonesia tidak mengembangkan ajaean tentang kekuasaaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih benih persengkataan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa indonesia menyatakan bahwa :ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik masional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geo0greafi indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. 2. Geopolitik Indonesia Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan. Pemahaman tentang kekuatan dan kekusaan yang dikembangkan di indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai sejahtra disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara indonesia menganut paham negara kepulauan Yaitu paham yang di kembangkan dari asas archipelago yangmemang berbeda dengan pemahaman archipologi dinegara negara barat pada umumnya. 3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan faksafah Pancasila dan oleh pandangan feopolitik indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembagan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari : a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila; b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara; c. Latar nelakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia; d. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia.
  10. 10. Gambar laut teritorial selebar 3 mil dari masing-masing pulau (TZMKO 1939) Gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional1982 Gambar laut wilayah berdasarkan Deklarasi Djaunda dan ZEE Indonesia
  11. 11. IV. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Landasan Wawasan Nusantara Idiil => Pancasila Konstitusional => UUD 1945 V. UNSUR – UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA 1. Wadah (Contour) Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik. 2. Isi (Content) Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata Laku (Conduct) Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari : - Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. - Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. X. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA Adalah keutuhan nusantara / nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk- produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.
  12. 12. XI. ASAS WAWASAN NUSANTARA Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen / unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari: 1. Kepentingan/Tujuan yang sama; 2. Keadilan; 3. Kejujuran; 4. Solidaritas; 5. Kerjasama 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. XII. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA 1. Wawasan nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. 2. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi : - Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil. - Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. - Wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. - Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. - GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. XIII. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. 1. Implementasi Dalam Kehidupan Politik Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu : a. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
  13. 13. c. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. d. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. e. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. 2. Implementasi Dalam Kehidupan Ekonomi a. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. b. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. c. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. 3. Implementasi Dalam Kehidupan Sosial Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu : a. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. b. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
  14. 14. 4. Implementasi Dalam Kehidupan Pertahanan Dan Keamanan Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu : a. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. b. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. c. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
  15. 15. KESIMPULAN Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita kuasai, agar tidak mudah terjadi pencurian wilayah atau pelanggaran – pelanggaran hokum wilayah yang sering terjadi, kejahatan – kejahatan seperti ini sudah sering terjadi dan dampaknya tidaklah kecil. Seperti kasus Ambalan dan beberapa kasus lainnya, saat sudah terjadi sulit untuk kita menyikapinya karena telatnya kinerja dari pemerintahan ataupun minimnya pengetahuan SDM kita. SARAN Secara garis besar masih banyak yang bisa kita pelajari dan pahami dari materi ini, karena jika sudah menyangkut masalah Wawawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan tidak hanya terpaku pada materi itu saja, tetapi juga menyangkut tentang geopolitik dan lainnya. Sehingga sangat diharapkan makalah ini dapat membantu SDM kita agar lebih sadar terhadap batas – abates kewilayahan Negara mereka sendiri dan dapat menjaga agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurangan lagi terhadap masalah ini di kemudian hari.
  16. 16. REFERENSI http://s_waluyo.staff.gunadarma.ac.id Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternita Adidarma Srijanti.,Rahman A.,K.S,Purwanto. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Harsawaskita, A.(2007). Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama http://dirikugo.blogspot.com http://gendilq.blogspot.com http://www.slideshare.net/LiscaArdiwinata

×