1. Muhammad Yasir Abdad-Hukum Internasional
PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL
Dosen Pengampu: Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.
Disusun Oleh:
UNIVERSITASkMUHAMMADIYAHkYOGYAKARTA
FAKULTASkILMUkSOSIALkDAN.ILMU.POLITIK
PROGRAMkSTUDI ILMUkHUBUNGANkINTERNASIONAL
Copyright @2020
NAMA : Muhammad Yasir Abdad
KELAS : H-Semester 2
NIM : 20190510328

2. Muhammad Yasir Abdad-Hukum Internasional
1. Pengertian Hukum Internasional
Hukum internasional merupakan seluruh kaidah dan asas hokum yang
mengatur suatu hubungan atau persoalan yang melewati batas-batas negara
(international relation) yang bersifat perdata. Negara dalam hal ini menjadi subjek
hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.1
Definisi hukum internasional yang dipaparkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, ia
menjelaskan bagaimana keadaan hukum internasional di era modern saat ini. Pada era
global sekarang, eksistensi atau keberadaan hukum internasional tidak dapat dielakkan,
bahkan hukum tersebut bukan hanya mengatur tentang hubungan antar bangsa, namun
juga telah berkembang sangat pesat sehingga mengakibatkan subjek-seubjek
kenegaraan tidak terbatas pada “negara” saja sebagaimana perkembangan hukum
internasional pada fase awal.
Kemudian sebagai bahan komparasi yang sepadan, seperti halnya ungkapan
dari J. G Starke bahwa hukum internasional dapat diartikan sebagai semua hukum yang
terdiri atas prinsip dan kaidah perilaku yang terhadapnya negara merasa terikat untuk
menaati, dan oleh karenanya, benar-benar ditaati secara menyeluruh dalam relasi antar
negara.2 Dalam pengertian lain, hukum internasional merupakan suatu system hukum
yang terintegrasi dengan satu negara atau organisasi di tingkat internasional yang saling
memiliki keteraitan satu sama lain. Negara dalam hal ini menjadi subjek hukum klasik
dan telah demikian adanya semenjak kelahiran hukum internasional.3 Dari penjelasan
ketiga tokoh tersebut maka dapat ditarik satu benang merah terkait definisi hubungan
internasional. Hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai pengatur relasi antar
negara saja, namun juga mengatur relasi suatu negara dengan subjek bukan negara,
serta subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain.
1 Mochtar Kusumaatmaja,1997, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta Jakarta
2 J. G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT SInar Grafika, Jakarta
3 Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional,
Grafiti, Jakarta

3. Muhammad Yasir Abdad-Hukum Internasional
2. Hukum Perdata dan Hukum Publik Internasional
Hukum perdata internasional merupakan keseluruhan aturan dan keputusan
hukum yang menunjukkan stelsel bahaimana hukum dapat diberlakukan atau seperti
apakah yang yang merupakan hukum, jika hubungan atau kejadian antara warga negara
pada satu waktu tertentu menunjukkan titik pertalian dengan stelsel kaidah hukum dari
dua atau lebih negara dalam lingkup kuasa tempat, pribadi, dan persoalan.4
Selanjutnya Mochtar Kusumaatmaja menyampaikan bahwa hukum perdata
internasional adalah semua kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata
yang melintasi batas negara. Dengan arti lain, bahwa hukum yang mengatur hubungan
hukum perdata antara pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata (nasional) yang
berbeda.5
Hukum perdata internasional adalah berisi tentang seperangkat aturan yang
dibuat untuk mengatur peristiwa/hukum yang mengandung unsur asing, baik berupa
hukum publik maupun hukum privat. Karena hukum perdata interasional adalah
sebagai perilaku hidup masyarakat transnasional, maka hal tersebut sebenarnya dapat
diartikan sebagai hukum pergaulan internasional.6 Sehingga hukum internasional dapat
diartikan sebagai suatu perangkat yang dapat mengatur perilaku masyarakat
transnasional yang berhubungan dengan adanya hukum internasional baik bersifat
umum maupun privat.
Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya yang berjudul “pengantar
hubungan ienternasional” dikatakan bahwa hukum public internasional adalah
keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sebagai contoh hukum public
internasional antara lain: 1) Konvensi Eropa yag membahas tentang hak asasi manusia
pada tahun 1950. 2) Konvensi Den Haag pada tahun 1899 yang membahas tentang
4 Sudargo Gautama, 1987, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Binacipta, Bandung
5 Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni,
Bandung
6 Sunaryati Hartono, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung

4. Muhammad Yasir Abdad-Hukum Internasional
hukum dan kejahatan perang. 3) Konvensi Jenewa 1949 yang menetapkan standar
hukum internasional dalam aspek pengobatan perang.
3. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional
Hukum internadional dapat dirumuskan dalam suatu kupulan hukum yang
terdiri atas asas dan aturan tingkah laku yang mengikat suatu negara dan karena itu
dapat ditaati dalam hubungan negara satu sama lain. Hukum internasional biasanya
berasal dari hukum nasional suatu wilayah negara yang juga dimiliki oleh negara lain,
sehingga dalam waktu tertentu negara dengan kesamaan hukum tersebut dapat
merumuskan hukum internasional yang diadaptasi dari hukum nasional mereka.
Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua system yang berbeda
satu sama lain secara intrinsik. Hal tersebut dibedakan dari sumber hukum, subjek, dan
kekuatan hukumnya.7 Teori monisme berpandangan bahwa hukum nasional dan
internasional saling terkait. Hukum internasional merupakan kelanjutan atau
kepanjangan tangan dari hukum national untuk mengakomodir urusan luar negeri.
Hukum national tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.8 Sedangkan
teori dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional memiliki
keteraitan dengan kemauan suatu negara maka dus system ini dapat dikatakan terpisah9
4. Ius Gentium dan Ius Intergentis
Istilah Ius Gentium adalah hukum bangsa-bangsa yang diambil dari bahasa
Romawi. Dalam hukum ini bukan hanya mengatur tentang hukum public, namun juga
mengatur tentang hubungan antar pribadi. Namun belakangan ini muncul istilah ius
intergentis yang secara lebih spesifik mengatakan bahwa hukum antar pribadi adalah
berbeda dengan hukum bangsa-bangsa.10
7 Boer Mauna,2013, Hukum Internasional:Pengertian,Peran,dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global, PT Alumni, Bandung
8 Hans Kelsen, 2011, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,Nusa Media, Bandung
9 Andi Tenripadang, 2017, Hubungan HukumInternasional dengan HukumNasional,Jurnal STAIN
PARE.
10 Tutik Triwulan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta.