PKN SMP Kelas VIII

1. PERIODISASI KONSTITUSI YANG
PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
UUD 1945
( 18 Agustus ‘45-27 Des ‘49)
Konstitusi RIS
( 27 Des ‘49-17 Agustus ’50)
UUDS 1950
( 17 Agustus’50-5Juli ‘59)
UUD 1945 (Perubahan)
(19 Okt ‘99-Sekarang)
UUD 1945
( 5 Juli ‘59-19 Okt ‘99)

2. Susunan Formal : 3 Bagian
Sistem Ketatanegaraan
Bentuk Negara :
Kesatuan
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem pemerintahan :
Presidensial
1. Pembukaan
2. Batang Tubuh ( 16 Bab, 27 Pasal, 4
Pasal AP,2 ayat AT))
3. Penjelasan
Kedaulatan :
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan hukum
Presiden dan
Wapres :
Ir Sukarno dan
Drs Moh. Hatta
Penyimpangan yang terjadi :
1.KNIP diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut
menetapkan GBHN)
2. Menerapkan sistem
Parlementer (Demokrasi
parlementer
Lembaga Negara :
MPR ( Tertinggi)
Presiden
DPR
DPA
MA
BPK

3. Latar Belakang :
Intervensi dari pihak
Belanda dgn cara :
Agresi Militer I dan
II di Jakarta (1947)
dan di Jogjakarta
(1948
Lembaga
Negara :
Presiden
Menteri 2
Senat
DPR
MA
DPK
KMB (Den Haag, 23 Ag-2 Nov 1949),
Hadir :
Wakil RI
Wakil BFO ( Negara
Boneka Belanda)
PBB
Isi :
- didirikan Negara RIS
- Penyerahan kedaulatan kepada RIS
- didirikan uni antara RIS dgn Kerajaan
Belanda
Presiden dan
Wapres :
Ir Sukarno dan
Drs Moh. Hatta
Sistem Ketatanegaraan
Bentuk Negara : Serikat
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem pemerintahan :
Parlementer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Negara Bagian :
Negara Republik Indonesia ( UUD ’45)
Indonesia Timur 8. Satuan
Pesundan
Kenegaraan
Jawatimur
Madura
Sumatera Timur
Sumatera Selatan
Susunan Formal : 3
Bagian
1. Pembukaan
2. Batang Tubuh (6
Bab, 197 Pasal,
Lampiran

4. LB :
Kesepakatan antara RIS
( Tersisa 3) dan RI
untuk kembali ke
bentuk negara kesatuan
Presiden & Wapres :
Susunan Formal UUDS :
2 Bagian
Melakukan perubahan
terhadap konstitusi RIS
dengan cara memasukkan
materi UUD ’45
1. Mukadimah
2. Batang tubuh (6
bab,146 Pasal)
Sistem Ketatanegaraan
Bentuk Negara :
Kesatuan
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem pemerintahan :
Parlementer
Ir Sukarno dan
Drs Moh. Hatta
Dekrit Presiden 5 Juli
1959
Perdana Menteri 1 :
Syahrir
Lembaga Negara :
1. Presiden & Wapres
2. Menteri-menteri
3. DPR
4. MA
5. DPK
Badan Konstituante
adalah lembaga pembuat
UUD. 2,5 th bekerja
belum berhasil
menyelesaikan
UUD,karena banyaknya
petentangan pendapat
Dengan alasan
menyelamatkan
bangsa & negara, dgn
ini :
1. Bubarkan
Konstituante
2. Berlakunya
Kembali UUD
1945
3. Dibentuknya
MPRS /DPAS

5. Sistem
Ketatanegaraan
Bentuk Negara :
Kesatuan
Bentuk
Pemerintahan :
Republik
Sistem
pemerintahan :
Presidesial
Orde Lama
( 1959-1966 )
Dibawah Presiden :
Ir. Sukarno
Susunan Formal : 3 Bagian
Pembukaan
Batang Tubuh ( 16 Bab, 27
Pasal, 4 Pasal AP,2 ayat AT))
Penjelasan
Lembaga Negara :
MPR ( Tertinggi)
Presiden
DPR
DPA
MA
BPK
Orde Baru
( 1966-1999)
Dibawah Presiden
Suharto

6. Demokrasi Terpimpin :
Penyelenggaraan Pemerintahan Berpusat pada
kekuasaan seorang Presiden
Akibat :
Fungsi DPR Sebagai Pengontrol
kebijakan pemerintah sangat
Lemah
Membentuk
DPR-GR
Nasakom :
Nasionalis, Agama Komunis
Menimbulkan pertentangan
politik dan konflik
G 30 S PKI dengan
tewasnya 7 Jenderal
besar Indonesia

7. Penyimpangan pada masa ini
1. Dikeluarkannya Produk hukum yang bernama
penetapan presiden (Penpres) yang tidak dikenal
dalam UUD 1945.
2. Menetapkan pidato presiden ( Judul : manifesto
presiden sebagai GBHN).
( berdasarkan tap MPRS No. I/MPRS/1960 )
3. Pimpinan lembaga negara diberi kedudukan sebagai
menteri, sehingga ditempatkan sejajar dengan menteri
4. Tidak berjalannya hak budget, karena tidak
mengajukan RUU APBN untuk disahkan DPR
5. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan
mengganti dengan DPRGR
6. Pengangkatan presiden Sukarno seumur hidup ( TAP
MPRS No III/MPRS/1963

8. SUPERSEMAR : perintah
kepada Letjen Suharto untuk
mengambil segala tindakan
yang diperlukan bagi
terjaminnya stabilitas
pemerintahan
Semboyan : Melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen
Pelaksanaan :
1. Kekuasaan presiden sangat luas
2. Mempertahankan dan tidak merubah UUD ’45
3. KKN

9. PENYIMPANGAN PADA MASA ORDE REFORMASI
1. MPR berketetapan untuk tidak akan melakukan
perubahan dan akan melaksanakannya secara
murni dan konsekuen
2. MPR mengeluarkan tap tentang referendum yang
mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak
sesuai dengan pasal 37 UUD 1945
3. Maraknya KKN ( Korupsi, Kolusi Nepotisme )
4. Terjadi manipulasi data dlm pertumbuhan ekonomi
5. Pembatasan terhadap hak-hak politik warga
negara
6. Penyelewengan dalam pemilu

10. Latar Belakang
Tuntutan Reformasi
(Agenda Reformasi)
dan tuntutan
mahasiswa agar
Suharto lengser dari
jabatan presiden
Dasar Pemikiran melakukan
perubahan :
1. UUD ‘45 memberi kekuasaan yang
besar kepada presiden
2. Ada beberapa pasal yang terlalu
luwes/fleksibel sehingga
menimbulkan multitafsir.
3. Kedudukan penjelasan sering
diperlakukan seperti pasal yang
memiliki kekuatan hukum

11. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
TUJUAN :
Menyempurnakan aturan dasar
ketatanegaraan
Menyempurnakan aturan dasar
tentang kedaulatan rakyat dan
memperluas partisipasi
masyarakat yang demokratis
Menyempurnakan aturan dasar
tentang HAM
Menyempurnakan aturan dasar
tentang penyelenggaraan
negara yang demokratis dan
modern
Melengkapi aturan dasar yang
sangat penting dalam
penyelenggaraan negara
(Pemilu dan pemerintahan
dareah)
Menyempurnakan aturan dsar
berbangsa sesuai
perkembangan dan kebutuhan
jaman
KESEPAKATAN DASAR :
1. Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan
NKRI
3. Mempertegas sistem
pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan UUD 1945 yang
memuat hal normatif di
masukkan dalam pasalpasal.

12. Perubahan terhadap UUD 1945
1. Sidang Umum MPR 1999 ( 14-21 Oktober
1999)
2. Sidang Tahunan MPR 2000 (18 Agustus
2000)
3. Sidang Tahunan MPR 2001 ( 1-9 Nov 2001)
4. Sidang Tahunan MPR 2002 (1-11 Agustus
2002)

13. Hasil Perubahan
NO
Sebelum amandemen
Sesudah amandemen
1
Nama : UUD 1945
UUD NRI 1945
2
Lembaga Negara :
Lembaga Tinggi :
Lembaga Tertinggi : MPR
MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA,
Lembaga Tinggi : Presiden,DPR, DPD, MK, KY
DPA,BPK,MA.
3
Kekuasaan Presiden sangat luas
Membatasi kekuasaan presiden
4
DPR sangat lemah/tidak berfungsi
Mengembalikan fungsi DPR
sebagai pemegang kedaulatan rakyat
5
HAM kurang dilindungi
Penguatan dan perluasan dalam
perlindungan HAM
Pemilu : Langsung
6.
7.
Pemilu : Perwakilan
Pemerintahan daerah : Sentralisasi
Pemerintahan Daerah : Otonomi
Luas, Nyata dan bertanggungjawab