SlideShare una empresa de Scribd logo

Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering

•
•
Yuni
Yuni

Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.

Derecho
1 de 18
Descargar para leer sin conexión
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering

Recomendados

Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingkunwidiatmono82
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingIrman Gapur
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015Sigih Setiono
 
Pendelegasian jawaban sanggah banding
Pendelegasian jawaban sanggah bandingPendelegasian jawaban sanggah banding
Pendelegasian jawaban sanggah bandingferi hadiansyah
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Kacung Abdullah
 
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016Ulfah Hanum
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalogNational Public Procurement Agency (LKPP RI)
 

Recomendados

Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingkunwidiatmono82
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingIrman Gapur
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015Sigih Setiono
 
Pendelegasian jawaban sanggah banding
Pendelegasian jawaban sanggah bandingPendelegasian jawaban sanggah banding
Pendelegasian jawaban sanggah bandingferi hadiansyah
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Kacung Abdullah
 
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016Ulfah Hanum
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalogNational Public Procurement Agency (LKPP RI)
 
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019Yuni
 
basis data
basis databasis data
basis dataYuni
 
Sistem manajemen basis data
Sistem manajemen basis dataSistem manajemen basis data
Sistem manajemen basis dataYuni
 
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughesHypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughesYuni
 
BUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
BUKU penghitungan emisi gas rumah kacaBUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
BUKU penghitungan emisi gas rumah kacaYuni
 
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...Yuni
 
Permen pupr14 2020
Permen pupr14 2020Permen pupr14 2020
Permen pupr14 2020Yuni
 
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Yuni
 
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3Yuni
 
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Yuni
 
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Yuni
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...Yuni
 
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018Yuni
 
Kbli 2009
Kbli 2009Kbli 2009
Kbli 2009Yuni
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
 
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015Yuni
 
Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015Yuni
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Yuni
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 

Más contenido relacionado

Más de Yuni

Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019Yuni
 
basis data
basis databasis data
basis dataYuni
 
Sistem manajemen basis data
Sistem manajemen basis dataSistem manajemen basis data
Sistem manajemen basis dataYuni
 
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughesHypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughesYuni
 
BUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
BUKU penghitungan emisi gas rumah kacaBUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
BUKU penghitungan emisi gas rumah kacaYuni
 
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...Yuni
 
Permen pupr14 2020
Permen pupr14 2020Permen pupr14 2020
Permen pupr14 2020Yuni
 
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Yuni
 
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3Yuni
 
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Yuni
 
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Yuni
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...Yuni
 
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018Yuni
 
Kbli 2009
Kbli 2009Kbli 2009
Kbli 2009Yuni
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
 
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015Yuni
 
Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015Yuni
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Yuni
 

Más de Yuni (18)

Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019
 
basis data
basis databasis data
basis data
 
Sistem manajemen basis data
Sistem manajemen basis dataSistem manajemen basis data
Sistem manajemen basis data
 
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughesHypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
Hypnotic diary diet kenyang by dewi hughes
 
BUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
BUKU penghitungan emisi gas rumah kacaBUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
BUKU penghitungan emisi gas rumah kaca
 
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...
 
Permen pupr14 2020
Permen pupr14 2020Permen pupr14 2020
Permen pupr14 2020
 
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85
 
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
 
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
 
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
 
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
KEPUTUSAN DIRJEN KELISTRIKAN 14/20/DJL.1/2018
 
Kbli 2009
Kbli 2009Kbli 2009
Kbli 2009
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
 
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
Panduan sikap (vms) ref.19.01.2015
 
Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
 

Último

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Último (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)