1. Alokasi DAK Pendidikan masih jauh dari kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar, hanya memenuhi sekitar 16,6% kebutuhan pada tahun 2011. Kriteria penetapan daerah penerima DAK juga belum tepat karena tidak berkorelasi dengan tingkat kebutuhan. 2. Penentuan total alokasi dan pembagian DAK bersifat politis antara pemerintah dan DPR tanpa mempertimbangkan standar minimum pelayanan pendid

1. 4 Dana Alokasi Khusus Pendidikan
1
Agenda Prioritas untuk sekolah dan diarahkan hanya
pada belanja sarana dan prasara
Memaksimalkan DAK
POLICY BRIEF
pendidikan dasar yang masih
Pendidikan kurang. Karena kebutuhan sarana-
prasarana pendidikan dasar sangat
Memperbesar alokasi DAK beragam, maka sudah seharusnya
pendidikan sampai 50 persen pemenuhannya ditentukan sendiri
pada tahun 2013 dari kebutuhan
sarana-prasarana pendidikan dasar.
oleh sekolah-sekolah. Hanya dengan
diskresi, alokasi DAK Pendidikan akan Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Penambahan alokasi DAK pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan pasti
salah satunya dengan caramengalihkan menunjang pendidikan dasar. Selain
anggaran tugas pembantuan dan pos itu, batasan kegiatan DAK Pendidikan
sarana dan prasarana yang tersebar menjadi penting karena pembiayaan
dalam Kemdiknas dan Kemenag ke pendidikan dasar lainnya akan ditutupi
dalam skema DAK Pendidikan. Analisis skema lain yang lebih sesuai, misalnya
PI menunjukkan bahwa, ada banyak guru dengan DAU Pendidikan,
anggaran sarana dan prasarana operasional non personalia dengan
pendidikan dasar pada Kemdiknas dan Biaya Operasional Sekolah.
Kemenag namun tidak berada dalam Membangun dan
lingkup pendidikan dasar. Pengalihan mengembangkan akuntabilitas DAK
anggaran tugas pembantuan dan Pendidikan. Hal ini bisa dilakukan
pos lain ke dalam DAK Pendidikan ini dengan pembagian tugas dan hak
mempunyai alasan kuat karena pada yang jelas antara pusat dan daerah
dasarnya tujuan tugas pembantuan dalam pelaksanaan DAK Pendidikan:
dan pos sarana-prasarana lain Pembagian tugas perlu diperjelas
PATTIRO Institute sama dengan pengalokasian DAK antara pusat dan daerah dalam PATTIRO Institute adalah
Gedung CIKS Lt 3 No 316
Jl. Cikini Raya No 84 - 86
Pendidikan. pelaksanaan DAK. Berbagai kasus lembaga yang didedikasikan
di daerah menunjukkan bahwa untuk memperkuat kebijakan
Jakarta Pusat - Indonesia DAK pendidikan sudah seharusnya
Tel: +62 21 3142 854 lokal dan desentralisasi di
Fax: +62 21 3142 854 didesain ulang sebagai tranfer pembelanjaan untuk proyek-proyek Indonesia. PATTIRO Institute
Email: pattiroinstitute@yahoo.com
www.pattiroinstitute.org afirmatif kepada HANYA daerah yang yang dibiayai oleh DAK terkadang lahir sebagai lini difusi dari
sarana dan prasarananya paling dilakukan oleh instansi pusat, PATTIRO, sebuah organisasi
sedangkan dinas dan sekolah terkait yang sejak 1998 telah Akselerasi Mempercepat dan untuk membiayai sarana dan
Executive Director rendah dengan kapasitas fiskal rendah.
Dini Mentari mengakar dalam kerja-kerja
Pilihan ini akan berkonsekuensi pada hanya tinggal melaksanakannya. penguatan pemerintahan
Mengurangi Ketimpangan Pendidikan prasarana pendidikan dasar. Hal itu
Senior Supervisor
Ambarsari Dwi Cahyani perubahan kriteria-kriteria yang telah Oleh karena itu, ke depan sebaiknya daerah dan masyarakat sipil Dasar Gratis Bermutu - Saat ini, Dana terjadi karena minimnya anggaran,
Chitra Retna S
menunjuk daerah penerima DAK. pelaksanaan DAK dilakukan di puluhan wilayah Indonesia. Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sekaligus ragam skema pendanaan
sepenuhnya oleh pemerintah Kami berupaya memperkuat menjadi andalan utama untuk yang ada, tidak mampu mendanai
Senior Program Manager Desain ulang kriteria daerah dan
Ermy Sri Ardhyanti kerja-kerja itu melalui produksi
sekolah yang menerima sudah saatnya daerah, dan untuk itu diperlukan pengetahuan secara mendalam
membiayai sarana dan prasarana sarana – prasarana pendidikan dasar.
Senior Associate Researcher
Sonny Mumbunan didasarkan pada standar pelayanan penataaan sistem yang dapat dengan mendorong perubahan pendidikan dasar. Hal itu terjadi karena Meski alokasi DAK Pendidikan terus
minimum, terutama daerah dan menjamin terlaksananya mekanisme kebijakan yang berlandaskan minimnya anggaran, sekaligus ragam meningkat, namun masih menyisakan
Internal Manager bukti.
Lukman Hakim sekolah yang masih jauh dalam transparansi dan partisipasi, prosedur skema pendanaan yang ada, tidak tantangan yang bisa mempercepat
Finance Manager pemenuhan SPM. Kejelasan standar akuntabilitas, dan sistem ganjaran. mampu mendanai sarana – prasarana pendidikan dasar gratis bermutu.
Erry Murni
dan data yang akurat sebagai basis Kerja-kerja PATTIRO Institute pendidikan dasar.
Office Manager alokasi DAK pendidikan, seharusnya diperkuat oleh Board of 1. Alokasi anggaran DAK Pendidikan
Cici Yusella Expert Associate, yang terdiri
membuka ruang tidak ada lagi praktek masih jauh dari kebutuhan.
Didukung oleh negoisiasi DAK Pendidikan antara
dari kumpulan pakar yang
mendalami pengetahuan yang
Langkah Yang Belum Analisis PI (2011), menunjukkan
Pusat dengan Daerah. kami produksi. Tuntas DAK Pendidikan hanya mencapai
Kegiatan DAK pendidikan Saat ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) 9% - 10% dari dana transfer
sebaiknya memberi diskresi kepada Pendidikan menjadi andalan utama pendidikan. Bahkan, DAK

2. 2 Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Sarana tahun 2009
Dana Alokasi Khusus Pendidikan
3
tidak berkorelasi dengan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan dasar (lihat tabel).
Karenanya, penentuan daerah penerima DAK
tidak serta merta merupakan daerah yang paling
1 D KI Ja k a rta 9,49 4,77 109,77 31,64 52,83
membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan 2 Jawa Barat 375.106,80 107,8 10,1 13,23 78,5 6,23 166,9 64,32 302,0 39,90 179,3 26,86 147,3
dasar. Kenyataannya, banyak Pemda yang melobi 3 Banten 101.534,60 105,3 10,4 11,52 92,0 7,89 134,3 46,16 195,6 27,70 145,7 25,93 142,2
4 Jawa Tengah 386.430,60 132,2 11,4 10,81 106,0 4,64 247,1 72,25 476,5 60,83 337,5 45,67 243,3
Pusat, karena menganggap DAK Pendidikan 5 DI Yogyakarta 109.037,90 259,6 25,1 15,40 165,7 3,70 690,1 114,52 (1.787,5) 85,24 1.758,7 58,33 623,1
ditentukan secara politis. Penetapan jumlah 6 Jawa Timur 325.418,40 94,3 9,5 10,55 94,0 4,66 212,8 63,76 260,1 48,03 181,4 35,92 147,1
DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan 7 N Aceh Darussalam 128.432,90 163,4 18,7 17,28 112,1 6,77 286,0 58,27 391,6 41,35 278,6 11,32 184,3
8 Sumatera Utara 325.324,60 154,9 17,0 20,66 83,1 6,10 281,4 38,19 250,6 21,67 197,8 10,86 173,8
hasil keputusan antara Panitia Anggaran DPR 9 Sumatera Barat 109.705,10 168,5 17,2 17,52 98,6 6,91 249,9 111,37 (1.482,5) 58,22 403,3 20,28 211,4
dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur 10 Riau 9.368,80 11,4 1,5 12,42 12,2 7,63 19,8 22,68 14,8 16,10 13,6 13,29 13,2
11 Kep. Riau 14.095,20 62,1 7,6 8,99 84,9 2,33 327,8 41,41 106,0 26,43 84,4 17,62 75,4
Kemkeu, Kemdagri, Bappenas, dan Kemdiknas. 12 Jambi 130.579,10 251,6 23,2 16,65 139,7 5,40 431,0 21,00 318,5 22,35 324,0 2,70 258,6
Meski mekanisme penetapan melibatkan 13 Sumatera Selatan 101.914,40 94,5 10,4 13,41 82,6 10,86 102,0 30,31 135,5 19,09 116,7 4,08 98,5
14 Bangka Bel itung 30.840,20 180,4 22,8 8,22 280,4 2,32 994,8 92,98 2.570,0 84,21 1.142,2 25,73 242,8
beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai
15 Bengkulu 85.266,20 256,8 32,7 22,58 147,0 8,45 392,9 108,43 (3.045,2) 40,96 435,0 4,82 269,8
Pendidikan DAK tahun 2011 rata-rata hanya total jumlah DAK Pendidikan dan alokasinya per 16 Lampung 125.203,80 109,4 14,3 15,01 95,4 7,46 192,0 29,37 155,0 3,85 113,8 3,67 113,6
memenuhi 16,6 persen, dimana untuk SD daerah menjadi wewenang Menteri Keuangan 17 Kal imantan Barat 72.100,30 75,7 13,1 16,69 79,8 5,06 263,1 22,04 97,0 23,19 98,5 5,98 80,5
18 Kal imantan Tengah 44.695,20 95,3 15,9 13,23 121,8 5,19 310,4 26,01 128,8 26,23 129,2 2,99 98,2
mencukupi sekitar 28,1 persen, sedangkan SMP setelah berkonsultasi dengan DPR. Karena 19 Kal imantan Selatan 156.241,10 301,6 45,8 26,16 176,3 5,85 789,1 58,88 733,5 34,94 463,6 6,18 321,5
hanya mencukupi 5,1 persen dari kebutuhan itulah, seringkali, DPR juga memainkan peran 20 Kal imantan Timur 18.660,10 30,7 4,3 9,74 45,1 2,82 155,5 31,58 44,9 26,97 42,0 17,60 37,2
21 Sul awes i Utara 123.915,80 208,3 31,9 14,91 214,8 5,06 632,2 31,93 306,0 36,64 328,7 15,63 246,8
sarana-prasarana pendidikan dasar. Ghozali bagi daerah-daerah yang akan menerima DAK 22 Gorontal o 51.686,20 223,7 32,5 14,76 223,7 5,37 615,3 26,41 304,0 29,87 319,1 9,52 247,3
(2009) memperkirakan kebutuhan tahun 2008 Pendidikan. 23 Sul awes i Tengah 35.988,80 75,8 11,5 13,71 84,7 4,77 243,2 13,05 87,1 2,11 77,4 9,68 83,9
untuk SD dan MI sebesar Rp21.4 trilun dan 3. DAK Pendidikan ditetapkan tanpa diskresi dan 24 Sul awes i Selatan 171.227,30 145,4 16,3 15,72 109,0 7,83 218,7 17,49 176,2 15,03 171,1 2,63 149,3
25 Sul awes i Barat 30.163,80 139,6 19,1 25,15 81,7 8,79 233,8 84,72 914,1 37,96 225,1 12,04 158,8
Rp24,9 trilun tahun 2009. Sedangkan bagi SMP seringkali tidak relevan dengan kebutuhan 26 Sul awes i Tenggara 127.363,20 266,5 34,6 21,29 166,1 11,10 318,4 23,85 349,9 59,00 649,8 8,58 291,4
dan MTs, kebutuhan anggarannya Rp31.211.933 sekolah. Sampai saat ini,kegiatan DAK 27 Maluku 103.049,80 211,2 37,3 14,79 264,9 13,38 292,8 47,13 399,4 15,78 250,7 12,30 240,8
28 Maluku Utara 63.120,00 259,8 54,8 15,06 373,5 7,84 717,3 81,07 1.372,2 26,34 352,6 28,81 364,9
tahun 2008 dan Rp34,0 triliun tahun 2009. Pendidikanditetapkan secara sentralistik 29 Bali 95.841,10 277,0 24,1 7,72 314,2 4,15 584,4 75,72 1.141,0 70,52 939,6 30,06 396,0
Dengan demikian, secara keseluruhan anggaran dengan menyeragamkan semua wilayah. Meski 30 Nus a Tenggara Bara 61.794,20 123,3 13,9 12,21 114,6 6,66 210,2 50,30 248,2 40,72 208,1 10,38 137,6
31 Nus a Tenggara Timu 18.322,60 22,5 3,0 19,33 15,7 9,28 32,7 9,33 24,8 16,32 26,9 2,33 23,0
sarana-prasarana pendidikan dasar tahun 2008 pelaksana DAK Pendidikan adalah pemerintah
32 Papua 174.050,10 428,7 60,4 21,58 288,6 8,23 756,7 26,35 582,1 16,75 514,9 6,16 456,8
mencapai Rp52,6 triliun dan Rp58,9 triliun pada daerah, namun tidak ada diskresi bagi daerah 33 Papua Barat 27.474,60 167,5 30,7 12,98 241,0 6,04 518,4 27,44 230,9 18,90 206,6 10,37 186,9
2009. Jika dibandingkan dengan alokasi DAK untuk mengalokasikan DAK pendidikan sesuai
pendidikan tahun 2008 Rp7 triliun, ternyata kebutuhan sekolah. Pemerintah pusat seringkali Tabel Alokasi DAK 2010 dibanding Sekolah SMP, Kelas, Ruang Kelas Rusak dan Sarana tahun 2009
alokasi tersebut hanya mencapai 13,3 % dari mengasumsikan berbagai alat, bahan dan input
kebutuhan. Sementara tahun 2009, alokasi DAK pendidikan lainnya yang dibutuhkan sekolah,
Rp9,3 triliun hanya mencukupi sekitar 15,8 persen mengadakan dan mengirimkannya ke sekolah.
dari kebutuhan. Jika hitungan Ghozali digunakan Cara lain, Pemerintah Pusat memberikan
pada tahun 2011 dengan asumsi tetap dan hanya anggaran kepada sekolah yang sebagian besar Pemda harus mengikuti ragam regulasi pusat, juknis telah jelas mengenai adanya kewajiban
menambahkan inflasi rata-rata pertahun, maka atau seluruhnya sudah di-earmarked untuk seperti UU, PP, keputusan presiden, peraturan/ pelaporan penggunaan DAK pendidikan.
kebutuhan untuk SD mencapai Rp28,5 triliun pembelanjaan alat, bahan, atau input pendidikan keputusan menteri, surat edaran direktur Namun kenyataannya banyak daerah yang
dan Rp38,9 triliun dengan total mencapai Rp67,5 tertentu sesuai dengan asumsi pusat. jenderal, dan surat edaran direktur departemen. tidak memberi laporan kegiatannya. Pasal 64
triliun. Dengan hitungan tersebut, 4. Dana pendamping dan regulasi Pemerintah Pusat Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun
2. Penentuan penerima DAK tidak didasarkan cenderung menyebabkan ketidakefektifan. Pemda hanya menjadi pelaksana yang tunduk 2005 menyebutkan bahwa Bappenas melakukan
pada data yang akurat dan cenderung politis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dan patuh. Dalam kaitan berbagai peraturan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan
Meski DAK Pendidikan ditentukan dengan kriteri dana pendamping minimal 3% sampai 10% dari perundangan DAK Pendidikan tersebut, banyak dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai
teknis, namun berdasarkan kajian Pattiro Institute DAK. Kewajiban pendamping bukan hanya soal pihak menilai bahwa regulasi tentang DAK dari DAK. Namun monitoring dan evaluasi yang
(2011) menunjukkan bahwa, distribusi DAK anggaran tetapi juga menyangkut mengenai Pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dilakukan jarang melibatkan publik, termasuk
pada dasarnya tidak mengacu pada kebutuhan apa dan kepada siapa dibelanjakan. Karenanya, sering kali terlambat dan tidak cocok dengan orang tua murid. Ruang bagi publik untuk terlibat
sarana dan prasarana pendidikan dasar, baik SD kewajiban dana pendamping sering tidak jadwal perencanaan dan penganggaran di dalam menilai pemanfaatan DAK pendidikan
maupun SMP, misalnya tidak berkorelasi dengan menguntungkan daerah karena membatasi daerah. masih sangat minim karena tidak adanya sosialiasi
tingkat kerusakan sekolah, baik kerusakan daerah dalam menata dan memperbaiki sarana 5. DAK pendidikan kurang akuntabel dan tidak pelaksanaan DAK pendidikan, terutamakepada
ringan maupun kerusakan berat, dan juga dan prasarana pendidikan dasar. Selain itu, melibatkan publik. Meskisecara juklak dan orang tua murid.