Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.

1. PERNYATAAN SIKAP
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG TERDIRI DARI LSM, ORMAS DAN
ORGANISASI MAHASISWA
No: Istimewa/I/2012
Kami Peserta yang hadir pada pertemuan dengan Tim Mediasi yang dibentuk oleh Mentri
Kehutanan RI berdasarkan SK 736/Menhut-II/2011telah melakukan Pertemuan pada hari
Kamis, 05 Januari 2012 di Sekretariat Jikalahari jl angsa 1 no 4A Pekanbaru, Riau.
Berdasarkan pemaparan Tim Mediasi dan hasil diskusi yang dilakukan pada hari Kamis 05
Januari 2012, maka Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM, Ormas dan
Organisasi Mahasiswa yang hadir pada pertemuan ini menyatakan bahwa permasalahan di
Pulau Padang adalah salah satu dari beberapa persoalan yang ditimbulkan akibat dari
terbitnya SK. 327/Menhut-II/2009.
Peserta Pertemuan menyatakan Menteri Kehutanan RI perlu segera membentuk Tim
Verifikasi Independen dan multipihak untuk meninjau kembali perizinan
SK.327/Menhut-II/2009, dengan pertimbangan:
1. IUPHHK-HTI SK. 327/Menhut-II/2009bermasalah mulai dari proses perizinan,
putusan dan implementasinya.
a. Proses AMDAL yang bertentangan dengan PP 27/1999 pasal 16 ayat 4 dan
pasal 34 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
b. Menggunakan AMDALKeputusan Gubernur Riau no. Kpts 667/XI/2004yang
telah kadaluarsa sebagai konsideran SK. 327/Menhut-II/2009
c. Kontroversi kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHKHT/HTI (UU 41/1999
tentang Kehutanan, PP 7/1990, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan,
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan
NOMOR : SK. 101/Menhut-II/2004, P.05/Menhut-II/2004)
d. Temuan Badan Lingkungan HidupKabupaten Pelalawan yang menyatakan
pelaksanaan oprasional RAPP melanggar UU 32/2009 tentang pengelolaan
lingkungan hidup. Tim verifikasi BLH Pelalawan menemukan indikasi aktivitas
perambahan hutan oleh RAPP di Teluk Meranti. Melalui bukti-bukti autentik
yang ditemukan dilapangan, perusahaan bubur kertas itu menggarap
tanaman yang seharusnya dilestarikan sebagai mana disampaikan oleh
Ketua Tim Verifikasi Pengawasan Penaatan Bidang Likungan Hidup BLH
Pelalawan, Dewi Handayani kepada www.metroterkini.com pada Kamis
15/12/2011.
e. Pulau padang termasuk dalam katagori merupakan pulau kecil dengan
luasan 125.000 ha, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Pulau Kecil adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu
kilometerpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya, dan dalam pasal 23 ayat 2
dinyatakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya

2. diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi;
b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya
laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan
secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan. Pada pasal 23
nyata tidak diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan hutan.
2. Pulau padang tidak layak menjadi HTI karena berdasarkan riset yang dilakukan
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada:
a. Kawasan areal konsesi SK.327/Menhut-II/2009 di pulau padang merupakan
areal gambut dalam (Kedalaman lebih 10 m)
b. Kawasan Pulau padang berpotensi untuk menjadi model pembelajaran
pengelolaan ekosistem gambut dalam berbasis masyarakat dan berpeluang
menjadi kawasan national heritage.
c. Berpotensi menyebabkan hilangnya Pulau Padang akibat subsidensi dan
meningkatnya pemukaan laut.
3. Masyarakat desa-desa di Pulau Padang sudah ada sejak 1918. Luas Pulau Padang
sekitar 110.000 ha. Terdiri dari 14 desa—Lukit, Tanjung Padang, Kudap, Dedap,
Mengkirau, Bagan Belibur, Mekar Sari, Meranti Bunting, Mengkuput, Selat Akar,
Bandul,dan satu kelurahan; Belitung. Dihuni sekitar 35.224 penduduk, berasal dari
Etnis Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Lombok, Batak dan Akit sebagai suku asli.
Heterogenitas itu berujud hidup rukun dan damai. Mata pencaharian utama: 70
persen petani, 25 persennya lagi, ada nelayan, PNS, buruh lepas, dan karyawan
swasta. Tentu saja, ada petani Sagu.Hamparan kebun petani berupa pohon sagu,
pohon karet dan pohon kelapa jadi andalan ekonomi Pulau Padang.
Dengan Kondisi diatas maka NGO dan Ormas di Riau menyatakan bahwa langkah yang
harus diambil pemerintah cq kementrian Kehutanan adalah bukan sebatas membentuk tim
mediasi namun membentuk Tim Verifikasi Independen dan multipihak untuk meninjau
kembali perizinan SK.327/Menhut-II/2009 terkait permasalahan diatas.
Demikian pernyataan ini dibuatNGO dan Ormas Riau sebagai tanggapan atas pembentukan
Tim mediasi dan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan dari terbitnya
SK.327/Menhut-II/2009.
Pekanbaru, 05 Januari 2012
Peserta Pertemuan (terlampir)