Makalah ini membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagai bagian dari hak warga negara Indonesia. Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara bebas namun juga harus bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Makalah ini juga menjelaskan berbagai cara untuk menyampaikan pendapat seperti secara lisan, tulisan, demonstrasi, serta pentingnya men
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGARA INDONESIA
1. MAKALAH
KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGARA
INDONESIA
TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 1
AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA
2EA21
NPM:10210395
S1 Management Ekonomi
Universitas Gunadarma
2012
2. KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kami
limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena limpahan
rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang Pengantar
Pendidikan Kewarganegaraan, dengan judul “KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN
PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGARA INDONESIA”.
Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah
Kewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan kewarganegaraan
merupakan mata kuliah soft skill
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu
dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak.
Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa lain dan
juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan secara
garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dan
kritik dari pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa
mendatang.
Bekasi,
penulis
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 2
3. DAFTAR ISI
Kata pengantar .......................................................................................................... 2
Daftar isi ................................................................................................................... 3
Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4
1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4
Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6
2.1 Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat ............................................ 6
2.2 Cara-Cara Mengeluarkan Pendapat………………………………………...…. 6
2.3 Pentingnya Mengemukakan Pendapat secara bebas dan bertanggung jawab ... 7
2.4 Hak Warga Negara Indonesia……………………………………………...…. 9
Bab III Penutup......................................................................................................... 11
3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 11
3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 11
Daftar pustaka ......................................................................................................... 12
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 3
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama
penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai
hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan
jamannya.
Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh Bangsa Indonesia berdasarkan
kesamaan nilai–nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai–
nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi
kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
wadah Nusantara.
Selama masa penjajahan, warga negara Indonesia tidak memiliki suatu kekuatan hokum yang
kuat, bahkan belum memiliki satu kesatuan dalam naungan sebuah negara, sehingga tidak memiliki
kewarganegaraan yang jelas, selama lebih dari tiga setengah abad kita dibungkam tanpa diberikan
hak untuk mengemukakan pendapat kita.
Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945
tersebut yang berlandaskan pada tuhan yang Maha Esa membuat bangsa Indonesia memperoleh
kekuatan tersendiri dalam usahanya mengusir penjajah. Selain itu nilai–nilai perjuangan bangsa
masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara serta terbukti keandalannya.
Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami
penurunan pada titik yang kritis. Yang menyebabkan masyarakat Indonesia mulai berdiam diri, sulit
mengemukakan pendapat dan mulai tidak bebas lagi untuk bersuara atau menyeruakan
pendapatnya.
Sudah menjadi hak kita sebagai masyarakat negara dengan system Demokrasi untuk
menyeruakan pendapat kita atau suara kita sebagai rakyat kecil, melalui berbagai cara terutama
dengan membangun kembali semangat perjuangan masyarakat Indonesia seperti saatdulu agar
berani menyuarakan suara hati mereka.
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 4
5. Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan
kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa
yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing–
masing. Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara
Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui
Pendidikan Kewarganegaraan.
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 5
6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan
pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara
Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin
secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
Lebih lanjut pengertian pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam
Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak
setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur
dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain,
termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di
muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk
tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.
2.2 Cara-Cara Mengemukakan Pendapat
Banyak cara yang dapat dilakukan mengemukakan pendapat, seperti :
1. Lisan, Contoh: Pidato, Ceramah, Berdiskusi, Rapat, dan Lainnya.
2. Tulisan, Contoh: Poster, Spanduk, Artikel, Surat, dan lainnya.
3. Cara lain, Contoh: Foto, Film, Demonstrasi (Unjuk Rasa), Mogok Makan dan lainnya.
Cara paling mudah khususnya untuk mahasiswa ataupun masyarakat (individual) dapat
menyampaikan suara mereka melalui tulisan, zaman sekarang sudah tidak sesulit dulu untuk
menyampaikan suara kita melalui tulisan, kita tidak mesti berharap artikel kita bisa di terima dan
di masukan dalam koran, kita bisa menyampaikan langsung melalui membuat Blog dan
semacamnya.
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 6
7. Mayoritas masyarakat menyampaikan suaranya melalui Demonstrasi (Unjuk Rasa), karena
selain anda mendapatkan bantuan dari teman yang punya satu suara dengan mereka yang ingin
menyuarakan pendapat (suara hati) mereka, dengan berunjuk rasa pun tekanan yang diberikan
kepada pemerintah akan semakin kuat, karena bisa dilihat dari banyaknya suara/orang yang
berdemonstrasi juga besarnya pengaruh keberadaan mereka.
Demonstrasi adalah salah satu pilihan yang paling tepat dalam menyampaikan suara hati,
karena itu masyarakat sering menggunakannya terutama mahasiswa. Sayangnya Demonstrasi
zaman sekarang sudah tercemar tidak seperti pada zaman dahulu, Demonstrasi sekarang sering
terjadi bukan karena ingin benar benar menyuarakan kebenaran dari hati para demonstran, lebih
seringnya karena suara mereka telah dibeli oleh beberapa pihak tertentu untuk menjatuhkan
beberapa pihak musuhnya di dalam politik.
Selain itu juga penyampaian suara menggunakan demonstrasi mulai melenceng, bukannya
menggunakan aksi damai untuk menyuarakan hati saja sekarang lebih sering orang mengharapkan
bahkan melakukan kerusuhan. Bukan hanya perusakan barang-barang tetapi juga penjarahan
sehingga bukannya membantu masyarakat lain dalam menyuarakan isi hati mereka, malah
membuat kekacauan dengan merugikan masyarakat lainnya.
2.3 Pentingnya Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab
Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak,
atau perasaan yang bebas dari tekanan fi sik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan
tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan
Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum
berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5
UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu
pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang
berkepanjangan antar-anggota masyarakat.
tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai
berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998):
1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah
satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 7
8. dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi
dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok
Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:
1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. asas musyawarah dan mufakat,
3. asas kepastian hukum dan keadilan,
4. asas proporsionalitas, dan
5. asas manfaat.
Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9
Tahun 1998) terdiri atas:
1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada sisi lain aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung ja-wab dalam
melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di
muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:
1. melindungi hak asasi manusia,
2. menghargai asas legalitas,
3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
4. menyelenggarakan pengamanan.
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 8
9. Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian
pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9
Tahun 1998).
2.4 Hak Warga Negara Indonesia
Sebagai warga Negara Indonesia, sudah menjadi salah satu hak kita untuk menyuarakan atau
mengeluarkan pendapat, khususnya jika Hak kita tidak terpenuhi sudah sepatutnya kita
menyuarakan untuk meminta apa apa saja yang sudah menjadi hak kita, ini adalah contoh Hak-
Hak yang didapatkan warga negara indonesia :
Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :
Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)
Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)
Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27
ayat 1)
Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)
Hak untuk hidup (pasal 28 A)
Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)
Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi
anak (pasal 28 B ayat 2)
Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)
Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)
Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)
Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)
Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)
Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4)
Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat
1)
Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai
denga hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2)
Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 9
10. ayat 3)
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda
(pasal 28 G ayat 1)
Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat manusia (pasal 28 G ayat 2)
Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)
Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)
Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
(pasal 28 H ayat 2)
Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)
Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)
Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1)
Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)
Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)
Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun
tulisan (pasal 28)
Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)
Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)
Walaupun diatas semua sudah menjadi hak kita untuk kita dapatkan sesuai dengan pasal-pasal
berlaku, tetapi tetap ada kewajiban-kewajiban yang berlaku juga untuk warga negara. Karena itu
sebelum warga negara ingin menyuarakan dan meminta Hak-hak mereka ada baiknya dilihat dulu
apa mereka sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka juga sebagai warga negara.
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 10
11. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka
umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar
bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui saluran
tradisional dan saluran moderen. Perangkat perundang- undangan dalam mengatur kemerdekaan
mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan
pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.
3.2 Saran dan Kritik
Masyarakat seharusnya lebih banyak diberi pengertian yang benar bagaimana mereka
menyuarakan isi hati mereka, baik macam-macam metodenya maupun sistematika saat
berjalannya. Sehingga mereka dapat menyuarakan hati mereka tanpa melukai hati masyarakat
lainnya yang tidak terlibat.
Pengawasan terhadap jalannya demonstrasi harusnya lebih di perhatikan, baik siapa
pengusulannya maupun siapa saja yang terdaftar dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dengan
mudah di minta pertanggung jawabannya jika terjadi sesuatu nantinya dalam pelaksanaan
demonstrasi tersebut.
Dibuat peraturan baru dengan hukuman tersendiri untuk orang-orang yang menjadi dalang
dalam demonstrasi yang tidak baik ataupun anarkis, agar massa yang terkumpul nantinya akan
lebih tertib karena pimpinannya lebih bertanggung jawab dalam mengorasikan suara nya (dan
menetralisir jika suasana mulai memanas).
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 11
12. DAFTAR PUSTAKA
1. Draft 1, Siswaluyo, “Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan”, Pendidikan Kewarganegaraan.
2. "Democracy Conference". Innertemple.org.uk. Diakses pada 22 Agustus 2010.
3. Demokratia, Henry George Liddell, Robert Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus
4. BBC History of democracy, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.
5. "Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797467775, 9789797467777.
6. Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish. ISBN 978-0-7614-
2629-5.
7. St Sularto, "Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 tahun Jakob Oetama", Penerbit
Buku Kompas, 2001, 9797090035, 9789797090036.
8. Zaim Saidi, "Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam: Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam
menurut Amal Madinah", Penerbit Republika, 2007, 9791102074, 9789791102070.
9. (Inggris) The Nature of Athenian Democracy, History Journal.Diakses pada 27 Juli 2011.
10. (Inggris) Timeline: Democracy's rocky road, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.
11. Slamet Muljana, "Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan, Jilid 2", PT LKiS Pelangi
Aksara, 2008, 9791283575, 9789791283571.
12. Al-Zastrouw Ng, "Gus Dur, siapa sih sampeyan?: tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur",
Erlangga, 1999, 9794117323, 9789794117323.
13. (Inggris) The Athenian Origins of Direct Democracy, History Guide.Diakses pada 27 Juli 2011.
14. (Inggris) History of Democracy, History World.Diakses pada 27 Juli 2011.
15. (Inggris) The Athenian Origins of Direct Democracy, Think Quest.Diakses pada 27 Juli 2011.
16. Aa Nurdiaman, "Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara", PT Grafindo Media
Pratama, 979914857X, 9789799148575.
17. Aim Abdulkarim, "Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis", PT Grafindo
Media Pratama, 9797584127, 9789797584122.
18. "Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797468135, 9789797468132.
19. “Pendidikan Kewarganegaraan” Sekolah Menengah Pertama kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
Makalah Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Sebagai Bagian Dari Hak Masyarakat Indonesia Page 12