SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
BUPATI BANYUWANGI

                              SAMBUTAN BUPATI BANYUWANGI
                  PADA ACARA PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI BANYUWANGI
   ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DRPD) KABUPATEN
                                   BANYUWANGI TENTANG
                       RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
                                 TANGGAL 8 NOVEMBER 2012


BISMILLAAHIRROMAANIRRAHIIM,
ASSALAAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH,

  YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI,
  YTH. SDR. REKAN-REKAN FORUM PIMPINAN DAERAH ATAU YANG MEWAKILI,
  YTH. SDR. WAKIL BUPATI BANYUWANGI,
  YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI DAN PEJABAT KOMPONEN PEMERINTAH DAERAH,
  PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PARA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SERTA UNDANGAN DAN HADIRIN
  YANG BERBAHAGIA.
MENGAWALI SAMBUTAN INI IZINKAN SAYA MENGAJAK DAN MENYERTAI SAUDARA SEKALIAN UNTUK
MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA SEHINGGA PADA
HARI INI KITA DAPAT BERTEMU DALAM RAPAT PARIPURNA YANG BERAGENDAKAN PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI
ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.




                                               1


                                                                                              2


RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

    PADA KESEMPATAN INI KAMI JUGA INGIN MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS
USAHA DAN KERJA KERAS PIMPINAN, ANGGOTA DAN SELURUH ALAT KELENGKAPAN DEWAN YANG TERHORMAT
SEHINGGA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, TELAH DISUSUN SECARA CERMAT DAN DAPAT
DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA EKSEKUTIF. TENTUNYA HAL ITU MERUPAKAN SUATU PRESTASI YANG
SANGAT SIGNIFIKAN ARTINYA BAGI KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI.


    BESAR HARAPAN KAMI PRESTASI INI MENJADI STIMULAN DAN PEMACU SEMANGAT SEHINGGA MAMPU
MENINGKATKAN KINERJA DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS. SELAIN ITU
EKSEKUTIF JUGA BERHARAP BAHWA TERHADAP BEBERAPA RAPERDA YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PROLEGDA
TAHUN 2012 UNTUK MENDAPATKAN PRIORITAS DALAM PEMBAHASAN BERIKUTNYA.



RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

    MENGAWALI   PENDAPAT   BUPATI   TERHADAP   RAPERDA   TENTANG   RENCANA   INDUK   PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PADA DASARNYA EKSEKUTIF MEMILIKI KESEPAHAMAN DAN
SEPENDAPAT DENGAN SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM RAPERDA DIMAKSUD. NAMUN DEMIKIAN TERDAPAT HAL-
HAL POKOK YANG HARUS DIPAHAMI BERSAMA SEHINGGA ALUR PENYUSUNAN RAPERDA MENJADI LEBIH RUNTUT
DAN MUDAH DIPAHAMI. OLEH KARENA ITU EKSEKUTIF BERPENDAPAT BAHWA PENYUSUNAN RAPERDA INI
SEYOGYANYA MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.


                                                                                               3


    SECARA LENGKAP PENDAPAT BUPATI DAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:
1. PENULISAN JUDUL RAPERDA DIUSULKAN UNTUK DISEMPURNAKAN MENJADI “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
  KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI”. HAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-
  UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 YANG BERBUNYI “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
  KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8 AYAT (1) DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH
  KABUPATEN/ KOTA.”
2. MENAMBAHKAN SATU HURUF DALAM KONSIDERAN “MENIMBANG” YANG DITEMPATKAN DALAM HURUF C (BARU)
  SEHINGGA HURUF C (LAMA) MENJADI HURUF D. ADAPUN HURUF C (BARU) BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
C. BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (3) DAN PASAL 30 HURUF A, PEMERINTAH KABUPATEN
     BERWENANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN YANG
     DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH.
3. PENULISAN DASAR HUKUM DALAM KONSIDERAN “MENGINGAT” ANGKA 8 DISEMPURNAKAN SEHINGGA BERBUNYI
  SEBAGAI BERIKUT:
  8. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
    REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234);
4. MENAMBAHKAN BEBERAPA DASAR HUKUM DALAM KONSIDERAN “MENGINGAT” YANG PENEMPATANNYA
  DISESUAIKAN DENGAN TATA URUTAN PENULISAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, YAITU:
  A. PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
  B. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
     INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5168);


                                                                                                4


  C. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
     DAERAH; DAN
  D. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
     WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012-2032.
5. MENYEMPURNAKAN DEFINISI YANG TERCANTUM DALAM BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 AGAR DISESUAIKAN
  DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.
6. MENAMBAHKAN SATU BAB BARU YAITU BAB II RUANG LINGKUP YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
BAB II
                                            RUANG LINGKUP
                                               PASAL 2
   RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH INI MELIPUTI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN
   KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI.
7. KATA “TUJUAN” DIATAS PASAL 2, DIHAPUS.
8. KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 3 DISEMPURNAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 4
   UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009, SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
                                               PASAL 2
   RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN ASAS:
   A. MANFAAT;
   B. KEKELUARGAAN;
   C. ADIL DAN MERATA;
   D. KESEIMBANGAN;
   E. KEMANDIRIAN;
   F. KELESTARIAN;
   G. PARTISIPATIF;
   H. BERKELANJUTAN;
   I. DEMOKRASI;
                                                                                          5


   J. KESETARAAN; DAN
   K. KESATUAN.
PASAL 4
  RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERTUJUAN UNTUK:
  A. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI;
  B. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
  C. MENGHAPUS KEMISKINAN;
  D. MENGATASI PENGANGGURAN;
  E. MELESTARIKAN ALAM, LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA;
  F. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN;
  G. MENGANGKAT CITRA BANGSA;
  H. MEMUPUK RASA CINTA TANAH AIR;
  I. MEMPERKUKUH JATI DIRI DAN KESATUAN BANGSA; DAN
  J. MEMPERERAT PERSAHABATAN ANTAR BANGSA.
9. PENULISAN KALIMAT “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)” DIUBAH MENJADI
  “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN”.
10. PENYEBUTAN SINGKATAN “ODTW” DIUBAH MENJADI “DAYA TARIK WISATA (DTW)”.
11. JUDUL BAB V DIUBAH MENJADI “RENCANA PEMBANGUNAN”.
12. KETENTUAN PASAL 10 DISEMPURNAKAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
                                               PASAL 10
  RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MELIPUTI:
  A. INDUSTRI PARIWISATA;
  B. DESTINASI PARIWISATA;
  C. PEMASARAN; DAN
D. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN.
13. SELANJUTNYA ASPEK-ASPEK YANG DIATUR DALAM PASAL 10 PERLU DIRINCI LEBIH LANJUT SEHINGGA DAPAT
  MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG SUBSTANSINYA.


                                                                                               6




14. TERHADAP KETENTUAN PASAL 11 AYAT (3) MOHON UNTUK DILAMPIRKAN PETA KAWASAN PENGEMBANGAN
  PARIWISATA YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI RAPERDA INI. SEDANGKAN TERHADAP
  HARAPAN UNTUK MELENGKAPI RAPERDA INI DENGAN BUKU LAPORAN AKHIR RENCANA INDUK PARIWISATA
  DAERAH (RIPD), KIRANYA EKSEKUTIF SEPENDAPAT DAN DAPAT DIPENUHI.


15. MENAMBAHKAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG:
  A. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
  B. SANKSI;
  C. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN;
  D. BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH;
  E. PENGEMBANGAN STANDARISASI USAHA DAN SERTIFIKASI PROFESI; DAN
  F. PENDANAAN.

  SUBSTANSI TERSEBUT SUDAH DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM NOTA
  PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN KEMARIN, NAMUN BELUM DIMASUKKAN KEDALAM RAPERDA INI.
16. SELANJUTNYA PERLU JUGA DITAMBAHKAN RINCIAN SUBSTANSI YANG BELUM DIATUR DALAM RAPERDA UNTUK
  DISESUAIKAN DENGAN NOTA PENJELASAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI DAERAH MELIPUTI MATERI TENTANG:
  A. SANKSI ADMINISTRASI;
  B. KETENTUAN PENYIDIKAN;
  C. KETENTUAN PIDANA; DAN
  D. KETENTUAN PERALIHAN.




                                                                                                7




RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

     DEMIKIAN PENDAPAT BUPATI ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI,
SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN PEMAHAMAN DALAM PEMBAHASANNYA DAN SEMOGA APA YANG KITA HASILKAN
NANTI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BANYUWANGI,
DAN MUDAH-MUDAHAN SETIAP USAHA, PERJUANGAN SERTA PENGABDIAN KITA MENDAPAT RIDHO DARI ALLAH
SWT. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,
MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KEKHILAFAN.
WALLAHUL MUWAAFIQ ILA AQWAAMITH THOORIQ,
WASSALAAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.




                                                     BUPATI BANYUWANGI,




                                                 H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Permen no.41 th_2012
Permen no.41 th_2012Permen no.41 th_2012
Permen no.41 th_2012ariy12
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...AndamAnnisa
 
Keppres Libur Nasional Pilkada 2018
Keppres Libur Nasional Pilkada 2018Keppres Libur Nasional Pilkada 2018
Keppres Libur Nasional Pilkada 2018IndahMutiaraKami
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemdaadi verond
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...infosanitasi
 

La actualidad más candente (17)

Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Perkembangan Politik Di Daerah
Perkembangan Politik Di DaerahPerkembangan Politik Di Daerah
Perkembangan Politik Di Daerah
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
 
Spb 3 1 kewenangan
Spb 3 1 kewenanganSpb 3 1 kewenangan
Spb 3 1 kewenangan
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Kebijakan pp jadi
Kebijakan pp jadiKebijakan pp jadi
Kebijakan pp jadi
 
Permen no.41 th_2012
Permen no.41 th_2012Permen no.41 th_2012
Permen no.41 th_2012
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
 
Teknis Penyusunan RPJM Desa
Teknis Penyusunan RPJM DesaTeknis Penyusunan RPJM Desa
Teknis Penyusunan RPJM Desa
 
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tah...
 
Keppres Libur Nasional Pilkada 2018
Keppres Libur Nasional Pilkada 2018Keppres Libur Nasional Pilkada 2018
Keppres Libur Nasional Pilkada 2018
 
Peraturan Desa
Peraturan DesaPeraturan Desa
Peraturan Desa
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
 
Perpu 02 2000
Perpu 02 2000Perpu 02 2000
Perpu 02 2000
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
 

Destacado

Pidato Gubernur jawa tengah
Pidato Gubernur jawa tengahPidato Gubernur jawa tengah
Pidato Gubernur jawa tengahSam Suar
 
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025Anindya Kenyo Larasti
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyHairullah Gazali
 
Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.
Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.
Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.Arne Burmeister
 
Mini Handbuch-Joomla1.7
Mini Handbuch-Joomla1.7Mini Handbuch-Joomla1.7
Mini Handbuch-Joomla1.7schulpraxis
 
Gem gg k
Gem gg kGem gg k
Gem gg kH4kamp
 
Tarea #4 calidad de servicio
Tarea #4 calidad de servicioTarea #4 calidad de servicio
Tarea #4 calidad de serviciouziasuzias
 
Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011
Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011
Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011YukonDaylight
 
Reforma formació bonificada (Aula Business)
Reforma formació bonificada (Aula Business)Reforma formació bonificada (Aula Business)
Reforma formació bonificada (Aula Business)IEFE Formació
 
Tarea #3 costo y cobertura
Tarea #3 costo y coberturaTarea #3 costo y cobertura
Tarea #3 costo y coberturauziasuzias
 
EL PAÍS DE LA LI SI
EL PAÍS DE LA LI SIEL PAÍS DE LA LI SI
EL PAÍS DE LA LI SIcstivissa
 
FanatischeFlintenweiber kleemola
FanatischeFlintenweiber kleemolaFanatischeFlintenweiber kleemola
FanatischeFlintenweiber kleemolaheckerstampehl
 
Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013
Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013
Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013AT Internet
 

Destacado (20)

Pidato Gubernur jawa tengah
Pidato Gubernur jawa tengahPidato Gubernur jawa tengah
Pidato Gubernur jawa tengah
 
Pidato sambutan
Pidato sambutanPidato sambutan
Pidato sambutan
 
RAPERDA KCKR
RAPERDA KCKRRAPERDA KCKR
RAPERDA KCKR
 
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
Iso 14000
Iso 14000Iso 14000
Iso 14000
 
Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.
Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.
Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.
 
Mini Handbuch-Joomla1.7
Mini Handbuch-Joomla1.7Mini Handbuch-Joomla1.7
Mini Handbuch-Joomla1.7
 
Gem gg k
Gem gg kGem gg k
Gem gg k
 
Tarea #4 calidad de servicio
Tarea #4 calidad de servicioTarea #4 calidad de servicio
Tarea #4 calidad de servicio
 
Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011
Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011
Referatsfolien - YukonDaylight Customer Service Summit 2011
 
Reforma formació bonificada (Aula Business)
Reforma formació bonificada (Aula Business)Reforma formació bonificada (Aula Business)
Reforma formació bonificada (Aula Business)
 
Tarea #3 costo y cobertura
Tarea #3 costo y coberturaTarea #3 costo y cobertura
Tarea #3 costo y cobertura
 
EL PAÍS DE LA LI SI
EL PAÍS DE LA LI SIEL PAÍS DE LA LI SI
EL PAÍS DE LA LI SI
 
IMAGENES
IMAGENESIMAGENES
IMAGENES
 
FanatischeFlintenweiber kleemola
FanatischeFlintenweiber kleemolaFanatischeFlintenweiber kleemola
FanatischeFlintenweiber kleemola
 
Secuencias scrath
Secuencias scrathSecuencias scrath
Secuencias scrath
 
Rundbrief 14
Rundbrief 14Rundbrief 14
Rundbrief 14
 
Hit2 l2s25
Hit2 l2s25Hit2 l2s25
Hit2 l2s25
 
Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013
Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013
Implementation & tagging updates - User and Partner conference 2013
 

Similar a Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3

4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaAdelfios Andyka Fatra
 
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxDOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxMuhammadAmin209707
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11agus raharjo
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalRadenMas Ahmad Spaer
 
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)epson5103
 
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptxPOLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptxAhmadZulvianMaulana1
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxAwalFanin
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).pptMuhammadAmin209707
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaKang Dani
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDYudhi Aldriand
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Agus hariyanto
 

Similar a Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3 (20)

4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
 
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desaPokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
 
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxDOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Bahan persiapan lomdes
Bahan persiapan lomdesBahan persiapan lomdes
Bahan persiapan lomdes
 
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
 
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptxPOLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
 
Pengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxPengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptx
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalaya
 
Kebijakan pp jadi
Kebijakan pp jadiKebijakan pp jadi
Kebijakan pp jadi
 
193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
 

Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3

  • 1. BUPATI BANYUWANGI SAMBUTAN BUPATI BANYUWANGI PADA ACARA PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI BANYUWANGI ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DRPD) KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TANGGAL 8 NOVEMBER 2012 BISMILLAAHIRROMAANIRRAHIIM, ASSALAAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH, YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI, YTH. SDR. REKAN-REKAN FORUM PIMPINAN DAERAH ATAU YANG MEWAKILI, YTH. SDR. WAKIL BUPATI BANYUWANGI, YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI DAN PEJABAT KOMPONEN PEMERINTAH DAERAH, PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PARA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SERTA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
  • 2. MENGAWALI SAMBUTAN INI IZINKAN SAYA MENGAJAK DAN MENYERTAI SAUDARA SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERTEMU DALAM RAPAT PARIPURNA YANG BERAGENDAKAN PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN. 1 2 RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, PADA KESEMPATAN INI KAMI JUGA INGIN MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS USAHA DAN KERJA KERAS PIMPINAN, ANGGOTA DAN SELURUH ALAT KELENGKAPAN DEWAN YANG TERHORMAT SEHINGGA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, TELAH DISUSUN SECARA CERMAT DAN DAPAT DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA EKSEKUTIF. TENTUNYA HAL ITU MERUPAKAN SUATU PRESTASI YANG SANGAT SIGNIFIKAN ARTINYA BAGI KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH DPRD KABUPATEN BANYUWANGI. BESAR HARAPAN KAMI PRESTASI INI MENJADI STIMULAN DAN PEMACU SEMANGAT SEHINGGA MAMPU MENINGKATKAN KINERJA DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS. SELAIN ITU
  • 3. EKSEKUTIF JUGA BERHARAP BAHWA TERHADAP BEBERAPA RAPERDA YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PROLEGDA TAHUN 2012 UNTUK MENDAPATKAN PRIORITAS DALAM PEMBAHASAN BERIKUTNYA. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, MENGAWALI PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PADA DASARNYA EKSEKUTIF MEMILIKI KESEPAHAMAN DAN SEPENDAPAT DENGAN SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM RAPERDA DIMAKSUD. NAMUN DEMIKIAN TERDAPAT HAL- HAL POKOK YANG HARUS DIPAHAMI BERSAMA SEHINGGA ALUR PENYUSUNAN RAPERDA MENJADI LEBIH RUNTUT DAN MUDAH DIPAHAMI. OLEH KARENA ITU EKSEKUTIF BERPENDAPAT BAHWA PENYUSUNAN RAPERDA INI SEYOGYANYA MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. 3 SECARA LENGKAP PENDAPAT BUPATI DAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT: 1. PENULISAN JUDUL RAPERDA DIUSULKAN UNTUK DISEMPURNAKAN MENJADI “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI”. HAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 YANG BERBUNYI “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8 AYAT (1) DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.” 2. MENAMBAHKAN SATU HURUF DALAM KONSIDERAN “MENIMBANG” YANG DITEMPATKAN DALAM HURUF C (BARU) SEHINGGA HURUF C (LAMA) MENJADI HURUF D. ADAPUN HURUF C (BARU) BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
  • 4. C. BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (3) DAN PASAL 30 HURUF A, PEMERINTAH KABUPATEN BERWENANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH. 3. PENULISAN DASAR HUKUM DALAM KONSIDERAN “MENGINGAT” ANGKA 8 DISEMPURNAKAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: 8. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234); 4. MENAMBAHKAN BEBERAPA DASAR HUKUM DALAM KONSIDERAN “MENGINGAT” YANG PENEMPATANNYA DISESUAIKAN DENGAN TATA URUTAN PENULISAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, YAITU: A. PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945; B. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5168); 4 C. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; DAN D. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012-2032. 5. MENYEMPURNAKAN DEFINISI YANG TERCANTUM DALAM BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 AGAR DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. 6. MENAMBAHKAN SATU BAB BARU YAITU BAB II RUANG LINGKUP YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
  • 5. BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2 RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH INI MELIPUTI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI. 7. KATA “TUJUAN” DIATAS PASAL 2, DIHAPUS. 8. KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 3 DISEMPURNAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009, SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: PASAL 2 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN ASAS: A. MANFAAT; B. KEKELUARGAAN; C. ADIL DAN MERATA; D. KESEIMBANGAN; E. KEMANDIRIAN; F. KELESTARIAN; G. PARTISIPATIF; H. BERKELANJUTAN; I. DEMOKRASI; 5 J. KESETARAAN; DAN K. KESATUAN.
  • 6. PASAL 4 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERTUJUAN UNTUK: A. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI; B. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; C. MENGHAPUS KEMISKINAN; D. MENGATASI PENGANGGURAN; E. MELESTARIKAN ALAM, LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA; F. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN; G. MENGANGKAT CITRA BANGSA; H. MEMUPUK RASA CINTA TANAH AIR; I. MEMPERKUKUH JATI DIRI DAN KESATUAN BANGSA; DAN J. MEMPERERAT PERSAHABATAN ANTAR BANGSA. 9. PENULISAN KALIMAT “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)” DIUBAH MENJADI “RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN”. 10. PENYEBUTAN SINGKATAN “ODTW” DIUBAH MENJADI “DAYA TARIK WISATA (DTW)”. 11. JUDUL BAB V DIUBAH MENJADI “RENCANA PEMBANGUNAN”. 12. KETENTUAN PASAL 10 DISEMPURNAKAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: PASAL 10 RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MELIPUTI: A. INDUSTRI PARIWISATA; B. DESTINASI PARIWISATA; C. PEMASARAN; DAN
  • 7. D. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN. 13. SELANJUTNYA ASPEK-ASPEK YANG DIATUR DALAM PASAL 10 PERLU DIRINCI LEBIH LANJUT SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG SUBSTANSINYA. 6 14. TERHADAP KETENTUAN PASAL 11 AYAT (3) MOHON UNTUK DILAMPIRKAN PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI RAPERDA INI. SEDANGKAN TERHADAP HARAPAN UNTUK MELENGKAPI RAPERDA INI DENGAN BUKU LAPORAN AKHIR RENCANA INDUK PARIWISATA DAERAH (RIPD), KIRANYA EKSEKUTIF SEPENDAPAT DAN DAPAT DIPENUHI. 15. MENAMBAHKAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG: A. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; B. SANKSI; C. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN; D. BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH; E. PENGEMBANGAN STANDARISASI USAHA DAN SERTIFIKASI PROFESI; DAN F. PENDANAAN. SUBSTANSI TERSEBUT SUDAH DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM NOTA PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN KEMARIN, NAMUN BELUM DIMASUKKAN KEDALAM RAPERDA INI.
  • 8. 16. SELANJUTNYA PERLU JUGA DITAMBAHKAN RINCIAN SUBSTANSI YANG BELUM DIATUR DALAM RAPERDA UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NOTA PENJELASAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI DAERAH MELIPUTI MATERI TENTANG: A. SANKSI ADMINISTRASI; B. KETENTUAN PENYIDIKAN; C. KETENTUAN PIDANA; DAN D. KETENTUAN PERALIHAN. 7 RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, DEMIKIAN PENDAPAT BUPATI ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI, SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN PEMAHAMAN DALAM PEMBAHASANNYA DAN SEMOGA APA YANG KITA HASILKAN NANTI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BANYUWANGI, DAN MUDAH-MUDAHAN SETIAP USAHA, PERJUANGAN SERTA PENGABDIAN KITA MENDAPAT RIDHO DARI ALLAH SWT. AMIN YA ROBBAL ALAMIN. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KEKHILAFAN.
  • 9. WALLAHUL MUWAAFIQ ILA AQWAAMITH THOORIQ, WASSALAAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH. BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.