SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
Descargar para leer sin conexión
U n d a n g - U n d a n g N o m o r 15 T A H U N 1 9 5 8
                          Tanggal 9 APRIL 1958 (JAKARTA)
     TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PINJAMAN ANTARA
R E P U B L I K I N D O N E S I A D A N E X P O R T I M P O R T BANK OF WASHINGTON

                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. Bahwa untuk melancarkan pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa
   guna pembangunan ekonomi di Indonesia serta untuk keperluan-keperluan lain
   yang dapat bersama disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Director
   of the International Cooperation atau penggantinya, pemberian pinjaman dari
   Export-Import Bank of Washington dianggap perlu;
b. Bahwa untuk maksud tersebut itu Export-Import Bank of Washington bersedia
   memberikan pinjaman ini dengan syarat-syarat yang tertentu;

Mengingat :
Pasal-pasal 89 dan 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

M E M U T U S K A N:
Menetapkan :
Undang-undang tentang pengesahan persetujuan pinjaman antara Republik
Indonesia dan Export-Import Bank of Washington

                                     Pasal 1
Persetujuan pinjaman tertanggal 30 April 1957 antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Export-Import Bank of Washington, yang disertakan sebagai lampiran pada
Undang-undang ini, dan yang mengatur pemberian kredit lebih dari $15,000.000.
(lima belas juta dollar) uang Amerika Serikat dan/atau uang lain sampai jumlah yang
senilai, dengan ini disahkan.

                                  Pasal 2
1. Menteri Keuangan diberi kuasa melaksanakan persetujuan pinjaman tersebut
   pada pasal 1 di atas dan mengambil segala tindakan yang dipandang, perlu
   untuk mengadakan dan melaksanakan persetujuan-persetujuan lanjutan yang
   menentukan untuk barang-barang, jasa-jasa atau untuk keperluan-keperluan lain
   apakah pinjaman itu akan digunakan.
2. Menteri Keuangan dapat memberi kuasa kepada lain-lain penjabat Pemerintah
   untuk melaksanakan persetujuan tersebut pada pasal 1 di atas serta untuk
   membuat dan melaksanakan persetujuan-persetujuan lanjutan yang dimaksudkan
   dalam ayat 1 pasal ini.

                               Pasal 3
Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungan-jawab
kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang
pelaksanaan persetujuan pinjaman tersebut dalam pasal 1 dan persetujuan-
persetujuan yang dibuat berdasarkan kuasa yang diberikan dalam pasal 2.

                                  Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1958
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 16 April 1958.
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,
SUTIKNO SLAMET


                         MEMORI PENJELASAN
MENGENAI USUL UNDANG -UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
PINJAMAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN EXP ORT - IMPORT BANK OF
WASHINGTON

UMUM.
Pada tanggal 30 April 1957 telah ditanda tangani sebuah perjanjian pinjaman oleh
Pemerintah Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington. Pinjaman
ini berjangka 40 tahun dan meliputi jumlah setinggi-tingginya US$ 15 juta. Besarnya
bunga adalah 3% setahun, jika pinjaman itu dibayar kembali dengan U.S. dollar, dan
4% jika pembayaran kembali dilakukan dengan rupiah. Meskipun perjanjian ini
dibuat dengan Eximbank, namun perlulah kiranya dijelaskan disini, bahwa pinjaman
tersebut itu sebenarnya diberikan oleh International Cooperation Administration
dalam rangka Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Amerika Serikat Eximbank dalam hal ini oleh Pemerintah Amerika
Serikat ditunjuk sebagai badan penyaluran dan penata usaha pinjaman ini. Di bawah
ini diberikan perbandingan pokok antara kredit I.C.A. ini dengan kredit U.S.$ 100
juta yang telah diterima oleh Indonesia langsung dari Eximbank (Undang-undang
No. 11 tahun 1950).

Kredit I.C.A. Kredit Eximbank. Jangka waktu : 40 tahun 15 tahun Pembayaran kembali
: dalam U.S. dollar harus dalam U.S. atau rupiah. dollar. Bunga : a. 3% untuk pem- 3
1/2% bayaran kemba- li dalam US dollar. b. 4% untuk pem- bayaran kem- bali dalam
ru- piah. Penghitungan bunga : Dimulai 3 tahun Dimulai pada saat setelah pemberian
pemberian kredit kredit pertama. pertama.
Nyatalah, bahwa pinjaman yang sekarang ini memberikan syarat-syarat yang lebih
baik daripada pinjaman yang lampau dari Eximbank. Pinjaman ini akan
dipergunakan untuk pembiayaan pembelian alat-alat dan jasa-jasa sebanyak: US $ 8
juta untuk perbaikan jalan US $ 7 juta untuk pembangkitan tenaga listrik.

Perbaikan jalan: Keadaan jalan-jalan raya waktu ini pada umumnya adalah buruk dan
tidak terpelihara. Hal yang demikian itu amat merintangi kelancaran lalu-lintas darat
dan menghambat pengangkutan bahan- bahan ekspor dan impor, hasil-hasil
pertanian, pertambangan dan perindustrian. Tidak perlulah kiranya dibentangkan
dengan panjang lebar disini akan faedah jalan-jalan raya yang baik dan terpelihara
bagi perkembangan ekonomi. Prioritet utama akan diberikan kepada perbaikan
jalan antara Tarutung dan Bukittinggi sepanjang 500 kilo meter.

Pembangkitan tenaga listrik. Telah direncanakan untuk membeli dan memasang 47
buah generator tenaga diesel listrik di 33 tempat di Indonesia, yakni: di Sumatera :
14 tempat dengan 19 buah generator di Kalimantan : 3 tempat dengan 4 buah
generator di Sulawesi : 5 tempat dengan 9 buah generator di Nusa Tenggara : 4
tempat dengan 5 buah generator di Jawa : 6 tempat dengan 10 buah generator
J u m l a h : 33 tempat dengan 47 buah generator

Dengan pemasangan generator-generator tersebut di atas diharapkan tenaga listrik
akan bertambah dengan 31.250 kw. Selain untuk penerangan hal yang demikian itu
akan besar artinya bagi perkembangan industri-industri kecil, yang sampai
sekarang kerap kali terganggu pertumbuhannya, karena pembatasan-pembatasan
pemakaian tenaga listrik.

Penjelasan pasal demi pasal.
Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 2
Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Pejabat-pejabat yang dimaksudkan disini adalah Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Amerika Serikat dan wakilnya, jika ia sendiri berhalangan.

Pasal 3,4. Cukup jelas.

Lampiran: 1 a.
PERSETUJUAN
Persetujuan ini, yang dibuat dan diadakan pada tanggal 30 April 1957 oleh dan
antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya dinamakan quot;Pemerintahquot;) dan
Export-Import Bank of Washington (selanjutnya dinamakan quot;Eximbankquot;), sebuah
badan Negara Amerika-Serikat (selanjutnya dinamakan quot;Amerika-Serikatquot;).

BERMAKSUD MEMBUKTIKAN:
bahwa, karena Pemerintah dan Amerika-Serikat telah mencapai kata sepakat dan
telah mengambil tindakan-tindakan mengenai bantuan ekonomi di Indonesia sesuai
dengan Persetujuan Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Amerika-Serikat yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 16
Oktober 1950 dan kemudian disusul oleh Pertukaran surat tertanggal 12 Januari 1953;
dan bahwa, Director International Cooperation Administration (selanjutnya
dinamakan quot;Directorquot;) telah memberitahukan kepada Eximbank, bahwa sesuai
dengan syarat-syarat dan ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh undang-
undang, telah diputuskan untuk memberikan kepada Pemerintah suatu bantuan
dengan syarat-syarat kredit sampai jumlah yang tidak melebihi Limabelas Juta Dollar
($ 15.000.000) dalam dollar dan/atau jumlah yang senilai dalam uang lain untuk
membiayai pembelian barang-barang dan jasa-jasa dan untuk keperluan lain-lainnya
setelah ada persetujuan antara Pemerintah dan Director; dan bahwa, untuk kredit itu
Director telah menyediakan ruang pada Eximbank dan sesudah merundingkannya
dengan National Advisory Council on International Monetary and Financial
Problems, telah menentukan dengan syarat-syarat apa Eximbank akan memberikan
dan menata-usaha krediit itu; Maka, oleh karena itu telah dicapai persetujuan bahwa:
1. Eximbank dengan ini menyediakan sebuah kredit bagi Pemerintah yang tidak
    melebihi Limabelas Juta Dollar ($15.000.000) dalam uang dollar dan/atau uang
    lain untuk membantu pemiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa atau
    untuk keperluan lain-lainnya yang setiap ketika dapat disetujui bersama oleh
    Pemerintah dan Director. dalam uang dollar dan/atau uang lain untuk membantu
    pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa atau untuk keperluan lain-
    lainnya yang setiap ketika dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Director.
2. Pemerintah dengan ini berjanji untuk membayar kepada Eximbank,
    penggantinya atau yang dikuasakan olehnya, jumlah pokok sebesar Limabelas
    Juta Dollar ($ 15.000.000) itu, atau bagian yang telah diterimanya dari uang pokok
    itu sebagai uang depan atas kredit ini, dalam angsuran sebagai tertera dalam
    Daftar Angsuran yang disertakan bersama ini dan yang sebagai lampiran quot;Aquot;
    menjadi bagian daripada persetujuan ini, serta membayar bunga atas sisa pokok
    yang belum dibayarkan kembali sebagai diuraikan di bawah. Uang pokok
    dibayar kembali dalam angsuran tengah-tahunan mulai empat (4) tahun setelah
    akhir bulan persekot pertama diberikan oleh Director kepada Pemerintah
    berdasarkan persetujuan ini, dengan jumlah-jumlah dan pada waktu-waktu
    sebagai tercantum dalam lampiran quot;Aquot;.
    Jika jumlah yang dipersekotkan sedemikian itu, kurang lebih dari sepuluh persen
    (10%) dari jumlah pokok tersebut di atas, maka dalam besarnya angsuran
    tersebut dalam Lampiran quot;Aquot; akan diadakan *1794 penyesuaian menurut
    perbandingan; jika jumlah yang dipersekotkan itu lebih kecil sepuluh persen
    (10%) atau kurang, maka selisihnya itu akan dikurangkan dari angsuran atau
    ansuran-angsuran terakhir sebagai dicantumkan dalam Lampiran quot;Aquot;. Bunga atas
    pokok yang masih bersisa, akan dihitung mulai tiga (3) tahun sesudah akhir bulan
    persekot pertama dilakukan dan bunga itu akan kemudian dibayar tengah-
    tahunan mulai enam (6) bulan sesudah akhir waktu tiga (3) tahun tersebut.
    Besarnya bunga adalah tiga persen (3%) setahun, jika pembayaran kembali
    dilakukan dalam dollar Amerika Serikat dan empat persen (4%) jika dilakukan
    dalam uang setempat. Jika terjadi tunggakan dalam ketertiban pembayaran
    berdasarkan persetujuan ini, maka sisa pokok yang belum dibayar kembali itu,
    bersama dengan bunganya harus dilunaskan dalam dollar Amerika Serikat dan
    harus seketika dibayar kembali tunai atas permintaan Eximbank. Jika Eximbank
    pada suatu ketika tidak hendak menggunakan haknya yang sedemikian itu, maka
    ini tidak boleh diartikan ia melepaskan haknya tersebut.
3. Pembayaran-pembayaran bagi Pemerintah yang setiap ketika dilakukan oleh
   Director, harus dipandang sebagai uang depan atas kredit ini mulai pada tanggal
   pertelaan berkala yang diberikan oleh Director kepada Pemerintah dan sesudah
   pembayaran-pembayaran itu dilaporkan oleh Eximbank. Berdasarkan
   persetujuan ini Eximbank akan mencatat jumlah dollar/atau harga lawan dalam
   dollar dari uang setempat yang telah dipersekotkan itu, sedang harga lawan itu
   akan ditetapkan berdasarkan nilai lawan yang berlaku pada hari tanggal tiap
   lapangan itu. Dalam hal persetujuan ini, maka nilai lawan penukaran uang
   setempat pada sesuatu tanggal adalah: (a) Nilai effectief atas dasar mana dollar
   Amerika Serikat dijual dengan mata uang setempat kepada penduduk Indonesia
   untuk memenuhi kewajiban membayar di luar negeri, asal nilai-nilai effectief
   ruang setempat itu yang berbeda lebih dari satu persen (1%) dari harga dari
   yang telah disetujui dengan Dana Moneter International untuk uang itu, tidak
   diijinkan oleh Pemerintah dan asal fihak-fihak yang mengadakan persetujuan ini
   tidak dapat bersepakat bahwa sesuatu nilai lain dianggap tepat dan pantas; atau
   (b) Dalam hal-hal lainnya sesuatu nilai yang setiap ketika mendapat persetujuan
   kedua belah fihak.
4. Pembayaran kembali bunga dan pokok yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
   terhadap Eximbank berdasarkan persetujuan ini, atas pilihan Pemerintah, akan
   dilakukan dalam dollar Amerika Serikat atau uang setempat yang besarnya,
   dihitung pada hari pembayaran itu, adalah senilai dengan hutangnya dalam
   dollar Amerika Serikat, sesuai dengan nilai tukar yang dapat digunakan terhdap
   uang setempat itu, sebagai bunga dan pokok pada sesuatu tanggal tunainya
   kedua-duanya harus dilakukan dengan macam uang yang sama. Bunga dan
   pokok akan dibayar dalam uang yang serupa. Bunga dan pokok harus
   dibayarkan di kantor Eximbank, Washington, D.C. Uang setempat yang diterima
   oleh Eximbank dapat dipindahkan kepada Secretary of the Treasury Amerika
   Serikat untuk dipegang oleh pegawai atau pegawai-pegawai Amerika Serikat
   yang ditunjuk oleh Secretary of the Treasury. Jika pada hari pembayaran-
   pembayaran jatuh tunai, Pemerintah berkehendak membayarnya dengan uang
   setempat, dan tidak didapat persetujuan antara kedua belah fihak atas nilai
   tukarnya, maka Eximbank untuk sementara waktu akan menerima pembayaran
   uang setempat itu dengan nilai tukar yang oleh Pemerintah dianggap tepat dan
   pantas. Nilai tukar itu akan dianggap mutlak diterima oleh Exim-bank, apabila
   Eximbank dalam waktu tigapuluh (30) hari tidak memberitahukan kepada
   Pemerintah, bahwa nilai tukar itu tidak dapat diterimanya. Jika dalam waktu
   enampuluh (60) hari *1795 sesudah pemberitahuan tersebut tidak tercapai
   sesuatu persetujuan tentang nilai tukar, maka Eximbank akan mengembalikan
   uang setempat yang telah diterimanya itu dan pembayaran kepada Eximbank
   sebagai yang sudah direncanakan akan dilakukan dalam dollar Amerika Serikat.
5. Pemerintah, bebas dari denda atau premie, dapat dengan dollar Amerika Serikat
   mengadakan pembayaran dimuka atas pokok pinjaman ini. Segala pembayaran
   dimuka dalam dollar Amerika Serikat oleh Pemerintah akan berlau bagi angsuran
   pokok tersebut dalam Lampiran quot;Aquot; menurut urutan terbaik dari hari tunainya.
6. Pemerintah setuju bahwa segala sisa yang tidak terpakai dapat oleh Amerika
   Serikat di perbungakan dalam obligasi atau deposito berbunga yang diijinkan
   oleh ketentuan-ketentuan dalam undang- undang Indonesia. Amerika Serikat
   setuju bahwa pemerintah dapat membeli dengan dollar Amerika Serikat semua
atau sebagian dari sisa yang tidak terpakai itu dan yang oleh Amerika Serikat
   belum disediakan untuk keperluan lain atas nilai tukar yang disetujui bersama.
7. Pemerintah setuju bahwa uang setempat yang diterima oleh Amerika Serikat
   berdasarkan pasal 4 dan 6 di atas, dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk
   segala pengeluaran atau pembayaran olehnya di Indonesia atau daerah-daerah
   kekuasaan Indonesia. Uang semacam itu dapat juga digunakan dalam daerah-
   daerah lain atau Amerika Serikat dalam segala rencananya akan memakai uang
   setempat yang diterimanya demikian itu, akan memperhatikan kedudukan
   perekonomian Indonesia.
8. Jika fihak-fihak pada persetujuan ini memutuskan bahwa akan menjadi
   kepentingan mereka bersama untuk mengubah sesuatu ketetapannya, mereka
   dengan persetujuan bersama secara tertulis, dapat mengadakan segala
   perubahan, termasuk pembayaran dari sebagian atau seluruh pokok dan bunga,
   asal kepada Amerika Serikat diserahkan (a) bahan-bahan atau (b) pertimbangan-
   pertimbangan yang berharga yang telah disetujui bersama oleh fihak-fihak yang
   bersangkutan.
9. Sebelum persekot pertama atas kredit ini dilakukan dan sebagai syarat persekot
   itu Eximbank akan diberi; (a) Bukti kekuasaan orang yang melaksanakan
   persetujuan ini yang dapat bertindak sebagai wakil Pemerintah dalam urusan
   kredit (b) Sebuah pernyataan dari Menteri Kehakiman Indonesia atau pejabat
   hukum lainnya yang dapat diterima oleh Eximbank dan yang dengan memuaskan
   bagi Eximbank menerangkan bahwa Pemerintah telah mengambil segala
   tindakan yang ditentukan oleh perundang-undangannya untuk menguasakan
   pembuatan perjanjian kredit berdasarkan persetujuan ini dan bahwa persetujuan
   ini menimbulkan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Pemerintah sesuai
   dengan syarat-syaratnya.

Sebagai bukti daripadanya, Pemerintah Republik Indonesia dan Export-Import Bank
of Washington telah membuat surat persetujuan ini di Washington, District of
Columbia, United States of America, pada tanggal tersebut pertama di atas.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dtt. MOEKARTO NOTOWIDIGDO DutaBesar.
PEMERINTAH
E X P O R T - IMPORT BANK OF WASHINGTON dtt. SAMUEL C. WAUGH Presiden.

Mengetahui : Sidney Sherwood Sekretaris.
--------------------------------
CATATAN
• Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-20 pada tanggal 10 Pebruari 1958
     pada hari Senin, P. 245/1958
• Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
     1958

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...claramonalisa09
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glcGLC
 
Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958kpwbi
 
Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-Muhammad Brennaf
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
 
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017 (1)
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017  (1)717672 411095 draft mou tenant ohu 2017  (1)
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017 (1)recsa cahaya
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanMeneerGultom
 
1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...claramonalisa09
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...GLC
 
Digital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluan
Digital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluanDigital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluan
Digital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluanRizal Hasbullah
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaWordpress Instant
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangMat Yus
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003khairu_zikri
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glcGLC
 
Surat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianSurat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianhafisah262
 
HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B...
 HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B... HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B...
HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B...claramonalisa09
 
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...GLC
 

La actualidad más candente (20)

1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958
 
Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
 
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017 (1)
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017  (1)717672 411095 draft mou tenant ohu 2017  (1)
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017 (1)
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
 
1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. Hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
 
Digital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluan
Digital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluanDigital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluan
Digital 122732 pk iv 2126.8260-pelaksanaan prinsip-pendahuluan
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran Hutang
 
1
11
1
 
Uu 05 1968
Uu 05 1968Uu 05 1968
Uu 05 1968
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
Surat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianSurat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsian
 
HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B...
 HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B... HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B...
HBL, Clara Monalisa, Hapzi Ali, Hukum Bisnis, Moratorium hutang (PKPU) dan B...
 
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
 

Destacado

Aprender inglés
Aprender inglésAprender inglés
Aprender inglésgertrudiscr
 
香港六合彩资料-特码大公开
香港六合彩资料-特码大公开香港六合彩资料-特码大公开
香港六合彩资料-特码大公开liuhecai123
 
Plano Da Nossa Viagem
Plano Da Nossa ViagemPlano Da Nossa Viagem
Plano Da Nossa Viagemguesta2b942
 
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenible
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenibleresumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenible
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sosteniblesaioa
 
De Toekomst van het boek... en het lezen
De Toekomst van het boek... en het lezenDe Toekomst van het boek... en het lezen
De Toekomst van het boek... en het lezenGO opleidingen
 
Aprender inglés es fácil 1 4 b1
Aprender inglés es fácil 1 4 b1Aprender inglés es fácil 1 4 b1
Aprender inglés es fácil 1 4 b1elenaluzanzola
 

Destacado (8)

Aprender inglés
Aprender inglésAprender inglés
Aprender inglés
 
香港六合彩资料-特码大公开
香港六合彩资料-特码大公开香港六合彩资料-特码大公开
香港六合彩资料-特码大公开
 
Plano Da Nossa Viagem
Plano Da Nossa ViagemPlano Da Nossa Viagem
Plano Da Nossa Viagem
 
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenible
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenibleresumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenible
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sostenible
 
De Toekomst van het boek... en het lezen
De Toekomst van het boek... en het lezenDe Toekomst van het boek... en het lezen
De Toekomst van het boek... en het lezen
 
garden
gardengarden
garden
 
Aprender inglés es fácil
Aprender inglés es fácilAprender inglés es fácil
Aprender inglés es fácil
 
Aprender inglés es fácil 1 4 b1
Aprender inglés es fácil 1 4 b1Aprender inglés es fácil 1 4 b1
Aprender inglés es fácil 1 4 b1
 

Similar a Uu 15 1958

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
 
Materi Bangkit Agustus 2023 - 3 prodi.pptx
Materi Bangkit Agustus 2023 -  3 prodi.pptxMateri Bangkit Agustus 2023 -  3 prodi.pptx
Materi Bangkit Agustus 2023 - 3 prodi.pptxTomiSubiakto
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxMeneerGultom
 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNKevin Meilina
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraNandang Sukmara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraNandang Sukmara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraNandang Sukmara
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utanganthonius karianga
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUFERI S SAMAD
 
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
 

Similar a Uu 15 1958 (20)

Uu 11 1951
Uu 11 1951Uu 11 1951
Uu 11 1951
 
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
 
Uu 10 1958
Uu 10 1958Uu 10 1958
Uu 10 1958
 
Materi Bangkit Agustus 2023 - 3 prodi.pptx
Materi Bangkit Agustus 2023 -  3 prodi.pptxMateri Bangkit Agustus 2023 -  3 prodi.pptx
Materi Bangkit Agustus 2023 - 3 prodi.pptx
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
 
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 17 Tahun 2003UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 17 Tahun 2003
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
 
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negaraUu 2003 no 17 ttg keuangan negara
Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara
 
HAN KEL 5.pptx
HAN KEL 5.pptxHAN KEL 5.pptx
HAN KEL 5.pptx
 
Uu 02 1964
Uu 02 1964Uu 02 1964
Uu 02 1964
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
 
UU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdfUU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdf
 
Uu 01 2004
Uu 01 2004Uu 01 2004
Uu 01 2004
 
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
 

Más de guest150909

Pengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah IndustriPengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah Industriguest150909
 
Usul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S KamparUsul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S Kamparguest150909
 
Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang KebakaranMateri Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang Kebakaranguest150909
 
Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4guest150909
 
Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950guest150909
 
Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950guest150909
 
Uudarurat 39 1950
Uudarurat 39 1950Uudarurat 39 1950
Uudarurat 39 1950guest150909
 
Uudarurat 08 1950
Uudarurat 08 1950Uudarurat 08 1950
Uudarurat 08 1950guest150909
 
Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950guest150909
 
Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950guest150909
 
Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950guest150909
 
Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950guest150909
 
Uudarurat 06 1950
Uudarurat 06 1950Uudarurat 06 1950
Uudarurat 06 1950guest150909
 
Uu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 GrasiUu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 Grasiguest150909
 

Más de guest150909 (20)

Pengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah IndustriPengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah Industri
 
Usul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S KamparUsul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S Kampar
 
Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang KebakaranMateri Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
 
Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4
 
Keppres 32 1990
Keppres 32 1990Keppres 32 1990
Keppres 32 1990
 
Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950
 
Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950
 
Uudarurat 39 1950
Uudarurat 39 1950Uudarurat 39 1950
Uudarurat 39 1950
 
Uudarurat 08 1950
Uudarurat 08 1950Uudarurat 08 1950
Uudarurat 08 1950
 
Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950
 
Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950
 
Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950
 
Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950
 
Uudarurat 06 1950
Uudarurat 06 1950Uudarurat 06 1950
Uudarurat 06 1950
 
Uu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 UudsUu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 Uuds
 
Uu 06 1950
Uu 06 1950Uu 06 1950
Uu 06 1950
 
Uu 01 1950
Uu 01 1950Uu 01 1950
Uu 01 1950
 
Uu 04 1950
Uu 04 1950Uu 04 1950
Uu 04 1950
 
Uu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 GrasiUu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 Grasi
 
Uu 02 1950
Uu 02 1950Uu 02 1950
Uu 02 1950
 

Uu 15 1958

  • 1. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 15 T A H U N 1 9 5 8 Tanggal 9 APRIL 1958 (JAKARTA) TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PINJAMAN ANTARA R E P U B L I K I N D O N E S I A D A N E X P O R T I M P O R T BANK OF WASHINGTON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa untuk melancarkan pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa guna pembangunan ekonomi di Indonesia serta untuk keperluan-keperluan lain yang dapat bersama disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Director of the International Cooperation atau penggantinya, pemberian pinjaman dari Export-Import Bank of Washington dianggap perlu; b. Bahwa untuk maksud tersebut itu Export-Import Bank of Washington bersedia memberikan pinjaman ini dengan syarat-syarat yang tertentu; Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. M E M U T U S K A N: Menetapkan : Undang-undang tentang pengesahan persetujuan pinjaman antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington Pasal 1 Persetujuan pinjaman tertanggal 30 April 1957 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington, yang disertakan sebagai lampiran pada Undang-undang ini, dan yang mengatur pemberian kredit lebih dari $15,000.000. (lima belas juta dollar) uang Amerika Serikat dan/atau uang lain sampai jumlah yang senilai, dengan ini disahkan. Pasal 2 1. Menteri Keuangan diberi kuasa melaksanakan persetujuan pinjaman tersebut pada pasal 1 di atas dan mengambil segala tindakan yang dipandang, perlu untuk mengadakan dan melaksanakan persetujuan-persetujuan lanjutan yang menentukan untuk barang-barang, jasa-jasa atau untuk keperluan-keperluan lain apakah pinjaman itu akan digunakan. 2. Menteri Keuangan dapat memberi kuasa kepada lain-lain penjabat Pemerintah untuk melaksanakan persetujuan tersebut pada pasal 1 di atas serta untuk membuat dan melaksanakan persetujuan-persetujuan lanjutan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 3 Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungan-jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang
  • 2. pelaksanaan persetujuan pinjaman tersebut dalam pasal 1 dan persetujuan- persetujuan yang dibuat berdasarkan kuasa yang diberikan dalam pasal 2. Pasal 4 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1958 Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 16 April 1958. Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM Menteri Keuangan, SUTIKNO SLAMET MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG -UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PINJAMAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN EXP ORT - IMPORT BANK OF WASHINGTON UMUM. Pada tanggal 30 April 1957 telah ditanda tangani sebuah perjanjian pinjaman oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington. Pinjaman ini berjangka 40 tahun dan meliputi jumlah setinggi-tingginya US$ 15 juta. Besarnya bunga adalah 3% setahun, jika pinjaman itu dibayar kembali dengan U.S. dollar, dan 4% jika pembayaran kembali dilakukan dengan rupiah. Meskipun perjanjian ini dibuat dengan Eximbank, namun perlulah kiranya dijelaskan disini, bahwa pinjaman tersebut itu sebenarnya diberikan oleh International Cooperation Administration dalam rangka Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Eximbank dalam hal ini oleh Pemerintah Amerika Serikat ditunjuk sebagai badan penyaluran dan penata usaha pinjaman ini. Di bawah ini diberikan perbandingan pokok antara kredit I.C.A. ini dengan kredit U.S.$ 100 juta yang telah diterima oleh Indonesia langsung dari Eximbank (Undang-undang No. 11 tahun 1950). Kredit I.C.A. Kredit Eximbank. Jangka waktu : 40 tahun 15 tahun Pembayaran kembali : dalam U.S. dollar harus dalam U.S. atau rupiah. dollar. Bunga : a. 3% untuk pem- 3 1/2% bayaran kemba- li dalam US dollar. b. 4% untuk pem- bayaran kem- bali dalam ru- piah. Penghitungan bunga : Dimulai 3 tahun Dimulai pada saat setelah pemberian pemberian kredit kredit pertama. pertama.
  • 3. Nyatalah, bahwa pinjaman yang sekarang ini memberikan syarat-syarat yang lebih baik daripada pinjaman yang lampau dari Eximbank. Pinjaman ini akan dipergunakan untuk pembiayaan pembelian alat-alat dan jasa-jasa sebanyak: US $ 8 juta untuk perbaikan jalan US $ 7 juta untuk pembangkitan tenaga listrik. Perbaikan jalan: Keadaan jalan-jalan raya waktu ini pada umumnya adalah buruk dan tidak terpelihara. Hal yang demikian itu amat merintangi kelancaran lalu-lintas darat dan menghambat pengangkutan bahan- bahan ekspor dan impor, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan perindustrian. Tidak perlulah kiranya dibentangkan dengan panjang lebar disini akan faedah jalan-jalan raya yang baik dan terpelihara bagi perkembangan ekonomi. Prioritet utama akan diberikan kepada perbaikan jalan antara Tarutung dan Bukittinggi sepanjang 500 kilo meter. Pembangkitan tenaga listrik. Telah direncanakan untuk membeli dan memasang 47 buah generator tenaga diesel listrik di 33 tempat di Indonesia, yakni: di Sumatera : 14 tempat dengan 19 buah generator di Kalimantan : 3 tempat dengan 4 buah generator di Sulawesi : 5 tempat dengan 9 buah generator di Nusa Tenggara : 4 tempat dengan 5 buah generator di Jawa : 6 tempat dengan 10 buah generator J u m l a h : 33 tempat dengan 47 buah generator Dengan pemasangan generator-generator tersebut di atas diharapkan tenaga listrik akan bertambah dengan 31.250 kw. Selain untuk penerangan hal yang demikian itu akan besar artinya bagi perkembangan industri-industri kecil, yang sampai sekarang kerap kali terganggu pertumbuhannya, karena pembatasan-pembatasan pemakaian tenaga listrik. Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1 Cukupjelas. Pasal 2 Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Pejabat-pejabat yang dimaksudkan disini adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat dan wakilnya, jika ia sendiri berhalangan. Pasal 3,4. Cukup jelas. Lampiran: 1 a. PERSETUJUAN Persetujuan ini, yang dibuat dan diadakan pada tanggal 30 April 1957 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya dinamakan quot;Pemerintahquot;) dan Export-Import Bank of Washington (selanjutnya dinamakan quot;Eximbankquot;), sebuah badan Negara Amerika-Serikat (selanjutnya dinamakan quot;Amerika-Serikatquot;). BERMAKSUD MEMBUKTIKAN: bahwa, karena Pemerintah dan Amerika-Serikat telah mencapai kata sepakat dan telah mengambil tindakan-tindakan mengenai bantuan ekonomi di Indonesia sesuai dengan Persetujuan Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika-Serikat yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 16
  • 4. Oktober 1950 dan kemudian disusul oleh Pertukaran surat tertanggal 12 Januari 1953; dan bahwa, Director International Cooperation Administration (selanjutnya dinamakan quot;Directorquot;) telah memberitahukan kepada Eximbank, bahwa sesuai dengan syarat-syarat dan ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh undang- undang, telah diputuskan untuk memberikan kepada Pemerintah suatu bantuan dengan syarat-syarat kredit sampai jumlah yang tidak melebihi Limabelas Juta Dollar ($ 15.000.000) dalam dollar dan/atau jumlah yang senilai dalam uang lain untuk membiayai pembelian barang-barang dan jasa-jasa dan untuk keperluan lain-lainnya setelah ada persetujuan antara Pemerintah dan Director; dan bahwa, untuk kredit itu Director telah menyediakan ruang pada Eximbank dan sesudah merundingkannya dengan National Advisory Council on International Monetary and Financial Problems, telah menentukan dengan syarat-syarat apa Eximbank akan memberikan dan menata-usaha krediit itu; Maka, oleh karena itu telah dicapai persetujuan bahwa: 1. Eximbank dengan ini menyediakan sebuah kredit bagi Pemerintah yang tidak melebihi Limabelas Juta Dollar ($15.000.000) dalam uang dollar dan/atau uang lain untuk membantu pemiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa atau untuk keperluan lain-lainnya yang setiap ketika dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Director. dalam uang dollar dan/atau uang lain untuk membantu pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa atau untuk keperluan lain- lainnya yang setiap ketika dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Director. 2. Pemerintah dengan ini berjanji untuk membayar kepada Eximbank, penggantinya atau yang dikuasakan olehnya, jumlah pokok sebesar Limabelas Juta Dollar ($ 15.000.000) itu, atau bagian yang telah diterimanya dari uang pokok itu sebagai uang depan atas kredit ini, dalam angsuran sebagai tertera dalam Daftar Angsuran yang disertakan bersama ini dan yang sebagai lampiran quot;Aquot; menjadi bagian daripada persetujuan ini, serta membayar bunga atas sisa pokok yang belum dibayarkan kembali sebagai diuraikan di bawah. Uang pokok dibayar kembali dalam angsuran tengah-tahunan mulai empat (4) tahun setelah akhir bulan persekot pertama diberikan oleh Director kepada Pemerintah berdasarkan persetujuan ini, dengan jumlah-jumlah dan pada waktu-waktu sebagai tercantum dalam lampiran quot;Aquot;. Jika jumlah yang dipersekotkan sedemikian itu, kurang lebih dari sepuluh persen (10%) dari jumlah pokok tersebut di atas, maka dalam besarnya angsuran tersebut dalam Lampiran quot;Aquot; akan diadakan *1794 penyesuaian menurut perbandingan; jika jumlah yang dipersekotkan itu lebih kecil sepuluh persen (10%) atau kurang, maka selisihnya itu akan dikurangkan dari angsuran atau ansuran-angsuran terakhir sebagai dicantumkan dalam Lampiran quot;Aquot;. Bunga atas pokok yang masih bersisa, akan dihitung mulai tiga (3) tahun sesudah akhir bulan persekot pertama dilakukan dan bunga itu akan kemudian dibayar tengah- tahunan mulai enam (6) bulan sesudah akhir waktu tiga (3) tahun tersebut. Besarnya bunga adalah tiga persen (3%) setahun, jika pembayaran kembali dilakukan dalam dollar Amerika Serikat dan empat persen (4%) jika dilakukan dalam uang setempat. Jika terjadi tunggakan dalam ketertiban pembayaran berdasarkan persetujuan ini, maka sisa pokok yang belum dibayar kembali itu, bersama dengan bunganya harus dilunaskan dalam dollar Amerika Serikat dan harus seketika dibayar kembali tunai atas permintaan Eximbank. Jika Eximbank pada suatu ketika tidak hendak menggunakan haknya yang sedemikian itu, maka ini tidak boleh diartikan ia melepaskan haknya tersebut.
  • 5. 3. Pembayaran-pembayaran bagi Pemerintah yang setiap ketika dilakukan oleh Director, harus dipandang sebagai uang depan atas kredit ini mulai pada tanggal pertelaan berkala yang diberikan oleh Director kepada Pemerintah dan sesudah pembayaran-pembayaran itu dilaporkan oleh Eximbank. Berdasarkan persetujuan ini Eximbank akan mencatat jumlah dollar/atau harga lawan dalam dollar dari uang setempat yang telah dipersekotkan itu, sedang harga lawan itu akan ditetapkan berdasarkan nilai lawan yang berlaku pada hari tanggal tiap lapangan itu. Dalam hal persetujuan ini, maka nilai lawan penukaran uang setempat pada sesuatu tanggal adalah: (a) Nilai effectief atas dasar mana dollar Amerika Serikat dijual dengan mata uang setempat kepada penduduk Indonesia untuk memenuhi kewajiban membayar di luar negeri, asal nilai-nilai effectief ruang setempat itu yang berbeda lebih dari satu persen (1%) dari harga dari yang telah disetujui dengan Dana Moneter International untuk uang itu, tidak diijinkan oleh Pemerintah dan asal fihak-fihak yang mengadakan persetujuan ini tidak dapat bersepakat bahwa sesuatu nilai lain dianggap tepat dan pantas; atau (b) Dalam hal-hal lainnya sesuatu nilai yang setiap ketika mendapat persetujuan kedua belah fihak. 4. Pembayaran kembali bunga dan pokok yang harus dipenuhi oleh Pemerintah terhadap Eximbank berdasarkan persetujuan ini, atas pilihan Pemerintah, akan dilakukan dalam dollar Amerika Serikat atau uang setempat yang besarnya, dihitung pada hari pembayaran itu, adalah senilai dengan hutangnya dalam dollar Amerika Serikat, sesuai dengan nilai tukar yang dapat digunakan terhdap uang setempat itu, sebagai bunga dan pokok pada sesuatu tanggal tunainya kedua-duanya harus dilakukan dengan macam uang yang sama. Bunga dan pokok akan dibayar dalam uang yang serupa. Bunga dan pokok harus dibayarkan di kantor Eximbank, Washington, D.C. Uang setempat yang diterima oleh Eximbank dapat dipindahkan kepada Secretary of the Treasury Amerika Serikat untuk dipegang oleh pegawai atau pegawai-pegawai Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Secretary of the Treasury. Jika pada hari pembayaran- pembayaran jatuh tunai, Pemerintah berkehendak membayarnya dengan uang setempat, dan tidak didapat persetujuan antara kedua belah fihak atas nilai tukarnya, maka Eximbank untuk sementara waktu akan menerima pembayaran uang setempat itu dengan nilai tukar yang oleh Pemerintah dianggap tepat dan pantas. Nilai tukar itu akan dianggap mutlak diterima oleh Exim-bank, apabila Eximbank dalam waktu tigapuluh (30) hari tidak memberitahukan kepada Pemerintah, bahwa nilai tukar itu tidak dapat diterimanya. Jika dalam waktu enampuluh (60) hari *1795 sesudah pemberitahuan tersebut tidak tercapai sesuatu persetujuan tentang nilai tukar, maka Eximbank akan mengembalikan uang setempat yang telah diterimanya itu dan pembayaran kepada Eximbank sebagai yang sudah direncanakan akan dilakukan dalam dollar Amerika Serikat. 5. Pemerintah, bebas dari denda atau premie, dapat dengan dollar Amerika Serikat mengadakan pembayaran dimuka atas pokok pinjaman ini. Segala pembayaran dimuka dalam dollar Amerika Serikat oleh Pemerintah akan berlau bagi angsuran pokok tersebut dalam Lampiran quot;Aquot; menurut urutan terbaik dari hari tunainya. 6. Pemerintah setuju bahwa segala sisa yang tidak terpakai dapat oleh Amerika Serikat di perbungakan dalam obligasi atau deposito berbunga yang diijinkan oleh ketentuan-ketentuan dalam undang- undang Indonesia. Amerika Serikat setuju bahwa pemerintah dapat membeli dengan dollar Amerika Serikat semua
  • 6. atau sebagian dari sisa yang tidak terpakai itu dan yang oleh Amerika Serikat belum disediakan untuk keperluan lain atas nilai tukar yang disetujui bersama. 7. Pemerintah setuju bahwa uang setempat yang diterima oleh Amerika Serikat berdasarkan pasal 4 dan 6 di atas, dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk segala pengeluaran atau pembayaran olehnya di Indonesia atau daerah-daerah kekuasaan Indonesia. Uang semacam itu dapat juga digunakan dalam daerah- daerah lain atau Amerika Serikat dalam segala rencananya akan memakai uang setempat yang diterimanya demikian itu, akan memperhatikan kedudukan perekonomian Indonesia. 8. Jika fihak-fihak pada persetujuan ini memutuskan bahwa akan menjadi kepentingan mereka bersama untuk mengubah sesuatu ketetapannya, mereka dengan persetujuan bersama secara tertulis, dapat mengadakan segala perubahan, termasuk pembayaran dari sebagian atau seluruh pokok dan bunga, asal kepada Amerika Serikat diserahkan (a) bahan-bahan atau (b) pertimbangan- pertimbangan yang berharga yang telah disetujui bersama oleh fihak-fihak yang bersangkutan. 9. Sebelum persekot pertama atas kredit ini dilakukan dan sebagai syarat persekot itu Eximbank akan diberi; (a) Bukti kekuasaan orang yang melaksanakan persetujuan ini yang dapat bertindak sebagai wakil Pemerintah dalam urusan kredit (b) Sebuah pernyataan dari Menteri Kehakiman Indonesia atau pejabat hukum lainnya yang dapat diterima oleh Eximbank dan yang dengan memuaskan bagi Eximbank menerangkan bahwa Pemerintah telah mengambil segala tindakan yang ditentukan oleh perundang-undangannya untuk menguasakan pembuatan perjanjian kredit berdasarkan persetujuan ini dan bahwa persetujuan ini menimbulkan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Pemerintah sesuai dengan syarat-syaratnya. Sebagai bukti daripadanya, Pemerintah Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington telah membuat surat persetujuan ini di Washington, District of Columbia, United States of America, pada tanggal tersebut pertama di atas. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dtt. MOEKARTO NOTOWIDIGDO DutaBesar. PEMERINTAH E X P O R T - IMPORT BANK OF WASHINGTON dtt. SAMUEL C. WAUGH Presiden. Mengetahui : Sidney Sherwood Sekretaris. -------------------------------- CATATAN • Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-20 pada tanggal 10 Pebruari 1958 pada hari Senin, P. 245/1958 • Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958