Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.

1. Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pelaksanaan
Program Hibah Air Limbah
Disampaikan pada:
Workshop Forum Komunikasi Pengelolaan Air Limbah Permukiman
(FORKALIM)
Balikpapan, 7 Juni 2012

2. Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah
dilaksanakan dalam 2 Skema Program
1. Program Hibah Air Limbah - AUD 5 Juta
Pemberian Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang
bersumber dari Hibah Luar Negeri yang akan digunakan sebagai
dana pengganti atas pembangunan sambungan rumah sistem
pengolahan air limbah yang telah berhasil dibangun pemda dan
berfungsi. Adapun sasaran dari program ini adalah pemda yang
telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat.
2. Program Hibah Australia – Indonesia Untuk
Pembangunan Sanitasi (sAIIG) - AUD 40 Juta
Penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan
sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan
ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta
persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai
ketentuan dari Kementerian Keuangan

3. Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pedoman
Program Hibah Air Limbah

4. Program Hibah Air Limbah
 Tujuan
Upaya Pemerintah mendorong Pemda untuk memperluas
cakupan pelayanan air limbah yang berdampak pada
perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.
 Lingkup Kegiatan
Pemberian Hibah untuk membiayai kegiatan pembangunan
sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala kota yang
dikelola oleh institusi dan memenuhi syarat.

5. Kriteria Daerah Penerima Program
1. Sudah mempunyai institusi pengelola air limbah terpusat yang sesuai dengan ketentuan
perangkat peraturan yang ada;
2. Menyampaikan surat minat kab/kota yang berisi hal-hal berikut:
a. Bersedia menerbitkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada institusi
pengelola air limbah dalam bentuk peraturan daerah untuk melaksanakan pembangunan
terlebih dahulu;
b. Bersedia memperkuat institusi pengelola air limbah terpusat yang telah ada;
c. Bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun;
d. Bersedia memperbaiki dan menerapkan peraturan serta perangkat perundangan terkait
pengelolaan air limbah, termasuk mewajibkan masyarakat untuk mengakses sistem yang
sudah ada;
e. Bersedia meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan sosialisasi, edukasi
dan kampanye kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan
gender tentang pengelolaan air limbah;
f. Bersedia melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan air limbah.
3. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

6. Kriteria Masyarakat
Penerima Manfaat
Calon Penerima Program Hibah Air Limbah adalah masyarakat
yang bersedia dan telah memenuhi persyaratan sebagai
pelangggan PDPAL/PDAM;
Calon Penerima manfaat Program Hibah Air Limbah
diprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah yang bersedia
dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDPAL/PDAM.

7. Kriteria Teknis Sambungan Rumah
1. Rumah tangga dan fasilitas publik yang ditetapkan oleh
institusi pengelola air limbah;
2. Bersedia membayar biaya sambungan rumah baru;
3. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan
PDPAL/PDAM sebagai operator pengelolaan air limbah
terpusat;
4. Diprioritaskan untuk calon pelanggan yang telah terdaftar
sebagai konsumen PDAM.

8. Besaran Dana Hibah
1. Dana hibah diberikan untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi dengan baik
sejak tercatat sebagai sambungan pelanggan baru sampai dengan pembayaran 2
bulan rekening.
2. Jumlah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maksimal sebesar
dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini.

9. Peruntukan Dana Hibah
IPAL
Pipa Pengumpul/ Pipa
Pipa Servis Pembawa
SR
Pipa Pengumpul/
Pipa Servis

10. Persyaratan Kesiapan Daerah Dalam
Mengikuti Program Hibah Air Limbah
1. Pemerintah Daerah telah masuk atau mengikuti Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
2. Memiliki daftar calon penerima manfaat;
3. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal
kepada BUMD paling sedikit sebesar dana hibah untuk jumlah SR yang
direncanakan pertahun;
4. Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk SR yang akan dibangun;
5. Bersedia untuk dilakukan verifikasi dan audit;
6. Menyediakan dana operasional yang diperlukan untuk kegiatan di masing-
masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional
Pejabat Fungsional (PIU).

11. Mekanisme Pelaksanaan
Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Sosialisasi
Memenuhi Baseline
Minat Penilaian dokumen
Surat Penetapan
Pemda usulan & Persiapan Survey
Tidak Memenuhi
Penolakan
Fisik terbangun Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Berfungsi
PDPAL/
PDPAL/
PDAM
PDAM

12. Mekanisme Pencairan Dana Hibah
KEPALA DAERAH
SR Terbangun &
PDPAL/PDAM Berfungsi
Pengajuan
Pemda PIU
PIU Pencairan Dana
Pengajuan Hibah
Permohonan
Pencairan
Hibah PPMU
PPMU Verifikasi
DJCK
Rekomendasi
CPMU
CPMU Pencairan Dana
Hibah
Pencairan Dana
Kementerian Keuangan Hibah

13. Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Konsep Pedoman Pengelolaan
Program Australia Indonesia
Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG)

14. Tujuan dan Sasaran

15. Lingkup Program
Penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai
pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai
dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta
Karya serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah
sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan

16. Kriteria Pemda Penerima Hibah (1)
a. Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) atau dokumen perencanaan dan RPIJM
yang disetujui oleh kepala daerah;
b. Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dan/atau
persampahan TA 2012-2014;
c. Mempunyai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilengkapi dengan dokumen
perencanaan untuk kegiatan air limbah dan/atau persampahan pada TA berjalan sampai
dengan berakhirnya program hibah;
d. Bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air limbah dan persampahan untuk
TA 2012-2014 yang mencakup pembangunan prasarana fisik yang ditunjukkan dalam
bentuk surat komitmen kepala daerah yang dirinci dengan program tahunan;
e. Pemda bersedia untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja
sektor air limbah dan persampahan;
f. Pemda telah menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah dan/atau
persampahan yang akan dibangun;

17. Kriteria Pemda Penerima Hibah (2)
g. Pemda menerapkan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance);
h. Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air
limbah dan persampahan yang dibangun, yang ditunjukkan dengan surat pernyataan
dari kepala daerah;
i. Pemda bersedia menyusun dan/atau memperbaiki peraturan perundangan terkait sektor
air limbah dan persampahan;
j. Pemda bersedia melakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat
termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender untuk sektor air limbah dan
persampahan;
k. Sudah mempunyai institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola air limbah dan
persampahan yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada.

18. Jenis Kegiatan
Kegiatan
Sektor
• Pembangunan Transfer Station / Stasiun
Persampahan Peralihan Antara
• Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala
lingkungan untuk minimal 200-400 KK;
Kegiatan • Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala
Sektor lingkungan untuk minimal 50 KK yang akan
Air Limbah dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang
sudah ada (skala kota);
• Pembangunan jaringan air limbah AL skala lingkungan
yang telah beroperasi.

19. Besaran Dana Hibah
a. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk pembangunan Transfer
Station adalah 50% dari total biaya pembangunan;
b. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk sektor air limbah:
 Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan
(komunal) adalah Rp 4.000.000/SR;
 Pembangunan dan perluasan jaringan IPAL skala lingkungan yang telah
beroperasi adalah Rp 3.000.000/SR.
Kegiatan yang dibiayai dari DAK dan dana pendamping kegiatan yang
bersumber dari hibah luar negeri/APBN tidak dapat digantikan oleh dana
hibah.

20. Pembayaran Hibah
Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah hibah akan dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi atas program yang telah
disetujui pada tahun berjalan dengan ketentuan:
a.Jumlah hibah yang akan dibayarkan maksimum sebesar jumlah hibah yang telah
ditetapkan dalam PPH;
b.Untuk sektor persampahan, jumlah hibah yang akan dibayarkan adalah sebesar 50% dari
nilai prasarana yang telah selesai dibangun dan berfungsi serta dinilai layak;
c.Untuk sektor air limbah, jumlah hibah yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah
SR baru yang telah dibangun dan berfungsi;
d.Untuk setiap akhir tahun anggaran akan dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja prasarana
yang dibangun tahun berjalan yang menjadi dasar dalam penentuan program dan jumlah
hibah yang akan dibayarkan tahun berikutnya;
e.Hasil evaluasi menjadi pertimbangan untuk mengalihkan dana hibah yang tidak diserap
kepada Pemda lainnya yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

21. Bantuan Teknis
Bantuan teknis akan diberikan oleh Kementerian PU yang didukung oleh
Donor kepada Pemda berupa:
a. Kegiatan Appraisal pelaksanaan program/kegiatan;
(i) Pendampingan dalam penyusunan DED;
(ii) Review atas DED yang sudah disusun oleh daerah.
b. Kegiatan baseline survey;
c. Verifikasi pelaksanaan kegiatan.

22. Syarat Kesiapan Daerah
a. Proyek/kegiatan yang diusulkan tercantum dalam RPIJM Bidang PU Cipta Karya
dan Memorandum Program yang mengacu ke SSK. Dokumen SSK menjadi
acuan penyusunan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan;
b. Untuk daerah yang sudah memiliki program sanitasi untuk tahun 2012 bisa
mengikuti program hibah ini dengan syarat program atau kegiatan tersebut
sudah memiliki DED dan dokumen lingkungan;
c. Pemda sudah menyiapkan lembaga yang akan mengelola fasilitas/prasarana
yang dibangun (mis; dinas, UPTD, BLU, PD, atau Pokmas)
d. Surat pernyataan ketersediaan lahan dari kepala daerah untuk seluruh kegiatan
yang diusulkan;
e. Pemerintah Daerah bersedia mengalokasikan dana APBD (yang bersumber dari
PAD, DBH dan DAU) untuk membiayai pelaksanaan proyek/kegiatan hingga
selesai yang akan diajukan untuk diganti dengan dana hibah pada TA
berikutnya.

23. Syarat Pencairan Dana Hibah
a. Realisasi pelaksanaan Proyek/kegiatan pada Tahun Anggaran
yang diajukan untuk mendapatkan penggantian dana
hibahtelah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari
CPMU untuk mengajukan permintaan pembayaran hibah
b. Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran dana hibah
kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dengan dilengkapi
dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 169/2008
dan peraturan lainnya terkait pencairan dana hibah.

24. Peruntukan Dana Hibah
 Dana hibah merupakan penggantian atas pelaksanaan
pembangunan fisik prasarana air limbah dan/atau
persampahan yang telah selesai dibangun;
 Dana hibah tersebut harus digunakan kembali untuk
pengembangan sektor air limbah dan/atau persampahan tahun
selanjutnya.

25. Terima Kasih
chandra│r│p│situmorang
Kepala CPMU Hibah Air Minum dan Air Limbah Tahap II
Email: cpmu_hibah@yahoo.com
Telp: (021) 72796588