Dokumen tersebut membahas kebijakan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, termasuk prioritas pembangunan nasional seperti peningkatan infrastruktur, pariwisata, perumahan, dan sanitasi.

1. KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
JAKARTA, 25 PEBRUARI 2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TN. Danau Sentarum.
Foto oleh Sandi Kusuma.

2. SISTEMATIKA PAPARAN
1. ARAH KEBI JAKAN, DAN
PRI ORI TAS PEMBANGUNAN
NASI ONAL 2017
2. KEBI JAKAN ANGGARAN
KEMENTERI AN LI NGKUNGAN
HI DUP DAN KEHUTANAN
TN. Betung Kerihun.
Foto oleh Balai Besar TN. Betung Kerihun

3. ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Perjalanan udara dari Pontianak-Sintang.
Foto oleh Sandi Kusuma.

4. 25/02/16
VI SI DAN MI SI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,
dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

5. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
RKP 2015*)
MELANJUTKAN REFORMASI
BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
YANG BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT
FONDASI PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
TEMA DITETAPKAN
DALAM
SIDANG KABINET
PENYUSUNAN
RKP 2017
RKP 2018
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019
Slide - 5

6. INDIKATOR MAKRO 2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2018* 2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
5,1
(5,0)
5,8
(4,8)
6,6
(5,3)**
7,1
(5,5 – 5,9)
7,5 8,0
Rasio Pajak terhadap PDB (%)
(Angka Realisasi & Proyeksi)
11,5
(10,9)
13,2
(10,6)
14,2
(12,2)**
14,6
(12,6-12,8)
15,2 16,0
Pengangguran (%)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
5,6-5,9
(5,94)
5,5-5,8
(6,18)
5,2-5,5
(5,6 – 5,9)
5,0-5,3
(5,3 – 5,6)
4,6-5,1 4,0-5,0
Angka Kemiskinan (%)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
9,0-10,0
(10,96)
9,5-10,5
(11,13)
9,0-10,0
(10,0 – 10,8)
8,5-9,5
(9,5-10,5)
7,5-8,5 7,0-8,0
Gini ratio (indeks)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
n.a
(0,41)
0,40
(0,41)
0,39 0,38 0,37 0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat
(IPMAS)***
0,55 n.a n.a n.a n.a meningkat
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali
**) Target APBN 2016
Sumber: RPJMN 2015-2019
Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015
***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan
variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.
Slide - 6

7. Lapangan Usaha 2014* 2015* 2016** 2017
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
4,2 4,0 4.2 4.2-4,3
Industri Pengolahan 4,6 4,3 5,4 6,2-6,5
Konstruksi 7,0 6,7 8,0 7,7-8,4
Jasa-jasa 6,6 7,9 8,5 8,5-8,8
Lainnya 4,6 2,5 4,3 4,9-5,3
PDB 5,0 4,8 5,3 5,6-5,9
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2017
Kebijakan lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, antara lain:
Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama energi, jalan, dan pelabuhan
Penyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur dan biaya perijinan di pusat dan daerah.
Transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerah
Penerapan standar pelayanan PTSP di seluruh Indonesia dan pelimpahan kewenangan perijinan
Optimalisasi layanan PTSP-Nasional melalui pengembangan sistem layanan dan informasi PTSP seluruh Indonesia berbasis elektronik
secara terintegrasi
Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat dan daerah
Slide - 7
Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen) Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)
* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah
Slide 74
Slide 75
* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah
* * **

8. Sasaran 2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2019
Akses Air Minum Layak 70% 70,25% 77% 84% 100%
Akses Sanitasi Layak 69,42%
Akses Layak:
61,08%
Akses Dasar:
8,34%
72,2%
Akses Layak:
62,4%
Akses Dasar:
9,8%
77,4%
Akses Layak:
66,3%
Akses Dasar:
11,1%
83,2%
Akses Layak:
70,7%
Akses Dasar:
12,4%
100%
Akses Layak:
85%
Akses Dasar:
15%
Kawasan Permukiman
Kumuh Perkotaan
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
100%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
85%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
70%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
45%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
0%)
Kekurangan Tempat
Tinggal (Backlog)
Berdasarkan Perspektif
Menghuni *
7,6 Juta 7 Juta 6,5 Juta 6 Juta 5 Juta
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Arah Kebijakan:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.
Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan
rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan
terjangkau serta didukung oleh penyediaan
prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
Menjamin ketahanan air melalui peningkatan
pengetahuan perubahan sikap dan perilaku
dalam pemanfaatan air minum
dan pengelolaan sanitasi
Penyediaan infrastruktur produktif dan
manajemen layanan melalui penerapan
manajemen asset
Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi
yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat
Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan
infrastruktur air minum dan sanitasi
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse,
Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan
sanitasi bersih dan sehat)
Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang,
membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)
Slide - 20

9. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN
Per encanaan Ter i nt egr asi
Penyediaan
Hunian Layak
berserta
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas
KKemen PUPR
Kemenkeu,
Pengembang,
Perumnas
Pemda, SMF
(Sarana
Multigriya
Finansial
KKemen PUPR
Kemenkeu,
Pengembang,
Perumnas
Pemda, SMF
(Sarana
Multigriya
Finansial
KKemen PUPR
Kemen LHK,
Pemda,
Perhutani
KKemen PUPR
Kemensos,
Kemen ATR,
Pemda
KKemen PUPR
Kemenkes,
Kemen PDT,
Pemda
KKemen PUPR
Kemenkes,
Kemenkeu,
PDAM, Pemda
Level 1

10. RENCANA TERI NTEGRASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN
Peni ngkat an Ket er sedi aan Ai r
Baku
Peningkatan
Ketersediaan
Air Baku
Level 2
Simpan
Air
Hemat Air Jaga Air
• - Penguganan
• Kemen PUPR,KLHK,
Pemda, Perhutani,
masyarakat (
• Konservasi Sumberdaya
Air (KLHK, Pemda,
Perhutani)
• - Penguganan
• Penyehatan dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan (Kemen PUPR, KLHK,
KemensosPDTT, Perhutani, Pemda)
• Peningkatan Kualitas DAS (KemenPUPR,
Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda)
• Pembangunan dan Pengelolaan
Waduk/Embung (KemenPUPR, Ditjen
SDA, KLHK, Perhutani, Pemda
• Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
(IPAL, IPLT, TPA, TPST 3R dan Bank
Sampah) (KemenPUPPR, KLHK, Pemda)
• - Penguganan
• Turbinwash Sanitasi dan Air
Minum (NSPK)
• Bauran Air Domestik
• Penampungan Air Hujan
(KemenPUPR, Kemenkes,
Kemendagri, Pemda,
Masyarakat
• Kampanye Hemat Air
(Kemenkes, Kemendikbud,
Pemda, Masyarakat)

11. Sasaran 2014
(Baseline)
2015 2016 2017 2019
Wisatawan
Mancanegara (Orang)
9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 13,0 juta 20,0 juta
Wisatawan Nusantara
(Kunjungan)
250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta
 Devisa (triliun rupiah)
(kurs Rp12.000)
133,9 150 172,8 185,9 260
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak
mungkin wisatawan manca negara dan mendorong
peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya
tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di
dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan
partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional
serta meningkatkan keragaman dan daya saing
produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi
periwisata yang menjaDi fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun
sumber daya manusia pariwisata serta organisasi
kepariwisataan nasional
PEMBANGUNAN PARIWISATA
Sasaran dan Arah Kebi j akan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang
nyaman bagi pelancong
Petugas yang ramah dan melayani
Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 36

12. PEMBANGUNAN PARIWISATA
Perencanaan Teri nt egrasi
LEVEL 1
Slide - 37
WONDERFUL
INDONESIA
“Pembangunan
Pariwisata Indonesia”
Promosi Wisata
Pengembangan
Destinasi Wisata
Sikap
masyarakat
yang bersahabat
Layanan
Keimigrasian,
Bebas Visa, Visa
On Arrival
Jaminan
keamanan dan
ketertiban
Kemenpar,
Badan Promosi Indonesia
Kemenkumham
POLRI,
Pemda
Kemenpar,
Pemda
Kemenpar,
Kemendikbud,
Kemenristekdikti,
Kemenaker
SDM Pariwisata
Kemenpar,
Kemendikbud,
Pemda

13. Pengembangan
10 Destinasi
Penyiapan
Objek Wisata
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi
Pembangunan
Fasilitas Umum
dalam Kawasan
Penyediaan
BBM dan Listrik
Kelembagaan
Pengembangan
Destinasi
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
PEMBANGUNAN PARIWISATA
Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi
Kemen PUPR,
Kemenhub,
Pemda
Kemen PUPR,
Kemenkominfo,
Kemen BUMN,
Pemda
Kemen ESDM,
Kemen BUMN
Kemenpar,
Kemen BUMN,
Kemenkeu,
Pemda
Kemenko Maritim,
Kemenko Ekon
Kemenpar,
Kemen ESDM,
Kemen KP,
Kemen LHK,
Pemda
LEVEL 2
Slide - 38

14. PEMBANGUNAN PARIWISATA
Sebaran 10 Destinasi Wisata Prioritas
Danau Toba Tanjung Kelayang Pulau MorotaiKepulauan Seribu
Labuan BajoTanjung Lesung
Wakatobi
Borobudur Kawasan Gunung Bromo Mandalika
= KEK Pariwisata
= KSPN

15. TN. Danau Sentarum.
Foto oleh Agus Triyanto
KEBI JAKAN ANGGARAN KEMENTERI AN
LI NGKUNGAN HI DUP DAN KEHUTANAN 2017

16. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIANSASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
11
ParameterParameter
Lingkungan diberikanLingkungan diberikan
intervensi secaraintervensi secara
langsung di 15 DASlangsung di 15 DAS
dan perbaikandan perbaikan
kondisi lingkungan dikondisi lingkungan di
280 kab/kota yang280 kab/kota yang
menjaminmenjamin
peningkatanpeningkatan
ketahanan airketahanan air
22
Menata danMenata dan
meningkatkanmeningkatkan
intervensi secaraintervensi secara
langsung 229 KPH, 50langsung 229 KPH, 50
TN dan kawasanTN dan kawasan
hutan yang diberikanhutan yang diberikan
ijin usaha, yangijin usaha, yang
memungkinkanmemungkinkan
peningkatan produksipeningkatan produksi
hutanhutan
33
Menjaga keberadaanMenjaga keberadaan
ekosistem di 15 DAS,ekosistem di 15 DAS,
50 TN dan 229 KPH50 TN dan 229 KPH
untuk menjaminuntuk menjamin
keberlangsungankeberlangsungan
sistem di alam dalamsistem di alam dalam
mendukungmendukung
Kehidupan manusiaKehidupan manusia

17. JARAK ANTARA MANGGALAJARAK ANTARA MANGGALA
WANABAKTI DENGAN TAPAKWANABAKTI DENGAN TAPAK
TERASA JAUHTERASA JAUH
Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).

18. SEMANGAT PEMBANGUNANSEMANGAT PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DANMEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DAN
HUTAN, MENJADI LEBIH BAIKHUTAN, MENJADI LEBIH BAIK
INTERVENSI SECARA LANGSUNGINTERVENSI SECARA LANGSUNG :: DAS, KPH,DAS, KPH, TN,TN,
KAB/KOTA, LOKASIKAB/KOTA, LOKASI AKSES MASYARAKATAKSES MASYARAKAT, LOKASI, LOKASI
REFORMA AGRARIAREFORMA AGRARIA SERTA PENINGKATANSERTA PENINGKATAN
MODAL SOSIALMODAL SOSIAL
SELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAHSELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAH
MEMBERIKAN GAMBARANMEMBERIKAN GAMBARAN PERBAIKANPERBAIKAN
LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN
2016
PENINGKATAN KUALITASPENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DANLINGKUNGAN DAN
TAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIKTAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIK
MENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAKMENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAK
ARTIKULASI DUKUNGANARTIKULASI DUKUNGAN SEKTOR LHK THDSEKTOR LHK THD
PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR,PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR,
TENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNANTENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL)EKONOMI NASIONAL)
2017
2018
2019
Masalah diMasalah di
tingkattingkat
tapak,tapak,
diberikandiberikan
intervensiintervensi
(regulasi,(regulasi,
anggaran)anggaran)
sehinggasehingga
perbaikanperbaikan
kinerjakinerja
senantiasasenantiasa
diikutidiikuti
perbaikanperbaikan
di tingkatdi tingkat
tapaktapak
ProgressKinerja

19. PEMBANGUNANPEMBANGUNAN 20162016 : SEBUAH LANDASAN, SEBUAH: SEBUAH LANDASAN, SEBUAH
PERUBAHANPERUBAHAN
20172017
Seluruh entitas pengukuran sudah memberikanSeluruh entitas pengukuran sudah memberikan
gambarangambaran perbaikanperbaikan lingkungan dan tapaklingkungan dan tapak
hutanhutan
20162016
Intervensi secara langsungIntervensi secara langsung :: DAS,DAS,
KPH,KPH, TN, Kab/Kota, lokasiTN, Kab/Kota, lokasi aksesakses
masyarakatmasyarakat, lokasi reforma agraria, lokasi reforma agraria
serta peningkatan modal sosialserta peningkatan modal sosial

20. • Kayu (HA, HT, HR)Kayu (HA, HT, HR)
• HHBK (HP, HL)HHBK (HP, HL)
• TSL (HK)TSL (HK)
• Jasling (HP, HL, HK)Jasling (HP, HL, HK)
• Sampah (kab, kota)Sampah (kab, kota)
TARGET DANTARGET DAN
LOKASILOKASI
PERKIRAAN DIPERKIRAAN DI
TAHUN 2017TAHUN 2017
Sumbangan LainnyaSumbangan Lainnya ::
•Energi Baru dan Terbarukan : MikroEnergi Baru dan Terbarukan : Mikro
dan Mini Hydro, Pembangkit Listrikdan Mini Hydro, Pembangkit Listrik
Tenaga Biomassa, Geothermal,Tenaga Biomassa, Geothermal,
SampahSampah
•Pangan : Padi, Jagung dan KedelaiPangan : Padi, Jagung dan Kedelai
dari pemanfaatan bawah tegakandari pemanfaatan bawah tegakan
(HKm, HTR, HD dan HR)(HKm, HTR, HD dan HR)
KPH, DAS,KPH, DAS,
TN,TN,
Kab/Kota,Kab/Kota,
AksesAkses
Masy.Masy.
KERANGKA EKONOMI MAKRO SEKTORKERANGKA EKONOMI MAKRO SEKTOR LH DAN KEHUTANANLH DAN KEHUTANAN 20172017
Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).

21. money followmoney follow
programsprograms
Pengelolaan SumberPengelolaan Sumber
Daya Alam danDaya Alam dan
Lingkungan HidupLingkungan Hidup
BerkelanjutanBerkelanjutan
Kota Hijau yangKota Hijau yang
berketahanan iklim danberketahanan iklim dan
bencanabencana
KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANANKEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN

22. Arahan Kebijakan DAK/DekonArahan Kebijakan DAK/Dekon 20172017
1.1. Penganggaran harus berbasisPenganggaran harus berbasis
prioritas,prioritas, ““Money followMoney follow
programprogram”.”.
2.2. Sesuai UU.23/2014, DAK bid. LHKSesuai UU.23/2014, DAK bid. LHK
terbagi 2 :terbagi 2 :
- DAK Sub Bidang LH :DAK Sub Bidang LH : di Provinsi,di Provinsi,
Kab./Kota (wajib)Kab./Kota (wajib)
- DAK Sub Bidang KehutananDAK Sub Bidang Kehutanan :: didi
ProvinsiProvinsi
3.3. Memastikan anggaranMemastikan anggaran DAK &DAK &
Dekon subbid Kehutanan difokuskanDekon subbid Kehutanan difokuskan
pada kegiatanpada kegiatan di KPH.di KPH.
5.5. Sinergisitas anggaranSinergisitas anggaran antara APBDantara APBD
dan DAK/ Dekon.dan DAK/ Dekon.

23. DAK DAN DEKON sebagai bentukDAK DAN DEKON sebagai bentuk Intervensi di tingkatIntervensi di tingkat
TapakTapak DAS, KPH, Kab/Kota,DAS, KPH, Kab/Kota,
DA
S
DA
S
KP
H
KP
H
TNTN
KAB/
KOT
A
KAB/
KOT
A
LOKASI
AKSES
MASYARAKA
T
LOKASI
AKSES
MASYARAKA
T
PeningkatanPeningkatan
kualitas air dankualitas air dan
DASDAS
ProduksiProduksi
barang danbarang dan
jasajasa
KeefektifanKeefektifan
pengelolaan,pengelolaan,
peningkatanpeningkatan
populasipopulasi
spesiesspesies
PeningkatanPeningkatan
kualitaskualitas
lingkunganlingkungan
PeningkatanPeningkatan
modal sosialmodal sosial20172017
20162016
LOKUS PEMANTAUAN DANLOKUS PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN KINERJAPENGUKURAN KINERJA
DAK&DekonDAK&Dekon LOKUS SEBAGAILOKUS SEBAGAI
ENTITAS DAN MEDANENTITAS DAN MEDAN
SINERGITASSINERGITAS

24. No.
Nama
KPH
Unit
KPHP
DUKUNGAN ANGGARAN
APBN Dekonsentrasi APBD DAK Mitra/Donor
Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP RPHJP Koordinasi Perencanaan Sarpras Perjadin Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP
Kantor
Mobil
Opr.
Motor Boat
Alat
Kantor/
Survey
Rapat
Koordinasi
Teknis
Sosialisasi
Pembinaan
dan
Pengendalian
KPHP
Rapat
Koordinasi
Teknis
Kantor Resort
Perjadin
dlm
Patroli
Mobil
Pemadam
peralatan
HHBK
Motor
Patroli
Kantor
Resort
1
KPHP
Gularaya
Unit
XXIV
V V V V V V V V V V V V V V V V V
SINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKANSINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN
LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN
Output : Operasionalisasi KPH
CONTOH KEGIATAN :CONTOH KEGIATAN :
Refleksi Sinergi AnggaranRefleksi Sinergi Anggaran
Sumber Dukungan Anggaran :Sumber Dukungan Anggaran :
APBD, DAK, Dekosentrasi,APBD, DAK, Dekosentrasi,
Mitra/DonorMitra/Donor

25. 25/02/16
TERI MA KASI H
TN. Danau Sentarum.
Foto oleh Sandi Kusuma.