Dokumen tersebut membahas dasar-dasar dan syarat pendirian koperasi di Indonesia. Koperasi dapat didirikan oleh minimal 20 orang dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan pengurus. Koperasi perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk memperoleh status badan hukum. Terdapat dua jenis koperasi yaitu primer dan sekunder.

1. Dasar-dasar dan Syarat Pembentukan Koperasi
Koperasi dapat didirikan oleh masyarakat atau perorangan dengan memahami terlebih dahulu
dasar dan syarat dari koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk
meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka.
Dasar-dasar pendirian Koperasi Indonesia mencakup beberapa hal yaitu:
Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat (1) beserta penjelasannya.
Undang-undang (UU) RI No. 79 tahun 1958, sebagai usaha penyempurnaan undang-
undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 179 tahun 1949 yang hanya mengatur
mengenai pendiri, pengarahan, dan cara kerja koperasi. Menurut undang-undang tersebut
pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai pendaftar dan penasehat. Jadi, pemerintah
kurang mempunyai peran dalam pertumbuhan koperasi. Dengan Undang-Undang No. 79
tahun 1958, pemerintah lebih aktif dalam membina dan menumbuhkan koperasi,
sehingga perkembangan koperasi semakin membaik. Namun, dipandang dari segi
perekonomian nasional belum memadai. Dengan kembalinya kepada Undang-Undang
Dasar 1945, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1959, yang lebih
banyak memberikan peran pada pemerintah dalam membina pertumbuhan koperasi,
seperti:
1. Menumbuhkan koperasi dalam segala sektor perekonomian.
2. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan pada koperasi.
3. Memberikan bantuan berupa bimbingan dan permodalan kepada koperasi, dan
4. Memberikan pengesahan badan hukum kepada koperasi.
Undang-Undang RI No. 14 tahun 1965. Dengan undang-undang ini, pertumbuhan
koperasi tidak sesuai dengan harapan karena koperasi menjadi alat politik, bukan sebagai
alat untuk memperbaiki perekonomian rakyat.
Undang-undang No. 12 tahun 1967. Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan
ketepatan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Ketetapan itu berisi pembaruan di bidang
perekonomian dan pembangunan, sehingga perlu diikuti dengan pembaruan
perkoperasian dengan jalan kembali kepada fungsi semula, yaitu alat perjuangan ekonomi
untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini telah diganti oleh Undang-
undang No. 25 tahun 1992 pada tanggal 21 Oktober 1992.
Di samping peraturan koperasi yang bersifat umum seperti tersebut di atas, ada pula peraturan
khusus, seperti:
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
Keputusan rapat anggota, dan
Keputusan rapat pengurus.
Syarat-syarat Mendirikan Sebuah Koperasi

2. Sebuah koperasi dapat didirikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Koperasi harus memiliki sejumlah anggota
Anggota harus terdiri dari warga negara Indonesia yang:
Mampu untuk melakukan tindakan hukum,
Menerima landasan idiil sebagai asas dan sendi dasar koperasi,
Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana
tercantum dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992, Anggaran Dasar, dan Anggaran
Rumah Tangga serta peraturan koperasi lainnya.
Anggota yang sudah memenuhi syarat tersebut harus berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang.
Koperasi harus memiliki AD dan ART
Dalam melakukan kegiatan, tiap organisasi harus memiliki pedoman dan tata cara bagaimana
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di mana tempat dan daerah kerja koperasi, apa asas,
tujuan, dan usahanya itu semua terdapat dalam AD dan ART.
Dalam Anggaran Dasar dalam akta pendirian koperasi memuat sekurang-kurangnya:
Daftar nama pendiri,
Nama dan tempat kedudukan,
Maksud dan tujuan serta bidang usaha,
Ketentuan mengenai keanggotaa,
Ketentuan mengenai Rapat Anggota,
Ketentuan mengenai pengelolaan,
Ketentuan mengenai permodalan,
Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya,
Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha,
Ketentuan mengenai sanksi.
Koperasi harus memiliki pengurus
Setiap organisasi, termasuk organisasi ekonomi, baik sektor negara, swasta maupun koperasi
harus mempunyai pengurus dan ketentuan sebagai berikut:
Tugas/kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi
serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan rapat
anggota.
Pengurus dapat mempekerjakan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan
sehari-hari.
Pengurus bertanggung jawab melaporkan kepada rapat anggota tentang:
1. Segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi dan

3. 2. Segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi. Khusus mengenai laporan
tertulis dari badan pemeriksa, pengurus menyampaikan pula salinannya kepada pejabat.
Tiap-tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat yang sedang
melakukan tugasnya. Untuk keperluan itu, ia diwajibkan memberi keterangan yang
diminta oleh pejabat dan memperlihatkan segala pembukuan perbendaharaan, serta
persediaan dan alat-alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan koperasi.
Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan yang
tercantum di dalam anggaran dasar.
Pengurus wajib mengadakan buku daftar anggota pengurus yang cara penyusunannya
dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat.
Pengurus harus menjaga kerukunan anggota dan melayaninya.
Koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai bahan hukum koperasi
Cara-cara mendapatkan badan hukum koperasi adalah sebagai berikut:
Untuk mendapatkan hak badan hukum, pendiri koperasi mengajukan akta pendirian
kepada pejabat. Akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu di antaranya
bermaterai, bersama-sama petikan berita acara tentang rapat pembentukan yang memuat
catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk
menandatangani akta pendirian, dikirim kepada pejabat.
Pada waktu menerima akta pendirian, pejabat mengirim/menyerahkan sehelai tanda
terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi.
Jika pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian itu tidak bertentangan dengan undang-
undang, maka akta pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar
umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat.
Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
Kedua buah akta pendirian tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda
pengesahan oleh pejabat atas kuasa menteri. Sebuah akta pendirian yang tidak
bermaterai disimpan di kantor pejabat, sedangkan yang lainnya (yang bermaterai)
dikirimkan kepada pendiri koperasi.
Jika terdapat perbedaan antara kedua fakta pendirian yang telah disahkan tersebut maka
akta pendirian yang disimpan di kantor pejabatlah yang dianggap benar.
Pejabat mengumumkan setiap pengesahan koperasi di dalam berita negara.
Buku daftar umum berserta akta yang disimpan pada kantor pejabat dapat dilihat dengan
cuma-cuma oleh umum; salinan ataupun petikan akta dapat diperoleh dengan mengganti
biaya.
Menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea materai atas akta
pendirian.
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud di atas, para pendiri mengajukan
permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.
Pengesahan akta pendirian koperasi:

4. Diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
pengesahan.
Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka alasan penolakan
diberitahukan kepada para pendiri koperasi secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya permintaan.
Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud di atas, para
pendiri koperasi yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang dimaksud, diberikan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Perubahan Anggaran Dasar suatu koperasi dilakukan oleh Rapat Anggota koperasi yang
bersangkutan. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan,
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi, perlu dimintakan pengesahan kepada
pemerintah.
Hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan pemerintah, yaitu yang
menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha.
Pengesahan yang dimaksud dalam penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan
pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan
perubahan Anggaran Dasar atau pengesahan badan hukum baru.
Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, atau koperasi akan lebih dapat:
Menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain, atau
Bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru.
Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing
koperasi. Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi dan peleburan hanya dapat
dilakukan apabila berdasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha
pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
Bentuk Koperasi
Undang-undang No. 25 tahun 1992 mengenal 2 bentuk koperasi. Yaitu koperasi primer dan
koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
koperasi.
Mengenai syarat pembentukan, maka koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) orang. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.