Makalah ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) dengan studi kasus di Konawe Utara. Sejak 2008, kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilukada beralih dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Namun, banyak pihak yang menganggap putusan Mahkamah Konstitusi

1. Penulis : Safarullah, S.H.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
IPK : 3.28
Pembimbing I : Radian Salman, S.H., LL.M.
Pembimbing II : DR.Sukardi.SH.MH.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Konawe Utara)
Abstrak :
ABSTRAKS
Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pertama kali
dilaksanakan Tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
Sejak saat itu setiap perselisihan terhadap hasil Pemungutan Suara diajukan, diperiksa, dan diputus oleh
Mahkamah Agung untuk Pemilihan Gubernur, sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan,
diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya, hal ini sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Repoblik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya
Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD
Kabupaten/Kota
Bahwa dalam perkembangannya sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka
kewenangan memeriksa dan memutus perkara Sengketa pemilukada beralih ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pemilukada, banyak kalangan menganggap
bahwa Mahkamah Konstitusi telah melenceng jauh dari apa yang digariskan oleh Peraturan
Perundang-Undangan, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat, baik dari Akademisi maupun
Praktisi yang menghendaki agar sebaiknya kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara
sengketa Pemilukada dikembalikan kepada Mahkamah Agung.
Bahwa anggapan tentang putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang telah memutus perkara sengketa
Pemilukada diluar dari penghitungan suara perlu dikaji lebih mendalam, apakah memang benar
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus perkara Pemilukada diluar dari Penghitungan Suara,
ataukah pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara diluar dari penghitungan suara.
Meskipun dalam kenyataannya bahwa sejak dialihkannya pemeriksaan sengketa Pemilukada dari
Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, telah semakin memperpanjang proses penetapan dan
pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun diasatu sisi, bahwa proses demokrasi yang
terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah telah mengarah keproses yang lebih
baiki, paling tidak telah membuat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk berhati-hati dan
sedapat mungkin tidak melakukan pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masiv,
sebagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa
Pemilukada.
Keyword :
kendari2009
Page 1