Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan strategi pengelolaan dana alokasi khusus sub-bidang KB tahun 2019. Dokumen menjelaskan program dan sasaran DAK KB serta data teknis pelaksanaannya seperti TFR, CPR, dan lainnya untuk mendukung pencapaian sasaran populasi dan KB nasional.

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DANA ALOKASI KHUSUS SUB-BIDANG KB
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERECANA
TAHUN 2019
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Semarang, 27 Maret 2018

2. Definisi menurut UU No.33/2004 ttg Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, yaitu:
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional
PENGERTIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

3. 3
1. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Nawacita JW-JK
2. Pasal 3 ayat (2) Pepres No. 123/2016 bahwa Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Perturan Presiden ini.
3. Pasal 3 ayat (3) Pepres No.123/2016 bahwa Standar Teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada petunjuk
operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga
4. UU No. 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. UU 33/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
6. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 (ayat 1) mengamanatkan bahwa Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya adalah Kesehatan.
 termasuk didalamnya adalah pelayanan KB, yaitu pelayanan pemasangan alat dan obat
kontrasepsi serta konseling tentang KB.
5. Oleh karena itu, DAK KB diarahkan untuk peningkatan layanan KB yang mencakup peningkatan
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KB dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan
anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAK

4. 1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja
KL, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (double funding) dan
tumpang tindih antar jenis pendanaan.
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK
Fisik kedalam aplikasi KRISNA(Kolabrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran);
3. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah
(Proposal Based);
4. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan
wakil Presiden;
5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program
(programmatic approach)untuk program penanggulangan Stunting.
Arah Kebijakan DAK TA 2019

5. Arah Kebijakan DAK Sub Bidang KB
(Hasil TM : BKKBN, Bappenas dan Kementerian Keuangan)
2018 2019
Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan
dan pelayanan Keluarga Berencana serta Kesehatan
Reproduksi terutama untuk:
 Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi
masyarakat;
 Meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan;
 Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
 Penyediaan sarana prasarana pelayanan dan
sarana prasarana penyuluhan KB yang bermutu,
merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan
tingkat provinsi/kabupaten/kota terutama bagi
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK) termasuk daerah transmigrasi guna
mendukung pencapaian prioritas nasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah 2018
Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan
dan pelayanan Keluarga Berencana serta Kesehatan
Reproduksi terutama untuk:
 Meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan;
 Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
 Mendukung daerah dalam pencapaian SPM
kesehatan serta;
 Mendukung dalam pencapaian akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan

6. • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah;
• Jenis transfer ke daerah yang harus tersinkronisasi dengan belanja pusat
adalah Dana Transfer Khusus;
• Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD
masih belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah
yang mendanai urusan pusat dan sebaliknya;
• Arahan Presiden untuk melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat
dan daerah;
• KSP telah menyampaikan surat agar aplikasi perencanaan DAK Fisik
terintegrasi dengan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinerja Anggaran).
URGENSI INTEGRASI APLIKASI DAK FISIK DENGAN KRISNA

7. *) Sumber : Bappenas

8. Program Kegiatan DAK Fisik Sub-Bidang KB 2018-2019
2018 2019
A. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
1. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB
a) Pengadaan Obgyn Bed;
b) Pengadaan IUD KIT;
c) Pengadaan Implant KIT;
d) Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi
2. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB
a) Pengadaan Kendaraan distribusi alokon;
b) Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor;
c) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB
A. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
1. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB
a) Pengadaan Obgyn Bed
b) Pengadaan IUD KIT
c) Pengadaan Implant KIT
d) Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi
2. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB
a) Pengadaan Kendaraan distribusi alokon
b) Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor
c) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB
B. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB
1. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB
2. Pengadaan Sarana KIE Kit & Media Lini Lapangan
a) Pengadaan KIE Kit (termasuk BKB dan BKL Kit)
b) Pengadaan Genre Kit
3. Pengadaan Sarana Pendataan
a) Pengadaan Personal Computer
b) Pengadaan LCD Proyektor
c) Pengadaan Note Book/Laptop
4. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB
5. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
a) Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koord. Lapangan KB dan
Smartphone
b) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
c) Pengadaan Sepeda Motor
B. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB
1. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB
2. Pengadaan Sarana KIE Kit & Media Lini Lapangan
a) Pengadaan KIE Kit
b) BKB Kit
c) BKL Kit
d) Pengadaan Genre Kit
3. Pengadaan Sarana Pendataan
a) Pengadaan Personal Computer
b) Pengadaan LCD Proyektor dan Layar
c) Pengadaan Note Book/Laptop
4. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB
5. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
a) Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koord. Lapangan KB  Smartphone
b) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
c) Pengadaan Sepeda Motor

9. DATA TEKNIS DAK FISIK SUB BIDANG KB
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2019
NO DATA TEKNIS VOL SATUAN KETERANGAN
1 Age Spesific Fertility Rate
(ASFR ) 15-19
Anak Lahir
Hidup
Jumlah kelahiran hidup per 1.000
Wanita Kelompok umur 15-19 tahun
2 Total Fertility Rate (TFR) Anak Lahir
Hidup
Jumlah anak per wanita selama masa
reproduksinya
3 Contraceptive Prevalence
Rate (CPR)
% Persentase PUS yang sedang
menggunakan alat/cara KB
4 Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
% Persentase pemakai MKJP diantara
peserta KB
5 Unmet Need % Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
9

10. SASARAN DAK FISIK SUB-BIDANG KB TA 2019
NO KEGIATAN SASARAN
1 Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB Faskes
2 Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat
Kontrasepsi
SKPD-KB
3 Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB SKPD-KB
4 Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB SKPD-KB
5 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini
Lapangan
Kelompok (BP)
6 Pengadaan Media/Alat Pengolah Data Balai Penyuluhan
7 Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai
Penyuluhan KB
Kecamatan
8 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB PLKB

11. Nilai TFR (Target: 2,37)
20 <= 2,3
40 2,31 - 2,60
60 2,61 - 2,90
80 2,91 - 3,20
100 >= 3,20
Nilai CPR (Target: 65,2%)
20 >= 68,01%
40 67,01% - 68,0%
60 66,01% -67,0%
80 65,01% - 66,0%
100 <= 65,0%
Nilai MKJP (Target: 20,5%)
20 >= 23,1%
40 22,1% - 23,0%
60 21,1% - 22,0%
80 20,1% - 21,0%
100 <= 20%
Nilai ASFR (Target: 46/1000)
20 < 40
40 40 - 42
60 43 - 45
80 45 - 47
100 > 47
Nilai Unmet Need (Target: 10,6%)
20 < 10%
40 10,1% - 11,0%
60 11,1% - 12,0%
80 12,1% - 13,0%
100 > 13%
Nilai Pagu (Rp)
1-20 1,5 M - 1,75 M
20,1-40 1,751 M - 2,00 M
40,1-60 2,01 M - 2,25 M
60,1-80 2,251 M - 2,50 M
80,1-100 2,51 M - 3,00 M
BOBOT DAN PENILAIAN DAK FISIK T.A 2018

12. Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga untuk mendukung tercapainya TFR 2,28 pada
akhir tahun 2019 dan 2,1 pada tahun 2025.
OUTCOME DAK SUB BIDANG KB

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
sebagai tindaklanjut UU APBN setiap
tahunnya
Perpres tentang Rincian APBN
(Bidang/Subbidang/Jenis DAK)
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
1. Mencantumkan dalam APBD
2. Penggunaan dilakukan sesuai Petunjuk
Teknis dan Petunjuk Operasional DAK
Fisik
Pola Pelaksanaan DAK Fisik
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 3
Tahun 2018 tentang Petunjuk
Operasional Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Fisik Sub Bidang KB

14. • Pembahasan eveluasi pelaksanaan DAK tahun
sebelumnya (reviu baselineDAK)
• Penyusunan rancanan prioritas
• Penentuan Bidang/ Subbidang/menu
kegiatan & target output/outcome
• Sinkronisasi dengan rencana belanja K/L
• Sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK
antarbidang, antardaerah, antara DAK dengan Non DAK
• Penetapan pagu per jenis / bidang / subbidang
• Pagu per bidang / subbidang, kebijakan alokasi, sasaran /
target output dan prioritasnya dituangkan dalam NK dan
RAPBN
Verifikasi dan Penilaian usulan DAK dilakukan
dengan pendekatan spasial (antarbidang &
antardaerah)
Penyampaian
usulan DAK Fisik
Pembahasan kebijakan alokasi DAK
dalam rangka RUU APBN bersama DPR
• Penetapan Alokasi DAK per daerah (perpres
rincian APBN)
• Penetapan Juknis DAK (Perpres)
JANUARI-FEBRUARI FEBRUARI-MARET MARET- APRIL MEI-JUNI
SEPTEMBER-OKTOBER
JULI-AGUSTUS
AGUSTUSOKTOBER-NOVEMBER
• Penghitungan alokasi sementara DAK
• Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
• Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun
sebelumnya
• Inventarisasi kebutuhan daerah
• Koordinasi penyusunan rencana kerja &
prioritas pembangunan daerah
• Koordinasi penyusunan DAK Fisik
• Sinkronisasi kegiatan SKPD
• Penentuan target output dan lokus
• Penyampaian usulan
DAK Fisik
• Perbaikan usulan DAK
Fisik
K/L TEKNIS BAPPENAS KEMENKEU PROVINSI
Penilaianmengacupada:
a. data teknisusulanDAK;
b. perbandingandata
teknisusulandaerahdengandata
teknisK/L;
c. tingkatpencapaianSPM;
d. target output danoutcome:
• Jangka menengah;
• Per tahun secara nasional;
• Daridana TP dan KP.
Menilaiusulan skalaprioritasper
bidang/subbidangmengacupada:
a.Data teknisUsulanDAK;
b.lokasiprioritas;
c.SinkronisasikegiatansesuaiRKPD
danRPJMD
denganprioritasnasionaldalamRKP
danRPJMN.
Menilai satuan biaya:
a. StandarBiaya;
b. Indekskemahalankonstruksi.
c. KinerjapenyerapanDAK
dantingkatcapaianoutput
fisiktahunsebelumnya.
Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK
Fisik Kabupaten/Kota
b.Sinkronisasikegiatan antara Kab./Kota
dengan Provinsi dan antar Kab./Kota
dalam lingkup Provinsi

15. Pasal 3
(2) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.
(4) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan
Desember sebelum pelaksanaan tahun anggaran dimulai.
(5) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat
minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berkenaan.
PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016

16. Pasal 4
(5) Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik
dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai
perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
(6) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DAK Fisik dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN perubahan
diundangkan setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD perubahan tahun anggaran berkenaan,
Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud dengan cara menetapkan peraturan Kepala
Daerah mengenai penjabaran atau perubahan penjabaran APBD perubahan tahun anggaran berkenaan.
(7) Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman
teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului
perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD
tahun anggaran berkenaan.

17. Pasal 5
(6) Dalam hal diperlukan, Kepala Daerah dapat mengajukan usulan
perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali kepada menteri/pimpinan lembaga
paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran
berjalan.

19.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk
mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (LN 233, TLN 6138)
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2016 jo. PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 Peraturan Kepala BKKBN Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana.
Dasar Hukum

20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk
mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non
fisik
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka BKKBN mempunyai fokus
kegiatan antara lain: (1) penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; (2)
menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB) dan (3) memfasilitasi
kabupaten dan kota dalam melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga dan
kesejahteraan keluarga.
LATAR BELAKANG

21. PRINSIP BOKB
•Bersifat TOP DOWN
•Seluruh Kabupaten dan Kota menerima BOKB
•Pendekatan Kewilayahan (3 Wilayah):
•Kota
•Non-DTPK
•DTPK

22. KEBIJAKAN BOKB
 Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan dana operasional untuk balai
penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini, karena BOKB bukan
merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana
utama dalam penyelenggaraan upaya program KKBPK di balai penyuluhan KB;
 Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayai pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan balai penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang
telah ditetapkan;
 Pemanfaatan dana BOKB di balai penyuluhan KB, pendistribusian alat dan
obat kontrasepsi serta integrasi program KKBPK dan program pembangunan
lainnya di Kampung KB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber
dari APBD dan sumber dana lainnya;
 SKPD-KB membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) pelaksanaan BOKB
mengacu pada buku petunjuk teknis BOKB

23.  Setiap balai penyuluhan KB wajib membuat alokasi jadwal kegiatan sesuai dengan
menu dalam petunjuk teknis dan disetujui oleh kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota;
 Memperkuat peran balai penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional
program KKBPK di setiap kecamatan;
 Setiap faskes mengajukan permintaan kebutuhan alokon ke SKPD-KB
Kabupaten/Kota;
 SKPD-KB menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon;
 Melakukan monitoring ketersediaan alokon di setiap faskes;
 Melakukan koordinasi dengan mitra/instansi terkait dalam rangka integrasi
program dan kegiatan di kampung KB.
STRATEGI BOKB

24. 1. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
a. Biaya operasional penyuluhan KB
b. Biaya operasional pengolahan data;
c. Staff meeting/rapat teknis
d. Alat Tulis Kantor
e. Biaya langganan daya dan jasa
f. Biaya pemeliharaan dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB
2. Biaya operasiona distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD-KB Kabupaten dan Kota
a. Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau biaya transport
b. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi
c. Biaya makan dan minum
d. Biaya pengepakan
3. Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB
a. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB
b. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB
c. Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB
d. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan
4. Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
5. Biaya dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan dukungan manjemen
a. Dukungan KIE
 Penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet,
stiker, spanduk, standing banner) dan fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik;
b. Dukungan Manajemen
 Honorarium fasilitator, ATK, Rapat koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan
PENGGUNAAN BOKB TAHUN ANGGARAN 2019

25. SASARAN DAN DANA BOKB TA 2018 MENURUT WILAYAH
NO KEGIATAN SASARAN PAGU KETERANGAN
1 OPERASIONAL BALAI
PENYULUHAN KB
BALAI
PENYULUHAN
Kota: 65jt
Non DTPK: 75jt
DTPK: 85jt
Balai telah dibangun baik dari DAK/APBD
dan tempat yg difungsikan sbg Balai
Penyuluhan KB
2 OPERASIONAL DISTRIBUSI
ALOKON
FASKES Kota: 1 jt
Non DTPK: 1.5 jt
DTPK: 2 jt
Faskes yang telah bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam
sistem informasi manajemen BKKBN
3 OPS. PENGGERAKAN
PROGRAM KB DI KAMPUNG
KB
KECAMATAN Kota: 80 jt
Non DTPK: 90 jt
DTPK: 100 jt
Kampung KB yang dibiayai adalah 1 (satu)
kampung KB di setiap kecamatan
4 OPS. PEMBINAAN
PROGRAM KB BAGI
MASYARAKAT OLEH KADER
KEL. DAN DESA Kota: 200 rb
Non DTPK: 250 rb
DTPK: 300 rb
1 (satu) @Desa dan Kelurahan 2 (dua)
orang Kader ( 1 orang PPKBD dan 1 Orang
Sub PPKBD)
5 KIE DAN MANAJEMEN OPD KB KIE & Manajemen
(Honorarium fasilitator, ATK, Rapat
koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta
Pembinaan)
KIE : 5-35 jt/Kecamatan
Manajemen: 5% dari Total BOKB
BOKB tidak digunakan untuk perjalanan
dinas antar kabupaten dan kota, dari
Kabupaten dan Kota ke provinsi dan dari
Kabupaten dan Kota ke BKKBN Pusat;
Catatan : Apabila ada pagu lebih pada kegiatan No. 1-4 hanya dapat dioptimalkan pada kegiatan No. 5 dalam kegiatan KIE

26. NO KEGIATAN SASARAN JUMLAH PAGU %
1 Operasional Balai Penyuluhan KB Balai Penyuluhan KB 5.920 459.660.000.000 23,36
2 Operasional Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Faskes 24.312 37.369.500.000 1,90
3 Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung
KB
Kecamatan 7.116 662.660.000.000 33,68
4 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat
Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
Kelurahan & Desa 82.917 525.873.600.000 26,73
5 KIE dan Manajemen OPD-KB 508 281.804.155.000 14,32
TOTAL USULAN ANGGARAN (Rp) 1.967.367.255.000 100,00
KEBUTUHAN BOKB TAHUN ANGGARAN
NO KEGIATAN SASARAN JUMLAH PAGU 2018 PERSENTASE
1 OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB BALAI PENYULUHAN 5.157 400.075.000.000 22,12
2
OPERASIONAL DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI
FASKES 24.312 37.254.500.000
2,06
3
OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB DI
KAMPUNG KB
KECAMATAN 7.116 662.660.000.000 36,64
4
OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KB BAGI
MASYARAKAT OLEH KADER (PPKBD dan SUB PPKBD)
KELURAHAN & DESA 82.917 525.201.600.000 29,04
5 KIE DAN MANAJEMEN (OPD KB) 508 183.596.100.000 10,15
TOTAL USULAN ANGGARAN (Rp) 1.808.787.200.000 100,00
2018
2019

27. Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga untuk mendukung tercapainya TFR 2,28 pada
akhir tahun 2019 dan 2,1 pada tahun 2025.
OUTCOME DAK NONFISIK (BOKB)

28. Perpres tentang Rincian APBN
(Bidang/Sub-bidang/Jenis DAK)
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
1. Mencantumkan dalam PERDA APBD
2. Penggunaan dilakukan sesuai Petunjuk Teknis
DAK Non-Fisik
Pola Pelaksanaan BOKB
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Non-Fisik/ Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
sebagai tindaklanjut PP No.55/2005 dan Perpres No. 107 tahun 2017 tentang Rincian
APBN

29. LANGKAH-LANGKAH PENGUSULAN DANA ALOKASI KHUSUS
MELALUI APLIKASI KRISNA DAK

30. 1. Drop down list menu  Pemda hanya memilih hingga “rincian menu kegiatan” dan kemudian
hanya mengisi usulan volume, biaya, satuan output, serta lokasi detail (contoh: nama SD, dll) 
antisipasi kesalahan penginputan
2. Tidak ada mekanisme menggunakan e-Proposal  semua usulan langsung ke KRISNA
3. Tidak ada fungsi “drop” oleh verifikator (bappeda Provinsi dan Kemendagri)  hanya
memberikan rekomendasi menggunakan Flagging
4. Penyederhanaan data yang perlu diinput dalam KRISNA (misalnya tidak ada data realisasi)
5. Pengembangan Sinkronisasi antara aplikasi E-Planning DAK dengan aplikasi serupa di K/L dan
Poin-poin Krusial Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan
dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019
*) Sumber : Bappenas

31. Login
Klik Input Usulan di
sidebar
Pilih Bidang
Pilih Sub-Bidang
Pilih Menu/
Kegiatan
Pilih Rincian Menu
Kegiatan
Klik
“Tambah Data”
Isi Form Input
Pilih Lokasi
Dropdown
Isi/Pilih
Nomenklatur
Detail Rincian
Input Instansi
Pelaksana
Pilih Metode
Pengerjaan
Input
Volume
Input
Unit Cost
Simpan Usulan
Berikan Urutan
Prioritas Usulan
Langkah-Langkah Pengusulan (Aplikasi KRISNA DAK)
*) Sumber : Bappenas

32. JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
Timeline Perencanaan DAK 2019
15 Januari
Rapim Penentuan
Bidang DAK
01 Februari
Multilateral Meeting I
DAK Fisik
12-16 Maret
Sosialisasi Aplikasi
KRISNA untuk
pengusulan DAK Fisik
M3 Maret – M4 April
Pengusulan DAK Fisik oleh Daerah
M3-4 April
Konfirmasi DAK
Penugasan/Afirmasi
dalam Musrenbang
M2-4 Mei
Multilateral Meeting II DAK:
Pembahasan Ruas dan
Alokasi per-bidang DAK
M1-2 Juni
Sidang Kabinet dan
Penetapan Perpres RKP
(termasuk lokasi
prioritas DAK Penugasan
dan Afirmasi serta
alokasi per-bidang DAK)
Agustus-September
Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK
September-Oktober
Pembahasan dengan DPR-RI serta penetapan pagu alokasi DAK per-daerah
*) Sumber : Bappenas

33. • Xxxx – 15 Feb: Integrasi sistem K/L dengan KRISNA DAK
• 16 Feb – 20 Feb: Penyempurnaan sistem KRISNA DAK
• 12 – 16 Maret : Sosialiasi Aplikasi KRISNA DAK
• 16 Maret - 15 April: Pengusulan Daerah
• 16 April - 24 April: Verifikasi Provinsi
• 17 April -15 Mei: Verifikasi Pusat (Usulan Provinsi)
• 25 April -15 Mei: Verifikasi & Penilaian Pusat (Usulan Provinsi dan Kab/Kota)
Jadwal Aplikasi KRISNA-DAK
*) Sumber : Bappenas

35. Bapak Eko : Biro Perencanaan BKKBN
081314151623