Biodata menunjukkan latar belakang pendidikan dan karir H. Suwedi yang berkaitan dengan pengalaman kerja di berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Karimun, serta posisi terakhir sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karimun."

1. 1. KADES LUBUK BAJA UTARA, BATAM 1989
2. KASI PEM KTR CAMAT PASIR PENYU INHU 1997
3. SEKCAM CERENTI INHU 1998
4. KASUBBAG. KESRA BAG. SOSIAL KARIMUN 2000
5. KABAG SOSIAL KARIMUN 2001
6. CAMAT KARIMUN 2001
7. KABAG EKBANG KARIMUN 2001
8. KABAG SOSIAL KARIMUN 2004
9. KABAN SATPOL PP KARIMUN 2006
10. KADIS KOPERASI UKM KARIMUN 2007
11. STAF AHLI BUPATI BID. KESRA & SDM 2011
12. KABAN PENGELOLAAN PERBATASAN 2012
13. KADIS PMD KARIMUN 2017
NAMA : H. SUWEDI, S.Sos., M.Si
TEMPAT/TGL LAHIR : PEKANBARU, 29 NOVEMBER 1965
ALAMAT : TAMAN KARIMUN BESTARI BLOK D.8 SEI AYAM TEBING
KARIMUN KEPULAUAN RIAU
BIODATA

2. PERAN DESA DAN MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN
MASYARAKAT DESA BERSIH NARKOBA
Oleh : H. SUWEDI, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karimun

3. Presiden Republik Indonesia
Background
“Indonesia Darurat
Narkoba”
Rakornas Gerakan Nasional Penanganan
Ancaman Narkoba dalam rangka
mewujudkan
Indonesia Emas 2045

4. KEWENANGAN KEGIATAN PENANDAA
N
 RPJMDes
 RKPDes
APBDes
JUSTIFIKASI
KEWENANGAN DESA
PEMAHAMAN KEGIATAN
SIAPA
YG MELAKUKAN
CONTOH
- NARKOBA
- BAHAYA
NARKOBA
- CIRI-CIRI PELAKU
• PEMAKAI
• PENGEDAR
• PENYELUDUP
CONTOH
- PENYULUHAN
- SOSIALISASI
- PELATIHAN
- GIAT SISKAMLING
- GERAKAN
MASYARAKAT
CONTOH
- PEMERINTAH DESA
- PKK
- RT/RW
- MAJLIS TA’LIM,
- REMAJA MASJID,
- REMAJA GEREJA
- LEMBAGA ADAT
DESA
- SATLINMAS
Kegiatan Terakomodir
Di dalam RPJMDes dan RKPDes

5. 03
01
02
Sejak berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah, Desa pun
mulai menggeliat tanpa harus menunggu petunjuk dari pusat.
Desa sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
mempunyai Kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk
berhak mendapatkan Pengayoman serta Perlindungan dari
Gangguan Ketenteraman, termasuk Penyalahgunaan Narkoba.
Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan
termasuk dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba
JUSTIFIKASI KEWENANGAN DESA

6. Semua zat padat, cair maupun gas yang
dimasukkan kedalam tubuh yang dapat
merubah fungsi dan struktur tubuh secara
fisik maupun psikis tidak termasuk makanan,
air dan oksigen dimana dibutuhkan untuk
mempertahankan fungsi tubuh normal
PEMAHAMAN
APA ITU
NARKOBA?
Menurut WHO (1982)

7. Bahaya narkoba terhadap fisik
• Gangguan pada system syaraf
• Gangguan pada jantung dan pembuluh darah
• Gangguan pada kulit
• Gangguan pada paru-paru
• Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh
meningkat, pengecilan hati, dan insomnia
• Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan padaendokrin,
seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron,
testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
• Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara
lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan
amenorhoe /tidak haid
• Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian
jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti
hepatitis B, C, dan HIV
• Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu
konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over
dosis bisa menyebabkan kematian
PEMAHAMAN
BAHAYA NARKOBA

8. PEMAHAMAN
BAHAYA NARKOBA
Bahaya narkoba terhadap psikologi
•Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah
•Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
•Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
•Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan
•Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
Bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial
•Gangguan mental
•Anti-sosial dan asusila
•Dikucilkan oleh lingkungan
•Merepotkan dan menjadi beban keluarga
•Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram

9. KEGIATAN
KEGIATAN
Perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah
Desa (RKP Desa) serta dianggarkan di dalam APB Desa.
Kebijakan program dan kegiatan yang telah disusun dan
dirumuskan tersebut, dapat dijadikan sebagai kegiatan
prioritas Desa, sehingga dapat dianggarkan setiap tahun.
Mengakomodir materi pembahasan pencegahan
pernberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba dalam setiap Musyawarah Desa yang dibahas setiap
tahun oleh BPD. Mengakomodir program/kegiatan ini pada
bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Sub Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Mengaktifkan Desa dalam pelaksanaan kegiatan
pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba,dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Desa, dengan bentuk
kegiatan seperti penyuluhan, gerakan masyarakat,
siskamling dan Lain-lain.
Membentuk Relawan Anti Narkoba oleh Kepala Desa dari
unsur Masyarakat Desa. Relawan tersebut bertujuan untuk
menggerakkan masyarakat desa agar dapat berperan aktif
dalam upaya Pencegahan, Penyalahgunaan Dan Peredaran
Gelap Narkoba, sehingga diharapkan muncul Penggiat-
Penggiat anti narkoba.

10. Penggiat-Penggiat anti narkoba yang dapat
dilaksanakan melalui :
1. Pencegahan Dini melalui kegiatan;
 PKK,
 Karang taruna,
 PAUD dan kegiatan adat/keagamaan;
2. Bila terjadi penyalahgunaan narkoba
masyarakat bisa melaporkan kepada pihak
RT/RW dan Satlinmas, selanjutnya RT/RW
dan Satlinmas dapat melaporkan ke
Institusi Wajib Lapor
(Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor
tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang
Institusi Penerima Wajib Lapor )
SIAPA YANG MELAKUKAN

11. Melibatkan Masyarakat dalam kegiatan.
 Kerja bakti;
 Pengajian/lbadah rutin;
 Lomba poster anti Narkoba
 Lomba mural anti Narkoba;
 Penyuluhan anti Narkoba
 Siskamling;
 Promosi Hidup Sehat seperti
lomba olahraga, gerak jalan,
senam bersama dan rekreasi
bersama
1
UPAYA PROGRAM
PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA

12. 2
UPAYA PROGRAM
PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA
Mengakomodir materi pembahasan
Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkoba (P4GN) dalam setiap
MUSYAWARAH DESA yang dibahas
setiap tahun oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

13. NO
KODE
REKENING
KEGIATAN KETERANGAN
1 0XXXXXXX Penguatan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
(Satlinmas Desa)
Relawan Anti Narkoba
2 0XXXXXXX Koordinasi Pembinaan ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat (dengan masy/instansi pemda,
vertikal dll) skala lokal desa
Agen Pemulihan
3 0XXXXXXX Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat
Miskin
Agen Pemulihan
4 0XXXXXXX Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di
Bidang hukum dan Perlindungan Masyarakat
Penyuluhan P4GN
5 0XXXXXXX Dapat dimunculkan kegiatan baru sepanjang relevan
dengan sub bidang ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat
Pembuatan Bahan Komunikasi
Informasi Edukasi (KIE)
Contoh Rumusan Kegiatan

14. PASAL 104
Masyarakat Mempunyai Kesempatan Yang Seluas
Luasnya Untuk Berperan Serta Dalam Pencegahan &
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN MASYARAKAT DESA BERSIH NARKOBA
UU Narkotika
No.35/2009

15. PASAL
104
Masyarakat Mempunyai Kesempatan Yang Seluas
Luasnya Untuk Berperan Serta Dalam Pencegahan &
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
PASAL
105
Masyarakat Mempunyai Hak & Tanggung Jawab dlm
Upaya Pencegahan & Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
UU Narkotika
No.35/2009
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN MASYARAKAT DESA BERSIH NARKOBA

16. PASAL
104
Masyarakat Mempunyai Kesempatan Yang Seluas
Luasnya Untuk Berperan Serta Dalam Pencegahan &
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
PASAL
105
Masyarakat Mempunyai Hak & Tanggung Jawab dlm
Upaya Pencegahan & Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
PASAL
106
Hak Masyarakat Diwujudkan Dalam Bentuk :
Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi;
Memperoleh Pelayanan; Menyampaikan Saran Dan
Pendapat; Memperoleh Jawaban Atas Pertanyaan
Tentang Laporannya; Memperoleh Perlindungan
Hukum.
UU Narkotika
No.35/2009
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN MASYARAKAT DESA BERSIH NARKOBA

17. PASAL
104
Masyarakat Mempunyai Kesempatan Yang Seluas
Luasnya Untuk Berperan Serta Dalam Pencegahan &
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
PASAL
105
Masyarakat Mempunyai Hak & Tanggung Jawab dlm
Upaya Pencegahan & Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
PASAL
106
Hak Masyarakat Diwujudkan Dalam Bentuk :
Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi;
Memperoleh Pelayanan; Menyampaikan Saran Dan
Pendapat; Memperoleh Jawaban Atas Pertanyaan
Tentang Laporannya; Memperoleh Perlindungan
Hukum.
PASAL
107
Masyarakat Dapat Melaporkan Kepada Pejabat Yang
Berwenang Atau BNN Jika Mengetahui Adanya
Penyalahgunaan Atau Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika.
UU Narkotika
No.35/2009
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN MASYARAKAT DESA BERSIH NARKOBA

18. Membentuk Satgas Anti Narkoba
M
Menciptakan Lingkungan Bersih Narkoba Dengan
Siskamling Keliling
M
Melaporkan Bilamana Ada Kecurigaan Transaksi
Narkoba di lingkungan desa
M
Menyampaikan pesan-pesan anti narkoba
dalam setiap pertemuan/ kegiatan
M
Membantu masyarakat yang menjadi korban
penyalahgunaan narkoba
M

19. APA YG HARUS DILAKUKAN BILA ADA KELUARGA,
KERABAT/ TETANGGA SEBAGAI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA ?

20. • LAPORKAN PADA KADER PENYULUH NARKOTIKA, PENGURUS
RT/ RW SETEMPAT, IPWL (INSTITUSI PENERIMA WAJIB
LAPOR) KEMENKES, IPWL KEMENSOS, IPWL BNN.

21. •DUKUNG PENYALAHGUNA DAN KELUARGANYA
UNTUK DIREHABILITASI.

22. • Memastikan untuk mendapatkan informasi bahwa :
1.Penyalah guna dapat dipulihkan.
2.Membawa penyalah guna ke fasilitas pelayanan rehabilitasi
terdekat.
3.Dengan memenuhi proses wajib lapor, penyalah guna akan
mendapatkan rehabilitasi dan Kartu Wajib Lapor sehingga tidak
dipidanakan/proses hukum.
4.Kesempatan wajib lapor berlaku 2 kali; apabila tertangkap tangan
menyalahgunakan lagi akan diproses hukum.

23. RUANG LINGKUPDESA BERSIHNARKOBA
 MASYARAKAT DESA YANG TERSEBAR PADA
DUSUN SAMPAI KE TINGKAT RT/RW.
 RELAWAN DAN PENGGIAT ANTI NARKOBA.
 SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN
PENANGGULANGANNYA
 TEST URINE KEPADA MASYARAKAT
 KETERLIBATAN PARA TOKOH MASYARAKAT YANG
BERADA DI DESA BERSINAR

24. CIRI-CIRIDESA BERSIH NARKOBA
 MASYARAKAT SEHAT TANPA NARKOTIKA
 MASYARAKAT BERANI MELAPORKAN KEPADA PETUGAS
BILA MELIHAT ADA LAHGUN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA SERTA PEREDARANNYA
 MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA MENOLAK
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NAROTIKA
 MASYARAKAT MEMINTA KEPADA PETUGAS UNTUK DI
TEST URINE DAN SOSIALISASI NARKOTIKA

25. LANGKAH AWAL
PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA
1. RAPAT PENUNJUKAN DESA BERSINAR
2. PEMBENTUKAN SATGAS DESA BERSINAR
3. PEMBENTUKAN POSKO BERSINAR
4. BIMTEK TERHADAP SDM POSKO BERSINAR
5. BIMTEK TERHADAP SATGAS DESA BERSINAR
6. OPERASIONALISASI DESA BERSINAR

26. KESIAPANDESA BERSIH NARKOBA
1. TERBENTUKNYA POSKO BERSINAR DI SETIAP
DESA BERSINAR YANG DILENGKAPI DENGAN
PANEL DATA POSKO DAN BUKU POSKO
2. ADANYA KETERLIBATAN BABIN KAMTIBMAS,
BABINSA DAN PUSKESMAS YANG ADA SERTA
DITAMBAH DENGAN PARA TOKOH YANG ADA
DIDESA BERSINAR
3. TERCATANYA SEMUA PERANGKAT SINERGITAS
DESA BERSINAR SAMPAI KE RT/RW
4. MELAPORKAN PERKEMBANGAN SITUASI
BERSINAR SELAMA 1 X 24 JAM SECARA RUTIN
KE POSKO BNNK KARIMUN .

27. YANG DIHARAPKAN DARI DESA
BERSIH NARKOBA
1. MASYARAKAT HIDUP SEHAT TANPA NARKOBA
2. MASYARAKAT SEJAHTERA DAN PRODUKTIF
3. MASYARAKAT BERANI UNTUK MELAPORKAN KEPADA
PETUGAS APABILA TERDAPAT PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DIWILAYAHNYA
4. MASYARAKAT SECARA SADAR MAU MENYERAHKAN
KELUARGANYA YANG KECANDUAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK DI REHABILITASI
5. TERJALINNYA SINERGITAS 3 PILAR (TNI, POLRI,
PEMDA) + PUSKESMAS TERDEKAT