Presentasi membahas sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia, termasuk pengertian sistem hukum, penggolongan hukum, peranan lembaga peradilan seperti polisi, kejaksaan, dan kehakiman, serta upaya pemberantasan korupsi. Presentasi ini disampaikan oleh guru SMAN 55 Jakarta.
5. Bagan Konsep Sistem Hukum dan
Peradilan Nasional
Sikap Positif
Terhadap
Sistem Hukum
dan Peradilan
Nasional
Sikap yang Peran Serta
Pengertian Peranan Upaya
Sesuai dengan dalam Upaya
Sistem Hukum Lembaga- Pemberantasa
Ketentuan Pemberantasa
dan Peradilan Lembaga n Korupsi di
Hukum yang n Korupsi di
Nasional Peradilan Indonesia
Berlaku Indonesia
6. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional…
Pengertian Sistem
Hukum dan
Peradilan
Nasional
Membahas
Pengertian Pengertian
Pengertian Sistem
Penggolongan Peradilan
Hukum
Hukum Nasional
back
7. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional…
Peranan
Lembaga-
Lembaga
Peradilan
Membahas
Peranan
Macam-Macam
Alat Penegak Lembaga-
Peradilan di
Hukum Lembaga
Indonesia
Peradilan
back
8. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional…
Sikap yang Sesuai
dengan
Ketentuan
Hukum yang
Berlaku
Membahas
Norma Hukum
Sumber Hukum dalam
Berdasarkan Kesadaran Warga Lingkungan
Landasan Hukum
Ketetapan MPR Negara Indonesia Sekolah dan
No. III/MPR/2000 Masyarakat serta
dalam Keluarga
back
9. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional…
Upaya
Pemberantasan
Korupsi di
Indonesia
Upaya
Pengertian Penyebab Korupsi di
Pemberantasan
Korupsi Korupsi Indonesia
Korupsi
back
10. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional…
Peran Serta dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
Membahas
Peran serta Masyarakat
dalam UU No. 31 Tahun
Perlindungan Hukum Bagi
1999 tentang
Masyarakat
pemberantasan Tindakan
Pidana Korupsi
back
11. PENGERTIAN SISTEM
• SISTEM ADALAH: PERANGKAT
UNSUR YANG SALING BERKAITAN
SEHINGGA MEMBENTUK SATU
TOTALITAS.
12. PENGERTIAN HUKUM
• HUKUM: PERATURAN ATAU TATA TERTIB
YANG MEMPUNYAI SIFAT
MEMAKSA, MENGIKAT, DAN MENGATUR
HUBUNGAN MANUSIA DAN MANUSIA
LAINNYA DALAM MASYARAKAT
DENGAN TUJUAN MENJAMIN KEADILAN
DALAM PERGAULAN HIDUP DALAM
BERMASYARAKAT, BERSUMBER
NEGARA, PEMERINTAH.
13. Pengertian Sistem Hukum
Sistem Hukum adalah keseluruhan
aturan tentang apa yang seharusnya
dilakukan dan apa yang seharusnya
tidak dilakukan oleh manusia yang
mengikat dan terpadu dari satuan
kegiatan satu sama lain untuk
mencapai tujuan hukum di
Indonesia.
back
14. Pengertian Penggolongan Hukum
a. Pengertian Hukum menurut para
Ahli :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Prof. E. M. Meyers
3. Leon Duguit
4. Immanuel Kant
5. Drs. E. Utrecht, S.H
back
15. Penggolongan hukum menurut Prof.
Dr. C.S.T. Kansil, S.H.
• A.MENURUT SUMBER:
• 1. HUKUM UU
• 2. HUKUM KEBIASAAN
• 3. HUKUM TRAKTAT
• 4. HUKUM JURISPRODENSI
16. B. MENURUT BENTUKNYA
• 1. HUKUM TERTULIS
• -DIKODIFIKASIKAN
• -TIDAK DIKODIFIKASIKAN
• 2. HUKUM TIDAK TERTULIS
17. C. MENURUT TEMPAT BERLAKUKAN
• 1.HUKUM NASIONAL
• 2. HUKUM INTERNASIONAL
• 3. HUKUM ASING
• 4. HUKUM GEREJA
18. D . MENURUT WAKTU BERLAKUNYA
1. IUS CONSTITUTUM/ HUKUM
POSITIF(HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG)
2. IUS CONSTITUENDUM (BERLAKU YANG AKAN
DATANG)
3. HUKUM ASASI (HUKUM ALAM) HUKUM
DUNIAWI
19. E. HUKUM MENURUT CARA
MEMPERTAHANKAN
1. HUKUM MATERIAL (BERUPA
PERATURAN – PERATURAN)
2. HUKUM FORMAL (HUKUM
YANG MENGATUR BAGAI
MANA CARA MELAKSANAKAN)
21. H. MENURUT ISINYA
• 1 . HUKUM PRIVAT(HUKUM
SIPIL)
• 2 . HUKUM PUBLIK(HUKUM
NEGARA)
22. G. HUKUM MENURUT WUJUDNYA
• 1. HUKUM OBYEKTIF(BERLAKU UMUM)
• 2. HUKUM SUBYEKTIF(TIBUL DARI
HUKUM OBYEKTIF BERLAKU TERHADAP
SESEORANG TERTENTU, HUKUM INI
JARANG DIGUNAKAN)
23. H. HUKUM MENURUT ISINYA
1. HUKUM PRIVAT(HUKUM SIFIL)
2. HUKUM PUBLIK(HUKUM
NEGARA)
24. Pengertian Peradilan Nasional
Peradilan Nasional adalah segala
sesuatu mengenai perkara
pengadilan yang bersifat atau segala
sesuatu mengenai perkara
pengadilan yang meliputi suatu
bangsa, dalam hal ini adalah bangsa
Indonesia.
back
25. Alat Penegak Hukum
Alat Penegak Hukum terbagi 3
yakni :
1. Polisi
2. Kejaksaan
3. Kehakiman
back
30. Polisi
Kepolisian adalah alat negara
yang mempunyai peran
memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum,
memberikan pengayoman serta
pelayanan kepada masyarakat.
back
33. Kehakiman
Kekuasaan Kehakiman diatur pasal 24 UUD
1945.
Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh makhamah agung, peradilan
yang ada di bawahnya adalah peradilan
umum, peradilan agama, peradilan
militer, peradilan tata uasaha negara, dan
makhamah konstitusi.
back
38. Macam-Macam Peradilan di
Indonesia
Ketentuan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman badan
peradilan yang ada di bawah makhkamah
agung meliputi :
a. Peradilan Umum adalah pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya, termasuk
peradilan umum :
Pengadilan Negeri (berada di daerah tingkat II)
Pengadilan Tinggi (berada di daerah tingkat I)
Makhamah Agung (berada di seluruh Indonesia)
39. Lanjutan Macam-Macam Peradilan di
Indonesia…
b. Peradilan Agama diatur UU No. 7 Tahun 1989
merupakan pengadilan bagi orang-orang islam
dalam perkara nikah, talak, dan rujuk. Bagi
nonislam ditangani olah pengadilan umum.
c. Pengadilan tata usaha negara (administrasi
negara) mengadili masalah-masalah ketata
usahaan atau keadministrasian.
d. Pengadilan Militer terdiri dari :
Makhamah Militer
Makhamah Militer Tinggi
Makhkamah Agung
back
40. Peranan Lembaga-Lembaga Peadilan
Sesuai ketentuan negara hukum adalah
semua warga negara tanpa kecuali harus
tunduk dan patuh pada hukum maka
siapapun yang melanggar hukum harus di
hukum sesuai kesalahannya serta tidak ada
orang yang kebal hukum (termasuk
lembaga-lembaga hukum).
42. Sumber Hukum Berdasarkan
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
Ketetapan MPR No.
III/MPR/2000 dikatakan sumber
hukum dasar nasional adalah
pancasila sebagaimana yang
tertulis dalam pembukaan UUD
1945 dan batang tubuh UUD
1945
43. TAP MPR No. III/MPR/2000 dan UU
No. 10 Tahun 2004
Tap MPRS Ketetapan MPR No.
No. UU No. 10 Tahun 2004
No. XX/MPRS/1966 III/MPR/2000
1. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR 2. Ketetapan MPR 2. UU/Perpu
3. UU/Perpu 3. UU 3. Peraturan Pemerintah
4. Pereturan Pemerintah 4. Perpu 4. Perpres
5. Keputusan Presiden 5. Peraturan 5. Perda
6. Pereturan-peraturan Pemerintah
Pelaksana lainnya 6. Keputusan Presiden
seperti : 7. Pereturan Daerah
a. Peraturan Mentri
b. Intruksi Mentri, dll.
44. Kesadaran Hukum Warga Negara
Indonesia
3 Prinsip kesadaran hukum yaitu :
a. Pengakuan dan perlindungan HAM
dalam bidang politik, hukum, sosial,
ekonomi, kultural, dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak
memihak.
c. Legalitas hukum dalam segala
bentuknya.
45. KESADARAN HUKUM WARGA
NEGARA INDONESIA
• A. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
HAM.
• B .PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK
MEMIHAK.
• C. LEGALITAS HUKUM DALAM SEGALA
BENTUK
46. USAHA PEMERINTAH MENINGKATKAN
KESADARAN HUKAM:
• A. MENGEMBANGKAN BUDAYA HUKUM
• B. MENATA SISTEM HUKUM NASIONAL
• C. MENEGAKKAN HUKUM SECARA KONSISTEN
• D. MELANJUDKAN RATIFIKASI KONVENSI INTER-
NASIONAL
• E. MENINGKATKAN INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM
• F. MEWUJUTKAN LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI
47. Norma - norma dalam Lingkungan
Keluarga, Sekolah, Masyarakat,
Negara, Pemerintah. yang realitas
saat ini
• A. Contoh dikeluarga ?(5 contoh norma)
• B. Contoh disekolah ?(5 contoh norma)
• C. Contoh dimasyarakat?(5 contoh norma)
• D. Contoh dinegara ?(5 contoh norma)
• E. Contoh di Pemerintah?(5 contoh norma)
Dikerjakan di buku catatan PKn
49. Upaya Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
• Pengertian Korupsi menurut kamus besar bahasa
Indonesia korupsi berarti penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau perusahaan dan
sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
• Menurut Sam Santoso : ….
• Secara etimilogis : ….
• Dalam konteks politik : ….
• Menurut UU RI No. 31 tahun 1999 : korupsi
adalah setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
50. Penyebab Korupsi
Korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
a. Nafsu
b. Jiwa Pancasila yang belum mantap di setiap warga
negara Indonesia
c. Pengawasan yang belum mewadai
d. Mental dan rasa keagaman yang rendah
e. Gaji atau pendapatan yang rendah
f. Dorongan keluarga
g. Rasa malu yang rendah
h. Kesadaran hukum yang rendah
51. Korupsi di Indonesia
• A. Asal mula korupsi:
• Adanya seorang pemimpin dalam
menjalankan kekuasaan kurang berpedoman:
• a. Fatonah(cerdas)
• b. Sidik(jujur)
• C. Amanah(yang harus disampaikan)
• D. Tabliegh(transparan)
52. Upaya Pemberantasan Korupsi
• Usaha yang dilakukan Pemerintah dalam
memberantas korupsi :
a. Mengefektifkan lembaga penegak hukum, polisi,
kejaksaan, peradilan.
b. UU RI No. 20 Tahun 2001
c. Melindungi masyarakat yang menggunakan haknya
d. Memberi penghargaan kepada anggota masyarakat
yang telah berjasa membantu upaya pencagahan,
pemberantasan, atau pengungkapan
e. UU RI No. 30 Tahu 2002 tentang KPK
f. Mengefektifkan pelajaran PKn, agama.
53. Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31
Tahun 1999 tentang pemberantasan
Tindakan Pidana Korupsi
a. Mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindakan
pidana korupsi.
b. Menyampaikan saran
c. Memperoleh jawaban
54. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Dapat berwujud :
a. Dapat melaksanakan hak perlindungan hukum
b. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang
pengadilan, saksi pelapor, saksi atau saksi ahli.
c. Masyarakat dalam hal mencari, memperoleh, dan
memberi informasi tentang dugaan adanya korupsi
d. Hak dan tanggung jawab masyarakat sesuai norma
agama dan noma kesusilaan lainya
e. Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota
masyarakat yang berjasa membantu.
55. Tugas diskusi
• Kelompok :
• Tunjukan kasus pelaksanaan peradilan
diIndonesia, dari proses penegakan hukum,
sampai hasil keputusannya
• Individu:
• Kasus korupsi diIndonesia , dari proses
penegakan hukum sampai hasil keputusanya
56. RAMBU- RAMBU SOAL PG:
• 1. SISTEM
• 2. HUKUM
• 3. SISTEM HUKUM
• 4. PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT Prof. Dr. C.S.T. Kansil, sebutkan
• Undang- undang
• Hukum kebiasaan
• Hukum Traktat
• Hukum Yuresprodensi
• hukum tertulis
• Konvensi
• Hukum nasional
• hukum internasional
• Hukum asing
• Hukum gereja
57. Lanjutan rambu-rambu
• Ius Constitum
• Ius Constituendum
• Hukum asasi
• Hukum Material
• Hukum formal
• Hukum memaksa
• Hukum Mengatur
• Hukum obyektif
• Hukum subyektif
• Hukum Privat
• Hukum Publik
58. Lanjutan rambu- rambu
• Apa yang dimaksut penegak hukum
• Polisi
• Kejaksaa
• Kehakiman
• Pengadilan umum
• PengadilanAgama
• Pengadilan tata usaha Negara
• Pengadilan militer
59. Lanjutan rambu- rambu
• Sebutkan sumber Hukum berdasarkan
ketetapan MPR no. III/MPR/2000
• Sebutkan urutan perundangan berdasarkan
UU no. 10 tahun 2004
• Berikan contoh(yang saat ini masih
berlaku)UUD 1945, UU , PP, keputusan
Presiden, peraturan daerah.
60. SELAMAT BELAJAR
MEMAHAMI, MENGHAYATI, DAN
MENGAMALKAN UNTUK MERAIH CITA-
CITA DAN TUJUAN MASA DEPANMU