SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi, Universitas Mercu Buana, 2017

1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
DOSEN PENGAMPU: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi
Paper
Untuk memenuhi Tugas
SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
Di Susun Oleh:
ACHMAD LUKMAN HARUN
55517110045
MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017

2. Etika merupakan prinsip mengenai benar dan salah pada seorang individu, terhadap moral
sosial. Didalam perkembangan teknologi yang sangat cepat kususnya sistem informasi,
kebutuhan untuk membangun peraturan terhadap etika sosial tidak dapat diselesaikan dalam
waktu singkat, tetapi membutuhkan kajian serta waktu proses yang panjang dalam
membangunnya. Saat ini di Indonesia sudah ada peraturan mengenai etika terkusus pada
teknologi, yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik.Laudon dan P. Laudon,
mengemukakan bahwa terjadi hubungan antara isu etika, sosial dan politik didalam informasi
sosial.
Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya sistem informasi mencakup
dimensi moral berikut
1. Hak dan Kewajiban informasi
Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri
atau membatasi kebebasan individu tersebut, dengan mencari informasi seperti
datadata melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yan bersangkutan.
2. Kepemilikan hak dan kewajiban.
Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan
interlektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang
individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan
terhadap kekayaan interlektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang
terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada
jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan interlektual yang dilindungi meliputi
rahasia dagang, hak cipta dan hak paten.
3. Akuntabilitas dan pengandalian.
Berkaitan dengan undang-undang privasi individu , di mana teknologi informasi baru
yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial
untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi, atas bahaya-bahaya yang
terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi.
4. Kualitas sistem.
Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari
kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan
agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis.

3. 5. Kualitas hidup.
Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari
kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat
memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman
atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal
kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau
mengirim e-mail untuk temannya yang jauh.
PRINSIP-PRINSIP YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN ETIKA
PERILAKU DALAM LINGKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Hubungan etika dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat berkaitan dan susah untuk
diberikan arti dalam sikap sosial. Etika TI merupakan satu kepercayaan, standar, atau
pemikiran yang diterima seseorang atau kelompok. James H. Moor, mendefinisikan secara
spesifik etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi
komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut
secara etis.
Menurut Gunarto (1998), dasar filosofi etika yang akan dituangkan dalam hukum TI ini sering
dinyatakan dalam empat macam nilai kemanusiaan universal yang meliputi hak solitude (hak
untuk tidak diganggu), anonymity (hak untuk tidak dikenal), intimity (hak untuk tidak
dimonitor), dan reserve (hak untuk mempertahankan informasi individu sehingga terjaga
kerahasiaannya).
Isu-isu etika yang penting dewasa ini antara lain pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti
penggunaan software bajakan, e-mail palsu, pelanggaran privacy, kebebasan melakukan akses
pornografi. Meskipun permasalahan etika dan hukum TI dan internet sangat pelik, namun
beberapa tindakan yang dianggap tidak etis menurut perjanjian internasional telah berhasil
dirumuskan, seperti:
Akses ke tempat yang tidak menjadi haknya
Merusak fasilitas komputer dan jaringan, menghabiskan secara sia-sia sumber daya yang
berkaitan dengan orang lain, komputer, ruang harddisk, bandwith, komunikasi, dll.
Menghilangkan atau merusak integritas & kerjasama antarsistem komputer.
Menggangu kerahasian individu atau organisasi.
Dengan gambaran diatas ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman
etika perilaku dalam lingkungan teknologi informasi, beberapa diantaranya:
Melakukan hal untuk orang lain sesuai dengan apa yang di inginkan orang lain
tersebut (The Golden Rule).

4. Hal ini jelas sekali mengatakan bahwa kita di dalam etika dituntut untuk bekerja atau
berperilaku sesuai dengan keinginan orang lain dan tentu kita tidak boleh melanggar untuk
tetap melakukan sesuatu tersebut apabila tidak sesuai dengan keinginan orang lain itu.
Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, maka
tindakan tersebut tidak baik dilakukan oleh siapa saja (Immanuel Kant’s Categorical
Imperative).
Artinya bahwa sesuatu hal yang dianggap buruk atau memang sudah difonis sebagai perilaku
yang buruk oleh seseorang maka hal tersebut juga pastinya berlaku untuk setiap orang dalam
arti kata hal tersebut juga seharusnya menjadi tidak layak untuk dilakukan oleh orang lain.
Tidak melakukan pengulangan untuk tindakan yang tidak seharusnya di ulang
(Descartes rule of change).
Tidak mengulang hal yang tidak seharusnya diulang, ini mengisyaratkan bahwa hal yang
sebelumnya dianggap tidak pas atau tidak sesuai dengan etika untuk seterusnya tidak harus
dan tidak patut lagi untuk di ulang.
Ambil tindakan yang akan menimbulkan kerugian paling kecil atau biaya paling
sedikit. (Risk Aversion Principle).
Dengan mengambil kerugian atau biaya paling kecil tentunya kita dapat meminimalisir biaya
yang kita gunakan dan apabila timbul sebuah resiko maka hal tersebut tidak menimbulkan
sesuatu yang sangat berarti, tentunya hal ini juga tidak hanya berkaitan dengan masalah biaya
atau sejenisnya, karena hal ini juga bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, dalam
kita bertindak sesuatu tentunya kita harus berfikir terlebih dahulu, apa yang akan menjadi
resiko nantinya apabila kita melakukan hal tersebut, dan apabila kemungkinan memang pasti
ada resiko carilah pemecahan yang dapat membuat resiko yang terjadi sangatlah mengecil.
Tantangan Internet Terhadap Privasi
Teknologi internet menimbulkan tantangan baru atas perlindungan privasi pribadi. Karena
informasi yang dikirim melalui jaringan yang sangat luas mungkin saja melewati banyak
sistem komputer yang berbeda sebelum informasi mencapai tujuan akhirnya. Setiap sistem ini
mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan, pengambilan, dan penyimpanan
komunikasi yang melewati sistem tersebut, sehinggat sangat memungkinkan untuk merekam
semua aktivitas online dari puluhan juta orang, termasuk kelompok berita (news group) atau
file online mana yang telah diakses, situs web dan halaman web mana yang telah dikunjungi,
dan barang apa saja yang telah dilihat oleh orang-orang.
Dengan kemudahan dalam menyebarkan informasi dan data, maka tantangan yang ada
terhadap perlindungan privacy, keamanan dan HAKI seseorang ataupun perusahaan sangat

5. besar, beberap tantangannya diantaranya:
Tantangan Bagi Hak Kekayaan Intelektual
Dengan berkembangnya jaringan elektronik, termasuk internet, telah membuat perlindungan
kekayaan intelektual semakin sulit dilindungi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh
International Data Corporation untuk business software alliance mendapati bahwa lebih dari
sepertiga peranti lunak di seluruh dunia telah ditiru atau dibajak, dan usiness alliance
mealporkan bahwa kerugian pembajakan peranti lunak setiap tahunnya mencapai $ 29 milliar
(Geitner, 2004: Lohr, 2004)
Tantangan Bagi Rahasia Dagang
Produk karya intelektual apapun-rumus, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan
untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang (trade secret),
asalkan hal itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Perlindungan untuk rahasia
dagang bervariasi di setiap negara. Pada umumnya, undang-undang rahasia dagang
mengizinkan monopoli untuk ide-ide dari sebuah produk karya, meskipun monopoli tersebut
bisa jadi sangat lemah. Dengan adanya teknologi informasi pencurian rahasia dagang menjadi
rentan.
Tantangan Bagi Hak Cipta
Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan
intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apapun selama usia
hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Sedangkan untuk
perusahaan, perlindungan hak cipta akan berakhir 95 tahun setelah penciptaan pertamanya.
Dengan adanya teknologi informasi tantangan mengenai hak cipta dapat terjadi melalui data
yang tersebar tanpa ijin pemiliki.
Isu etika, sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, dimana isu etika
mempengaruhi individu dalam memilih tindakan atau diantara dua prinsip etika yang kandang
menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri
seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar, sedangkan isu politik berasal dari
konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang
memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam beperilaku agar sesuai
dengan tindakan yang benar. Menurut (Yudhi, 2015) Isu etika, sosial dan politis utama yang
muncul oleh adanya informasi mencakup 5(lima) dimensi moral diantaranya :

6. 1. Hak dan Kewajiban Informasi
Hak-hak informasi dan kewajiban : Hak-hak informasi apa yang dimiliki individu dan
organisasi yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri? Apa saja yang
dilindunginya? Kewajiban-kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi
mengenai informasi tersebut ? Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu
dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut, dengan mencari
informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yan
bersangkutan.
Hak-hak informasi: kebebasan pribadi dan kebebasan dalam era internet
Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau
intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara.Keinginan untuk tidak diganggu
juga terjadi pada tempat kerja; berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik
dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi dan system
mengancam keinginan individu atas kebebasan pribadi dengan memungkinkannya invasi
kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan efektif.
Tantangan-tantangan internet bagi kebebasan pribadi
Menurut (Anonim1, 2009) Teknologi Internet membawa tantangan-tantangan baru terhadap
perlindungan kebebasan individu. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki
peluang melewati beragam system computer sebelum pada akhirnya sampai ke tujuan akhir.
Masing-masing system itu mampu melakukan pemantauan, penangkapan, dan penyimpanan
komunikasi yang melewatinya. Sangat dimungkinkan untuk merekam banyak aktivitas online,
termasuk newsgroups atau file-file apa yang diakses oleh seseorang, Website dan halaman
Web mana yang telah dikunjungi oleh seseorang, dan item-item apa yang telah diakses atau
dibali melalui Web. Semua tindakan pemantauan dan pelacakan ini terlaksana di latar
belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Alat-alat untuk memantau kunjungan World Wide
Web menjadi terkenal karena membantu organisasi untuk menentukan siapa yang
mengunjungi Website mereka dan bagaimana menyusun sasaran promosi secara lebih baik.
(Sebagian perusahaan juga melakukan pemantauan penggunaan Internet pada karyawannya;
seberapa jauh mereka memanfaatkan sumber-sumber milik perusahaan.) Website retail
sekarang memiliki akses ke perangkat lunak yang memungkin mereka untuk memperhatikan
perilaku belanja online dari individu atau kelompok, sementara mereka mengunjungi Web site
dan melakukan pembelian.

7. Tuntutan komersil untuk informasi pribadi ini tampaknya tidak pernah akan terpuaskan.
Website bisa mempelajari identitas pengunjungnya jika si pengunjung secara sukarela
melakukan registrasi pada Web site tersebut untuk melakukan pembelian produk atau jasa
atau mendapat layanan gratis, misal informasi. Web site juga bisa mengambil informasi
mengenai pengunjung tanpa sepengetahuan mereka melalui teknologi “cookie”. Cookies
adalah file-file berukulan kecil yang disimpan pada hard disk computer sewaktu pengunjung
mengunjungi website tertentu. Sebagai tambahan atas pengesahan secara hukum,
dikembangkan beragam teknologi baru untuk member perlindungan kebebasan pribadi
pengguna selama melakukan interaksi pada Website. Sebagian besar alat ini digunakan untuk
mengenkripsi e-mail, untuk membuat aktivitas e-mail atau berselancar di Web tampak
anonym, atau untuk mencegah agar computer pengguna tidak menerima “cookies” Minat
sekarang berkembang dalam alat-alat yang bisa membantu pengguna menentukan jenis data
pribadi apa yang bisa diekstrak oleh Website. Platform Acuan Kebebasan Pribadi (Platform
for Prifacy Preference) dikenal dengan sebutan P3P, memungkinkan komunikasi otomatis
mengenai kebijakan-kebijakan kebebasan pribadi antara situs-situs e-commerce dan para
pengunjungnya. P3P memberikan standar untuk mengkomunikasikan kebijakan kebebasan
pribadi Web site kepada para pengguna internet dan untuk membandingkan kebijakan tersebut
dengan acuan-acuan pengguna atau dengan standar lainnya, misalnya penuntun dari FIP FTC
atau Instruksi Perlindungan Data dari Komisi Eropa. Pengguna bisa menggunakan P3P untuk
memilih tingkat privasi yang diinginkan sewaktu berinteraksi dengan Website. Standar P3P
memungkinkan Website untuk memplubikasi kebijakan menmgenai kebebasan pribadi dalam
format yang bisa dipahami oleh computer. Jika sudah sesuai dengan aturanm-aturan P3P,
kebijakan kebebasan pribadi menjadi bagian dari perangkat lunak untuk masing-masing
bagian dari perangkat lunak untuk masingmasing halaman Web. Para pengguna yang
menggunakan versi Microsoft Internet Explorer versi terakhir bisa mengakses dan membaca
kebijakan kebebasan pribadi P3P dan daftar semua cookie yang berasal dari Website tersebut.
Internet Explorer memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengaturan computer agar
menampilkan semua cookie atau sebagian saja sesuai tingkat privasi. Misalnya, level
“medium” menerima cookies dari situs “pihak-pertapa” yang memiliki kebijakan optin atau
op-out, namun menolak cookies pihak ketiga yang menggunakan pengidentifikasi informasi
pribadi tanpa kebijakan opt-in. Fungsi Perlindungan Kebebasan Pribadi Keterangan Contoh
Pengelolaan Cookies memblokir atau membatasi cookies dari penempatannya pada komputer
pengguna Microsoft internet Explorer 5 dan 6 Cookie Crusher, memblokir Iklan
mengendalikan iklan yang muncul (pop-up) berdasarkan profil pengguna dan mencegah iklan

8. tersebut melakukan pengumpulan atau pengiriman informasi. AdSubstract Mengekripsi e-
mail atau data mengacak e-mail atau data sehingga tidak bisa dibaca Pretty Good Privacy
menganonimkan memungkinkan pengguna berselancar pada Web tanpa teridentifikasi atau
mengirimkan e-mail anonym. Namun demikian, P3P hanya bekerja dengan Web site yang
menjadi anggota konsorsium World Wide Web yang telah menerjemahkan kebijakan
kebebasan pribadi pada Web sitenya ke dalam format P3P. Teknologi ini akan menampilkan
cookies dari Web site yang bukan bagian dari konsorsium, namun pengguna tidak bisa
mendapatkan informasi pengirim atau pernyataan kebebasan pribadi. Para pengguna juga
perlu mendapat pengarahan mengenai interpretasi pernyataan privasi perusahaan dan level
privasi P3P.
Isu-isu etika
Isu-isu etika mengenai kebebasan pribadi dalam era informasi ini adalah sebagai berikut :
Dalam kondisi apa saya (Anda) dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi
seseorang? Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang
lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau melalui medium
apa pun? Apakah kita perlu memeberitau orang yang bersangkutan jika ingin mengambil
data-data informasi dirinya? Haruskah kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita
menggunakan informasi yang terkumpul untuk tujuan review karyawan.
Isu-isu sosial
Isu-isu sosial mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan
“pengharapan kebebasan pribadi” atau norma-norma kebebasan pribadi, dan sikap publik.
Dalam wilayah kehidupan apa kita, sebagai masyarakat, harus mendorong orang-orang untuk
berfikir bahwa mereka ada pada “wilayah pribadi” sebagai lawan dari sudut pandang public?
Misalnya, haruskah kita sebagai seorang anggota masyarakat mendukung orang-orang untuk
mengembangkan pengharapan kebebasan pribadi sewaktu menggunakan e-mail, telepon
seluler, bulletin board, system posral, tempat kerja, atau jalan raya? Haruskah pengharapan-
pengharapan kebebasan pribadi meluas sampai menimbulkan konspirator kejahatan?

9. Isu-isu politik
Isu-isu politik mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan
perundang-undangan yang mengatur relasi antara pemegang dokumen/catatan dan individu.
Haruskah kita mengizinkan FBI untuk mengawasi e-mail agar bisa melacak penjahat atau
teroris. Sampai sejauh apa situs-situs e-commerce dan bisnis lainnya dimungkinkan untuk
mempertahankan data pribadi mengenai individu?
2. Kepemilikan Hak dan Kewajiban
Hak kepemilikan : Bagaimana hak milik intelektual tradisional bisa terlindungi dalam
masyarakat digital dimana pelacakan dan pelaporan mengenai kepemilikan sangat susah
dilakukan, dan mengabaikan hak milik seperti itu sangat mudah untuk dilakukan? Berkaitan
dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai
kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan
adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan interlektual sulit untuk
dilakukan, karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau
mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan interlektual yang
dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta dan hak paten.
Rahasia dagang adalah produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan
bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hak itu tidak didasarkan pada
informasi di domain publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di setiap negara.
Hak cipta (copyright) adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta
kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apa pun
selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Maksud
dari undang-undang hak cipta ini adalah mendorong kreativitas dan penciptaan dengan
memastikan bahwa seseirang yang kreatif tersebut menerima manfaat keuangan dan yang
lainnya atas hasil karyanya.
Hak paten (patent) memberikan hak monopoli ekslusif kepada pemilik gagasan yang
melatarbelakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Maksud kongres AS dibalik undang-
undang hak paten adalah untuk memastikan bahwa penemuan mesin, perangkat atau metode
yang baru akan menerima upah uang dan lainnya atas usahanya dan masih dapat memperluas
penggunaan dari penemuan itu dengan gagasan tersebut sesuai lisensi hak paten. Pemberian
hak paten ditentukan oleh Badan Hak Paten AS dan mengandalkan hasil putusan pengadilan.

10. Isu-isu etika
Isu-isu etika pokok menaruh perhatian pada perlindungan kepemilikan intelektual seperti
perangkat lunak, buku digital, musik digital, video digital. Haruskah saya(Anda)
menggandakan sebagian perangkat lunak atau materi digital yang dilindungi oleh rahasia
dagang, hak cipta, dan atau paten untuk tujuan pribadi? Apakah ada nilai yang berkelanjutan
dalam melindungi kepemilikan intelektual jika bisa dengan mudahnya digandakan dan
didistribusikan melalui internet.
Isu-isu sosial
Ada beberapa isu sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang diangkat oleh teknologi
informasi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan intelektual sekarang ini
kurang berfungsi dengan era informasi. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerikan
menyebutkan bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar-mulai dari
pengutipan tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggandaan buku dan perangkat
lunak. Kemudahan menggandakan perangkat lunak dan content digital semakin membuat kita
sebagai bagian dari masyarakat pelanggar hukum. Pencurian rutin seperti ini secara signifikan
mengancam penyebaran bentuk-bentuk teknologi baru dan, karena itu mengancam pula
kemajuan-kemajuan dalam produktivitas dan kehidupan sosial yang lebih baik.
Isu-isu politik
Isu politik utama yang berhubungan dengan kepemilikan menaruh perhatian pada penyusunan
ukuran-ukuran perlindungan kepemilikan untuk melindungi investasi yang dibuat oleh
pencipta perangkat lunak, buku-buku digital, dan hiburan digital. Microsoft dan 1400
perangkat lunak lainnya dari perusahaan content informasi tergabung dalam Asosiasi Industri
Informasi dan Perangkat Lunak (SIIA), yang mendorong dikeluarkannya hukum-hukum baru
dan pelaksanaan hukum-hukum yang sudah ada untuk melindungi kepemilikan intelektual di
seluruh dunia. SIIA dibentuk pada 1 januari 1999, dari bergabungnya Asosiasi Penerbit
Perangkat Lunak dengan Ssosiasi Industri Informasi. SIIA menerbitkan hotline anti
pembajakan untuk para individu agar melaporkan aktivitas pembajakan serta
menyebarluaskan program edukasi untukm membantu organisasi melawan pembajakan
perangkat lunak dan telah mempublikasi penuntun untuk karyawan dalam menggunakan
perangkat lunak. Perkumpulan yang menentang SIIA banyaknya kelompok dan jutaan
individu yang yakin bahwa hukum anti pembajakan tidak bisa dilaksanakan dalam era digital
dan bahwa perangkat lunak seharusnya gratis atau dibayar hanya berdasarkan kerelaan.

11. Menurut kelompok-kelompok ini, ada keuntungan sosial yang lebih besar dari distribusi
perangkat lunak secara bebas.
3. Akuntabilitas dan Pengendalian
Pertanggung jawaban dan control : Siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian yang
merugikan informasi individu dan kolektif serta hak-hak kepemilikan? Berkaitan dengan
undang-undang privasi individu , di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan
bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab
perorangan dan organisasi, atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-
hak pribadi. Bersamaan dengan dikeluarkannya hukum-hukum kepemilikan dan kebebasan
pribadi, teknologi informasi baru memberi tantangan atas hukum dan praktik-praktik sosial
yang ada yang member perlindungan kepada individu dan institusi. Jika seseorang merasa
dirugikan disebabkan oleh mesin yang sebagian dikendalikan oleh perangkat lunak, siapa
yang dianggap bertanggung jawab dan dimintaui pertanggung jawaban ? Haruskah papan
pengumuman public atau layanan el;ektronik seperti Amerika Online mengizinkan
pengiriman materi-materi pornografi atau materi lainnya yang melanggar hukum (Sebagai
pemancar), atau haruskah mereka dianggap tidak bertanggung jawab atas segala bentuk
materi yang dikirimkan oleh penggunannya? Bagaimana dengan internet? Jika anda meng-
outsource proses informasi, dapatkah anda dianggap vendor eksternal yang bertanggung
jawab untuk segala kerugian yang ditanggung oleh konsumen?
Isu-isu etika yang berhubungan dengan pertanggung jawaban disebabkan oleh teknologi
informasi yang baru adalah apakah individu dan organisasi yangmenciptakan, menghasilkan,
dan menjual system (baik perangkat keras maupun lunak),secara moril bertanggung jawab
untuk konsekuensi penggunaannya. Jika benar, karena alasan apa? Pertanggung jawaban
secara hukum apa dan kewajiban apa yang harus dipercaya oleh pengguna, dan apa yang
harus dipercaya oleh provider?
Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggung jawaban menaruh perhatian pada
harapan-harapan bahwa masyarakat seharusnya diberi kemungkinan untuk mengembangkan
pelayanan jasa system informasi. Haruskah individu dan organisasi didorong untuk
mengembangkan perangkat cadangan agar bisa dengan mudah mengantisipasi kegagalan
system, atau haruskah organisasi secara ketat dianggap bertanggung jawab atas layanan
system yang diberikan? Jika organisais secara ketat dianggap bertanggung jawab, dampak apa
yang terjadi terhadap pengembangan system layanan yang baru? Dapatkah masyarakat
mengizinkan jaringan dan papan pengumuman public memasang informasi yang berbau
fitnah, ketidakbenaran, dan salah persepsi sehingga merugikan banyak orang lain? Atau

12. haruskah perusahaan penyedia jasa informasi membuat sendiri peraturan mereka, termasuk
dalam hal penyensoran informasi?
Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah debat antara penyedia
jasa informasi untuk segala macam bentuknya (mulai dari developer perangkat lunak sampai
penyedia jasa layanan jaringan), yang menginginkan sedapat mungkin dibebaskan dari
pertanggungjawaban secara hukum (dan berarti memaksimalkan keuntungan mereka), dan
layanan individu-pengguna, organisasi, dan komunitas- yang menginginkan agar organisasi
dianggap bertanggung jawab secara hukum karena member layanan system berkualitas tinggi
(dan berarti nmemaksimalkan kualitas layanannya). Penyedia jasa berargumen bahwa mereka
akan menarik diri dari pasar jika dianggap bertanggungjawab secara hukum, padahal para
pengguna layanan berargumen bahwa hanya jika penyedia jasa mengakui bertanggung jawab
secara hukum, maka mereka merasa mendapat jaminan layanan berkualitas baik dan
mengimbangi kerugian-kerugian yang terjadi. Haruskah perundang-undangan membebankan
tanggung jawab atau membatasi tanggu jawab kepada para penyedia jasa? Perpecah mendasar
ini menjadi pusat beragam konflik politik dan hukum.
4. Kualitas Sistem
Kualitas system : Standar baku apa untuk data dan kualitas system yang harus diminta untuk
member perlindungan atas hak-hak individu dan keamanan masyarakat? Berkaitan dengan
standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem
yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan
kekacauan dan kerugian dalam bisnis.
5. Kualitas Hidup
Kualitas hidup : Nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan
pengetahuan? Institusi apa yang harus kami lindungi dari penyalah gunaan terhadap
informasi? Nilai-nilai cultural dan praktik-praktik apa yang didukung oleh teknologi
informasi baru? Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang
berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat
memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau
musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada
mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim e-mail
untuk temannya yang jauh.
Tetapi dari segi negatif, banyak penyalah gunaan internet, kelalaian dan menghabiskan waktu
yang terlalu lama untuk online di media social sehingga mereka tidak akan fokus mengerjakan
pekerjaan mereka, aktivitas online juga menguras banyak waktu dan tenaga mereka, tidak

13. mengikuti aktivitas lain dan kurangnya sosialisasi dengan teman-teman bahkan dengan
anggota keluarga. Komputer juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti cedera stress
berulang yang ditimbulkan oleh pengulangan yang konstan pada aktivitas menekan tombol-
tombol pada keyboard, sindrom penglihatan komputer, yaitu kondisi mata yang tegang,
karena melihat layar monitor komputer untuk waktu lama dan dapat menimbulkan techno
stress, yaitu stress yang timbul dari penggunaan komputer.
Dalam lingkungan pekerjaan, penggunaan teknologi seperti komputer dapat menghilangkan
pekerjaan orang-orang, yang sekarang telah diambil alih oleh teknologi. dari berbagai
pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa adanya sistem informasi dalam kaitan
dengan teknologi bisa menimbulkan dilema tersendiri yang bisa berakibat buruk atau malah
sebaliknya bagi lingkungan. Dengan timbulnya isu sosial dan penyalahgunaan yang
menyangkut penggunaan teknologi oleh pihakpihak tertentu.
Etika adalah sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang, yang bertindak
sebagai pelaku moral yang bebas, untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya.
Sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan
membahayakan. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan perubahan
yang sangat signifikan seperti hebohnya penggunaan internet dan perdagangan elektronik.
Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi bisa menjadi sumber keuntungan.
Satu keuntungan besar dari sistem komputer kontemporer adalah kemudahan menganalisis,
kemudahan mengirimkan, dan berbagi pakai informasi digital diantara banyak orang. Namun
pada saat yang sama, kemampuan yang tangguh ini juga menciptakan peluang-peluang baru
untuk berlawanan dengan hukum yang berlaku atau merugikan orang lain. Keseimbangan
antara kenyamanan dan implikasikan kebebasan pribadi dalam penggunaan teknologi m-
commerce untuk melacak pelanggan dan mengirimkan e-mail iklan yang tidak diinginkan,
merupakan salah satu isu etika yang menonjol yang ditimbulkan oleh system informasi
kontemporer.
Internet dan e-commerce memunculkan minat baru dalam hal dampak etika dan social dari
system informasi. Internet dan teknologi perusahaan digital yang mempermudah segala
pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, integrasi, dan penyebaran informasi
mengedepankan perhatian-perhatian baru mengenai penggunaan secara tepat informasi
pelanggan, perlindungan kerahasiaan data pribadi, dan perlindungan hak milik intelektual.
Walaupun perlindungan atas kerahasiaan pribadi dan hak milik intelektual pada internet
sekarang ini sedang mendapat sorotan, namun ada tekanan isu-isu etika lainnya yang muncul
akibat penggunaan system informasi secara luas.

14. Termasuk didalamnya adalah penetapan tanggung jawab untuk konsekuensi konsekuensi dari
system informasi, penetapan standar untuk mengamankan kualitas system yang melindungi
keamanan individu dan masyarakat (Anonim3, 2008).
Isu etika, sosial dan politis saling berhubungan dalam implementasi sistem informasi
dan pemakaian internet pada perusahaan
Perusahaan saat ini mempunyai concern yang cukup besar dalam Isu etika,sosial dan politis
saling berhubungan dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan kode etik perusahaan dan kebijakan-kebijakan
sebagai pedoman teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan kode etik dan
kebijakan perusahaan dalam hal teknologi informasi dapat mengurangi isu etika, sosial dan
politis dalam implementasi sistem informasi perusahaan, meningkatkan profesionalisme dan
Integritas karyawan, meningkatkan kredibilitas perusahaan dan meningkatkan efektif serta
efisiensi aktivitas perusahaan.
Diperusahaan tempat saya bekerja, management perusahaan menyadari bahwa komponen
komponen pengendalian (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
pemantauan) akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang
baik dan andal dalam organisasi. Sistem informasi dan komunikasi disebut baik dan handal
jika setiap anggota organisasi mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan,
agar keseluruhan tujuan perorangan, setiap bagian dan perusahaan dapat dicapai. Perusahaan
telah memiliki kebijakan-kebijakan sebagai pedoman teknologi informasi dan komunikasi.
Kebijakan tersebut antara lain penggunaan sarana e-mail, intranet dan internet yang diatur
dalam Memo Internal No. 05/IT/2004 tanggal 24 Mei 2004 yang antara lain mengatur
mengenai pihak-pihak yang dapat mempergunakan akses e-mail, intranet dan internet,
petunjuk penggunaannya serta pembatasannya, penanganan pengamanan sistem teknologi
informasi untuk mengurangi risiko kerugian sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan
dalam penggunaan sistem teknologi informasi yang diatur dalam Memo Internal No.
004/IT/2006 tanggal 8 Juni 2006 dan masih banyak kebijakan tertulis lainnya. Pedoman -
pedoman tersebut dibuat agar pengelolaan perusahaan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dapat terselenggara secara efektif, efisien, dapat diandalkan dan memiliki tingkat
keamanan yang tinggi. Dalam isu etika terkait dengan penggunaan internet di semua
organisasi, perusahaan atau entitas, semua Kode etik penggunaan fasilitas internet di kantor
hampir sama dengan kode etik pengguna internet pada umumnya, hanya saja lebih dititik

15. beratkan pada hal-hal atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah perkantoran di suatu
organisasi atau instansi. Berikut adalah contoh kode etik penggunaan internet dikantor:
1. Hindari penggunaaan fasilitas internet diluar keperluan kantor atau untuk kepentingan
sendiri.
2. Tidak menggunakan internet untuk mempublikasi atau bertukar informasi internal kantor
kepada pihak luar secara ilegal.
3. Tidak melakukan kegiatan pirating, hacking atau cracking terhadap fasilitas internet kantor.
4. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kantor dalam penggunaan fasilitas internet.

16. DAFTAR PUSTAKA
1. Fazril Azi Nugraha, https://www.slideshare.net/FazrilAzi/sipi-fazril-azi-nugraha-
hapzi-ali-isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi-universitas-mercubuana-2017
ISU SOSIAL DAN ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI, Jakarta, 2017 (Diakses pada
tanggal 24 September 2017 pada pukul 19:00)
2. Asalila, https://www.slideshare.net/ASALILA/si-pi-asalila-hapzi-ali-isu-sosial-dan-
etika-dalam-sistem-informasi-universitas-mercu-buana-2017 ISU SOSIAL DAN
ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI, Jakarta, 2017 (Diakses pada tanggal 24
September 2017 pada pukul 19:45)
3. Yohana Premavari, https://www.slideshare.net/yohanapremavari/4-sipi-yohana-
premavari-hapzi-ali-isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi-universitas-mercu-
buana-2017pdf ISU SOSIAL DAN ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI, Jakarta,
2017 (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pada pukul 20:15)