1. Penyusunan Daftar Informasi Publik
Workshop PPID Pemerintah Kota Salatiga
Jogjakarta, 13 Maret 2019
Agus W Nugroho (Tenaga Ahli KIPusat)
081328823602
KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
2. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
DALAM PELAYANAN
INFORMASI
SOP
LAYANAN
INFORMAS
MENUNJUK
PPID
MENGEMBANGKAN
SISTEM INFORMASI
MEJA
LAYANAN
INFORMASI
MEMBUAT
DIP
5. INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN
DAN DIUMUMKAN SECARA
BERKALA
Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka
waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah
dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
Mencakup:
informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan,
kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);
informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;
informasi ttg laporan keuangan;
informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
6. INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN
Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan
dengan mengajukan permintaan;
Wajib dan rutin disediakan badan publik;
Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :
• Daftar seluruh informasi dalam penguasaan Badan publik;
• Keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
• Kebijakan Badan Publik dan dokumen pendukungnya;
• Rencana proyek dan anggaran tahunannya;
• Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
• Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
• Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
• Laporan layanan akses informasi;
• Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik
berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.
7. Informasi Tesedia setiap saat BUMN/BUMD
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka
waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris
perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung
jawab social perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga
pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan
Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
8. INFORMASI YANG WAJIB
DIUMUMKAN
SECARA SERTA MERTA
Wajib diumumkan tanpa penundaan;
Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum;
Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan
seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum;
9. PASAL 17 UU No 14 Th
2008
KERAHASIAAN
NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK
PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h
a. Penegakan Hukum
c.Pertahanan dan
Keamanan
d.Kekayaan alam Indonesia
e.Ketahanan ekonomi
nasional
f. Hubungan internasional
i. Surat-surat badan publik
yang sifatnya rahasia,
kecuali atas putusan
Komisi Informasi dan
Pengadilan.
b. Perlindungan
Persaiangan usaha yang
sehat dan Perlindungan
atas Kekayaan intelektual
g. Akta Otentik dan Wasiat
Seseorang
h. Informasi Pribadi
(finansial, kapabilitas,
riwayat hidup, kondisi
fisik dan psikologis)
Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain
apabila :
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam jabatanjabatan publik
10. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pemberi-
tahuan
Tertulis
• Lampiran V
Peraturan KI No.
1 thn 2010
Pengisian
Buku
Registrasi
Menginginkan
Salinan
Melihat
Dokumen
Permohonan
• Diisi pemohon
• Diisi petugas
Tertulis
Tidak
Tertulis
Melalui
Pengumuman
Melalui
Permohonan
Layanan
Informasi
Publik
• 10 hari kerja untuk
pemberitahuan tertulis
• 7 hari kerja untuk
perpanjangan
Nomor
Registrasi
• Lampiran IV
Peraturan KI No.
1 thn 2010
Form
Permohonan
• Lampiran III
Peraturan KI No.
1 thn 2010
11. Alur permohonan, keberatan dan permohoan sengketa informasi
Pengajuan
Permohonan
Puas?
Pengajuan
Keberatan ke
Atasan
Puas?
Selesai (10 + 7) hari kerja
14 hari kerja
• Jika PPID tidak
memberitahukan
kebutuhan
perpanjangan,
pemohon dapat
mengajukan kepada
atasan PPID
• Maksimum waktu
perpanjangan adalah 7
hari kerja
• Jika Atasan PPID tidak
memberikan jawaban,
berarti sama dengan
penolakan
• Pemohon diberikan
waktu maksimum 14
hari kerja untuk
mengajukan keberatan
melalui komisi informasi
Pengajuan
Keberatan ke
Komisi Informasi
T
T
Y
Selesai
Y
30 hari kerja
12. Tahap-Tahap Penyusunan Daftar Informasi Publik
• Tahap 1: pengumpulan dan identifikasi informasi.
• Tahap 2: pengklasifikasian informasi.
• Tahap 3: penetapan daftar informasi.
13. Tahap Pengumpulan dan Identifikasi Informasi.
• 1. Mengirimkan Form Daftar Informasi Publik
• 2. Melengkapi Form Daftar Informasi Publik
• 3. Pengembalian Form Daftar Informasi Publik
• 4. Verifikasi Form Daftar Informasi Publik
• 5. Penetapan Daftar Informasi Publik
• 6. Pengiriman Daftar Informasi Publik
14. Tahap Pengklasifikasian Informasi
• 1. Melakukan klarifikasi informasi.
• 2. Menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dari
“Pertimbangan”
• 3. Menetapkan dan merumuskan informasi dikecualikan
15. Penetapan Daftar Informasi
• Pembuatan Berita acara penetapan
• Finalisasi daftar informasi
• Surat Keputusan PPID
17. Amunisi PPID:
Standar Operasional Prosedur:
1. Subyek/pelaku layanan informasi (tugas dan
fungsi)
2. Klasifikasi informasi Publik
3. Alur kerja layanan informasi publik
4. Pola koordinasi layanan informasi publik
5. Pengelolaan informasi Publik baik yg terbuka
atau yang dikecualikan (pendokumentasian dan
pemutakhiran)
18. Catatan Monev 2018
• Laporan harta kekayaan Pejabat Negara
Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi
oleh KPK (tahun terakhir)
• Laporan Keuangan tahun 2017 (audited)
• Daftar Informasi Publik yang telah
dimuktahirkan 2018
• SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
19. Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG Gedung Annex lt 1 dan lt 9
Jl. Abdul Muis no 40 jakarta Pusat
tlp. 021-34830741. Fax . 021-34830757
agusnugroho@komisiinformasi.go.id
wijayantonugroho@yahoo.com
twitter: @aguswnugro
HP: 081 328 823 602
