Dokumen tersebut membahas tentang etika medik, hukum, dan aturan praktek kedokteran di Indonesia. Secara khusus, dibahas mengenai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta standar pelayanan anestesiologi dan terapi intensif."

1. Etika Medik,
Hukum dan
Aturan Praktek
Kedokteran
Abdul Kadir
Adidharma Himawan
Amalia Yuanita Dewanti
Antonius Wahyu Hendrawan

2. Pendahuluan • Undang-undang Dasar 1945 melindungi
segenap bangsa Indonesia
salah satunya perlindungan terhadap
kesehatan setiap warga negara
• Pasal 28 H ayat (1)Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”

3. Praktik kedokteran
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter
terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan
Terdapat hubungan antara dokter dan pasien
Berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak

4. UU 29 Tahun
2004
tentang
Praktik
Kedokteran
• Diundangkan tanggal 6 Oktober 2004
• Berisi 88 pasal perundangan dalam 12 BAB
• Dasar hukum UU 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, adalah Pasal 20 dan
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 29
Tahun 2004
tentang Praktik
Kedokteran
• Pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran
berlandaskan pada asas kenegaraan, keilmuan,
kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan.
• Keberadaan Undang-undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang praktik kedokteran dimaksudkan
untuk:
• Memberikan perlindungan kepada pasien
• Mempertahankan dan meningkatkan mutu
pelayanan medis yang diberikan oleh dokter
dan dokter gigi
• Memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat, dokter, dan dokter gigi

6. Dalam
Undang-
undang ini
diatur :
1. Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan
yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien;
2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi,
tugas, dan kewenangan;
3. Registrasi dokter dan dokter gigi;
4. Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter
dan dokter gigi;
5. Penyelenggaraan praktik kedokteran;
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
7. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran; dan
8. Pengaturan ketentuan pidana.

7. Nilai ilmiah praktik kedokteran didasarkan pada ilmu pengetahuan dan
teknologi
Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus
memberikan manfaat
Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus
mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata
Kemanusiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran
memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan

8. • keseimbangan adalah bahwa dalam
penyelenggaraan praktik kedokteran tetap
menjaga keserasian serta keselarasan antara
kepentingan individu dan masyarakat
• perlindungan dan keselamatan pasien adalah
bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran tidak
hanya memberikan pelayanan kesehatan semata

9. Etika Dan Standar
Pelayanan Anestesia

10. Kode Etik Kedokteran
Indonesia
• Kode Etik kedokteran
Indonesia sebelumnya
disusun tahun 2001,
disahkan IDI tahun 2002,
belum menampung
substansi profesionalisme
dokter dan keselamatan
pasien. Dilakukan berbagai
revisi dan tahun 2012
ditetapkan Kode Etik
Kedokteran Indonesia
(KODEKI) sebagai
pedoman etik bagi dokter
dalam menjalankan
profesi kedokteran.

11. KEWAJIBAN DOKTER
KEWAJIBAN UMUM (Pasal 1-13)
Pasal 1: Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.
Pasal 2: Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan
mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.
Pasal 5: Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib
memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN (PASAL 14-17)
Pasal 17: Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai wujud tugas peri kemanusiaan, kecuali yakin ada
orang lain bersedia dan mampu memberikannya
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT (PASAL 18-19)
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI (PASAL 20-21)

12. SUMPAH DOKTER
•Demi Allah saya bersumpah, bahwa :
1.Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2.Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3.Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
4.Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5.Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
6.Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
7.Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8.Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender,
politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
9.Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10.Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
11.Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik KedokteranIndonesia.
12.Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

13. STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
YANG BAIK
• Seorang dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral dan kejujuran intelektual dirinya
sebagai dasar pengambilan keputusan profesional.
• Pengambilan keputusan profesional merupakan kombinasi selaras, serasi dan seimbang antara keputusan
medis teknis dengan keputusan etis yang berasal dari totalitas pelayanan terhadap pasien yang merupakan
perilaku keutamaan profesi.
• Pengambilan keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian yang teliti terhadap pasien dengan
menggunakan standar/pedoman pelayanan kedokteran yang telah diakui secara sah.
• Dalam hal situasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak optimal atau kurang memadai untuk mendukung
pelayanan yang diberikan, pengambilan keputusan profesional wajib diwujudkan dalam atau disertai dengan
perilaku profesional terbaik dokter demi kepentingan terbaik pasien.
• Setiap dokter secara sendiri-sendiri maupun bersama melalui organisasi profesi kedokteran wajib
memperjuangkan dipenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan standar minimal dan/atau
pedoman nasional pelayanan kedokteran yang menjamin dipenuhinya keselamatan pasien.

14. Perbuatan Melemahkan Psikis maupun
Fisik.
• Setiap dokter wajib memberikan informasi memadai dengan jujur dan cara yang santun kepada pasien
dan/atau keluarganya ketika ia akan memberikan tindakan atau obat yang berakibat penurunan daya tahan
fisik pasien walaupun belum tentu menurunkan daya tahan psikisnya.
• Dokter terhadap pasien yang sedang menderita sakit wajib menyampaikan informasi yang dapat
melemahkan kondisi psikis pasien secara patut, teliti dan hati-hati dengan perkataan yang tepat.
• Dokter seyogyanya dilarang berbohong kepada pasiennya yang menderita penyakit berat/parah, kecacatan
atau gangguan kualitas hidup tetapi boleh menahan sebagian informasi yang dapat melemahkan psikis
pasien dan/atau fisiknya.
• Dokter wajib menghormati keinginan pasien yang menolak untuk mendapat informasi mengenai
penyakitnya sendiri atau tindakan/pengobatan dilakukan setelah inform consent.
• Pada saat menggunakan teknologi modern atau baru sebagai modalitas pengobatan, dokter wajib
menjelaskan alasan keharusan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan teknologi tersebut dibandingkan
dengan teknologi sejenis sebelumnya.

15. PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
• Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis
anestesiologi dalam kerja sama tim meliputi penilaian pra operatif (pra anestesia), intra anestesia dan pasca
anestesia serta pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi antara lain terapi intensif, gawat darurat dan
penatalaksanaan nyeri. (permenkes no 519/menkes/PER/III/2011)
1. Pelayanan pra-anestesia
2. Pelayanan intra anestesia
3. Pelayanan pasca-anestesia
4. Pelayanan Kritis
5. Pelayanan Tindakan resusitasi
6. Pelayanan anestesia rawat jalan
7. Pelayanan anesesia regional
8. Pelayanan anestesia regional dalam obstetric
9. Pelayanan anestesia/analgesia di luar kamar operasi
10. Pelayanan penatalaksanaan nyeri (akut dan kronik)
11. Pengelolaan akhir kehidupan

16. KEWENANGAN KLINIS
• Kewenangan klinis dalam anestesiologi dan terapi intensif diberikan pada dokter
yang telah memenuhi kualifikasi melalui suatu pendidikan formal tentang
bagaimana membuat pasien tidak merasakan nyeri dan meminimalkan stress
selama pembedahan, tindakan obstetrik dan prosedur prosedur tertentu yang
memerlukan anestesia umum, anestesi regional atau dalam pelayanan anestesia
termonitor. Penilaian kinerja kemampuan dan pengelolaan pra-anestesia, selama
anestesia dan paska anestesia merupakan komponen penting dalam praktik
anestesiologi dan terapi intensif.

17. KATI dan
PERDATIN
• Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI)
merupakan badan yang independent menetapkan kebijakan,
menyusun, mengevaluasi, merevisi kurikulum pendidikan,
modul pendidikan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh
seorang dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif
Indonesia,
• Badan Penguji Nasional KATI menyelenggarakan ujian
anestesiologi nasional tahap awal dan ujian nasional tahap
akhir.
• Sertifikat dari KATI merupakan suatu persyaratan untuk
kewenangan klinis dalam anestesiologi dan terapi intensif,
sementara yang lain menganggap sertifikat hendaknya ada
tetapi tidak mutlak.
• Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi
Intensif Indonesia (PERDATIN) merupakan wadah profesi
dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.

18. STANDARD KOMPETENSI PELAYANAN:
1. Mampu melakukan anestesia dan analgesia sesuai dengan standard pelayanan anestesia yang ditetapkan oleh
PERDATIN Pusat dan Cabang dan yang berlaku di insitusi / Rumah Sakit.
2. Mampu melakukan anestesia umum inhalasi, balans, intravena total.
3. Mampu melakukan anestesia regional, spinal, epidural, blok pleksus syaraf.
4. Mampu mengelola anestesia pada bedah digesif, ortopedi, urologi, plasic, onkologi, THT, mata, ginekologi.
5. Mampu mengelola anestesia obstetrik.
6. Mampu mengelola anestesia bedah pediatri pada kasus kasus tertentu.
7. Mampu mengelola anestesia bedah syaraf pada kasus kasus tertentu.
8. Mampu mengelola pasien diruang pulih.
9. Mampu mengelola anestesia bedah paru dan bedah jantung tertutup.
10. Mengetahui pengelolaan anetesia bedah jantung terbuka.
11. Mampu mengelola pasien di ICU dan HCU.
12. Mampu mengelola anestesia rawat jalan.
13. Mampu mengelola anestesia pada prosedur diluar kamar operasi (misal radioterapi, MRI, CTScan kasus pediatri).
14. Mampu mengelola nyeri akut paska bedah, nyeri membandel.

19. STANDARD KETERAMPILAN
1. Mampu memasang kanul arteri, kateter vena sentral, pipa nasogastrik.
2. Mampu melakukan intubasi endotrakeal, pemasangan Laryngeal Mask Airway (LMA).
3. Mampu mengatur posisi pasien.
4. Mampu melakukan pemeliharaan trias-anestesi selama operasi.
5. Mampu memasang dan menginterprestasikan hasil monitor fungsi vital.
6. Mampu mengelola kelaikan mesin anestesia dan venilator.
7. Mampu mengelola pernafasan pasien secara manual dan venilasi mekanik.
8. mampu mengelola terapi cairan, transfusi, nutrisi, penggunaan obat-obat inotropik, dan
kontrol aritmia.

20. STANDARD MEMPERTAHANKAN DAN
MENINGKATKAN KOMPETENSI.
Program Pendidikan Berkelanjutan; Pendidikan dan Pelaihan Kedokteran
Berkelanjutan (P2KB) telah disusun oleh PERDATIN
1. Mengikui acara acara ilmiah dan Continuing Professional Development (CPD) yang
diselenggarakan PERDATIN atau Perhimpunan Profesi lain.
2. Mampu menganalisis makalah ilmiah.
3. Mampu melakukan peneliian ilmiah.
4. Mampu membuat tulisan ilmiah.

21. STANDARD ETIK MEDIKOLEGAL
1. Mematuhi sumpah dokter.
2. Mematuhi KODEKI, Pedoman Etik Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan
Reanimasi Indonesia.
3. Mematuhi Undang undang dan Peraturan Departemen Kesehatan berkaitan
dengan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif.
4. Mampu melakukan kemitraan kolaborasi dengan pasien atau keluarganya, disiplin
lain dan sesama dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.

22. PEDOMAN
TENTANG MITRA
BESTARI BIDANG
ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI
INTENSIF
• mitra bestari adalah orang-orang yang berprakik
dalam profesi yang sama, yang mempunyai
keahlian dalam bidang yang akan dievaluasi.
• Terdiri dari para dokter spesialis anestesiologi dan
terapi intensif.
• Untuk dapat dipilih sebagai mitra bestari di
Rumah Sakit tersebut, yang bersangkutan harus
melalui proses penapisan oleh Rumah Sakit
tersebut.
• Rumah Sakit dapat membuat daftar mitra bestari
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkannya, untuk
kemudian pada saat dibutuhkan perannya,
komite medis dapat membuat paniia adhoc yang
terdiri dari mitra bestari yang diambil dari datar
tersebut.

23. KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGES)
Core Privilages
Penyakit tanpa penyulit/resiko rendah,
status fisik ASA I dan 2
Penyakit prosedur yang kompleks namun
tidak ada penyakit penyerta yang
mengancam nyama (Status fisik ASA 1 dan
ASA 2)
Penyakit/Prosedur yang kompleks dan
potensial mengancam nyawa (Pasien
bedah resiko tinggi)
Spesific Previlages
Subspesialisasi Anestesi Kardiovaskular,
Subspesialisasi Anestesia Regional,
Subspesialisasi Anestesia Bedah Anak,
Subspesialis Intensive Care,
Subspesialisasi Neuroanestesia dan
neurocical care,
subspesialisasi manajemen nyeri

24. Kaidah Dasar Bioetik

25. Beneficence
• Kewajiban untuk bertindak demi kepentingan
pasien.
• Tidak mementingkan diri sendiri.
• Berbuat baik
• Kemurahan hati
• Menekankan tindakan yang mempunyai sisi
baik lebih besar dibandingkan sisi buruknya

26. Nonmaleficence
• Primum non nocere (First, do no harm), jangan
mencederai ataupun merugikan
• Pastikan bahwa prosedur tidak membahayakan pasien
maupun orang disekitarnya
• Dalam praktik, sering kali kita menghadapi dimana
tindakan medis yang dilakukan, baik untuk diagnosis
maupun terapi, menimbulkan efek yang tidak
menyenangkan
• Jika kita tidak bisa berbuat baik kepada pasien, paling
tidak kita tidak merugikannya.

27. Autonomy
• Dokter berkewajiban menyarankan kepada pasien
untuk memilih tindakan medis yang akan dilakukan
• Keputusan mengenai tindakan medis adalah hak
pasien
• Agar pasien dapat mengambil keputusan sepenuhnya
berdasarkan informasi, ia harus memahami semua
resiko maupun manfaatnya

28. Justice
• Mengandalkan prinsip keadilan dan kesetaraan
• Tidak mendiskriminasi pasien
• Perbedaan yang mungkin adalah dalam hal
fasilitas, namun tidak dalam hal pengobatan
dan perawatan
• Distributive justice adalah kesetaraan distribusi
/ pemerataan sumber daya kesehatan.

29. Omnibus Law
Kesehatan

30. DRAFT REVISI “UU
29/2004
Tentang PRAKTIK
KEDOKTERAN
Juni-Juli
2022
DRAFT RUU KESEHATAN (metode OMNIBUS)
Dengan mencabut (11 UU Profesi &Kesehatan):
a.l. UU Praktik Kedokteran (UU 29/2004)
UU Tenaga Kesehatan (
UU Keperawatan (UU 38/2014)
UU Kebidanan UU 4/2019)
UU BPJS dll..
Agustus-
September
2022

31. KONPRENSI PERS 5 OP+YLKI :
28, September 2022(IDI,PDGI,PPNI,IBI,IAI
YLKI) di Kantor PB IDI :
Menolak RUU Kesehatan (OBL)
- tidak transparan & tidak mengikutkan stakeholder
- berpotensi tidak melindungi masyarakat
- menghilangkan peran organisai profesi
- sentralisasi pengaturan praktek profesi pada pemerintah
(etika, disiplin, STR dll.)
- mengambil alih/menempatkan KKI dibawah Menteri (bukan
dibawah Presiden)
BADAN LEGISLATIF (BALEG) : DPR
Mengundang RDPU dengan BALEG
(IDI, PDGI,PPNI,IBI,IAI) : 3 Oktober 2022

32. PENJELASAN BALEG –DPRRI
3 Oktober 2022
 RUU Omnibus KESEHATAN yang beredar tidak jelas
sumbernya (bukan dari DPR/Pemerintah) ??
 Saat ini RUU Kesehatan sedang dalam rencana
penyusunan : perlu masukan dari “stakeholder”
 Akan dilakukan RDPU dengan semua stakeholder
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) denga OP &
Stakeholder lain(BPJS dll) : Oktober- November 2022

34. Apa itu Omnibus Law?
Salah satu metode atau konsep yang membuat atau menyusun
aturan dengan cara menggabungkan subtansi pengaturan yang
berbeda-beda.

35. Tujuan
Omnibus Law
Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada
Undang-Undang No. 13/2022 adalah merupakan
metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dengan:
a. memuat materi muatan baru;
b. mengubah materi muatan yang memiliki
keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang
diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-
undangan yang jenis dan hierarkinya sama;
dan/atau
c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang
jenis dan hierarkinya sama,
dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan
Perundang-undangan untuk mencapai tujuan
tertentu.

36. Undang-Undang Tentang Kesehatan
1. Undang-Undang No. 4/1984 tentang Wabah
2. Undang-Undang No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang No. 44/2009 tentang Rumah Sakit,
5. Undang-Undang No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa
6. Undang-Undang No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Undang-Undang No. 38/2014 tentang Keperawatan
8. Undang-Undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
9. Undang-Undang No. 4/2019 tentang Kebidanan.

37. Isi Omnibus Law Kesehatan
• Teknologi Kesehatan
• Wabah Penyakit Penular
• Pendanaan Kesehatan
• Komite Kebijakan Sektor Kesehatan
• Peran serta Masyarakat
• Pembinaan dan Pengawasan
• Penyidikan
• Ketentuan Pidana
• Ketentuan Peralihan
• Ketentuan Penutup
• Ketentuan Umum
• Hak dan Kewajiban
• Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan
Daerah
• Penyelenggaraan Kesehatan
• Upaya Kesehatan
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan
• Tenaga Kesehatan
• Perbekalan Kesehatan
• Ketahanan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
• Sistem Informasi Kesehatan

38. Poin-poin yang menjadi ISU
1. Definisi Organisasi profesi mengacu pada Pasal 1 item 16 UU Tenaga Kesehatan, tidak ada kata-kata satu profesi satu
organisasi  dapat timbul banyak organisasi dalam satu profesi
2. Pasal 58 ayat (2) dihilangkan: Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga
kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan
darurat.
3. Tidak ada keterlibatan Organisasi Profesi dalam Pendayagunaan Nakes WNA lulusan LN dan WNI lulusa LN Ke LN.
4. Terdapat perubahan dari peraturan perundangan sebelumnya menjadi Uji kompetensi nasional bagi mahasiswa
pendidikan vokasi dan profesi dilaksanakan oleh institusi pendidikan nakes bekerja sama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Kolegium yang tidak terlibat dalam ujian kompetensi nasional
5. Belum jelasnya syarat , kriteria , kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi RS Pendidikan dalam penyelengaraan
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan perumusan dalam peraturan perundangan turunannya.
6. Nakes WNA lulusan LN yg telah berpraktik lebih 5 tahun atau pakar bidang unggulan tertentu dievaluasi
kompetensinya dengan penilaian portofolio. Evaluasi kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri

39. Poin-poin yang menjadi ISU
8. Nakes asing dapat praktik di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi dengan
ketentuan terdapat permintaan dari pengguna Nakes WNA , dalam rangka alih teknologi dan
ilmu pengetahuan, selama 3 tahun dan dapat diperpanjang, ber-STR dan ber-SIP.
9. STR dan SIP adaptasi diterbitkan pemerintah, STR sementara diatur dalam Peraturan Menteri.
STR berlaku tanpa batas waktu berpotensi tidak ada monitoring dan evaluasi kompetensi
yang berisiko utk keselamatan pasien. Administrasi terakumulasi di Kemenkes
10.KKI dan Konsil Nakes Indonesia berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggung jawab
kepada Menteri dan Pimpinan Konsil ditunjuk oleh Menteri ( 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua).
Anggota KKI berasal dari kalangan dokter dan dokter gigi , kalangan pemerintah dan
masyarakat. KKI dan Konsil Drg Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Independensi konsil melemah
11. dan lain-lain ..

42. AKSI DAMAI 28 November 2022

44. Dalam daftar 39 RUU Prioritas Tahun
2023, terdapat yang berhubungan
dengan Kesehatan, antara lain:
• (12) Rancangan Undang-Undang
Perubahan atas Undang-Undang
Tahun 2013 tentang Pendidikan
• (18) Rancangan Undang-Undang
Kesehatan (Omnibus Law) Dalam
Perubahan Ketiga 2020-2024
Undang-Undang tentang Sistem
Nasional)

45. Daftar Pustaka
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit , 2011.
 Tutuko B, Raharjo E, Marsaban A, Mulyono I, Margarita N, Herkutanto, Pedoman Penjabaran
Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia. Jakarta : Perdatin. 2012.
 Purwadianto A, Soetedjo, Gunawan S, Budiningsih Y, Prawiroharjo P, Firmansyah A. Kode Etik
Kedokteran Indonesia. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 2012
 Joint Commision International. Joint commission international accreditation sstandarts for hospital.
5 th edition, Joint Commision International. 2013.