Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a Proposal penelitian s2
Similar a Proposal penelitian s2 (20)
Último
Último (20)
Proposal penelitian s2
- 1. SEMINARSEMINAR PROPOSAL PENELITIANPROPOSAL PENELITIAN AgusAgus MelasMelas C 202 14 113C 202 14 113
- 2. JUDUL TESISJUDUL TESIS PENGARUH PAJAK DAERAH DANPENGARUH PAJAK DAERAH DANPENGARUH PAJAK DAERAH DANPENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJARETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJARETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJARETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAH (SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)
- 3. LatarLatar BelakangBelakang Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendanaan di daerah.sumber-sumber pendanaan di daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya daerah mendorong sumber-sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4. LanjutanLanjutan . . . .. . . . Basri (2003:94) mengemukakan bahwa parameter keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah.
- 5. LanjutanLanjutan . . . .. . . . Fenomena yang terjadi pada umumnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah masih tergolong relatif sangat kecil. Hal ini dapat dilihat padarelatif sangat kecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah dari Tahun Anggaran 2013 hingga 2014 berikut ini:
- 6. No Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 2014 Pendapatan Pajak + Retribusi Daerah Kontribusi (%) Pendapatan Pajak + Retribusi Daerah Kontribusi (%) 1 Banggai Kepulauan 616.517 7.388 1,20 486.706 4.988 1,02 2 Banggai 1.010.144 57.978 5,74 1.198.951 78.424 6,54 3 Morowali 894.453 28.487 3,18 473.468 16.677 3,52 4 Poso 819.976 26.134 3,19 976.312 46.316 4,74 LanjutanLanjutan . . . .. . . . 4 Poso 819.976 26.134 3,19 976.312 46.316 4,74 5 Donggala 788.244 31.986 4,06 854.227 36.946 4,33 6 Tolitoli 664.676 15.510 2,33 745.524 27.084 3,63 7 Buol 560.953 21.398 3,81 626.649 9.797 1,56 8 Parigi Moutong 828.783 24.958 3,01 973.573 14.772 1,52 9 Tojo Una-Una 602.424 19.688 3,27 713.754 29.420 4,12 10 Sigi 667.657 8.953 1,34 761.741 10.726 1,41 11 Palu 998.143 77.202 7,73 1.171.610 95.966 8,19 Rata-rata (%) 3,53 3,69
- 7. RumusanRumusan MasalahMasalah Bagaimana pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah? Apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah?
- 8. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah? Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah?
- 9. TujuanTujuan PenelitianPenelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah.Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
- 10. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah.Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
- 11. KegunaanKegunaan PenelitianPenelitian AspekAspekAspekAspek TeoritisTeoritisTeoritisTeoritis AspekAspekAspekAspek PraktisPraktisPraktisPraktis AspekAspekAspekAspek PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti
- 12. KAJIAN PUSTAKA,KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRANKERANGKA PEMIKIRANKERANGKA PEMIKIRANKERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESISDAN HIPOTESIS
- 13. PenelitianPenelitian TerdahuluTerdahulu No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 1 Bambang Wijanarko (2014) Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Variabel : Pajak daerah, retribusi daerah dan Belanja Variabel : Dana Perimbanga n, dan Lain-dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten Sigi dan Belanja Langsung Alat analisis : Regresi linier berganda n, dan Lain- lain PAD yang sah,
- 14. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 2 Fatmawati dan Riduwan (2013) PAD, DAU, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Variabel : Pajak daerah, retribusi daerah dan Belanja Langsung Variabel : Lain-lain pendapata n asli daerahLuas Wilayah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Pada Periode 2007 – Langsung Alat analisis : Regresi linier berganda daerah yang sah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaa n Anggaran Dan Luas
- 15. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 3 Panggabea n (2009) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Variabel : Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah Variabel : Lain-lain pendapata n asli daerahBelanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir belanja daerah Alat analisis : Regresi linier berganda daerah yang sah
- 16. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 4 Handayani dan Nuraina (2012) Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Variabel : Pajak daerah dan belanja daerah Variabel : Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Alat analisis : Regresi linier berganda
- 17. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 5 Laksono (2014) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan DAK Variabel : Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah Variabel : Dana Alokasi Khusus Dan DAK Terhadap Belanja Daerah belanja daerah Alat analisis : Regresi linier berganda
- 18. Kerangka PemikiranKerangka Pemikiran PAJAK DAERAHPAJAK DAERAHPAJAK DAERAHPAJAK DAERAH (X(X(X(X1111)))) BELANJABELANJABELANJABELANJA LANGSUNGLANGSUNGLANGSUNGLANGSUNG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH (X(X(X(X2222)))) LANGSUNGLANGSUNGLANGSUNGLANGSUNG (Y)(Y)(Y)(Y) Garis pengaruh parsial Garis pengaruh simultan
- 19. HipotesisHipotesis Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Pajak daerah berpengaruh signifikanPajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
- 20. METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN
- 21. METODE PENELITIANMETODE PENELITIAN Jenis PenelitianJenis PenelitianJenis PenelitianJenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif Lokasi dan Waktu PenelitianLokasi dan Waktu PenelitianLokasi dan Waktu PenelitianLokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Waktu Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari bulan Juni sampai dengan Juli 2016.
- 22. PopulasiPopulasi Populasi dalam penelitian ini adalahPopulasi dalam penelitian ini adalah 1313 kabupatenkabupaten//kotakota didi Sulawesi TengahSulawesi Tengah SampelSampel SSampel penelitian iniampel penelitian ini adalahadalah kabkab././ kotakota yangyangSSampel penelitian iniampel penelitian ini adalahadalah kabkab././ kotakota yangyang telah melaksanakan penyusunan laporantelah melaksanakan penyusunan laporan keuangankeuangan daridari TahunTahun AnggaranAnggaran 20132013--2015.2015. OlehOleh karenakarena ituitu,, dari 13dari 13 kabkab././kotakota didi Sulawesi TengahSulawesi Tengah hanya sebanyak 11hanya sebanyak 11 kkabab..//kkotaota yangyang didi jadikanjadikan sampelsampel
- 23. Defenisi Operasionalisasi VariabelDefenisi Operasionalisasi Variabel Variabel Definisi Indikator Skala Pengukur an Pajak Daerah (X1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang Pajak(X1) orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28/2009) Pajak Daerah Tahun Anggara n 2013 – 2015 Ratio
- 24. Variabel Definisi Indikator Skala Pengukur an Retribusi Daerah (X ) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Retribusi(X2) atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28/2009) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013 - 2015 Ratio
- 25. Variabel Definisi Indikator Skala Pengukura n Belanja Langsung (Y) Belanja langsung merupakan belanja yang Ekuitas Dana Langsung (Y) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No. 13/2006) Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2013 - 2015 Ratio
- 26. Jenis dan Sumber DataJenis dan Sumber DataJenis dan Sumber DataJenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah ada, baik dari buku literatur maupun dari sumber-sumber lain. Data sekunder tersebut dalam bentuksekunder tersebut dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2015 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah.
- 27. Teknik Pengambilan danTeknik Pengambilan danTeknik Pengambilan danTeknik Pengambilan dan Pengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan Data Observasi Studi Pustaka Dokumentasi
- 28. Teknik Analisis DataTeknik Analisis DataTeknik Analisis DataTeknik Analisis Data Analisis Deskriptif Rasio pertumbuhan (growth ratio) Pengujian Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas 2. Uji Multikolinearitas 3. Uji Autokorelasi 4. Uji Heteroskedastisitas
- 29. Analisis Regresi Linier Berganda Pengujian Hipotesis Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F )Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t) Analisis Koefisien Determinasi (R²)
- 33. DesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasi adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah penyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahan wewenangwewenangwewenangwewenangwewenangwewenangwewenangwewenang pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan oleholeholeholeholeholeholeholeh pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah pusatpusatpusatpusatpusatpusatpusatpusat kepadakepadakepadakepadakepadakepadakepadakepada daerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerah otonomotonomotonomotonomotonomotonomotonomotonom ((((((((untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk mengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengatur dandandandandandandandan mengurusmengurusmengurusmengurusmengurusmengurusmengurusmengurus urusanurusanurusanurusanurusanurusanurusanurusan pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan)))))))) dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam sistemsistemsistemsistemsistemsistemsistemsistem NegaraNegaraNegaraNegaraNegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuan RepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublik Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia. DesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasi FiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskal adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah penyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahan kewenangankewenangankewenangankewenangankewenangankewenangankewenangankewenangan fiskalfiskalfiskalfiskalfiskalfiskalfiskalfiskal daridaridaridaridaridaridaridari pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah pusatpusatpusatpusatpusatpusatpusatpusat kepadakepadakepadakepadakepadakepadakepadakepada pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan daerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerah FiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskal adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah PendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatan yangyangyangyangyangyangyangyang dikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkan daridaridaridaridaridaridaridari masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat oleholeholeholeholeholeholeholeh pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah dandandandandandandandan digunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakan sebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagai pengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaran dengandengandengandengandengandengandengandengan programprogramprogramprogramprogramprogramprogramprogram--------programprogramprogramprogramprogramprogramprogramprogram untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk menghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkan pencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaian terhadapterhadapterhadapterhadapterhadapterhadapterhadapterhadap pendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatan nasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasional,,,,,,,, produksiproduksiproduksiproduksiproduksiproduksiproduksiproduksi dandandandandandandandan perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian sertasertasertasertasertasertasertaserta digunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakan pulapulapulapulapulapulapulapula sebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagai perangkatperangkatperangkatperangkatperangkatperangkatperangkatperangkat keseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangan dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian........
- 34. kebijakankebijakankebijakankebijakan fiskalfiskalfiskalfiskal ((((fiskalfiskalfiskalfiskal policy)policy)policy)policy) adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah implementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasi daridaridaridaridaridaridaridari bentukbentukbentukbentukbentukbentukbentukbentuk operasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasional kebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakan anggarananggarananggarananggarananggarananggarananggarananggaran yangyangyangyangyangyangyangyang dilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukan pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam mengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengatur keuangankeuangankeuangankeuangankeuangankeuangankeuangankeuangan negaranegaranegaranegaranegaranegaranegaranegara........ ArahArahArahArahArahArahArahArah kebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakan ditekankanditekankanditekankanditekankanditekankanditekankanditekankanditekankan pengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasian pengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaran negaranegaranegaranegaranegaranegaranegaranegara dandandandandandandandan penerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaan negaranegaranegaranegaranegaranegaranegaranegara terkhususterkhususterkhususterkhususterkhususterkhususterkhususterkhusus padapadapadapadapadapadapadapada perpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakan,,,,,,,, contohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnya sajasajasajasajasajasajasajasaja tinggitinggitinggitinggitinggitinggitinggitinggi rendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnya pajakpajakpajakpajakpajakpajakpajakpajak,,,,,,,, atauatauatauatauatauatauatauatau bahkanbahkanbahkanbahkanbahkanbahkanbahkanbahkan pembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasan pajakpajakpajakpajakpajakpajakpajakpajak dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam pengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalian perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntukdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam pengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalian perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk mencapaimencapaimencapaimencapaimencapaimencapaimencapaimencapai tujuantujuantujuantujuantujuantujuantujuantujuan nasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasional........