3. PAPUA
MALUKU
SULUT
SULTRA
SULSEL
SULTENG
NTT
NTB
BALI
KALSEL
KALTIM
KALTENG
KALBAR
JATIM
DIY
JABAR
SUMSEL
JAMBI
SUMBAR
RIAU
SUMUT
NAD
BANTEN
LAMPUNG
JATENG
BENGKULU
KEPRI
DKI
KANTOR
P U S A T
1 KANTOR
CABANG
29 KANTOR
PERWAKILAN
63 KANTOR
K P J R
67
JARINGAN PELAYANAN
PT JASA RAHARJA (PERSERO) SE-INDONESIA
SAMSAT
1560
Lhokseuma
we
Langsa
Meulaboh
Tebing
Tinggi
Pematang
Siantar
Kisaran
Kaban Jahe
Padang
Sidempuan
Dumai
Bukit Tinggi
Solok
Muara
Bungo
Lahat
Baturaja
Pangkal
Pinang
Metro
Kota Bumi
Tangerang Jak
sel
Jaktim
Jakbar
Bogor
Sukabumi
Bekasi
Karawang
Indramayu
Cirebon
Tasikmalay
a
Purwokerto
Pekalongan
Magelang
Solo
Sukoharjo
Pati
Madiun
Bojonegoro
Kediri
Pamekasan
Malang
Probolinggo
Jember
Singaraja
Sumbawa
Bima
Ende
Singkawan
g
Kandangan
Samarinda
Tarakan
Watampone
Parepare
Palopo
Gorontalo
Kota
Mobagu
Ternate
Sorong
Manokwari Biak
Merauke
3
4. 4
WILAYAH KERJA
Kota Pontianak Kab Sekadau Kab Melawi Kab Kayong
Pontianak Sekadau Nanga Pinoh Kayong Utara
107,82 KM2 5.444,30 KM2 10.640,80 km2 4.568,26 km2
554.764 Jiwa 197.008 Jiwa 239.738 jiwa 95.594 jiwa
Singkawang Kab Sanggau Kab Landak Kapuas Hulu
Sanggau Ngabang Putusibau
504 KM2 12.857,70 KM2 9.909,00 km2 29.842 km²
246.306 Jiwa 422,448 Jiwa 443.265 Jiwa 222.160 jiwa
Kab Sintang Kab Sambas Kab Kubu Raya Kab Bengkayang
Sintang Sambas Kubu Raya Bengkayang
21.635 KM2 6.395,70 KM2 6.985,20 km2 5.396,30 km2
364.759Jiwa 640.474 Jiwa 500.970 jiwa 295.411 jiwa
Kab Mempawah Kab Ketapang
Sungai Pinyuh Ketapang
1.276,90 km² 31.240,74 km²
234.021 Jiwa 427.460 jiwa
Luas Wilayah 14.680,72 Km2
2 Kota Madya
12 Kabupaten
5. Tugas
JASA RAHARJA
Memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami
kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan UU. No. 33 dan 34
Tahun 1964 tentang Perlindungan Dasar
6. 6
1.Memberikan Santunan, kepada masyarakat
yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai
dengan ketentuan UU. No. 33 dan 34 Tahun
1964, sebagai Perlindungan Dasar
Tugas Pokok
PT JASA RAHARJA (Persero)
2.Menghimpun Dan Mengelola Dana, dari
masyarakat guna memenuhi pemberian hak
masyarakat atas santunan
Pembayaran Santunan
Langsung kepada Korban
Pelaksanaan Samsat Keliling
UU 34
TAHUN 1964
“SWDKLLJ”
UU 33 TAHUN
1964
“DPWKP/IW’
7. 7
Pemilik kendaraan bermotor diwajibkan
membayar Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),
bersamaan dengan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB)
UU. NO. 34 TAHUN 1964
JO PP. NO. 18 TAHUN 1965
Pasal 10
Setiap orang yang berada diluar alat kendaraan
angkutan lalu lintas jalan, yang menimbulkan
kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan
dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan
tersebut.
Korban yang dalam ruang lingkup :
1. Pejalan kaki/sejenis ditabrak kendaraan bermotor
2. Korban tabrakan dua kendaraan bermotor atau
lebih.
3. Korban tabrak lari, terlebih dahulu dilakukan
penelitian dan kebenaran kejadian.
*Pengecualian kecelakaan tunggal (out of control)
adalah program perlindungan
Tanggung jawab kepada Pihak III
yang berada di luar kendaraan yang
menimbulkan kecelakaan
RUANG LINGKUP JAMINAN
8. TARIF SW PER GOLONGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI
NO. 16/PMK.010/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017
Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance,
mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran.
Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator,
crane dan sejenisnya.
Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter
diatas 50 cc sd. 250 cc dan kendaraan bermotor
roda tiga.
Sepeda motor diatas 250 cc.
Pick up/mobil barang sd. 2.400 cc, sedan, jeep dan
mobil penumpang bukan angkutan umum
Mobil penumpang angkutan umum sd. 1.600 cc
Bus dan Microbus bukan angkutan umum
Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil
penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc
Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang
diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya.
GOL JENIS KENDARAAN SWDKLLJ
A 3,000
C-2 83,000
D-P 143,000
B 23,000
C-1 35,000
E-U 90,000
F 163,000
D-U 73,000
E-P 153,000
(Dalam Rp)
10. 10
adalah program perlindungan
terhadap risiko kecelakaan
yang terjadi pada Penumpang
Angkutan Umum
Pasal 10
Jaminan pertanggungan kecelakaan diri
selama penumpang berada di dalam alat
angkutan yang disediakan untuk jangka waktu
antara saat-saat sebagai berikut:
1. Kendaraan Bermotor Umum: antara saat
penumpang naik kendaraan di tempat
pemberangkatan sampai dengan turun di
tempat tujuan
2. Kereta Api : saat naik alat angkutan kereta
api saat di tempat berangkat dan turun di
tempat tujuan menurut karcis yang berlaku
untuk perjalanan
3. Pesawat Terbang : saat naik alat angkutan
penerbangan di tempat berangkat dan saat
meninggalkan tangga pesawat terbang
yang ditumpangi di tempat tujuan menurut
tiket yang berlaku
4. Kapal Laut : saat naik alat angkutan
perkapalan/pelayaran di tempat berangkat
dan saat turun di darat pelabuhan tujuan
menurut tiket yang berlaku
RUANG LINGKUP
JAMINAN
UU. NO. 33 TAHUN 1964
JO PP. NO. 17 TAHUN 1965
11. 11
Penumpang Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kota
Dibebaskan membayar Iuran Wajib (UU.33 Tahun
1964 Pasal 3 ayat 1b)
UU. No. 33/1964
1. Penumpang Alat Angkutan Darat
•Kereta Api
•Bus Umum
2. Penumpang Alat Angkutan Udara
• Pesawat udara
3. Penumpang Alat Angkutan Laut
•Kapal penyeberangan laut, danau dan sungai
Pasal 5
Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap
bulan, pengusaha dari perusahaan-
perusahaan kendaraan tersebut pada
pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus
menyetorkan hasil penerimaan uang
iuran wajib dari para penumpang kepada
dana pertanggungan melalui bank atau
badan asuransi yang ditunjuk oleh
Menteri.
Pasal 8
Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat
(1) sub a yang melakukan tindakan sebagai
inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian
menjalankan kewajibannya tidak memungut
iuran kepada penumpang dan atau tidak
menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu
yang ditentukan menurut pasal 5 dikenakan
hukuman denda setinggi-tingginya Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).
12. TARIF IURAN WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017
Kendaraan Bermotor Umum
• Rp 60,-/ penumpang
Kereta Api
• Rp 120,-/penumpang
Pesawat Udara
• Rp 5.000,-/penumpang
12
13. TARIF IURAN WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017
Angkutan Sungai/danau
Ongkos < Rp 2.500,- sebesar Rp 100,-
Ongkos > Rp 2.500,- sebesar Rp 200,-
Ferry/Penyeberangan
Ongkos < Rp 2.500,- sebesar Rp 100,-
Ongkos Rp 2.500 – Rp 5.000 sebesar Rp 200,-
Ongkos > Rp 5.000,- sebesar Rp 400,-
Ongkos > Rp 10.000,- sebesar Rp 800,-
Ongkos > Rp 25.000,- sebesar Rp 2.000,-
13
15. KECELAKAAN YANG
TIDAK DIJAMIN – PASAL 13
PP 17 & 18 TAHUN 1965
Kecelakaan Penumpang Umum Lalu Lintas Jalan
Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh
jaminan berdasarkan UU No. 33 atau 34 Tahun 1964.
Bunuh diri, percobaan bunuh diri.
Mabuk, atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan,
ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban
memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau
rohaniah biasa lain.
Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan
dengan risiko kecelakaan penumpang umum/lalu lintas
Perlombaan Kecepatan (Balapan)
Kecelakaan yang terjadi akibat bencana gempa bumi atau
letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala
geologi atau metereologi lain.
Kecelakaan akibat dari sebab langsung atau tidak langsung
mempunyai hubungan dengan bencana perang, kerusuhan,
dll.
16. KECELAKAAN TUNGGAL
(OUT OF CONTROL)
Kenapa laka tunggal Tidak Terjamin Jasa Raharja….??
1. Pengertian “Korban” kecelakaan adalah “Pihak Ketiga” (Setiap orang yang
berada diluar alat kendaraan angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan
kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat
angkutan lalu lintas jalan tersebut)
2. Premi SWDKLLJ adalah TPL (Third Party Liability) dimana PT Jasa Raharja
akan mengganti kerugian (keuangan) kepada para pihak ketiga yang menjadi
korban kecelakaan
3. SWDKLLJ sebagai premi asuransi third party liability sehingga tidak akan
memperoleh manfaat langsung bagi penyetor (pihak pertama)
4. Keuntungan/Manfaat yang akan diterima oleh pihak pertama/pembayar premi
SWDKLLJ adalah jika melakukan kelalaian (sengaja/tidak sengaja) sehingga
mengakibatkan korban luka-luka, cacat tetap dan meninggal dunia ada pihak
yang menjamin dhi. PT Jasa Raharja (Persero)
20. YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN
(PASAL 1.g.) UU No.33 dan 34 1964 juncto
PP. NO. 17 & 18 TAHUN 1965
KORBAN MENINGGAL DUNIA
Santunan Diberikan Kepada Ahliwaris Sesuai dengan Skala Prioritas sebagai Berikut :
1. Janda atau Dudanya Yang Sah
2. Anak-anaknya Yang Sah
3. Orang Tuanya Yang Sah
4. Apabila Tidak Ada ketiganya, maka diberikan
Penggantian Biaya penguburan
KORBAN LUKA-LUKA
Korban sendiri, atau orang yang membiayai selama
penyembuhan yang diakibatkan kecelakaan lalu-lintas
21. PERSYARATAN PENGAJUAN
PERMOHONAN SANTUNAN
A. DOKUMEN DASAR
1. Formulir Pengajuan Santunan
2. Formulir Kesehatan Korban
4. Keterangan Ahli Waris (Jika Korban Meninggal Dunia)
DISEDIAKAN SECARA GRATIS OLEH
JASA RAHARJA!!!
22. JUMLAH SANTUNAN UU NO.33
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
KEP.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017
Ketentuan Lama Ketentuan Baru Ketentuan Lama Ketentuan Baru
Meninggal Dunia 25.000.000
Rp 50.000.000
Rp 50.000.000
Rp 50.000.000
Rp
Cacat tetap (berdasarkan
persentasetertentu, maksimal)
25.000.000
Rp 50.000.000
Rp 50.000.000
Rp 50.000.000
Rp
BiayaPerawatan luka-luka
(maksimal)
10.000.000
Rp 20.000.000
Rp 25.000.000
Rp 25.000.000
Rp
Manfaat tambahan (baru) :
1. Penggantian biayaP3K
(maksimal);
Tidak ada 1.000.000
Rp Tidak ada 1.000.000
Rp
2. Penggantian biayaambulans
(maksimal);
Tidak ada 500.000
Rp Tidak ada 500.000
Rp
BiayaPenguburan (jikatidak
adaahli waris)
2.000.000
Rp 4.000.000
Rp 2.000.000
Rp 4.000.000
Rp
Santunan
Angkutan Umum di Darat, Sungai /
Danau, Ferry / Penyeberangan dan Laut
Angkutan Udara
22
23. JUMLAH SANTUNAN UU NO.34
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
KEP.16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017
Santunan Ketentuan Lama Ketentuan Baru
Meninggal Dunia 25.000.000
Rp 50.000.000
Rp
Cacat tetap (berdasarkan persentase tertentu,
maksimal)
25.000.000
Rp 50.000.000
Rp
Biaya Perawatan luka-luka (maksimal) 10.000.000
Rp 20.000.000
Rp
Manfaat tambahan (baru) :
1. Penggantian biaya P3K (maksimal); Tidak ada 1.000.000
Rp
2. Penggantian biaya ambulans (maksimal); Tidak ada 500.000
Rp
Biaya Penguburan (jika tidak ada ahli waris) 2.000.000
Rp 4.000.000
Rp
23
24. JUMLAH
SANTUNAN
SIFAT CIDERA NOVEMBER 2018 NOVEMBER 2019 (%)
MENINGGAL DUNIA 24.592.000.000 19.150.000.000 77,87
LUKA-LUKA 11.623.651.711 11.623.105.658 100,00
CACAT TETAP 577.125.000 626.125.000 108,49
PENGUBURAN 64.000.000 28.000.000 43,75
AMBULANS 29.803.000 40.060.000 134,42
P3K 264.210.995 187.993.260 71,15
JUMLAH 37.150.790.706 31.655.283.918 85,21
25. KERJASAMA
RUMAH SAKIT
AWAL AKHIR
1 RS Dr. Sudarso Pontianak PONTIANAK P/1.03/SP/2016 01-Feb-19 01-Feb-26
2 RSU Antonius Pontianak PONTIANAK P/17/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
3 RS Bhayangkara PONTIANAK P/18/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
4 RS Yarsi PONTIANAK P/19/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
5 RSUD Dr. Soetomo Auri PONTIANAK P/24/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
6 RS Promedika PONTIANAK P/27/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
7 RS Sultan Syarif Alkadrie PONTIANAK P/26/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
8 RS Kharitas Bhakti PONTIANAK P/1.16/SP/2016 01-Feb-19 01-Feb-26
9 RS Universitas Tanjungpura Pontianak PONTIANAK P/1.14/SP/2016 01-Feb-19 01-Feb-26
10 RS Kartika Husada Pontianak PONTIANAK P/25/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
11 RS Mitra Medika Pontianak PONTIANAK P/28/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
12 RS Rubini Mempawah MEMPAWAH P/20/SP/2017 31-Aug-17 31-Aug-22
13 RSUD Kab Landak LANDAK P/20/SP/2016 01-Feb-19 01-Feb-26
14 RSUD Dr. Agusdjam KETAPANG P/3/II/2015 02-Jan-19 02-Jan-26
15 RS. Fatimah Ketapang KETAPANG PP/4/II/2015 25-Jan-19 25-Jan-26
NO NAMA RUMAH SAKIT NO.MOU
TANGGAL
LOKASI
26. KERJASAMA
RUMAH SAKIT
AWAL AKHIR
16 RSUD Bengkayang SINGKAWANG P/6/SP/2018 2-Feb-18 2-Feb-23
17 RSU Santo Vincentius SINGKAWANG P/7/SP/2018 2-Jan-18 2-Jan-23
18 RSUD Pemangkat SINGKAWANG P/8/SP/2018 2-Jan-18 2-Jan-23
19 RSUD Sambas SINGKAWANG P/9/SP/2018 8-Jan-18 8-Jan-23
20 RSUD Abdul Aziz Singkawang SINGKAWANG P/10/SP/2018 2-Jan-18 2-Jan-23
21 RSU Bethesda Serukam Bengkayang SINGKAWANG P/19/SP/2018 3-Apr-18 3-Apr-23
22 RSU Harapan Bersama Singkawang SINGKAWANG P/15/SP/2018 2-Apr-18 2-Apr-23
23 RSU Santa Elisabeth Sambas SINGKAWANG P/11/SP/2018 2-Apr-18 2-Apr-23
24 RS Tentara TK IV Singkawang SINGKAWANG P/16/SP/2018 5-Apr-18 5-Apr-23
25 RSUD AM. DJOEN SINTANG SINTANG P/30/SP/2017 9/28/2017 9/28/2020
26 RS. TNI AD TINGKAT 4 SINTANG SINTANG P/31/SP/2017 9/28/2017 9/28/2022
27 RSUD M.TH DJAMAN SANGGAU SINTANG P/13/SP/2017 8/31/2017 8/31/2022
28 RSU. PARINDU SANGGAU SINTANG P/14/SP/2017 8/31/2017 8/31/2022
29 RS. PRATAMA BALKAR SINTANG P/15/SP/2017 10/18/2017 10/18/2022
30 RSUD SEKADAU SINTANG P/29.1/SP/2017 9/25/2017 9/25/2022
31 RSUD MELAWI SINTANG P/32/SP/2017 10/10/2017 10/10/2022
32 RS CITRA HUSADA SINTANG P/33/SP/2017 10/10/2017 10/10/2022
33 RS KASIH BUNDA JAYA SINTANG P/34/SP/2017 10/10/2017 10/10/2022
34 RSUD.DR ACHMAD DIPONEGORO SINTANG P/36/SP/2017 11/15/2017 11/15/2022
NO NAMA RUMAH SAKIT LOKASI NO.MOU
TANGGAL
27. TOP 10 Jumlah Pembayaran Santunan
Rumah Sakit yang Telah Bekerjasama
31. 31
Pengajuan
Santunan Online
Cek Masa Berlaku
SWDKLLJ Kendaraan
Menyampaikan Info
Tentang Kejadian
Kecelakaan
Save My Trip
Cek Masa Berlaku
& Pembayaran
Iuran Wajib
Berita Seputar
Jasa Raharja
SEMUA LAYANAN
DALAM GENGGAMAN
SEGERA UNDUH APLIKASI “JR-Ku” :
32. 32
ISU-ISU YANG MENJADI PERHATIAN
1. Penagihan Tagihan Rumah Sakit kepada Jasa Raharja yang masih lebih dari 14 Hari
setelah pasien dipulangkan, untuk segera ditagihkan kepada Jasa Raharja maksimal 7
hari setelah korban keluar Rumah Sakit.
2. Penandatanganan Surat Kuasa Rumah Sakit diharuskan anggota keluarga yang satu KK
ataupun korbannya sendiri apabila tidak ada keluarga yang satu KK tidak ada yang
mendampingi.
3. Kecelakaan Tunggal tidak terjamin Jasa Raharja namun dijamin oleh BPJS Kesehatan
berdasarkan Surat Penolakan dari Jasa Raharja yang penolakan Jasa Raharja
berdasarkan LP ataupun Keterangan dari Kepolisian setempat (misal: Tidak bias
dikeluarkan LP dikarenakan bukan masuk kategori kecelakaan/kecelakaan bukan dijalan
raya (halaman rumah, mall, komplek, dsb).
4. Kesesuain Tagihan Rumah Sakit dengan Daftar Tarif yang berlaku di Rumah Sakit,
apabila ada perubahan/penyesuaian Daftar Tarif RS yang terbaru dimohon untuk
melakukan pemberitahuan terhadap Jasa Raharja.
