GOod C

1. Pokok Bahasan 11 Perilaku Organisasi 1
Good Corporate
Governance (GCG),
Power dan Politik

2. 2
Pendahuluan
 GCG lahir setelah terjadinya krisis
ekonomi di berbagai negara di Asia dan
dunia
 Krisis ekonomi yang terjadi berbagai
negara tersebut disebabkan oleh buruknya
corporate governance bagi perusahaan-
perusahaan di negara tersebut.
 Kasus terbesar yang menyebabkan
munculnya penerapan GCG adalah kasus
Enron yang merupakan perusahaan
raksasa nomor 7 di Amerika

3. 3
 PT Enron pada tahun 1988 mempunyai
kekayaan US$31 miliar meningkat drastis
pada tahun 2000 menjadi US$100 miliar,
namun pada tahun 2001 (bulan
Desember) dinyatakan pailit.
 Ditambah lagi dengan moral dari pimpinan
perusahaan yang pada saat itu masih
menjual/melepas saham perusahaan ke
pasar saham sebelum berita kepailitan
disebarluarkan.

4. 4
 Hal yang bisa ditarik dari peristiwa
tersebut adalah Amerika yang merupakan
negara yang paling keras dalam
penerapan GCG-nya masih saja bisa
kebobolan dalam penerapannya pada
beberapa-beberapa perusahaan besar.
 Di Indonesia, salah satu penyebab masih
berada dalam krisis ekonomi adalah belum
suksesnya penerapan GCG di
Indonesia.(seperti yang dikemukakan oleh
Tri Sulistyanto pada beberapa perusahaan
besar di Indonesia tahun 1996-2000)

5. 5
 Organisasi hidup untuk mengkreasikan
nilai bagi lingkungannya. Jika organisasi
tidak mampu lagi memberikan nilai
tersebut, ia akan hilang atau mati atau
pindah berganti menjadi organisasi lain.
 Untuk dapat mengkreasikan nilai
organisasi perlu di manajemeni, artinya
organisasi perlu manajemen untuk
membuatnya mampu mengkreasikan nilai
dengan efisien.
 Untuk memastikan bahwa manajemen
berjalan dengan baik
Motivasi Utama kenapa GCG perlu
diterapkan adalah:

6. 6
 Namun, organisasi berisikan
manusia-manusia atau individu-
individu secara internal mempunyai
value yang mendorong mereka untuk
menerima, mendukung dan
melaksanakan GCG.
 Sistem nilai yang ada pada individu
tumbuh pada organisasi, dan
digunakan sebagai sistem perekat ini
disebut sebagai Corporate culture.

7. 7
Permasalahan
 Bagaimanakah penerapan GCG di
perusahaan-perusahaan
(organisasi) Indonesia?.
 Bagaimanakah pengaruh power dan
politik dalam organisasi?.

8. 8
 Pengertian Good Corporate Governance
(GCG)
 IICG mendefinisikan GCG sebagai sebuah
proses dan struktur yang diterapkan
dalam menjalankan perusahaan dengan
tujuan utama untuk meningkatkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders yang lain.

9. 9
 Forum on Corporate Governance in Indonesia
(FCGI, 2001) mendefinisikan GCG sebagai
seperangkat peraturan yang menetapkan
hubungan antara pemegangg saham, pengurus,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang saham, kepentingan pihak intern dan
ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem
yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan.
 Definisi yang dikemukakan oleh FCGI lebih
menfokuskan peran GCG sebagai alat pengendali
perusahaan.

10. 10
Pengertian GCG menurut sebagian besar
pedoman yang dikeluarkan oleh Organization
for Economics Cooperation and Development
(OECD) atau negara-negara maju dalam
tatanan common law system, mengacu kepada
pembagian wewenang antara semua pihak
yang menentukan arah dan Performance suatu
perusahaan, pihak-pihak tersebut adalah
pemegang saham, manajemen dan boards of
director.
Pengertian GCG menurut OECD adalah cara-
cara manajemen perusahaan
bertanggungjawab kepada pemiliknya (yakni
pemegang saham)

11. 11
 Komite Cadburry, yang memberikan
definisi tentang GCG adalah prinsip
yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan
perusahaan dalam memberikan
pertanggungjawabannya kepada
shareholders khususnya dan
Stakeholders pada umumnya

12. 12
 Centre for European Policy Studies
(CEPS), punya formula lain. GCG
merupakan seluruh sistem yang dibentuk
mulai dari hak (right), proses, serta
pengendalian baik yang ada di dalam
maupun diluar manajemen perusahaan.
 ADB (Asia Development Bank)
menjelaskan bahwa GCG mengandung
empat nilai utama yaitu: accountability,
transparency, predictability dan
participation.

13. 13
 Finance Committee on Corporate
Governance Malaysia mengatakan
bahwa GCG merupakan suatu proses
serta struktur yag digunakan untuk
mengarahkan sekaligus mengelola
bisnis dan urusan perusahaan kearah
peningkatan pertumbuhan bisnis dan
akuntabilitas perusahaan.

14. 14
 Di Indonesia yang menganut Civil Law,
pelaku utama dalam perusahaan adalah
pemegang saham, direksi dan dewan
direksi. Dengan demikian direksi di
Indonesia menurut terminologi yang
digunakan dalam bahasa corporate
governance adalah manajemen,
sedangkan dewan komisaris lebih
merupakan boards of directors.
 Secara umum pengertian GCG di
Indonesia adalah Tata kelola
perusahaan (Daniri, 2005:7)

15. 15
Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa GCG merupakan
 Suatu struktur yang mengatur pola hubungan
harmonis tentang peran dewan komisaris,
direksi, RUPS dan stakeholder lainnya.
 Suatu sistem check and balance mencakup
perimbangan kewenangan atas pengendalian
perusahaan yang dapat membatasi munculnya
dua peluang, yaitu: pengelolaan yang salah dan
penyalahgunaan aset perusahaan.
 Suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran
kinerjanya.

16. 16
Prinsip-prinsip yang ada dalam
GCG
– Perlindungan terhadap pemegang
saham
 Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus
mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak
tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:
 menjamin keamanan metode pendaftaran
kepemilikan
 Mengalihkan dan memindahkan saham yang
dimilikinya
 Memperoleh informasi yang relevan secara berkala
dan teratur
 Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
 Memilih anggota dengan direksi dan komisaris
 Memperoleh bagian keuntungan perusahaan

17. 17
2. Persamaan perlakuan terhadap
seluruh pemegang saham
 Kerangka Corporate governance harus
menjamin adanya perlakuan yang sama
terhadap seluruh pemegang saham, termasuk
pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh
pemegang saham harus memiliki kesempatan
untuk dapat memperoleh penggantian atas
pelanggaraqn hak-hak mereka. Prinsip ini juga
mensyaratkan adanya perlakuan yang sama
atas saham-saham yang berada dalam satu
kelas, melarang praktek-praktek insidertrading
dan self dealing serta mengharuskan angota
dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan
jika menemukan transaksi-transaksi yang
mengandung benturan kepentingan (conflict of
interest).

18. 18
3. Peranan Stakeholder yang
terkait dengan perusahaan
Kerangka corporate governance
harus memberikan pengakuan
terhadap hak-hak stakeholder,
seperti ditentukan dalam undang-
undang dan mendorong kerjasama
yang aktif antara perusahaan
dengan para stakeholder tersebut
dalam rangka menciptakan
kesejahteraan, lapangan kerja dan
kesinambungan usaha.

19. 19
4.Keterbukaan dan Transparansi
 Kerangka corporate governance harus menjamin
adanya pengungkapan yang tepat waktu dan
akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan
dengan perusahaan. Pengungkapan ini mengenai
informasi keadaan keuangan, kinerja
perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan. Disamping itu, informasi yang
diungkapkan harus disusun dan diaudit dan
disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas
tinggi. Manajemen harus menjamin auditor
eksternal melakukan audit secara independen
atas laporan keuangan.

20. 20
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris
 Kerangka corporate governance harus
menjamin adanya pedoman strategis
perusahaan, pemantauan yang efektif
terhadap manajemen yang dilakukan oleh
dewan komisaris dan akuntabilitas dewan
komisaris terhadap perusahaan dan
pemegang saham. Prinsip ini juga memuat
kewenangan yang harus dimiliki dewan
komisaris beserta kewajiban-kewajiban
profesionalnya kepada pemegang saham
dan stakeholder lainnya.

21. 21
 Pihak regulator Indonesia yaitu Badan Pengawas
Penanaman Modal (BAPEPAM) dan Bursa Efek Indonesia
(BEI), berusaha memperbaiki corporate governance
perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan membuat
code fore good corporate governance dan peraturan yang
berkaitan dengan tata kelola perusahaan, yaitu Keputusan
Direksi PT BEJ Nomor : Kep-315/BEJ/06-2000 butir C
mengenai board governance perusahaan. Berdasarkan
ketentuan tersebut, perusahaan tercatat wajib memiliki:
 Komisaris Independen, jumlahnya sebanding dengan
jumlah saham yang dimiliki. Jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan Anggota.
 Komite Audit, yng keanggotaannya sekurang-kurangnya
terdiri dari 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya
meruapakna komisaris Independen yang sekaligus
merangkap sebagai komite audit.
 Sekretaris perusahaan, yang dilaksanakan oleh salah
seorang direktur atau pejabat perusahaan tercatat yang
khusus ditunjuk sebagai sekretaris perusahaan.

22. 22
Prinsip-prinsip pokok GCG tedapat
empat prinsip GCG, menurut IICG,
FCGI, dan KNKCG yaitu:
 Fairness
 Transparancy
 Accountability
 Responsibility

23. 23
Terdapat perbedaan prinsip
atau code GCG yang dianut
suatu negara atau organisasi
dengan negara lain, tapi
walaupun terdapat perbedaan
code pada setiap negara tapi
tetap terdapat beberapa prinsip
yang sifatnya universal

24. 24
 Struktur governance sebuah
perusahaan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, terutama teori
korporasi (corporate theory) yang
dipakai, budaya dan sistem hukum
yang dianut. Teori korporasi yang
menjelaskan hubungan antara
perusahaan dan pemilik disebut
dengan teori ekuitas (equity theory).

25. 25
Turunan teori entitas
 (1) propietary theory,
 (2) entity theory,
 (3) residual equity theory,
 (4) fund theory, dan
 (5) enterprise theory.
 Dari kelima teori tersebut, teori entitas
merupakan teori yang paling banyak
digunakan sebagai landasan dalan
menjelaskan dan membangun prinsip-
prinsip GCG.

26. 26
 Perusahaan di Indonesia pada umumnya
menganut sistem dual board. Yaitu dewan
komisaris dan dewan direksi. Dewan
komisaris bertugas mengawasi dan
memberikan nasehat kepada dewan
direksi dalam menjalankan perseroan,
sedang dewan direksi bertanggungjawab
penuh atas pengelolaan perusahaan.
Anggota dewan direksi tidak boleh
menjadi dewan komisaris, demikian pula
sebaliknya. Oleh karena itu teori keagenan
lebih sesuai dibandingkan dengan
stewarship theory yang diterapkan di
Indonesia dalam menerapkan framework
GCG.