Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi kelancaran demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan unsur penting dalam demokrasi. Namun, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik oleh penyelenggara pemilu, partai politik, dan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman tentang dem

2. Tujuan Materi :
Untuk menanamkan kesadaran,
pemahaman dan pengetahuan kepada
masyarakat, pentingnya sebuah Pemilu
dalam negara Demokrasi.

3. Makna Pemilu dan Demokrasi
Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling
banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk
Indonesia.
Pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik
demokrasi, yaitu :
1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
2.Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan
responsif.
3. Adanya perlindungan terhadap HAM.
4. Berkembangnya civil society dalam masyarakat.

4. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi
prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan
salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih
wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.
Dalam demokrasi rakyat merupakan aktor penting, dengan kata
lain ; kesadaran demokrasi dikatakan tinggi bilamana partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu juga tinggi.

5. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat
memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik
disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen)
baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala
pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

6. Manfaat Pemilu
1. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin
secara kontitusional.
3. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh
legitimasi.
4. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam
proses politik.

7. Partisipasi vs Golput
Kenapa Golput terjadi pada setiap Pemilu ?
Fenomena ini merupakan wujud apriori rakyat sebagai ketidakpercayaan
masyarakat pada parpol maupun pada figur-figur Capres, Cawapres atau kandidat
para calon kepala daerah dan wakilnya.
Secara umum ada 3 (tiga) klasifikasi kelompok Golput ;
1. Tidak mengunakan hak pilihnya karena sengaja secara sadar sebagai bentuk rasa
kecewa dan tidak percaya kepada partai politik atau figur-figur yang tampil dalam
Pemilu.
2. Karena tidak terdaftar dalam DPT.
3. Karena ada unsur keterpaksaan yang berkaitan dengan aktivitasnya. Seperti
pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

8. Partisipasi Masyarakat
Pengertian partisipasi sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu
kegiatan. Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat
dalam suatu kegiatan.
Tiga faktor pendukung adanya partisipasi :
(1). Adanya Kemauan,
(2). Adanya Kemampuan, dan
(3). Adanya kesempatan.
Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri
masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara
tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan
terwujud.
Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat.
Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada
tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan
terjadi.

9. Upaya meningkatkan Partisipasi
Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam PEMILU,
merupakan tanggung jawab Stakeholder PEMILU dan
seluruh elemen masyarakat :
1. Penyelenggara PEMILU
2. Partai Politik
3. Pemerintah
4. Sekolah / Perguruan Tinggi
5. Ormas / Tokoh Agama
6. Masyarakat

10. Upaya KPU dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih :
1. Pendidikan Pemilih (vote education), yaitu :
- Tata cara dan Peran masyarakat dalam Pemilu.
- Pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang berkualitas
2. Pendidikan Elektoral (electoral education), yaitu :
- Kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman mengenai fungsi pemilihan
dalam suatu sistem negara demokrasi.
3. Pendidikan Pemilih Pemula, yaitu :
- Memberikan pemahaman dan pendidikan Pemilu, sehingga Pemilih Pemula
tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.

11. Peran Partai Politik dalam Partisipasi :
Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No.02 tahun 2008 :
Tujuan khusus Partai Politik adalah :
a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; dan
c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

12. Pasal 11 Undang-Undang No.2 tahun 2011, ayat a :
Partai Politik berfungsi sebagai sarana :
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

13. Pendidikan Politik oleh Parpol :
1. Kader Partai Politik itu sendiri,
2. Konstituennya,
3. Masyarakat.
Pemahaman Politik yang benar akan menghasilkan :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat,
2. Menekan munculnya Golput.
Saran :
Sebaiknya motivasi yang diberikan Partai Politik kepada masyarakat tidak hanya
untuk kepentingan politik semata (mencari kemenangan dalam pemilu), tetapi
memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat sehingga Pemilu
semakin berkualitas.

14. Bentuk Partisipasi Masyarakat
Pasal 246 Undang-Undang No.8 tahun 2012 (Pemilu Legislatif)
(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam bentuk :
sosialisasi Pemilu,
pendidikan politik bagi Pemilih,
survei atau jajak pendapat tentang Pemilu,
dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

15. Partisipasi aktif masyarakat, dapat diwujudkan:
o Memantau penghitungan suara di TPS
o Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS
o Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan
dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS
o Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS
melalui saksi peserta Pemilu atau pengawas Pemilu yang hadir apabila
terhadap hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
o Berpartisipasi dalam sosialisasi Pemilu, pendidikan bagi pemilih, survei
atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu

16. “Negara konstitusional sama seperti
makanan setiap hari, seperti air untuk
minum dan udara untuk nafas, dan yang
terbaik berkaitan dengan demokrasi
adalah bahwa ia merupakan satu-satunya
sistem yang mampu menjamin
Negara Konstitusional” (Gustav
Radbruch)

17. Sekian
Dan
Terima Kasih
Indralaya, Oktober 2013
KPU KABUPATEN OGAN ILIR
Armin nofirman, SE