Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (18)
Similar a PPDB dan Tata Kelola Sekolah
Similar a PPDB dan Tata Kelola Sekolah (20)
Último
Último (20)
PPDB dan Tata Kelola Sekolah
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tata Kelola Sekolah Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan • Permendikbud 51/2018 tentang PPDB • Permendikbud 18/2016 tentang PLS • Permendikbud 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan • Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah
- 2. Critical Thinking and Problem Solving berpikir kritis dan menyelesaikan masalah Creativity kreativitas Communication Skills Kemampuan berkomunikasi Collaboration Kemampuan untuk bekerja sama 21st Century Learning Skills TataKelolaSekolah Ragam Potensi Masalah dalam Tata Kelola Sekolah: A. Tidak meratanya kualitas & akses pendidikan B. Tindak Kekerasan C. Pungutan Liar
- 4. PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA S e k o l a h y a n g b e r m u t u d a p a t d i n i l a i d e n g a n k r i t e r i a y a n g l e b i h o b j e k t i f A . S e b e l u m K e b i j a k a n Z o n a s i Sekolah yang disebut ‘favorit’ mendapatkan inputan siswa yang seluruhnya memiliki nilai tinggi (karena PPDB melalui seleksi nilai UN/USBN) Guru di Sekolah ‘favorit’ memberikan pengajaran dengan kondisi kompetensi siswa yang sudah tinggi Sekolah ‘favorit’ meluluskan siswa dengan nilai yang tinggi Seluruh Sekolah Negeri mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima siswa dengan kompetensi yang beragam (heterogen) Guru di Sekolah Negeri mendapatkan tantangan yang sama dalam mengelola kompetensi siswa yang beragam agar seluruh siswa dapat menjadi unggul ‘Sekolah Bermutu’ dapat dilihat secara objektif melalui inputan yang heterogen dan lulusan yang memiliki nilai yang baik karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah B . S e t e l a h K e b i j a k a n Z o n a s i
- 5. • Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah • Peningkatan akses pendidikan • Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama • Peningkatan kapasitas guru • Mendukung pelaksanaan SPM dan PPK • Sejalan dengan kebijakan masuk PTN (SNMPTN atau SBMPTN) • Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli • Sesuai ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan nilai dikecualikan • Alat ukur intervensi Pemerintah Pusat dan Pemda A. TIDAK MERATANYA KUALITAS & AKSES PENDIDIKAN PPDB Berbasis ZonasiPPDB Berbasis Persaingan UN • Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggal terpisah dr orangtua • Penekanan “kompetisi” pd siswa (eksklusivitas anak dg UN tinggi) • Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu • Cap anak bodoh dan pintar hanya berdasarkan nilai UN (diskriminatif) • Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya kpd “sekolah favorit” • Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri • Suburnya praktik jual beli kursi & pungli
- 6. PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA S t a n d a r P e l a y a n a n M i n i m a l ( S P M ) PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 • SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal • Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar: • Kabupaten/Kota: PAUD (usia 5-6), Dikdas (usia 7-15), Kesetaraan (usia 7-18) • Provinsi: Dikmen (usia 16-18), Khusus (usia 4-18) • Cakupan Mutu Pelayanan Dasar: • 8 Standar Nasional Pendidikan • Standar Biaya Pribadi Peserta Didik J a l u r M a s u k P e r g u r u a n T i n g g i N e g e r i • Seleksi masuk PTN tidak lagi berdasarkan asal Sekolah siswa • Dalam hal siswa dinyatakan lulus PTN, nilai dari hasil seleksi hanya diberikan kepada siswa, tidak diinformasikan secara terbuka, karena nilai dari hasil ujian tersebut merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, sama hal nya dengan nilai UN/USBN yang tidak dapat dipublikasikan secara umum, melainkan nilainya hanya terbatas diberikan kepada siswa yang bersangkutan.
- 7. PERPINDAHAN TUGAS/ PEKERJAAN ORANG TUA PRESTASI maksimal ZONASI 1. Domisili calon Siswa di luar zonasi, saat seleksi prioritas dari jarak. 2. dibuktikan Surat Penugasan Orang Tua dan Surat Domisili setempat 1. Domisili calon Siswa di luar zonasi 2. Berdasarkan: a. USBN/UN, dan/atau b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan akademik/non akademik tingkat internasional/nasional/kab/kota è Contoh penghargaan: Duta Lingkungan, Duta Pariwisata 1. sekolah negeri wajib menerima calon Siswa yang berdomisili sesuai zonasi 2. termasuk kuota bagi Siswa: a. tidak mampu; dan/atau b. penyandang disabilitas è sekolah inklusif 3. SMA/SMK Negeri wajib menerima Siswa dari keluarga tidak mampu minimal 20% dari daya tampung* *Pasal 53A PP 17/2010 jo PP 66/2010 JALUR PPDB DALAM RANGKA UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN Permendikbud 51/2018 minimal 90% 5% maksimal 5% jika tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau prestasi Calon Siswa hanya memilih salah 1 jalur dalam satu zonasi Catatan: Bencana alam/sosial tidak menjadi jalur tersendiri è diskresi
- 8. 1. Domisili berdasarkan Kartu Keluarga • diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB (utk TA 2019/2020 dapat diterbitkan minimal 6 bulan sblm PPDB) 2. KK dapat diganti Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa • menerangkan siswa ybs telah berdomisili minimal 1 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan • contoh: anak tentara yang sejak lama dititipkan ke sanak keluarga tanpa mengubah KK 3. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah kab/kota yang sama dengan Sekolah asal 1. Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada Sekolah ybs melebihi daya tampung 2. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon Siswa ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama • Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat BUKTI DOMISILI PENYALURAN KELEBIHAN SISWA JALUR ZONASI (Permendikbud 51/2018)
- 9. 1.wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang 2.wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut • Ditetapkan s e t i a p jenjang oleh Pemda • Melibatkan KKS/MKKS dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Prov/Kab/Kota 1. wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB 2. Wajib dilaporkan ke LPMP PENETAPAN ZONASI (Permendikbud 51/2018) Penetapan semua wilayahPenetapan Wilayah Kerja Sama Pemda PengumumanPelibatan MKKS Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah”
- 10. JENJANG USIA JALUR Rekomendasi SD Tidak dicantumkan a. Tahap I : Jalur lokal (zonasi) b. Tahap II : Jalur Umum c. Tahap III : Jalur umum d. Tahap IV : Jalur Umum, Jika masih tersedia bangku kosong. catatan: jalur zonasi tidak dijelaskan mekanisme penentuan zonasinya. • Usia sebaiknya dicantumkan sesuai dengan Permendikbud • Jalur seleksi tidak sesuai dengan Permendikbud, sebaiknya disesuaikan dengan Permendikbud dan diberi Persentase per jalur. SMP dan SMA Sesuai a. Jalur lokal (zonasi): minimal 55% b. Jalur umum: 35% • domisili DKI, namun tidak masuk dalam zonasi: 30% • Domisili di luar DKI: 5% c. Jalur Umum: • Dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB tahap Kedua Jalur Umum • Domisili DKI, dengan ketentuan: 1. Tidak diterima pada PPDB tahap pertama maupun tahap kedua 2. Belum mendaftar PPDB tahap pertama maupun tahap kedua 3. Diterima tetapi tidak lapor diri pada tahap pertama maupun tahap kedua • Jalur dan persentase tidak tepat. Jalur seleksi dan persentase sebaiknya disesuaikan dengan Permendikbud yaitu Zonasi 90%, Prestasi 5%, Perpindahan Orangtua/Wali 5%. • Metode zonasi yang dibuat tidak dijelaskan rinci, Dalam zonasi, tidak menggunakan nilai UN, melainkan domisili Keputusan Kadisdik No 623 Tahun 2018 tentang Juknis PPDB 2018/2019 EVALUASI PERATURAN PPDB PROV DKI JAKARTA TA 2018/2019
- 11. CONTOH PENETAPAN ZONASI PROV DKI JAKARTA (PPDB 2018) Kepdisdik Prov DKI Jakarta No 525 Tahun 2018 SD
- 12. CONTOH PENETAPAN ZONASI PROV DKI JAKARTA (PPDB 2018) Kepdisdik Prov DKI Jakarta No 525 Tahun 2018 SMP SMA
- 13. CONTOH PENETAPAN ZONASI No Kelurahan Kecamatan SD SMP SMA 1. Kelurahan A Kecamatan 1 SDN 1 SDN 2 SDN 3 SMPN 1 SMPN 2 SMAN 1 SMAN 22. Kelurahan B 3. Kelurahan C 4. Kelurahan D 5. Kelurahan X Kecamatan 2 SDN 4 SDN 5 SDN 6 SMPN 3 SMPN 46. Kelurahan Y 7. Kelurahan Z
- 14. NO NO DAFTAR NIK NAMA JARAK DOMISILI KE SEKOLAH TANGGAL DAFTAR 1 47910320092 327006982 3547890 CAESAR APRILIO 300 meter 3 Mei 2 47910320081 356124568 9001024 MANDIRA ELVIRA 500 meter 4 Mei 3 47910320077 389709658 4529010 DIEGO ALCANTARA 800 meter 2 Mei 4 47910320095 352867400 9302019 WICAKSANA ADJIE 1 kilometer 2 Mei 5 47910320079 375624315 6700362 BIENNA PURNAMA 1 kilometer 5 Mei Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDB Pada Tahun Ajaran 2019 1. Wajib mengumumkan hasil seleksi untuk setiap jalur PPDB 2. Penetapan hasil PPDB berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin Kepsek dan ditetapkan melalui Keputusan Kepsek* *Pasal 74 dan Pasal 82 PP Nomor 17 Tahun 2010 PENGUMUMAN HASIL PPDB Jalur Zonasi
- 15. NO URUT PRESTASI NO DAFTAR NIK NAMA 1 47910329009 3268754002103579 PUTU BUDHI 2 47910329092 3200479943001289 SISKA SIREGAR 3 47910320087 3276540020576683 EVAWATI 4 47910320025 3258876500425204 LUTHFI PUTRA 5 47910320068 3246200478901103 RYAN PRATAMA Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDB Pada Tahun Ajaran 2019 PENGUMUMAN HASIL PPDB Jalur Prestasi
- 16. NO NO DAFTAR NIK NAMA JARAK DOMISILI KE SEKOLAH 1 47910320077 3250463259804 021 SUSI BUDIMAN 400 meter 2 47910320006 3276890204657 801 FITRI PANDORA 500 meter 3 47910320083 3269046003428 957 RIZKI PURWAKA 500 meter 4 47910320042 3290567290253 684 DIKA WILAGA 1 kilometer 5 47910320094 3289573802548 729 RIZAL PUTU 1 kilometer Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDB Pada Tahun Ajaran 2019 PENGUMUMAN HASIL PPDB Jalur Perpindahan Orang Tua
- 17. PENGECUALIAN JALUR PPDB ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Dirjen Dikdasmen 1. Sekolah Swasta 2. SMK Negeri 3. Sekolah Kerja Sama (SPK) 4. Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) 5. Sekolah Pendidikan khusus 6. Sekolah Layanan Khusus Jalur PPDB dikecualikan bagi 7. Sekolah Berasrama; 8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; 9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 Rombel
- 19. Pelaksanaan PPDB & Proses Pembelajaran Rentan dengan Tindak Kekerasan Rentan dengan Pungutan Liar • Pengenalan Lingkungan Sekolah • Masa Orientasi Ekstrakurikuler • Seluruh Proses Pembelajaran
- 20. MASA ORIENTASI SEKOLAH, SEBELUM DILAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN SESUAI PERMENDIKBUD 18/2016 TENTANG PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN Don Bosco Jakarta https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022853/tragedi-mos-dengan-kekerasan-1 “Ary, siswa baru SMA Don Bosco Jakarta di tahun 2012 mendapatkan kekerasan dari kakak kelasnya saat kegiatan ‘pengakraban diri’, dengan disundut rokok, dipaksa minum minuman keras, narkoba, dan siksaan fisik lainnya”.
- 21. TERMASUK KEKERASAN PASCA MOS, SAAT MASA ORIENTASI MASUK KEGIATAN EKSTRAKURIKULER Ekskul Pecinta Alam, SMAN 3 Jakarta https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022856/tragedi-mos-dengan-kekerasan-2 “Arfiand dan Pandian, siswa SMAN 3 Jakarta di tahun 2014 menghembuskan nafas terakhirnya setelah disiksa kakak kelas dan alumni SMA tersebut saat orientasi ekstrakurikuler Pecinta Alam dengan ditemukan 37 luka lebam sekujur tubuh karena benda tumpul”
- 22. PERUBAHAN PARADIGMA DALAM MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH Sejumlah murid kelas 7 SMPN 19 Surabaya melihat isi komposter saat mengikuti Layanan Orientasi Siswa (LOS) di halaman sekolah mereka di Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/7/2018) Sumber: tirto.id S e j u m l a h m u r i d k e l a s 7 S M P N 3 B a n j a r b a r u K a l i m a n t a n S e l a t a n mendapatkan penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dan Tertib Lalu Lintas oleh Polres Banjarbaru, Rabu (4/6/2018) Sumber: banjarbaru.kalsel.polri.go.id
- 24. Pengertian & Tujuan PLS PENGERTIAN Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah. : 1. Mengenali potensi diri (siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswa) 2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya 3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru 4. Mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya PENGERTIAN TUJUAN Permendikbud 18/2016
- 25. Waktu Pelaksanaan PLS S S R K J S M I 3 Hari Minggu I Awal TA II 8 9 10 11 12 13 14 III 15 16 17 18 19 20 21 IV 22 23 24 25 26 27 28 V 29 30 31 1 2 3 4 1. Maksimal 3 hari, pada minggu pertama awal tahun pelajaran. 2. Dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran Pengecualian: untuk Sekolah Berasrama, dengan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Daerah disertai rincian rancangan kegiatannya Juli Tahun Pelajaran Baru
- 26. 1 Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan HANYA menjadi HAK GURU 4 WAJIB melakukan kegiatan yang bersifat edukatif 7 DILARANG memberikan tugas kegiatan maupun penggunaan atribut YANG TIDAK RELEVAN 2 DILARANG melibatkan senior (kakak kelas) atau alumni SEBAGAI PENYELENGGARA 5 DILARANG melakukan PERPELONCOAN atau TINDAK KEKERASAN LAINNYA 8 Dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi PLS 3 Dilaksanakan di Sekolah, kecuali Sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai 6 WAJIB menggunakan seragam dan atribut resmi dari Sekolah 9 DILARANG melakukan pungutan biaya/lainnya. Rambu-Rambu Pelaksanaan PLS !
- 27. 27 efektivitas efisiensi pelaksanaan PLS menghindari perpeloncoan Jika jumlah guru terbatas Melibatkan 1. Pengurus OSIS/MPK maksimal 2 orang per rombel/kelas; 2. Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk/riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan Melibatkan siswa 1. Tidak memiliki kecenderungan sifat buruk/riwayat pelaku tindak kekerasan 2. Memiliki prestasi akademik dan nonakademik dibuktikan dengan rapor/penghargaan Jika belum memiliki OSIS/MPK 1 2 Rambu-Rambu Pelaksanaan PLS !
- 28. Bagaimana Dengan Masa Pengenalan Ekskul? TUGAS SEKOLAH 1. Wajib MEMINTA dan MENDAPATKAN ijin secara tertulis kepada dan dari orgtua/wali siswa 2. Wajib MENYERTAKAN RINCIAN KEGIATAN pengenalan anggota baru ekskul pada saat meminta ijin tertulis kepada orangtua/wali 3. Menugaskan minimal 2 orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekskul 4. Jika terdapat POTENSI RISIKO bagi siswa baru, sekolah wajib membuat PEMETAAN DAN PENANGAN RISIKO serta memberitahukan kepada orgtua/wali untuk mendapat persetujuan Permendikbud 18/2016
- 29. CONTOH KEGIATAN SAAT PLS (Lampiran I Permendikbud 18/2016)
- 30. UPAYA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Permendikbud 82/2015) • Wajib memasang PAPAN INFORMASI tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan. • Guru/kepsek wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali jika ada dugaan/gejala kekerasan; • M e n y u s u n , m e n g u m u m k a n d a n m e n e r a p k a n P r o s e d u r O p e r a s i Standar (POS) berisi langkah- langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan; • M e m b e n t u k t i m p e n c e g a h a n kekerasan: dari unsur guru, siswa dan orangtua; • B e k e r j a s a m a d e n g a n l e m b a g a psikologi, pakar pendidikan dan • Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan l u k a f i s i k berat/cacat/kematian; • Melakukan identifikasi f a k t a k e j a d i a n d a n menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan; • Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan. • M e m f a s i l i t a s i s i s w a m e n d a p a t k a n perlindungan hukum atau • Sanksi kepada Siswa: teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog/guru BK). • S a n k s i k e p a d a G u r u d a n Tenaga Kependidikannya: teguran lisan/tertulis (jika ringan), pengurangan hak, p e m b e b a s a n t u g a s , p e m b e r h e n t i a n sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan k e r j a ( j i k a k e j a d i a n berulang/luka berat/cacat fisik/kematian) SANKSIPENCEGAHAN PENANGGULANGAN
- 31. Kawal sekolah aman! SMAN XX KOTA _____ Kontak pelaporan dan permintaan bantuan: • Telepon SMAN XX Kota _____: 021-722-XXXX • Telepon Dinas Pendidikan _____: 021-390-XXXX • Telepon Polsek Kecamatan _____: 021-739-XXXX • Laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id • SMS Kemdikbud : 0811-976-929 • Telepon Kemdikbud: 021-5790-3020 atau 021-570- 3303 • Email Kemdikbud: laporkekerasan@kemdikbud.go.id Jangan diamkan aksi kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencemari sekolah kita. PAPAN INFORMASI SEKOLAH AMAN diletakkan di serambi sekolah 80 cm 120 cm
- 32. UPAYA DINAS/PEMDA DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Permendikbud 82/2015) • Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang t e r d i r i d a r i : g u r u , t e n a g a kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah pemda setempat, tokoh masyarakat/agama; • Mengalokasikan anggaran untuk p e l a k s a n a a n t u g a s g u g u s pencegahan. • B e k e r j a s a m a d e n g a n a p a r a t k e a m a n a n d a l a m m e l a k u k a n sosialisasi pencegahan kekerasan; • Melakukan pemantauan setiap e n a m b u l a n t e r h a d a p u p a y a sekolah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan, s e r t a m e n g u m u m k a n s e c a r a terbuka hasil pemantauan. • Wajib membentuk tim adhoc penanggulangan yang independen untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog; • Wajib memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah; • Menjamin terlaksananya pemberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, • Sanksi dari Pemda kepada G u r u d a n T e n a g a K e p e n d i d i k a n ( S e k o l a h N e g e r i ) : t e g u r a n l i s a n / t e r t u l i s ( j i k a r i n g a n ) , penundaan atau pengurangan h a k , p e m b e b a s a n t u g a s , pemberhentian sementara / t e t a p d a r i j a b a t a n ( j i k a kejadian berulang / luka berat / cacat fisik/kematian). • Sanksi dari Pemda kepada S e k o l a h : p e m b e r h e n t i a n b a n t u a n , p e n g g a b u n g a n ( u n t u k s e k o l a h n e g e r i ) , penutupan sekolah. SANKSIPENCEGAHAN PENANGGULANGAN
- 33. PENERAPAN BEBERAPA PPDBPeran Komite Sekolah (Permendikbud 75/2016) 1. Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan 2. Tugas Komite Sekolah a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 1) Kebijakan dan program Sekolah; 2) RAPBS/RKAS; 3) Kriteria kinerja Sekolah; 4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan 5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain. b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas kinerja Sekolah
- 34. Rp40,1 T Rp40,4 T Rp52,7 T K/L Lain Rp12,7 T BA BUN Rp0,7 T Belanja Pemerintah Pusat DAU DAK FISIK TUNJ PROFESI GURU BOS Rp153,1 T Rp9,1 T Rp58,3 T Rp46,7 T Rp279,3 T 63% Rp146,6 T 33% 4% APBN 2018 Rp2204,2 T Rp440,9 T 20% POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN PP 48/2008 • Pasal 80 ayat (1) Anggaran belanja pada sektor pendidikan dalam APBN setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara • Pasal 81 ayat (1): Anggaran belanja pada sektor pendidikan dalam APBD setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah
- 35. Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan Sumber: npd.kemdikbud.go.id Trend Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD NERACA PENDIDIKAN APBD FUNGSI PENDIDIKAN DAK Fisik 146,69 M TPG 1184,88 M Tamsil 0,76 M Tunjangan Khusus Guru 0,00 M DAU (Gaji PTK PNSD) 1604,11 M BOS 5632,72 M 2016 2017 2018 1,69% 9,33% 10,89% Contoh: Prov Jawa Timur
- 36. PUNGUTAN LIAR
- 37. PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
- 38. MODUS PUNGUTAN LIAR OLEH SEKOLAH/KOMITE SEKOLAH https://www.liputan6.com/regional/read/3593419/temuan- mengejutkan-dalam-sidak-pungli-sekolah-negeri-di-banyumas Pungli PPDB di SMPN Banyumas: Komite Sekolah meminta “sumbangan” dengan nominal dan waktu yang telah ditentukan Pungli PPDB di SMPN Cianjur: Pungli PPDB agar meloloskan calon siswa
- 39. MODUS PUNGUTAN LIAR OLEH SEKOLAH/KOMITE SEKOLAH Pungutan melalui jalur Mandiri PPDB Mandiri
- 40. METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016) Definisi: Pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati para pihak BANTUAN Definisi: Penarikan uang oleh Sekolah (bukan oleh Komite Sekolah) kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan Definisi: Pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan PUNGUTAN SUMBANGAN YANG DAPAT MEMUNGUT HANYA: SMA/SMK NEGERI DI DAERAH YG TIDAK MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN & SEKOLAH SWASTA BUKAN • Sumbangan oleh KS tidak boleh untuk membayar gaji/honor guru dan tendik. (Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 APBD untuk Guru PNS). • Dana BOS/BOSDA diutamakan untuk kebutuhan pokok sekolah misalkan buku pelajaran, buku di perpustakaan. • P u n g u t a n T I D A K D I P E R U N T U K A N u n t u k pembangunan fisik atau renovasi bangunan (misalkan tempat ibadah dan ruang kelas), atau untuk pembelian kendaraan operasional sekolah. Pasal 10
- 41. METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016) ASPEK BANTUAN SUMBANGAN PUNGUTAN TINDAKAN Pemberian Pemberian Penarikan BENTUK Uang/Barang/Jasa Uang/Barang/Jasa Uang PELAKU Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali Peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga Sekolah SIFAT (SYARAT DAN KETENTUAN) Disepakati para pihak Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan Wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan Sumbangan WAJIB? Iuran WAJIB? INI ADALAH PUNGUTAN
- 42. LARANGAN UNTUK KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016) 1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; 2. Melakukan pungutan kepada siswa & orangtua siswa; 3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa; 4. Mencederai integritas seleksi pada PPDB; 5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas; 6. Mengambil/mensiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan; 7. Memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok diluar untuk urusan Sekolah; 8. Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan 9. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan & tusi KS. DILARANG menerima Sumbangan atau Bantuan dari: Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok Perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan beralkohol Partai politikparpol Larangan Lainnya untuk Komite Sekolah (juga terdapat pada PP 17/2010)
- 43. PENERAPAN BEBERAPA PPDBKANAL INFORMASI 021-570 3303 021-5790 3020 ult.kemdikbud.go.id 0812 976 929 021-573 3125 pengaduan@kemdikbud.go.id 0812 976 929 jdih.kemdikbud.go.id npd.kemdikbud.go.id simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id bos.kemdikbud.go.id Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Peraturan Terkait Kemdikbud Unit Layanan Terpadu Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud
- 44. TERIMA KASIH Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan