1. MONEY LOUNDERING TPPU

4. Konsep Dasar & Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang

5. DEFINISI PENCUCIAN UANG Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. “ Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering” Pengertian lengkap, Pasal 1 angka 1 UU TPPU

6. T P P U KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH (PASAL 2 UU TPPU) Pasar Modal Asuransi Narkotika Psikotropika Perdg. Manusia Perdg. Senjata Glp Penculikan Terorisme Pencurian Penggelapan Penipuan Pemalsuan Uang Perjudian Prostitusi Perpajakan Kehutanan Lingk. Hidup Kelautan Lainnya Perbankan Penyelundupan Brg Korupsi Penyelundupan Imigran Penyelundupan TK Penyuapan P I D A N A A S A L AKTIF  Setiap Orang yang dengan sengaja: Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, metitipkan, membawa ke luar negeri, metukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan tersebut (Pasal 3 UU TPPU) PASIF  Setiap Orang yang menerima/menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, atau penukaran (Pasal 6 UU TPPU)

11. PROSES PENCUCIAN UANG Placement Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman

12. REZIM ANTI PENCUCIAN UANG PRESIDEN DPR MASYARAKAT KOMITE KOORDINASI NASIONAL PPATK Kerjasama Internasional PENGAWAS PJK BI DEPKEU PASAR MODAL ASURANSI , DLL Bank, PVA SEKTOR KEUANGAN PENYIDIK PENUNTUT HAKIM PROSES HUKUM BEA CUKAI LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN Kerjasama Dalam Negeri KEJAHATAN ASAL HASIL KEJAHATAN LAW ENFORCEMENT APPROACH

13. LAW ENFORCEMENT APPROACH ANTI MONEY LAUNDERING APPROACH + PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KRIMINALITAS KRIMINALITAS MENURUN INTERGRITAS & STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENINGKAT TUJUAN AKHIR

21. PENYEDIA JASA KEUANGAN S etiap orang y ang menyediakan jasa d i bidang keuangan atau jasa lainnya y ang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada; bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos . [ PASAL 1 ANGKA 5 UUTPPU ]

42. PERLINDUNGAN PELAPOR & SAKSI (Ps.39-43) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Di sidang pengadilan, pihak-pihak yang terkait dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan

51. Cakupan Kerjasama: Domestik -Internasional

57. S tatistik Kepatuhan dan Hasil Analisis Februari 2010

58. LTKM Per Februari 2010 Jenis Pelapor Jumlah Pelapor Jumlah LTKM Bank 146 29.267 Non Bank 164 19.773 Perusahaan Efek 50 827 Manajer Investasi 4 21 Pedagang Valas 51 15.824 Dana Pensiun 1 1 Lembaga Pembiayaan 23 873 Asuransi 33 2210 Perusahaan Pengiriman Uang 2 17 JUMLAH 310 perusahaan 49.040 LTKM

59. LTKM Per - Tahun Tahun Jumlah LTKM Keseluruhan s/d 2004 838 2005 2.055 2006 3.482 2007 5.831 2008 10.432 2009 23.520 s.d Februari 2010 2.464

61. Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK Pelapor Jumlah PJK Jumlah LTKT Bank Umum 135 6. 847 . 715 BPR 8 8 1.362 PVA 91 7.051 Asuransi 11 15 8 Perusahaan Efek 4 3 7 CTR by disket filed by IT 453,307 TOTAL 32 6 7. 309 . 630

62. LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI Jumlah Pelabuhan yang Melapor 8 Jumlah Laporan 4262

63. Laporan Hasil Analisis Putusan pengadilan yang menggunakan UU TPPU telah mencapai 2 6 putusan Kepolisian/ Kejaksaan 1.072 Khusus Kejaksaan 88 JUMLAH 1160

64. Predicate Crimes Tindak Pidana Jumlah Kasus Korupsi 471 Penggelapan 34 Penipuan *) 3 54 Kejahatan Perbankan 41 Pemalsuan Dokumen 30 Teroris 22 Penggelapan Pajak 7 Perjudian 14 Penyuapan 30 Narkotika 41 Pornografi Anak 4 Pemalsuan Uang/Rupiah 5 Pencurian 3 Pembalakan Liar 6 Penyelundupan 9 Tidak Teridentifikasi / dll 97 Total 1160

65. Pertukaran Informasi DALAM NEGERI POLRI 540 KPK 248 JAKSA 71 LAIN-LAIN 74 TOTAL 933 FIU NEGERI LAIN TOTAL 345