2. ADMINISTRASI WILAYAH
KAB.KOTAWARINGIN TIMUR
Luas Wilayah: 16.796 Km2
meliputi :
17 Kecamatan
17 Kelurahan
168 Desa
Berbatasan dengan:
Kab. Katingan (sblh Utara dan Timur)
Kab. Seruyan (sblh Barat )
Laut Jawa (sblh Selatan)
3. VISI DAN MISI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
2016-2021
VISI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT
YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN,
AMAN DAN SEJAHTERA
4. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui misi sebagai berikut :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil,
sehat dan berakhlak.
Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan
infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk
unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan
lingkungan.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan
jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.
MISI
8. Seluruh Desa telah menerbitkan SK
Kepala Desa tentang Penunjukan KPM
Seluruh Desa telah Mengnggarkan
Operasional untuk Kader
Pembangunan Manusia
Telah diterbitkan Surat Kepala DPMD Kab. Kotim Nomor :
410/227/DPMD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Aplikasi
eDMC-19 dan Aplikasi eHDW. ( Aplk Human Develovmen
Worker} sebagai data realtime pencegahan stuntuing di desa
9. Pelaksanaan Pelatihan Inovasi
Pengembangan Sumber Daya Alam
Cluster 1
Pelaksanaan Pelatihan Inovasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Cluster 2
Pelaksanaan Pelatihan Inovasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Cluster 3
Pelaksanaan Pelatihan Inovasi Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Cluster 4
PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
TELAH DILAKSANAKAN PEMBINAAN
KPM DI 168 DESA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
11. 49
42
39
37
35
32
28
26 25 25
22 22 21
16 16 15
8
27
0
10
20
30
40
50
60
Data ePPGBM Per Maret 2020
DATA BALITA STUNTING (Pendek Dan Sangat Pendek) TAHUN 2019
12. Intervensi Gizi Spesifik Pada Dinas Kesehatan
4. Usia sekolah
3.Bayi & Balita
5. Remaja & Usia
produktif
2.Ibu Menyusui
1. Ibu hamil
Kepada ibu menyusui
Promosi menyusui / ASI Eksklusif
Konseling Menyusui
Pemantauan pertumbuhan
Suplemen vitamin A
Pemberian garam iodium
PMT / MPASI
Fortifikasi besi dan kegiatan suplementasi
Zink untuk manajemen diare
Pemberian obat cacing
• Kespro remaja
• Konseling: Gizi
• Suplementasi Fe
• Penjaringan
• Bln Imunisasi Anak Sekolah
• Upaya Kes Sekolah
• PMT anak sekolah
• Promosi MJAS di sekolah
Suplementasi besi folat
PMT ibu hamil KEK
Penanggulangan kecacingan
Suplemen kalsium
12
30 %
13. INTERVENSI GIZI SENSITIF:
PADA LINTAS SEKTOR
13
Ketahanan
Pangan dan
Gizi
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Penanggulangan
Kemiskinan /
Data Terpadu
KS
Keluarga
Air Bersih
& Sanitasi
Remaja
Perempuan
Pendidikan
Gizi
Masyarakat
PU
DP3AP2KB
AGAMA
DISDIKBPJS
PERIKANAN/PERTANIAN
/ DKP
SOSIAL
13
70 %
Pemerintahan
Desa DPMD
Data
Kependudukan DISDUKCAPIL
14. INTERVENSI PRIORITAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS
Ketahanan
Pangan
DINAS
PU & PR
DINAS
KESEHATAN
DINAS
PENDIDIKAN
DINAS KOMINFO
DINAS
SOSIAL
DINAS P3AP2KB
DINAS PMD
1) Cakupan Bumil KEK yang mendapatkan PMT
pemulihan
2) Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA ( TTD) min 90
tablet selama kehamilan
3) Cakupan Kelas Bumil mengikuti konseling gizi dan
kesehatan
4) Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan – 59
bulan)
5) Cakupan Balita kurus mendapatkan PMT
6) Cakupan kehadiran di Posyandu ( Rasio yang
datang terhadap total sasaran )
7) Cakupan Ibu hamil yang memeriksakan kesehatan di
Faskes ( K4 )
8) Cakupan bayi 0-11 Bulan mendapat imunisasi dasar
lengkap
9) Cakupan Balita diare yang memperoleh
Suplementasi Zink
10) Cakupan Remaja Putri yang memperoleh TTD
11) Cakupan layanan ibu nipas
12) Cakupan Rumah tangga yang menggunakan
sanitasi yang layak
13 Cakupan Rumah tangga yang menggunakan
sumber air minum yang layak
14) Cakupan keluarga yang mengikuti Bina keluarga
balita
15) Cakupan Keluarga 1000 HPK kelompok miskin
sebagai penerima BPNT
16) Cakupan Rumah Tangga peserta JKN/ Jamkesda
17) Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS Gizi
dan kesehatan
18) Cakupan Orang Tua yang mengikuti Parenting
19) Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar peserta
didik di PAUD
20) Cakupan Desa menerapkan KRPL (Kawasan
rumah pangan Lestari
INTERVENSI SPESIFIK
Sektor Kesehatan INTERVENSI SENSITIF |
Sektor Non-Kesehatan
Sumber : Juknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
25. DESA LOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
TAHUN 2020
Daerah fokus penurunan stunting di 100 kab/kota
(Sesuai Rencana Intervensi 2018)
1. Bukit Harapan - Kec. Parenggean
2. Handil Sohor – Kec. Mentaya Hilir Selatan
3. Bawan – Kec. Mentaya Hulu
4. Tumbang Keminting – Kec. Bukit Santuai
5. Ujung Pandaran – Kec. Teluk Sampit
6. Lampuyang – Kec. Teluk sampit
7. Tumbang Seluang – Kec. Bukit Santuai
8. Rantau Suang – Kec, Telaga Antang
9. Tumbang Tawan – Kec. Bukit Santuai
10.Babaung - Kec. Pulau Hanaut
SK Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Nomor : KEP 42/M.PPN/HK/04/2020
Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten / Kota
Lokasi Lokus Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi
27. 21 Desa berada di Ambang
Batas
43 Desa berada di Rentan
Batas Atas
104 Desa dan 17 Kelurahan
berada di Batas Bawah
HasilPemetaan
prevalensistunting
Tahun2020
33. REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2019
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
No NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 Dinas Pendidikan 1 1 714.210.000,00 612.180.000,00
2 Dinas Kesehatan 4 22 29.876.449.000,00 26.856.439.000,00
3 Dinas PU&PR 2 3 2.934.883.000,00 2.875.400.000,00
4 Dinas Ketahanan Pangan 2 2 286.956.530,00 286.956.530,00
7 DPMD 2 2 536.480.000,00 536.480.000,00
8 Dinas Sosial 1 1 596.420.000,00 522.103.130,00
9 DP3AP2KB 1 2 41.564.000,00 41.564.000,00
Total 13 33 34.986.962.530,00 31.731.122.660,00
34. REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2020
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
No NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
ANGGARAN SETELAH
RASIONALISASI
1 Dinas Pendidikan 1 2 445.115.000,00 186.600.000,00
2 Dinas Kesehatan 6 30 59.096.924.770,00 59.096.924.770,00
3 Dinas PU&PR 2 2 2.447.564.858,00 0
4 Dinas Ketahanan Pangan 1 1 67.935.000,00 43.435.000,00
5 Dinas Sosial 2 2 368.154.000,00 305.879.000,00
6 DP3AP2KB 1 2 551.044.800,00 0
Kegiatan Inisiatif Baru
1 Dinas Informasi dan
Komunikasi 2 2 126.000.000,00 0
2 Dinas Pertanian 2 5 836.555.000,00 429.000.000,00
3 Dinas Perikanan 2 439.055.000,00 416.055.000,00
4 kompilasi anggaran di desa 844.152.350,00 844.152.350,00
Total 18 44 64.777.385.778,00 61.135.446.120,00
35. 35
Rencana Program dan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Tahun Anggaran: 2021
NO
OPD
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1
DINAS KESEHATAN 48.460.957.536
2
DINAS PENDIDIKAN 445.115.000
3
DINAS KETAHANAN PANGAN 43.435.000
4
DINAS SOSIAL 300.000.000
5
DINAS PUPR 585.000.000
6
DPMD 41.564.000
7
DP3AP2KB 510.330.800
8
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 159.103.000
9
DINAS PERIKANAN 1.283.000.000
10
DINAS PERTANIAN 1.110.000.000
TOTAL 52.938.505.336
41. Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019
Mengatur mengenai kewenangan lokal berskala desa dalam intervensi gizi terintegrasi, yaitu :
a. Pasal 4 huruf f “Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan
Terpadu”.
b. Pasal 4 huruf p “Pengelolaan Kesehatan Berskala Desa”
Perbup ini mengatur kewenangan yang bersifat umum, yang nantinya akan dijabarkan ke dalam
Perdes masing-masing Desa, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi desa masing-
masing.
Misalnya, terkait stunting (kegiatan penanganan dan pencegahan stunting serta terkait pembiyaan
KPM), gizi buruk (pemberi makanan tambahan), penanganan ibu hamil, dan lain-lain sudah termasuk
ke dalam kewenangan desa yaitu “Pengelolaan Kesehatan Berskala Desa”.
42. Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
di Kabupaten Kotawaringin Timur
Telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk
diundangkan, sesuai Permendagri 44 Tahun 2016
Telah disosialisasikan kepada seluruh Kepala Desa (168) dan
BPD (168) di Kabupaten Kotawaringin Timur
Untuk mempercepat proses penyusunan Perdes Kewenangan
Desa direncanakan akan dilaksanakan Bimtek dengan difasilitasi
Kemendagri, akan tetapi karena terjadi pandemi COVID-19, maka
kegiatan ditunda sampai dengan Tahun 2021
Rencana Tindak lanjut
:
Harus ditindaklanjuti
Desa dengan
menyusun Perdes
Kewenangan Desa
Telah diedarkan Surat Sekretaris
Daerah Kab. Kotim Nomor :
412/472/DPMD/VIII/2019 tanggal 27
Agustus 2019 tentang Mekanisme
Pengelolaan Pengembangan Kapasitas
Masyarakat Desa dalam Pencegahan
Stunting.
51. Pembangunan MCK dari PT
HMBP di Dusun Rongkang
Desa Natai Baru Kecamatan
Mentaya Hilir Utara
Pembangunan Water Treatment
( Penjernih Air ) dari PT Mustika
Sembuluh ( Wilmar Group ) di Desa
Pondok Damar Kec. Mentaya Hilir
Utara
52. Bantuan Pemberian Makanan
Tambahan dan Pemberian Insentif
Kader Posyandu oleh PT Rimba
Makmur Utama di Desa Seragam Jaya
Kecamatan Seranau
Pemberian bantuan dari PT Swadaya
Sapta Putra ( SSP ) berupa kelengkapan
peralatan untuk Posyandu dan makanan
tambahan di desa Bejarau Kecamatan
Parenggean
